Harga Beras Bikin Was-Was, Rakyat Makin Diperas

Oleh: Narita Putri

 (Anggota Komunitas Ibu Bahagia)

Jikalau belum makan nasi, belum bisa dikatakan makan, begitulah ungkapan yang sering kita dengar sebagai orang Indonesia. Ya tidak bisa kita pungkiri, bahwa beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Harga beras yang mahal tentu akan menyusahkan setiap orang dan bikin was-was. Penghasilan keluarga akan banyak tersedot untuk belanja beras sehingga menyebabkan pengurangan belanja kebutuhan yang lain. Bagi masyarakat menengah ke bawah, kenaikan harga beras juga akan menjadikan mereka tidak bisa membeli beras dalam jumlah dan kualitas yang layak.

Dilansir dari detikfinance.com, seorang agen di Toko Sembako Ery bernama Arif Budiman (38) mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras mulai merangkak naik sejak November 2023. Sementara untuk harga tertinggi terjadi di bulan Februari 2024. Di Pasar Minggu, harga beras premium dari Rp 10.000 – Rp. 13.000 per kilogram naik menjadi Rp. 13.000 – Rp. 17.000 per kilogram. Bahkan, di beberapa daerah harga beras premium tembus hingga Rp. 18.000 per kilogram. Angka yang cukup membuat makin menjerit.

Penyebab Utama Harga Beras Mencekik Rakyat

Defisit beras nasional. Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Yani menyebutkan faktor kenaikan karena defisit beras nasional. “Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras dalam negeri diperkirakan defisit sebesar 2,7 juta ton pada periode Januari-Februari 2024,” kata Yani. Ditambahkan nya, defisitnya stok beras karena sebagian petani telat memulai masa tanam, terlebih akhir-akhir ini cuaca di Indonesia memasuki musim hujan, sehingga mempengaruhi kualitas panen beras dan berdampak memengaruhi harga beras. Selain itu juga, naiknya harga beras karena tingginya harga gabah di tingkat petani. Harga gabah naik dari Rp 5 ribuan menjadi Rp 8 ribu per kilogram. Menurut Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, kenaikan harga beras di tingkat eceran sejalan dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah kering panen naik 2,97% secara bulanan atau 18,6% secara tahunan, harga gabah kering giling juga naik 4,85% secara bulanan atau 24,52% secara tahunan.

Adanya tahun politik. Ahli Muda Analis Perdagangan pada Disperindag Banten, Dede Kurnia, mengungkapkan bahwa menjelang Pemilu 2024 banyak peserta Pemilu yang memesan beras dari distributor dalam jumlah yang besar untuk kepentingan pribadinya.  Dede mengatakan, beras tersebut dipesan oleh peserta Pemilu untuk membuat paket sembako yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan tingginya permintaan terhadap beberapa bahan pokok di tingkat distributor. Namun, apakah benar hanya faktor tersebut yang membuat harga beras tidak stabil?

Rusaknya rantai distribusi beras. Saat ini, rantai distribusi beras dikuasai oleh sejumlah perusahaan besar beromzet triliunan rupiah. Perusahaan besar ini memonopoli gabah dari petani dengan cara membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi sehingga banyak penggilingan kecil yang gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan gabah.

Tidak hanya menguasai sektor hulu, perusahaan besar ini juga menguasai sektor hilir. Mereka menggiling padi dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan padi kualitas premium, sedangkan penggilingan kecil hanya bisa menghasilkan beras kualitas medium. Dengan demikian, perusahaan besar mampu menguasai pasar dengan memproduksi beras berbagai merek. Di sisi lain, ada larangan bagi petani untuk menjual beras langsung ke konsumen.

Dengan menguasai (memonopoli) distribusi beras sejak hulu hingga hilir, perusahaan besar mampu mempermainkan harga dan menahan pasokan beras. Beras ditahan di gudang-gudang sehingga harganya naik dan baru dilepas ke pasar ketika harga tinggi. Tidak hanya merugikan konsumen, praktik ini juga merugikan petani. 

Alhasil, tingginya harga ritel beras di tingkat konsumen tidak berarti petani memperoleh untung besar. Yang mendapatkan untung besar adalah perusahaan besar (kapitalis) yang memonopoli distribusi beras dari hulu hingga hilir.

Monopoli beras maupun komoditas strategis lainnya merupakan hal yang jamak terjadi di dalam sistem kapitalisme. Konsep invisible hand dan akumulasi modal dalam liberalisme ekonomi ala kapitalisme telah melahirkan persaingan bebas yang pada akhirnya pasti dimenangkan para pemilik modal besar.

Para pemodal besar itu bisa memiliki modal besar karena bisa menyedot dana masyarakat melalui bisnis finansial ribawi (lembaga keuangan bank dan nonbank) dan pasar sekunder (saham, obligasi, dll.).

