Perempuan Berdaya Bukanlah Solusi Untuk Membangun Negara


Oleh : Dewi Pujianti

(Aktivis Muslimah Deli Serdang)


Lenny N Rosalin mengatakan perempuan berdaya akan terlibat dalam politik pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N Rosalin dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).


Dilansir dari republika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa selama 2023, perempuan semakin berdaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.



  "Perempuan semakin berdaya, mampu memberikan sumbangan pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan


 Menjadi landasan yang kuat dalam pembangunan bangsa. Keterwakilan perempuan dalam lini-lini penting dan sektoral juga ikut mendorong kesetaraan gender di Indonesia yang semakin setara.

"Semakin banyak perempuan menjadi pemimpin baik di desa, sebagai kepala desa atau kepala daerah hingga pimpinan di Kementerian atau Lembaga," katanya.


  Saat ini ,didalam sistem kapitalisme diketahui , pemberdayaan gender berbagai macam  kebijakannya . Dipandang sebagai solusi permasalahan perempuan .  Perempuan berdaya dalam sistem ini , diketahui harus mampu  mendapatkan penghasilan sesuatu , tanpa mengetahui cita-cita kaum ibu dalam perannya . 


  Dan di sistem inilah  kita d tuntut harus produktif , memiliki penghasilan , Karir , jabatan , kedudukan sosial , dan politik . Dan ini menunjukkan betapa besarnya kiprah kaum perempuan , membangun dan menyelesaikan masalah di negara ini .


  Dan kita ketahui bahwa sebenarnya kaum perempuan adalah "Ummu warabatul bait" yang   artinya ibu pengatur rumah tangga yang kedudukannya mulia dan terjaga . Peran perempuan sebenarnya tidak terbebani dalam tulang punggung ekonomi keluarga. Karena tanggung jawab keluarga adalah tugas suami . Dan jika keadaan perempuan tidak ada wali , maka negaralah yang menjadi tanggung jawab perempuan . Tidak perlu banting tulang cari nafkah , yang tidak menerima perlakuan  buruk yang di alami perempuan . Tingginya angka perceraian , kekerasan sosial , KDRT , buramnya generasi . 


  Kebijakan pemerintah yang menjadikan perempuan sebagai pemberdayaan bukanlah solusi yang tepat untuk menjadikan negara semakin membaik . Hal ini akan menyebabkan hal hal yang buruk juga kedepannya . Karena peraturan tidak di landasi  dengan peraturan Islam .


  Islam mengatur dan menjamin hak manusia tanpa terkecuali . Allah berfirman Di dalam ( QS . Annisa :4 : 19 )

"Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."


  Dan dalam sabda Rasulullah SAW , yang berbunyi 

" Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. ( HR Muslim: 3729)


  Perempuan dan generasi adalah satu mata rantai dalam pengurusan dalam peraturan Islam . Perempuan di Bebani sebagai ibu dan pengatur rumah tangga . Semua itu terwujud dengan menerapkan sistem Islam kaffah .

Wallahu 'alam bhishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post