Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Akankah Berhasil?


Oleh Ruri Retianty 
(Pegiat Dakwah)


Kemiskinan ektrem yang melanda negeri ini sangat mungkin terjadi, mengingat faktor alam akibat pemanasan global serta kebijakan yang menyangkut hajat publik belum terpenuhi secara optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mencari solusi terbaik hingga angka kemiskinan itu menurun atau bahkan tidak terjadi lagi.


Begitu pula yang dilakukan pejabat daerah di Kabupaten Bandung, turut melakukan berbagai program menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung menurun sebesar 0,3% dari 1,78% menjadi 1,48%. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di Hotel Emte Rancabali, Bandung (11/12/).


Dadang menyampaikan pula, bahwa Pemkab Bandung akan terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem dengan berbagai program, di antaranya melalui program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan, Program Insentif Guru Ngaji serta Kartu Tani Si Bedas.


Hadirnya IPSM ini adalah bukti adanya atensi dan tanggung jawabnya terhadap elemen pembangunan untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Bedas yang juga selaras dengan misi ketiga yaitu mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal. (Radar, 12/12/2023).


Kemiskinan ekstrem adalah kondisi saat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.


Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem ini, yaitu dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos), melakukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menambah pendapatan, dan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih.


Adapun pendanaanya akan dibebankan pada empat pos, yaitu APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu peran swasta yang terlibat atau mendukung, mengingat anggaran pusat hingga daerah terbatas, bahkan defisit.


Program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan swasta merupakan ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini memandulkan peran negara dan menyerahkan seluruh urusan publik pada swasta. Di mana pihak swasta adalah lembaga profit yang mengejar keuntungan semata, bukan lembaga sosial yang menginginkan rakyat di negeri ini sejahtera. Semua suntikan dana merupakan investasi mereka dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.


Akar permasalahan kemiskinan itu sendiri bukan karena negeri ini miskin SDA atau SDM yang tidak bisa mengelola SDA sendiri. Namun, karena negara menyerahkan pengelolaan SDAnya kepada swasta bermodal besar. Di sisi lain, kemiskinan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma sistem yang diadopsi negara. 


Selain itu, karena pendistribusian kekayaan yang tidak adil dan merata kepada rakyat, bahkan separuh aset nasional hanya 1% yang dikuasai penduduk Indonesia. Ini akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Kesenjangan makin meninggi, yang kaya akan semakin banyak hartanya sebaliknya bagi yang miskin akan terjerembab ke dalam kemiskinan. Maka masalah tersebut harus diselesaikan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem hakiki yang datang dari Islam. 


Dalam sistem Islam, kehidupan masyarakat dan bernegara diatur sedemikian detil oleh syariat termasuk mengatasi masalah kemiskinan. Melalui sistem politik ekonomi Islam, perekonomian akan dijalankan sesuai syariat Islam oleh seorang pemimpin yang amanah, karena pemimpin akan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup umatnya. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bhukari)


Untuk mewujudkan sistem politik ekonomi Islam itu sendiri memerlukan tegaknya tiga pilar ekonomi Islam. Pertama, dengan menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Kedua, tegasnya pembagian sumber daya dalam konsep kepemilikan tersebut, serta pengolahan dan pengembangannya diatur sesuai syariat Islam. Ketiga, penekanan pada distribusi merata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis kepada rakyat.


Di samping itu, negara akan menjamin kebutuhan primer seluruh umatnya seperti sandang, pangan, dan papan, sekaligus memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan peradilan akan dijamin negara, sehingga akan melahirkan individu yang sehat fisik dan mental. Ini merupakan modal utama seseorang untuk bisa bekerja dan keluar dari kemiskinan.


Demikianlah Islam mengatur masalah kemiskinan yang diwujudkan negara pelaksananya. Yakni menerapkan sistem ekonomi Islam yang diatur berdasarkan syariat agar membawa kemaslahatan. Distribusi dari hasil pengelolaan SDA diberikan negara secara merata untuk seluruh masyarakat. 

Wallahu 'alam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post