Oleh Khansa Mustaniratun Nisa
Mentor Kajian Remaja
Akhir-akhir ini jagat media sosial khususnya Tiktok ramai oleh konten tentang jalan di Lampung. Hal ini bermula lantaran ada seorang Tiktoker yang mengunggah konten tentang kondisi di sana. Sebetulnya banyak yang dibahas oleh akun tersebut. Mulai dari kondisi pendidikan di Lampung, banyaknya proyek yang mangkrak, tata kelola yang lemah, banyaknya kasus korupsi hingga infrastruktur jalan yang rusak. Namun, yang banyak disoroti oleh netizen adalah masalah jalan di Lampung. Setelah video tersebut viral, banyak bermunculan unggahan-unggahan video yang membuktikan jalan di Lampung memang rusak.
Terkadung viral, pemerintah setempat dan pemerintah pusat merespon hal tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah pusat berencana akan memperbaiki jalan di Lampung hingga Rumbia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dana sebesar Rp800 miliar akan digelontorkan terkait hal itu. Jalan yang akan diperbaiki adalah
jalan dengan kondisi yang mengalami kerusakan terparah dan lama tidak diperbaiki. (katadata.co.id, 5/5/2023)
Dari kasus ini menunjukkan banyak hal. Abainya perhatian dari pemerintah daerah sehingga jalan rusak, menurut warga setempat ada yang sudah 20 tahun lamanya tidak diperbaiki. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda Lampung pada tahun 2022 mengalokasikan sebesar Rp7,38 triliun dan alokasi untuk pemeliharaan jalan pada APBD hanya Rp72,44 miliar. Mirisnys, anggaran untuk pemeliharaan jalan tidak mencapai satu persen dari total APBD Lampung. Lalu, kemana larinya anggaran ini? Kenapa sudah dianggarkan tapi masih saja jalan tidak diperbaiki bertahun-tahun lamanya?
Fenomena ini pun membuktikan, pembangunan nyatanya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok. Pembangunan, bahkan baru sekadar pencitraan saja. Ketika citra mereka sudah mulai terganggu, mereka buru-buru untuk segera memperbaiki.
Selain itu, lemahnya pengawasan pusat pun turut disoroti. Hal ini, mungkin tak akan terjadi bila pemerintah pusat tegas dalam mengawasi pemerintah daerah. Laporan dan ajuan dana seharusnya tidak serta merta disetujui tanpa ada kunjungan atau hal lain yang memastikan anggaran tersebut benar peruntukan alokasinya. Pemerintah pusat baru melakukan kunjungan setelah kasus tersebut viral.Ya, memang saat ini viral menjadi metode cepat mendapatkan solusi. Semua ini baru sedikit menggambarkan betapa lemahnya sistem pengurusan umat saat ini.
Hal ini berbeda dengan Islam. Islam menjadikan penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam juga akan memberikan amanah kepada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi ketika ditunjuk sebagai pemimpin.
Islam memandang kekuasaan adalah amanah dari Allah Swt. yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika seseorang mengambil amanah, ia harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya agar tidak menjadi penyesalan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Dalil tersebut bermakna bahwa pemimpin ibarat penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas gembalaannya. Pemimpin harus melayani rakyatnya, memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk membangun fasilitas-fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya untuk memudahkan kehidupan agar rakyat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam Islam, rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal itu juga dapat dilakukan oleh wakil rakyat yang terhimpun dalam majelis umat yang secara aktif memperhatikan permasalahan-permasalahan umat yang terjadi dan menyampaikannya kepada khalifah sebagai pemimpin dalam sistem Islam. Walhasil, negara tidak akan membiarkan permasalahan berlarut-larut, tanpa harus menunggu viral atau kritik dari masyarakat. Negara akan sigap menyelesaikannya, agar potensi dan bahaya yang mengancam keselamatan rakyat bisa segera diatasi.
Wallahu a'lam bishshawab
Post a Comment