Kejahatan Digital, Buah Busuk Sistem Abal-Abal


Oleh Neneng Sriwidianti

Pengasuh Majelis Taklim


Menjaga data pribadi dari kejahatan digital hari ini begitu sulit. Negara yang seharusnya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bersikap abai. Buktinya, berkali-kali negara kecolongan dan mati kutu terhadap kejahatan ini.UU Perlindungan Data Pribadi ternyata tidak memberikan efek signifikan.


Lembaga Studi dan Advoksi Masyarakat (ELSAM), menduga telah terjadi pelanggaran hukum dari pengungkapan atau kebocoran668 juta data pribadi. Diantaranya, dugaan kebocoran sistem informasi daftar pemilih pada November 2023 lalu. Menurut ELSAM, rentetan kasus dugaan insiden kebocoran data pribadi di atas menunjukkan rendahnya atensi pengendalian data yang berasal dari badan publik. (Katadata.co.id, 28/1/2024)


Kebocoran data bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, terjadi kebocoran 44 juta data pribadi dari aplikasi MyPertamina pada November 2022, kebocoran 15 juta data dari insiden BSI pada Mei 2023, kebocoran 35,9 juta data dari MyIndihome pada Juni 2023, kebocoran 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Juli 2023, serta kebocoran 337 juta data Kementerian Dalam Negeri pada Juli 2023.


Kebocoran data, apalagi di lembaga negara menunjukkan lemahnya UU dan upaya implementasinya. UU PDP yang dibuat oleh pemerintah belum berhasil mencegah kebocoran data. Pengurusan dalam pemrosesan  data belum dilakukan secara optimal. Seharusnya negara menyiapkan seperangkat hukum dan sistem untuk mencegah peretasan, kebocoran, dan pengamanan data disiapkan lebih dini sebelum melakukan transformasi pelayanan publik dengan digitalisasi.


Menjamin keamanan data pribadi warga adalah tugas pokok negara. Oleh karena itu, negara wajib menjalankan tugas tersebut dengan mengerahkan segala upaya. Kebocoran data yang terus terjadi menunjukkan lemahnya negara dalam membentuk sistem keamanan data. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya:


Pertama, SDM yang tidak mumpuni di bidangnya dan belum sepenuhnya menjalankan dengan baik. Jika terjadi kebocoran data berarti ada kelemahan sistem dan kinerja yang asal-asalan.


Kedua, keterbatasan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana yang menunjang perlindungan data. Kebocoran akan terus terjadi jika sarana dan prasarana untuk mewujudkan sistem IT yang hebat dan terdepan terjegal dengan dana yang minim.


Ketiga, sistem pendidikan yang ada belum mampu mencetak para ahli dan pakar IT yang dibutuhkan negara. Apalagi sistem pendidikan kapitalisme hanya membentuk SDM ahli yang siap kerja,  sebagai penyokong bukan pelopor atau kreator. Mereka hanya puas untuk mendapatkan tumpukan uang dan sekedar menjadi kacung.  Kalaupun ada yang berprestasi dan berpotensi, negara tidak menghargai dan memberi gaji yang layak, sehingga mereka lebih memilih bekerja di luar negeri dari pada di negeri sendiri.


Jaminan keamanan data butuh negara yang memahami peranannya sebagai pelindung rakyat seperti yang digambarkan dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad)


Negara yang mampu dan bisa mewujudkan hal demikian adalah negara yang menerapkan Islam kafah yaitu khilafah. Islam memandang bahwa keamanan termasuk keamanan digital sebagai salah satu kebutuhan dasar publik. Karena itu, keamanan data digital menjadi persoalan strategis, hal ini menuntut khalifah berjuang mewujudkannya dengan mencurahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi data rakyat. Khilafah menjadi negara yang proaktif bukan hanya reaktif, maksudnya khilafah fokus pada upaya antisipasi bukan bergerak setelah ada masalah.


Sudah saatnya umat meninggalkan sistem kapitalisme, sistem abal-abal yang hanya mendatangkan kemudaratan. Segera memaksimalkan dakwah, memberikan kontribusi terbaik untuk segera tegaknya kembali institusi penjaga umat, penerapan syariat agar hidup penuh berkah.


Wallahu a'lam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post