PHK Massal Buah Busuk Sistem Ekonomi Kapitalisme


Andika Ramadani 
(Aktivis Muslimah)


Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur kembali meluas di Indonesia. Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif INDEF mengatakan pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Fenomena PHK masih akan berlanjut dan berpengaruh pada pemulihan ekonomi.


Nurjaman Wakil Ketua APINDO DKI Jakarta juga mengatakan meluasnya PHK di sektor manufaktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Berharap pemerintah lebih hadir untuk mengatasi masalah tersebut. (CNBCIndonesia, 19/1/2024)


Pemutusan hubungan kerja (PHK)  Indonesia telah mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK itu disebut bakal menelan korban sekitar 1.500 pekerja yang akan kehilangan sumber nafkahnya. 


PT Hung-A Indonesia melakukan PHK massal pada ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Bukan hanya itu, setelah tahun 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja yang menjadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data itu baru mencakup perusahaan tempat anggota KSPN bekerja, belum menghitung pabrik lain non-anggota gabungan serikat pekerja. 


Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane, PT Hung-A sudah lama beroperasi di Indonesia dan tergolong sehat. Produksinya pun diakui cukup berkualitas.


“PT Hung-A itu asal Korea, sudah lama di Indonesia. Bahkan sebelum Hankook masuk. Dia memproduksi ban bias, untuk truk dan bus. Ekspornya bagus. Dan setahu saya PT Hung-A itu perusahaan yang sehat,” kata Azis kepada CNBC Indonesia, Sabtu (20/1/2024).


PHK sering marak terjadi karena  buruknya situasi sistem ekonomi  dunia termasuk di Indonesia, karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang egois hanya menyelamatkan perusahaan-perusahaannya, namun abai dengan nasib para pekerja sehingga  mengakibatkan sering terjadinya PHK.


PHK ini juga membuat iklim usaha tidak kondusif, sementara jaminan dari negara tidak ada.  Kalaulah ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang mendapatkan, itu pun dalam jumlah yang tidak memadai.  Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan, juga menjadi alat politik. Maka jadilah PHK meningkat dan jumlah kemiskinan semakin naik.  


Mirisnya, regulasi terkait pesangon dan hak para pekerja tidak bisa menjadi harapan karena berisi ketidakadilan untuk para pekerja.  Adanya draf RUU tersebut semakin menunjukkan bahwa  pemerintah semakin pro dengan pengusaha yang akan memuluskan kepentingan kaum para kapitalis dengan mengorbankan rakyat dan menzalimi para pekerja.


Terlihat kesalahan rezim yang membangun ekonomi dalam mengatasi pengangguran dengan basis investasi. Seperti yang tercantum dalam  RUU (Cika) yang hanya menetapkan sanksi administrasi untuk para pengusaha yang melanggar hak-hak para pekerja.


Inilah gambaran bukti buruk dari penerapan sistem Kapitalis yang berbasis pada kepentingan para pebisnis saja.  Dalam RUU telah  memberikan kemudahan bagi para pebisnis untuk mencapai tujuan sesuai kepentingannya. Melegalisasi hukum dengan merekayasa sesuai kepentingan penguasa, padahal semua itu dikendalikan oleh para pengusaha. Maka tak heran pekerja menjadi korban. 


Dalam sistem Islam negara mampu menyelesaikan permasalahan para pekerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi terbaik. Sistem Islam merupakan solusi  hakiki bagi kemaslahatan rakyat. Yang mana dalam membuat undang-undang negara  tidak akan memberikan peluang atau kepentingan bagi para elite tertentu, seperti pengusaha untuk meraup keuntungan pribadi.


Kepemimpinan dalam Islam sangat menjaga dan memelihara berbagai urusan dan kekuasaannya sesuai dengan wewenang tertentu dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum syariah. Baik dalam mengatasi permasalahan nasib para buruh dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga  memberikan hak-hak jaminan upah yang memadai.


Di samping itu Islam mewajibkan kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada keluarga mereka secara mutlak. Akan tetapi jika laki-laki lemah dan tidak sanggup bekerja, atau tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga mereka, maka dalam  Islam semua itu di tanggung oleh negara melalui Baitul mal dari setiap individu masyarakat.


Sistem ekonomi dalam Islam di desain langsung oleh Allah SWT bagi perwujudan fungsi negara yang  benar dalam mengatur sistem ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia juga akhirat. Islam tidak mengenal adanya sistem kontrak kerja dengan buruh apalagi mengambil hak-hak mereka.


Rasulullah Saw bersabda;

“ Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim”. ( HR. At-Tirmidzi,1250).


Dengan demikian sudah saatnya umat menyadari bahwa hanya kembali dan terikat pada hukum-hukum syariat Allah akan mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia.


Wallahu a’lam bish-shab.

Post a Comment

Previous Post Next Post