Oleh Ummu Nida
Pengasuh Majelis Taklim
Persoalan Stunting masih menjadi PR besar di negeri ini. Berbagai wacana dan upaya terus digulirkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting. Seruan untuk gemar makan ikan pun mencuat. Penguasa mendadak amnesia, kenapa? Karena untuk mendapatkan protein hewani termasuk ikan tidak gratis. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih di tengah himpitan ekonomi yang menghimpit.
Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah daerah perlu terus menggencarkan masyarakat untuk gemar makan ikan guna mencegah dan menurunkan angka stunting. Menurutnya, pemenuhan pola makan bergizi seimbang yang kaya akan protein hewani akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam mendukung upaya pencegahan stunting. (tirto.id.com, 12/3/2023)
Namun, sungguh miris. Di tengah gencarnya pemerintah menurunkan angka stunting, beredar kabar bahwa anggaran penanggulangan stunting yang masuk ke mulut bayi dan ibu hamil hanya Rp34 triliun. Padahal, anggaran penanggulangan stunting menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebesar Rp77 triliun. Ada anggaran yang disunat yang dipakai dari dana itu. Di antaranya, untuk koordinasi sebesar Rp240 miliar dan untuk pembangunan pagar puskesmas. (cnnindonesia.com, 14/3/2023)
Terbukti, petugas tidak profesional dalam menjalankan amanah dan tupoksinya dengan benar. Semestinya mereka memanfaatkan dana penanganan stunting dengan benar dan tepat sasaran. Menjadi hal yang umum di negeri ini, ada uang ada kerja, itulah watak para petugas di sistem kapitalisme saat ini. Padahal, setiap bulannya sudah dapat gaji, termasuk mencakup program-program pemerintah. Mereka digaji untuk melayani kepentingan rakyat.
Penguasa juga seharusnya memahami bahwa persoalan stunting tidak serta merta bisa diselesaikan dengan makan ikan semata. Tetapi, penyebab mendasarnya adalah kemiskinan yang bersifat sistemik yang menyebabkan stunting angkanya terus tinggi. Dengan berbagai kebutuhan pokok yang melejit, masyarakat tidak lagi memperhatikan asupan gizi yang memadai, yang penting bagi mereka bisa makan. Menurut data, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 20,36 juta orang. Fakta ini jelas berkorelasi dengan masalah stunting yang tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas. Kemiskinanlah yang membuat mereka tidak bisa makan ikan, bukan karena tidak gemar ikan.
Berbeda kondisinya dengan sistem Islam. Islam dengan aturannya yang paripurna memiliki konsep bahwa negara bertugas untuk mengurusi urusan rakyat dan bertanggung jawab penuh mengenai semua kebutuhan dasarnya, individu per individu seperti pangan, sandang, dan papan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, negara dalam Islam akan memilih para pegawai negara yang amanah, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan ahli dalam bidangnya. Ketika ada pegawai yang tidak amanah, maka sanksi akan diberlakukan atas orang tersebut.
Dalam Islam juga ada pengaturan dalam hal pengelolaan SDA. Kepemilikannya tidak boleh diserahkan pada asing atau swasta. Negara wajib mengelola seluruhnya dan menyalurkan hasilnya untuk rakyat. Karena pada dasarnya, seluruh yang ada di alam ini kepunyaan Allah Swt. dan diperuntukkan bagi manusia secara keseluruhan. Ketika penanganannya diserahkan kepada negara, akan cukup dana untuk memastikan setiap individu tidak kekurangan.
Negara juga akan membuka lapangan kerja yang memadai agar setiap warga negara bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Walhasil dari hasil kerjanya, kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik. Kemiskinan yang terstruktur akan hilang. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, termasuk memenuhi asupan gizi anak-anaknya untuk mencegah stunting.
Maka, selama kapitalisme masih bercokol di negeri ini, mencegah stunting hanyalah ilusi. Kemiskinan sistemiklah biang kerok angka stunting tinggi, jadi gemar makan ikan bukan solusi, apalagi makan ikannya hanya sekali-sekali. Hanya penerapan sistem Islam kafah dalam bingkai khilafah yang dapat menyelesaikan stunting secara hakiki.
Wallahu a'lam bishshawab