> Kabut asap dan Karhutla, Buah tata Kelola Sistem Kapitalis - NusantaraNews

Latest News

Kabut asap dan Karhutla, Buah tata Kelola Sistem Kapitalis


Oleh : Risa Fitriyanti, S. S.Pd


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kualitas udara buruk di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Karhutla itu terjadi di lahan mineral dan gambut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.947,8 hektare lahan mineral yang terbakar, sisanya berada di kawasan gambut.


Karhutla paling tinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menghanguskan 2.625,0 hektare lahan. Sebanyak 1.639,1 hektare berada di lahan mineral dan sisanya dalam kawasan gambut.


BNPB memberikan dukungan untuk penanganan karhutla di provinsi Sumatra Selatan, antara lain dengan dukungan dana siap pakai (DSP) sebesar lima miliar rupiah dan peralatan seperti pompa jinjing 24 unit, Nozel 1,5 sebanyak 60 unit, perlengkapan APD 220 paket, selang sebanyak 120 unit, tenda posko 12 unit, Velbet 300 unit, pompa apung 36 unit dan alat komunikasi sebanyak 223 unit.


Namun walaupun demikian Kebakaran hutan dan lahan di Palembang, belum juga padam. Asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat bahkan menyentuh level berbahaya. Banyak warga yang menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Indeks kualitas udara Palembang terpantau mencapai 186, yang masuk dalam kategori merah atau tidak sehat.


 Buah Kelola Sistem Kapitalis 


Jika kita telaah lebih dalam, parahnya kabut asap tentu bukan tanpa sebab. Kebakaran hutan terus terjadi setiap tahunnya. Pemerintah seolah tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya. Apalagi dalam penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan tidak tegas, serta penegakan hukumnya dinilai masih lemah.


Pada era Presiden SBY, terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 2.312.603 hektare. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, terjadi pelepasan kawasan hutan sebanyak 619.357 hektare (Indonesia Daily, 1-2-2021). Alhasil, karhutla terjadi bukan semata ulah individu yang membakar hutan, tetapi lebih karena kebijakan negara yang melegitimasinya.


Akibatnya, perusahaan masih bisa memiliki lahan yang luas atas izin pemerintah, kemudian di kelola untuk kepentingannya tanpa memperdulikan dampaknya. Hal ini menjadi wajar, sebab dalam sistem kapitalisme sekuler, negara lah yang memberi hak konsesi lahan kepada perusahaan swasta bahkan asing untuk mengelola lahan yang awalnya hutan gambut atau hutan lindung.


Jadi, pangkal kebakaran hutan dan lahan adalah sistem undang-undang yang telah memberikan hak pengelolaan hutan dan lahan pada korporasi atau perusahaan. Aturan ini bersumber pada pemikiran sekuler yang menjamin kebebasan memiliki pada warganya. 

Hak memiliki yang dijamin negaralah yang membuat pemilik modal boleh memiliki apa saja yang dikehendakinya.


Perintah Allah untuk Menjaga Kelestarian Alam. Allah Swt telah mengingatkan manusia tentang bencana yang terjadi ketika manusia merusak bumi. Firman-Nya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).


Tata Kelola Hutan Dalam Sistem Islam


Dalam Islam hutan termasuk dalam kepemilikan umum bukan individu apalagi swasta. Ketentuan ini berdasarkan hadits nabi bahwa "Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal yaitu air, Padang rumput (hutan) dan api. ( HR Abu Dawud). Oleh sebab itu pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara saja bukan oleh pihak asing atau swasta.


Ada 2 pemanfaat kepemilikan umum

1. Untuk benda-benda milik umum yang mudah dimanfaatkan secara langsung seperti jalan umum rakyat boleh memanfaat secara langsung namun tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain dan menghalangi hak orang lain untuk memanfaatkannya

2. Untuk benda-benda kepemilikan umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung serta membutuhkan keahlian dan dana yang besar seperti tambang emas dan batu bara hanya negaralah yang berhak mengelolanya. Atas dasar itu pengelolaan hutan menurut syariat hanya boleh dilakukan oleh negara/khilafah sebab pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan tidak mudah dilakukan secara langsung oleh individu. Dikecualikan dalam hal ini pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan secara langsung oleh individu seperti mengambil ranting-ranting kayu atau penebangan pohon untuk mengambil madu, rotan dan buah-buahan. Namun tetap dalam pengawasan negara hal ini tentu tidak menimbulkan kerusakan terhadap hutan dan juga tidak menghalangi individu yang lain untuk melakukan hal yang sama.


Adapun hasil dari pengelolaan hutan tadi akan dimasukkan ke dalam kas Baitul mal. Dan akan didistribusikan untuk kepentingan rakyat. Jika negara menemukan perusakan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok seperti penebangan pohon secara liar dan kebakaran hutan. maka Khalifah akan menjatuhkan ta'zir kepada si pelaku. Jenis dan kadar ta'zir ditetapkan oleh Khalifah atau qadhi hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi ta'zir secara khusus.

Itulah mekanisme pengelolaan hutan dalam sistem Islam yang sangat berbeda dengan sistem kapitalis pada hari ini.


Jika pengelolaan hutan dilakukan secara benar seperti yang telah digambarkan tadi tentunya kerusakan hutan dan Karhutla yang terjadi pada hari ini bisa segera diatasi.

NusantaraNews Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.