Tragedi Awal Tahun Bukti Urgensi Sistem Islam sebagai Jaminan Keselamatan



Oleh : Aulia Nur Insanni


Tragedi awal tahun 2024 menambah catatan sejarah kecelakaan kereta api di Indonesia, pada Jum’at 5 Januari lalu sekitar pukul 06.03 WIB telah terjadi tabrakan antara Kereta Api Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung dengan Kereta Commuterline Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka. Kecelakaan terjadi di jalur tunggal (single track) KM 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur dengan Stasiun Cicalengka, yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia (dua diantaranya masinis kereta) dan 42 orang luka-luka (detik.com, 06-01-2024).


Kemudian dilansir dari Tribun Jogja, terhitung sejak kecelakaan terjadi hingga tanggal 14 Januari 2024, KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menjalani investigasi penyebab kecelakaan ini selama satu pekan lebih, tim KNKT sedang melakukan testing di dua stasiun yaitu di Cicalengka dan Haurpugur, sejauh ini laporan yang disampaikan belum ada hasil pasti terkait penyebab kecelakaan selain perkiraan terkait masalah persinyalan. Di tanggal yang sama, kecelakaan kembali terjadi pada KA Pandalungan (75A) relasi Gambir-Surabaya-Jember yang anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur pukul 07.57 WIB (bloombergtechnoz.com, 14-01-2024).


Peristiwa ini viral di dalam negeri, bagaimana tidak, kereta api adalah salah satu mode transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, media sosial pun ramai memperbincangkan hal ini, tidak sedikit yang menyampaikan bela sungkawa namun juga sekaligus menunjukkan kekhawatirannya untuk naik kereta lagi. Media asing juga ternyata memperbincangkan kejadian kecelakaan tersebut, Alkhair (2024) dalam artikel Muslimah News memaparkan media tersebut salah satunya adalah BNN Breaking yang berbasis di Hongkong, melalui artikel “Train Collision in Bandung: A Tragic Wake-Up Call for Indonesia’s Aging Railway Infrastructure”, mengulas bahwa penyebab kecelakaan tersebut akibat infrastruktur yang sudah menua. 


Sebagai pengguna Kereta Commuterline Bandung Raya, saya juga merasakan hal yang sama, beberapa kali saya terpikir bahwa kebutuhan merombak infrastruktur kereta seharusnya menjadi hal mendesak yang diperhatikan. Pemberitaan dari media asing ini merupakan kritikan yang keras bagi pemerintah, sungguh miris mengingat bahwa proyek pembangunan yang tidak telalu urgent dengan dana puluhan triliun lebih didahulukan dibanding memperhatikan proyek sektor yang butuh mengedepankan keselamatan banyak pihak terutama rakyat.


Pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan mitigasi (upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan) adalah pemerintah, keamanan merupakan hak dasar rakyat dan negara wajib memenuhinya, negara tidak boleh abai terhadap urusan ini. Dikutip dari Alkhair (2024) dalam Muslimah News, jika kita bicara pada konteks yang lebih luas, setiap orang yang jatuh karena buruknya jalan juga akan menuntut tanggung jawab pemimpin pada hari penghisaban. Itulah sebabnya, Khalifah Umar bin Khaththab ra. khawatir dituntut di akhirat jika jalan di wilayah yang ia pimpin ada yang berlubang. Beliau berkata,


“Andaikan ada seekor binatang melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku sangat takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena aku tidak memperbaiki jalan tersebut.” (‘Abdul Qadim Zallum, Afkaar Siyaasiyyah).


Sayangnya, perspektif riayah ini tidak ada di dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa membuat kebijakan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi dengan perhitungan untung rugi (materi). Pangkal penyebab berulangnya kecelakaan KA bukan semata faktor jalur tunggal atau kesalahan manusia, melainkan juga pada tata kelola transportasi yang berdasarkan pada sistem kapitalisme neoliberalisme. Sistem ini menjadikan perkeretapian sebagai lahan komersial yang mendatangkan keuntungan materi.


Berbeda dengan sistem Islam, negara Khilafah bertanggung jawab penuh memenuhi hajat publik Khilafah juga akan menyediakan moda transportasi beserta kelengkapannya yang terbaik bagi masyarakat dengan prinsip pelayanan, yaitu sebagai penanggung jawab dan pelindung (raa’in dan junnah). Dengan prinsip ini, negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan KA dengan teknologi terbaru dengan tingkat keselamatan yang tinggi, serta para kru yang terdidik (Setiawati (2024) dalam Muslimah News).


Prinsip pengelolaan perkeretapian yang baik hanya dapat diwujudkan dalam sistem Islam, sementara itu sistem Islam hanya dapat diwujudkan dengan persatuan umat Islam secara kaffah, maka urgensi dalam memahami pentingnya perubahan totalitas bahwa sistem buatan manusia telah terbukti cacat adalah poin yang harus dibentuk oleh setiap muslim, dengan kembali pada aturan Sang Maha Pencipta, keamanan dan kesejahteraan yang diliputi keberkahan dalam hidup dapat terwujud di muka bumi. 


Wallahu’alam bi ash shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post