Kisruh Pengelolaan Nikel: Korupsi vs Hilirisasi

Oleh : Wakini

Aktivis Muslimah

Program hilirisasi terus digalakkan oleh pemerintah dalam rangka menambah pendapatan negara. Namun, kebijakan hilirisasi jauh dari hasil yang diinginkan karena adanya tindakan korupsi pada pengelolaan tambang nikel di Blok Mandiodo Sulawesi Tenggara yang menjerat sejumlah pengusaha bahkan pejabat negara. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan korupsi makin merajalela, para tikus berdasi selalu mencari mangsa dalam setiap kebijakan. Sehingga tidak mengherankan tata kelola industri nikel jauh dari harapan rakyat.

Kejaksaan Agung menetapkan eks Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral( ESDM) Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka. Diketahui tersangka telah membuat keputusan yang berkontribusi memuluskan praktik pertambangan ilegal dilahan konsesi milik PT Antam TBK yang berakibat pada kerugian negara hingga mencapai Rp 5,7 triliun. (Dilansir dari BBCIndonesia 11/8/2023).

Sejak diterbitkannya program hilirisasi memang sudah mengalami kerancuan, penyebabnya 95% biji nikel dikelola oleh perusahaan smelter cina yang berada di Indonesia. Disamping itu juga, adanya pembebasan pajak atau tax holiday untuk perusahaan cina selama 25 tahun. Apalagi dengan pembebasan pajak pertambahan nilai( PPN), justru akan menguntungkan Cina. Perusahaan Cina juga akan mendapatkan kemudahan bebas bea ekspor dan keuntungan yang berlipat ganda. Selain bebas pajak, industri smelter Cina juga memperkerjakan rakyatnya sendiri meski pabriknya ada di Indonesia.

Disamping itu juga, IMF dikabarkan meminta Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor biji nikel secara bertahap, namun pihak pemerintah RI bersikeras tetap menjalankan program yang dinilai akan menyelamatkan Indonesia. Pemerintah juga sejak awal telah membuka keran investasi sebesar-besarnya, terutama untuk pengelolaan biji nikel.

Hilirisasi sendiri diartikan strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas yang dimana komoditas ekspor Indonesia bukan lagi berupa bahan baku, melainkan berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hilirisasi telah di canangkan Indonesia sejak 2010 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hilirisasi industri, sumber daya alam yang diekspor keluar negeri akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi sehingga hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalkan dampak penurunan harga komoditas. Namun, para investor yang berinvestasi ke dalam negeri pastilah berasal dari pihak swasta yang berarti hilirisasi hanya akan sebatas wacana bagi rakyat. Sedangkan yang menikmati seluruhnya adalah swasta atau oligarki yang berada di sekeliling penguasa.

Inilah tabiat dari sistem Kapitalisme yang tak pernah lepas dari keserakahan tanpa mempedulikan apa yang akan dialami rakyat, yang penting misinya dapat tercapai. Kerusakan lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat berupa limbah hasil pengelolaan nikel menggunakan teknologi hidrometalurgi atau high pressure acid leach( HPAL) ternyata sangat berbahaya. Makin masifnya penambangan nikel akan memunculkan deforestasi yang akhirnya mengganggu penyerapan air ketika musim penghujan tiba, dan banjir makin sering terjadi.

Dalam pandangan Islam, SDA adalah harta kepemilikan umum yang tidak boleh seorang pun boleh memilikinya untuk kepentingan pribadi, apalagi dikelola investor asing. Pengelolaan tambang hanya boleh dilakukan negara dan hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat. 

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw

" Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu Padang rumput, air, dan api,"( HR Abu Daud dan Ahmad). 

Begitu juga dalam penanganan tindak kejahatan korupsi yang tidak terlepas dari sifat sistem persanksian dalam Islam, yaitu sebagai pencegah dan penebus. Maknanya untuk mencegah kembali terjadinya kejadian serupa dan jika sanksi itu diberlakukan kepada pelanggar hukum, dapat menebus dosanya. Begitulah pemberantasan korupsi yang sangat efektif dan jelas membawa pada kemaslahatan umat manusia.

Wallahu a'lam bishowwab