Ketidakpastian Hukum, Keniscayaan di Negara Demokrasi


Oleh Nurul Inayah


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan bahwa negara Indonesia mengalami kemunduran disebabkan ketidakpastian hukum. Kemunduran tersebut terjadi pada banyak hal misalnya dalam investasi atau dalam pembangunan ekonomi yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang rumit bagi para pelaku usaha ketika ingin mengantongi izin usaha atau investasi. 


Berbagai tantangan pembangunan nasional saat ini mengharuskan perbaikan di sektor penegakan hukum sebagai solusinya. Dan perbaikan tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif baik dari segi regulasi, implementasi, maupun birokrasi penegakkan hukumnya. Agar semua aktivitas yang dilakukan tidak menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan (Kompas, 6/1/2024).


Sudah menjadi hal yang wajar dalam sistem kapitalisme bahwa antara aturan dan penerapannya tidak sejalan. Sebab dalam sistem kapitalisme ini, menjadikan manusia sebagai pembuat hukum. Yang hukum tersebut bisa saja diatur sesuai keinginan dan kepentingannya. Maka tidak heran banyak aturan yang mudah sekali diubah-ubah dan penuh ketidakpastian. Lembaga penegaknya pun nampak tidak memihak kepentingan rakyat namun lebih condong kepada kepentingan pengusaha atau investor. 


Termasuk dalam sistem Demokrasi, dimana Demokrasi ini berasaskan kapitalisme meniscayakan ketidakpastian hukum. Dalam Demokrasi dikenal istilah "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat". Nyatanya hanyalah sekedar ilusi. Pada faktanya dalam negara Demokrasi yang berlaku adalah "Dari oligarki, Oleh Oligarki dan Untuk Oligarki" atau "From Company, By Company and For Company". Maka segala aturan yang dibuat hanyalah semata-mata untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Tidak mempedulikan bagaimana nasib rakyat kedepannya. Bahkan rakyat pun yang mengalami penindasan, penjajahan oleh penguasanya sendiri akibat dari penerapan aturan yang mereka buat.


Di sisi lain, UU buatan manusia atau oleh individu yang tidak memiliki kapabiltas justru membuka peluang ketidappastian hukum dan munculnya kebutuhan akan aturan baru. Dan ini satu keniscayaan dalam sIstem Demokrasi yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat.


Suara mayoritas akan menjadi UU yang wajib dipegang masyarakat walaupun bertentangan dengan fitrah, agama dan akal. Dengan sistem ini, dilegalkan aturan bolehnya aborsi, perkawinan sesama jenis, bunga bank, digugurkannya hukum-hukum syariat, dibolehkannya zina dan khamar. Bahkan dengan sistem ini, Islam dan para penganutnya yang taat diperangi.


Islam dengan seperangkat aturannya, menawarkan solusi atas berbagai problematika kehidupan. Pun termasuk dalam hal ketidakpastian hukum. 


Sebuah aturan yang begitu sempurna dari Sang Maha Cipta untuk hamba-hambaNya, yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah meski zaman berubah. Dimana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang digunakan mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan bernegara. Manusia, dalam hal ini adalah akal manusia hanya diposisikan sebagai pengembang dan pencari solusi melalui proses ijtihad. Alhasil, setiap aturan yang dihasilkan tetap akan berpedoman sesuai syariat Islam dan tidak mengikuti hawa nafsu. 


Setiap Muslim terikat pada hukum syara, termasuk Khalifah (pemimpin kaum muslimin). Khalifah akan senantiasa menjalankan syariat Islam secara kaffah. Pun dalam hal penegakkan hukum. Sehingga meniscayakan keadilan hukum bagi seluruh rakyat. 


Dalam Islam, diberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan Islam. Dimana sanksi itu terdiri dari sanksi hukum yang menghapuskan dosa seseorang (jawabir) dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama (zawajir).


 Penerapan aturan Islam oleh Khalifah di segala aspek kehidupan manusia akan mendorong manusia untuk bertaqwa. Serta iman dan taqwa yang menjadi pegangan masyarakat dalam hidupnya akan menjauhkan mereka dari kepentingan dunia. Sehingga dengan sistem Islam lah kepastian hukum akan diperoleh.


Wallahu A'lam bisawwab

Post a Comment

Previous Post Next Post