Naiknya Harga Beras, Perlu Solusi Tuntas

 


Oleh: Anggraini Arifiyah


Telah ditemukan kenaikan harga pada komoditas gula konsumsi, beras serta cabai merah keriting oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung. Sidak ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya permainan harga dan penahanan pasokan oleh pelaku usaha tertentu serta stabilitas komoditas di Jawa Barat jelang bulan ramadan.


Dilansir dari katadata.co.id, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa melakukan sidak bersama dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) M. Mufti Mubarok dan Kepala Kantor Wilayah III Lina Rosmiati pada Minggu (11/2). Dari sidak di Pasar Cihapit, KPPU menemukan kenaikan harga komoditas beras premium secara rata-rata sebesar 21,58% menjadi Rp 16.900/kg. Padahal HET beras premium sebesar Rp 13.900/kg sebagaimana telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Sedangkan beras medium mengalami kenaikan sebesar 28,44% dari HET sebesar Rp 10.900/kg menjadi Rp 14.000/kg. Cabai merah keriting terpantau mengalami kenaikan yang sangat signifikan jelang ramadan," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Minggu (11/2).


Tentu saja, kondisi kenaikan harga beras ini tidak bisa dianggap sepele. Karena hal ini bisa berpengaruh pada kenaikan bahan-bahan pokok yang lainnya, sehingga dikhawatirkan akan memicu inflasi pangan. Seharusnya pemerintah waspada terhadap hal ini dan segera mengambil tindakan. Apalagi ini penyebabnya sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Kemudian harga beras yang masih dipengaruhi oleh situasi ekonomi global, menunjukkan belum ada kedaulatan pangan di negeri ini. Pasokan pangan masih bergantung kepada pasokan dari negara lain. Padahal, Indonesia sendiri negeri subur yang seharusnya bisa mandiri secara pangan. Artinya ada kesalahan dalam tata kelola pertanian di negeri ini yang menganut konsep kapitalisme neoliberal.


Pangan dijadikan oleh kapitalisme neoliberali hanya sebagai komoditas ekonomi saja, yang mana pengadaan pangan diukur dari sisi untung dan rugi. Jikapun terjadi kekurangan stok beras, maka negara akan mengimpor beras. Dalam sistem hari ini, negara hanya sebagai regulator dalam menyerahkan penguasaan pangan kepada korporasi-korporasi besar.


Maka para koorporasi senantiasa mengendalikan semuanya, dari harga benih, pupuk, bahkan alat-alat produksi pertanian. Sehingga, para petani kesulitan untuk mengaksesnya dengan murah dan mudah. Apalagi pada aspek distribusi negara tidak mampu untuk mengurusnya. Sehingga yang terjadi banyaknya mafia, kartel pangan bahkan akan terjadi penimbunan pangan. Hal inilah yang membuat rakyat akan semakin sulit karena harga pangan termasuk beras semakin tidak terjangkau. Karenanya jika negara masih menggunakan konsep kapitalisme neoliberal maka harga pangan yang masih dipengaruhi situasi politik dan ekonomi internasional tidak akan pernah tuntas.


Dalam Islam, negara harus benar-benar hadir dalam mengurusi rakyatnya. Apalagi berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Sandang, pangan, papan, pendidikan, Kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan pokok dan dasar yang harus dijamin oleh negara. Visi besar negara dalam hal mandiri pangan harus diwujudkan secara optimal. Sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh negara manapun. Tata kelola pertanian harus dilakukan melalui konsep Islam yang distandarkan dengan hukum syariat. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya adalah melalui sektor hulu dan hilir.


Pada sektor hulu kebijakan diambil untuk meningkatkan produksi pertanian dengan menyediakan bibit unggul, pupuk, obat-obatan. Maka Pemerintah harus menyediakan sarana penunjang produksi itu dengan mudah dan murah. Kemudian Pemerintah juga akan meningkatkan perluasan lahan pertanian dengan jalan menghidupkan lahan yang mati (ihyaul mawat) dan memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada rakyat yang mampu mengelolanya.


Hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila paradigma yang dihadirkan untuk mengurusi kemandirian negara berasaskan kepada pelayanan, bukan untung rugi. Oleh karena itu negara haruslah mempunyai visi menyejahterakan rakyat sebagai tanggungjawabnya di hadapan Allah swt di yaumil akhir. Wallahu’alam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post