Oleh Herra
Aktivis Muslimah
Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana penghapusan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Salah satunya dikhawatirkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Said Iqbal menduga program ini diluncurkan hanya sebagai bentuk komersialisasi. Ia menilai program KRIS dibuat sebagai instrumen pelaksanaan money follow program yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI.
KRIS ini disiapkan untuk money follow program. Semua kelas sama. Dengan kelas yang sama nanti dibuat program, enggak ada kelas I, kelas II, dibikinlah standar nanti. Saya enggak tahu standarnya apa. Karena dia (Kemenkes) akan buat program dengan bahasa efisien, masa nyawa orang efisien. Kalau gitu buat apa kita punya negara? Nyawa orang aja diatur-atur. Harusnya enggak bisa," sambungnya.
Lebih lanjut, Said menuturkan lebih baik pelayanan BPJS yang harus diperbaiki daripada pemerintah meluncurkan program KRIS.
"Yang harus diperbaiki itu program BPJS. Orang enggak usah ngantri. Orang ngantri dari jam 04.00 sore untuk dapat pelayanan. Nenek-nenek, kakek-kakek, orang sakit bukan tambah sembuh, tambah sakit," ujarnya.Selain itu, Ia melanjutkan, kebijakan UU Kesehatan yang baru berpotensi mematikan Rumah Sakit (RS) lokal berskala menengah dan klinik-klinik kecil, (media online liputan6).
Wacana kenaikan iuran BPJS muncul karena adanya ancaman defisit terkait dengan adanya penyesuaian tarif. Hal ini jelas makin mengokohkan adanya kapitalisasi layanan kesehatan dan abainya negara atas rakyat. Sudah menjadi rahasia umum, permasalahan di bidang kesehatan tidak pernah terselesaikan. Negara terlalu fokus pada penyesuaian tarif tanpa melihat pelayanan yang di berikan untuk rakyat. Kesehatan sekalipun yang notabene itu adalah menyangkut jiwa rakyat tidak terlepas dari kapitalisasi. Negara berazaskan kapitalis pun menganggap bahwa negara hanya sebagai regulator atau penghubung antara rakyat dan pihak swasta, bukan sebagai penyedia kesehatan bagi rakyat.
Berbeda dengan Islam yang menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab negara dan menyediakan dana yang cukup. Maka ini yang akan memudahkan siapapun rakyat yang berobat akan dilayani dan difasilitasi dengan mudah.
Khilafah memiliki sumber pemasukan keuangan yang beragam seperti Sumber Daya Alam yang mampu menjamin layanan kesehatan gratis untuk rakyat. Ini pula yang membuat sebuah negara berazaskan akidah Islam yang mampu membuat kesejahteraan bagi umatnya termasuk pendidikan keamanan kesejahteraan dll. Tentu semua itu akan terlaksana ketika negara ini sudah kembali melanjutkan kehidupan menggunakan aturan Islam seperti yang sudah dilakukan oleh nabi kita Muhammad saw.
Wallahualam bissawab