Bukti kelalaian Negara

Mahalnya harga beras ini dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Emilda Tanjung M.Si. sebagai bukti kelalaian negara mengurusi pangan rakyat. “Bertahan mahalnya harga beras lebih dari setahun adalah bukti kelalaian dan ketidakseriusan negara mengurusi pangan rakyat. Bagaimana bisa kenaikan harga tidak teratasi dalam waktu sepanjang itu dan membiarkan rakyat sulit untuk mendapatkannya.”

Negara dalam mengatasi kenaikan harga bahan pangan pasti saja mengandalkan impor. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rencana impor beras sebanyak tiga juta ton pada tahun ini telah diputuskan sejak Februari 2023 lalu. Satu juta ton dari India, dua juta ton dari Thailand. Upaya impor beras tersebut ditempuh untuk mengamankan cadangan pangan nasional.

Salah satu problem yang mengancam petani di negeri yang (konon) agraris ini adalah kebijakan importasi beras yang tampaknya menjadi “hobi” pemerintah. Kebijakan ini dipastikan akan memengaruhi harga gabah di dalam negeri, terlebih jika impor tersebut dilakukan saat panen raya. Baru isu saja, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok, apalagi jika rencana impor dengan kuota baru tersebut benar-benar direalisasikan.

Sementara itu, pemerintah menghitung kebutuhan beras nasional mencapai 2,5 juta ton per bulan. Sedangkan proyeksi produksi beras pada Januari 2024 hanya sekira 900.000—1,2 juta ton dan pada Februari 2024 diperkirakan sebanyak 1,3 juta ton.

Itulah alasan keran impor dibuka lebar. Selain diklaim berguna untuk kepentingan stabilisasi harga, stok tersebut juga disebut-sebut akan digunakan untuk melanjutkan program bantuan pangan yang penyalurannya dimulai pada Januari—Juni 2024 bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Masalahnya, alasan ini tidak bisa diterima. Selain faktanya sering kali produksi melimpah ruah, keberadaan beras impor pun nyatanya tidak otomatis mampu menstabilkan harga. Harga beras tetap saja mahal, tetapi ironisnya, para petani tidak bisa menarik keuntungan. Yang untung besar adalah tentu saja para importir beserta para pejabat yang berperan sebagai makelar.

Oleh karena itu, semestinya pemerintah segera menyerap produksi petani saat panen raya dan memberi harga terbaik kepada mereka. Bukan malah mengimpor beras dengan dalih produksi kurang dengan alasan cuaca dan membiarkan petani merugi saat musim panen raya, padahal hakikatnya negara sedang mencari margin keuntungan dari bisnis terkait urusan vital rakyatnya.

Dengan demikian, kekacauan pengaturan beras ini berpangkal dari penerapan sistem politik dan ekonomi kapitalisme yang bobrok, dimana sistem politik demokrasi makin meminimkan peran negara sebatas regulator dan fasilitator, dan minus dari tanggung jawab yang sebenarnya. 

Solusi yang Solutif

Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara wajib mengelola beras dari hulu hingga hilir, yaitu sejak produksi, distribusi hingga sampai ke tangan rakyat. Negara harus memastikan rantai distribusi ini sehat, yakni bebas dari penimbunan, monopoli, dan berbagai praktik bisnis lainnya yang merusak rantai distribusi. Sejatinya, kenaikan harga pangan itu bisa diselesaikan asalkan negara mewujudkan solusi yang komprehensif, bukan sekadar pemberian bansos atau BLT saja.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pun adalah kemiskinan struktural yang disebabkan regulasi produk demokrasi yang menguntungkan segelintir oligarki kapitalis saja. Regulasi buatan manusia (pejabat dan politisi) tersebut telah menjadikan kekayaan alam berupa tambang, hutan, laut, dll. dikuasai oleh segelintir kapitalis. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa selain limbah dan kerusakan ruang hidup di darat maupun lautan. Akibatnya, rakyat senantiasa hidup dalam kemelaratan. 

Hari demi hari mereka berjuang mempertahankan hidup di tengah deru kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mendapatkan penghasilan. Oleh karenanya, rakyat butuh langkah tegas pemerintah untuk menghentikan dominasi swasta dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkategori milik umum. Sikap tegas ini tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme, karena kapitalisme justru mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Negara yang mampu mewujudkan jaminan pengelolaan komoditas pangan hanyalah Negara yang berlandaskan Islam. 

Sedangkan negara yang menerapkan kapitalisme akan melakukan liberalisasi pangan, yaitu lepas tangannya negara dari pengelolaan pangan dan justru menyerahkannya pada swasta kapitalis. Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat per individu, termasuk kebutuhan pangan. Negara mewujudkan jaminan ini dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara.

Dalam hal ini, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. riwayat Bukhari dan Musim, ‘Imam/khalifah itu laksana gembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap hewan gembalanya.

Perhatian pemimpin Negara dalam Islam yang demikian luar biasa pada penyediaan pangan merupakan wujud peran negara sebagai pelindung (junnah) semua rakyatnya.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-imam itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ‘alayh dll.)

Wallahu'alam bish shwab.