Tarif Tol Naik, Bukti Komersialisasi Layanan Publik oleh Negara Kapitalis

 


Oleh : Ernawati Rukmana


(Kompas.com) Sebanyak 13 ruas jalan tol rencananya akan mengalami kenaikan tarif pada kuartal 1-2024, itu termasuk ruas-ruas jalan tol yang jadwal penyesuaian tarifnya pada tahun 2023 namun masih dalam proses, sehingga tetap akan disesuaikan pada tahun 2024. Kepala BPJT Miftachul Munir menyebutkan ke 13 ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif pada kuartal 1-2024.


Dikutip dari artikel kontan.co.id pada Senin (15/01/2024) Munir melanjutkan untuk ruas jalan tol yang jadwal penyesuaian tarifnya pada kuartal 1-2024 akan dilakukan setelah standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol terpenuhi.


Aturan main terkait penyesuaian jalan tol sudah ditetapkan dalam UU jalan no 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU no 28 tahun 2024 tentang jalan. Di dalam pasal 48 ayat 3 tertulis bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemerintahan SPM jalan tol. Penyesuaian tarif jalan tol akan dilakukan secara bertahap dan untuk penetapan dan pemberlakuannya, menunggu arahan dari bapak menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tandast Munir. Selain itu, penyesuaian tarif tol juga dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan SPM jalan tol.


Adanya kenaikan tarif jalan tol menunjukan adanya komersialisasi jalan tol, kenaikan berkala berdasarkan UU yang berlaku menunjukan bahwa hal ini memang sudah direncanakan. Tarif jalan tol yang tidak murah juga menunjukan keberadaan jalan tol saat ini menjadi ladang bisnis bagi para pemilik modal.


Potret buruk penerapan aturan ini membuat kebutuhan masyarakat jadi tidak terpenuhi, padahal masyarakat memerlukan sarana transportasi yang aman, adil, murah dan terjangkau. 


Islam memandang pembangunan jalan raya sebagai bagian dari pelayanan negara yang harus diselesaikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat mulai dari sandang, pangan, papan kesehatan pendidikan hingga infrastruktur termasuk jalan raya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, negara bertindak sebagai pemeliharaan bukan pebisnis. 


Rasulullah SAW bersabda "Seorang imam (Khalifah /kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya (H.R. Bukhari dan Muslim)


Kita berkaca dari bukti keberhasilan penerapan Islam dalam membangun tata ruang kota pada masa khilafah. Dahulu, Baghdad memiliki tata ruang kota yang baik, sehingga masyarakat tidak perlu keluar kota untuk memenuhi kebutuhannya, karena di kota tersebut sudah ada lapangan kerja. Dengan begitu, rakyat menjadi sejahtera. 


Dari sini sudah jelas bahwa kedzoliman terbesar adalah mencampakkan hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan hukum jahiliyah buatan manusia. Untuk itu masihkah kita berharap pada kapitalisme yang jelas jelas menimbulkan kesengsaraan belaka? sudah saatnya kita beralih pada sistem Islam dengan mengkaji Islam yang kaffah agar kepemimpinan Islam yang mengedepankan kesejahteraan ummat bisa tegak kembali.


Wa llahu'allam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post