Ancaman PHK Dimana Peran Negara?


Ketidakpastian ekonomi menjelang 2024, seperti perang yang masih berlangsung hingga dampak perubahan iklim menjadi penyebabnya, membuat sebagian negara diprediksi jatuh dalam resesi. Perusahaan survei Resume Builder memperkirakan PHK massal diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024. Dalam survei tersebut, hampir empat dari 10 perusahaan mengatakan kemungkinan akan melakukan PHK pada tahun 2024, sehingga memicu meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya resesi. Serta lebih dari separuh mengatakan berencana menerapkan pembekuan perekrutan pada tahun 2024. CNBC Indonesia, (29/12/2023).


Permasalahan besar menerjang perusahaan - perusahaa tersebut dikarenakan adanya  ketidakpastian ekonomi global, muncul ketidakstabilan  politik akibat perang Rusia-ukraina, dan lemahnya ekonomi di negara tujuan ekspor seperti eropa dan Amerika.


Kemudian keberadaan pasar lokal yang menghadapi masalah dengan serbuan barang-barang impor yang serba murah. Ditambah lagi adanya modernisasi peralatan mesin membuat pabrik tidak membutuhkan banyak pekerja.


Jika kita teliti lebih dalam, salah satu alasan perusahaan melakukan PHK pada masa resesi adalah untuk meminimalkan kerugian. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan berdirinya perusahaan adalah untuk memperoleh untung. Jika pesanan sepi tentu tidak ada produksi. Apabila pabrik tidak memproduksi berarti tidak ada pemasukan, sementara mereka harus tetap membayar karyawan. Sehingga untuk mengurangi pengeluaran cara paling cepat adalah melakukan PHK.


Selain itu, serbuan barang-barang impor yang murah merupakan bukti bahwa pasar lokal saat ini telah di kuasai kapitalis. Jalur perdagangan bebas membuat barang mudah masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Mayoritas penduduk Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah tentu lebih memilih barang dengan harga murah, meskipun itu berasal dari luar.


Tidak hanya itu, untuk mengurangi biaya produksi, pabrik-pabrik asing berdatangan ke Indonesia. Mereka mendirikan pabrik mendekati pasar dengan tujuan menghemat biaya, mulai tenaga kerja, barang mentah, hingga produksinya. Akibatnya dari bahan baku, proses hingga tenaga kerja dan orang Indonesia jugalah yang menjadi target pasarnya. 


Inilah bukti keegoisan pengusaha. Prinsip "yang kuat ialah yang berkuasa", membuat para penguasa mengeluarkan kebijakan seenaknya. Mereka yang punya uang mudah sekali merekrut pekerja. Akan tetapi, setelah tidak berguna para pekerja di campakkan begitu saja. Ironisnya, sikap egois ini nyatanya karena di dukung oleh regulasi negara khususnya UU Cipta kerja.


Sebaiknya negara melindungi rakyat tetapi nyatanya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seharusnya negara lah yang menyediakan lapangan kerja, bukan malah menyerahkannya pada swasta.


Beragam kebijakan yang lahir justru membuat rakyat sulit mencari kerja. Contohnya betapa banyak SDA yang di kelola oleh asing atau swasta, tetapi negara tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan asing juga mudah menentukan siapa yang dipekerjakan, bahkan bisa mendatangkan pekerja dari negaranya. Akhirnya rakyat lokal tidak mendapatkan lapangan kerja, kalaupun ada hanya sebagian kecil saja.


Belum lagi mengenai kebijakan investasi. Akibat dari aturan investasi terjadi banyak pengalihfungsian lahan sehingga banyak petani yang kehilangan mata pencaharian. Didirikannya pabrik-pabrik juga memaksa rakyat bekerja menjadi buruh saja.


Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat. Seyogyanya bisa menjamin kebutuhan rakyat termasuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya. Bukan menjadikan rakyat menggantungkan nasib pada pihak perusahaan.


Islam, dengan sistem ekonomi Islamnya merupakan solusi Hakiki untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Dalam Islam SDA tidak boleh di kelola oleh asing atau swasta, melainkan di kelola sendiri oleh negara sehingga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat.


Negara juga akan memberikan pinjaman tanpa bunga atau bantuan modal agar rakyat bisa mandiri. Mereka bisa membuka usaha bahkan bisa memperkerjakan masyarakat lainnya. Maka dengan demikian secara otomatis tenaga kerja bisa terserap.


Bagi masyarakat yang bisa mengelola tanah ( lahan pertanian) negara akan memberikan tanah agar para petani bisa menggarapnya dan keuntungannya adalah hak bagi mereka.


Negara juga akan memberlakukan akad yang jelas antara pekerja dan yang memberi kerja, tidak boleh ada yang menzolimi, bahkan negara akan menunjuk seseorang yang bertugas menentukan besaran gaji sesuai dengan pekerjaannya.


Mengenai teknologi AI, negara akan memanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan rakyat dan negara. Misalnya dengan menyediakan pelatihan agar para pekerja tidak gagap teknologi. Namun semua itu hanya bisa di terapkan dalam sistem pemerintahan Islam. Wallahu a'lam

Post a Comment

Previous Post Next Post