Waduh, Eks Koruptor Jadi Komisaris!


Oleh: Fitri Suryani
(Freelance Writer)

Kasus korupsi seolah bukan hal asing terdengar di negeri ini, baik dari kalangan kelas teri hingga kelas kakap. Pun eks koruptor tak jarang masih dapat menempati jabatan setelah mereka bebas dari bui.

Sebagaimana mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN). Ia diangkat menjadi komisaris sejak 18 Febuari 2021 dan ditunjuk oleh para pemegang saham PT PIM.  

Padahal diketahui, Emir pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menerima suap senilai 357.000 dollar AS pada 2014 (Kompas.com, 06/08/2021).

Sungguh miris, mantan narapidana koruptor menjadi komisaris. Apakah memang tak ada lagi orang lain yang lebih pantas dan kompeten untuk menduduki jabatan tersebut? Hal itu pun tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada sesuatu di balik pemilihan Emir Moeis sebagai komisaris? 

Tentu wajar jika nantinya akan banyak pertanyaan yang timbul di balik pemilihan Emir Moeis, mengingat ia sebagai mantan narapidana koruptor. Tidakkah cukup menjadi pelajaran apa yang telah ia lakukan di masa lalu untuk dijadikan pertimbangan, ketika ia akan diangkat untuk menduduki suatu jabatan? 

Pemilihan Emir Moeis sebagai komisaris, meski dinilai tak melanggar dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 Pasal 4, terkait untuk menjadi anggota dewan komisaris. Namun pemilihan tersebut jelas bermasalah dalam aspek kepantasan dan etis. Bagaimana tidak, mestinya seseorang yang akan menempati suatu jabatan bebas dari masalah hukum, terlebih pernah masuk bui, walau hal itu dilakukan di masa lalu. 

Mestinya pejabat selevel komisaris memiliki syarat yang lebih ketat dan diharapkan bebas dari masalah hukum atau catatan hitam. Janganlah peraturan ketat tersebut hanya seolah ditujukan untuk calon pegawai negeri sipil saja, seperti dalam penjelasan mengenai syarat pendaftaran CPNS 2021 tertuang dalam Bab III Ketentuan dan Persyaratan Umum dari Pasal 5, di antaranya yang berbunyi, “Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.” 

Hal itu seakan kurang fair jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 Pasal 4, yang di antaranya berbunyi, “Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan. 

Benar, Emir Moeis tak dipidana dalam rentan waktu lima tahun sebelum ia menduduki jabatan tersebut, namun dari aspek kepantasan dan etis tentu perlu dipertanyakan integritasnya sebagai pejabat. Sebab, ia telah memiliki catatan kelam ketika pernah menduduki suatu jabatan.

Kebijakan tersebut tentu mengundang keprihatinan. Apalagi Direktur Eksekutif  Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat keprihatinan korupsi di tengah masyarakat Indonesia mendapat penilaian yang tinggi menurut sigi survei. Sebanyak 44 persen masyarakat menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin. Pun  menurut survei LSI, isu korupsi berada di urutan pertama dari enam kategori lainnya (Gatra.com, 08/08/2021). Kalau sudah seperti itu, jangan salahkan rakyat, jika nantinya mereka minim kepercayaan kepada pejabat publik yang telah diangkat.

Selain itu, sungguh masuknya eks koruptor sebagai komisaris BUMN seakan menegaskan bahwa sistem ini sangat ramah terhadap koruptor. Dari hasil survei tersebut pun menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah besar negeri ini. Sebab, jelas sekali bahwa para koruptor sangat merugikan negara. 

Begitulah korupsi terus menggurita di sistem yang memisahkan peran agama dalam kehidupan. Namun lain halnya saat aturan-Nya diterapkkan dalam seluruh aspek kehidupan. Hal itu sebagaimana ketika baru dibaiat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz meminta masukan dan nasihat dari sejumlah tabiin terkemuka. Satu per satu menyampaikan masukannya. Umar bin Abdul Aziz pun mendengarkannya dengan saksama. Sampai tiba giliran Thawus bin Kaisan, ia hanya berkata singkat, ''Jika Anda ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, pilihlah orang-orang baik sebagai pejabat.'' Saat ini, apa yang disampaikan Thawus, tentu menjadi menarik untuk direnungkan kembali. 

Oleh karena itu, seyogianya pejabat yang dipilih untuk mengemban suatu amanah, mestinya tak hanya dilihat dari sisi ia kompeten dalam bidangnya, tetapi lebih dari itu memiliki kepantasan dengan tidak memiliki permasalah hukum yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari itu, sangat penting memperhatikan kepribadian seseorang ketika akan diangkat menjadi pejabat, karena hal tersebut bisa jadi akan berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya di waktu yang akan datang. Wallahu a’lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post