Vaksin Covid-19 Berbayar, Dimana Peran Negara Untuk Ummat?


Penulis: Siti Nurhamida 

Aktivis dakwah Serdang Bedagai


Mengutip dari kompas Jakarta, bahwa Pemerintah memastikan program Covid-19 tidak lagi untuk masyarakat umum dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (KEMENKES), Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah tidak menentukan biaya Vaksin Covid-19 berbayar.


Nadia juga menjelaskan bahwa harga Vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang menyediakan Vaksin Covid-19 berbayar. Artinya, pemerintah tidak lagi ikut dalam penentuan harga vaksin covid-19. Sebelumnya, menurut perkiraan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Harga Vaksin Covid-19 kemungkinan mencapai ratusan ribu rupiah perdosis. Meski mulai berbayar tahun depan, Nadia memastikan pemerintah tetap menyediakan Vaksin Covid-19 gratis untuk kalangan tertentu.


Kebijakan ini juga dikritik oleh salah satu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan Vaksin Covid-19  berbayar yang rencananya dimulai pada  1 januari 2024 belum tepat diberlakukan ditengah kenaikan kasus Covid-19. Terlihat aneh nyata nya juga masih banyak yang belum mendapatkan suntikan Vaksin, seharusnya Negara memberikan Vaksin gratis pada semua rakyat mengingat penyakit ini adalah penyakit menular.


Disisi lain, istilah kelompok rentan menjadi alat pembungkam yang menghalangi pemberian Vaksin pada yang tidak rentan. Padahal sejatinya, semua rakyat rentan terhadap wabah sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.


Penetapan Vaksin yang berbayar ini menunjukkan potret Negara Kapitalis yang tak meriayah rakyat dengan baik. Tetapi Negara malah menjadi pedagang yang memperjual belikan Vaksin dan menambah beban rakyatnya. Penerapan Sistem Kapitalis meniscayakan kesehatan sebagai objek komersial.


Konsep kesehatan Kapitalisme dilandasi oleh sudut pandang Sekulerisme dengan bentuk Liberalisme kesehatan. Konsep ini dijalankan oleh seluruh dunia dibawah kontrol otoritas kesehatan dunia (WHO). Pada tahun 2005 seluruh anggota WHO menandatangani resolusi soal Universal Health Coverage (UHC) yakni agar seluruh Negara menjalankan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat. Sistem kesehatan yang di maksud adalah "asuransi" yang melibatkan perusahaan pelat merah dan milik swasta. Dengan demikian harapan jaminan kesehatan gratis hanya menjadi jaminan preventif dari penyakit menular dalam kapitalisme hanyalah sebuah Utopis belaka.


Kondisi ini tidak akan terjadi dengan Negara yang menerapkan Islam Kaffah dibawah Institusi Khilafah. Dalam Islam pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang menjadi kewajiban Negara. Negara wajib menyediakan rumah sakit, Klinik, Dokter, dan Tenaga Kesehatan yang di perlukan oleh masyarakat. Sebab fungsi Negara adalah mengurus segala urusan serta kepentingan rakyatnya. Rasulullah Shallaallaahu 'alayhi wasallam bersabda: "Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus"(HR.Al-Bukhari).


WALLAHU A'LAM BIISHAWAB

Post a Comment

Previous Post Next Post