Oleh: Ida Istikhomatul Khoiriyah
Alumni
Universitas Pancasila
Mayoritas elite di lingkungan pemerintah negeri ini
sudah tidak bisa menutupi skandal-skandal besar yang telah dilakukannya. Kalau dilihat dari sisi kekuatan
negara dan korporasi sudah menjadi satu, akibat dari pejabat negara sudah ikut
berbisnis di dalamnya. Sehingga negara berpotensi menjadi despotic leviathan yaitu raksasa lalim yang memiliki kekuatan luar
biasa.
Kekayaan alam Indonesia seperti hutan
dan nikel yang sudah dikuasai oleh pejabat dan penguasa di negeri ini, akhirnya
tidak memiliki kekayaan alam lagi dan rakyat Indonesia tidak bisa menikmati
kekayaan yang sudah dititipkan negeri ini hanya segelintir orang yang punya
kepentingan semata. Masyarakat juga mengalami kesedihan adanya bencana-bencana
yang menimpa di negeri ini salah satu dari ulah manusia yang serakah, misal
terjadi banjir karena hutan ditebangi. Entah sampai kapan rezim-rezim akan
melakukan seperti itu.
Tidak cuma dari sisi serakahnya pejabat
negara menikmati kekayaan Indonesia untuk kepentingan segelintir orang saja
bukan untuk semua rakyat Indonesia, dari penegak hukum juga sudah tidak bisa
dipercaya lagi oleh masyarakat akibat berbagai sekandal, hukum ditegakan tidak adil, banyak
hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan pasal hukuman banyak
kepentingan-kepentingan di dalamnya untuk menguntungkan salah satu pihak saja.
Ekonom Faisal Basri mengkhawatirkan
kondisi bangsa dengan beragam kebijakan yang makin dominan menguntungkan
kepentingan oligarki
dan mengorbankan kemaslahatan publik. Faisal Basri dalam sebuah webinar, Sabtu,
29 Januari 2022 mengatakan, "Oligarki ini kan sebetulnya mirip
dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisi jahat itu tidak langgeng mereka akan
saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata, teman-teman KPK tahulah ya
yang biasanya enggak dapat melapor.”
Faisal Basri juga memprediksi moral
rezim akan ambruk sebelum 2024 karena semua skandal sudah buka-bukaan tidak ada
yang ditutupi lagi. Akankah Indonesia ambruk sebelum 2024?
Bukan moral saja yang menjadi titik
fokus yang di kritik, namun mengindikasi ada kerusakan pada sistem yang menjadi
rujukan kebijakan. Sistem
sekuler demokrasi yang menjadi rujukan perlu disadari bahwa sistem tersebut
cacat, karena aturan yang dipakai adalah aturan manusia yang menciptakan.
Banyak undang-undang yang dibuat namun undang-undang yang sudah dibuat tidak
dipakai secara tegas.
Berbeda dengan sistem Islam, aturan yang dipakai adalah syariat Islam, bukan aturan manusia. Syariat Islam adalah aturan yang sudah lengkap
tidak berpihak bagi yang
berkepentingan saja, tapi untuk semua manusia.[]
Post a Comment