By ; SITI ZAITUN
Aktivis Dakwah Timbang Deli
Akibat adanya hantaman wabah covid-19 yang sampai saat ini belum mereda membuat berbagai masalah muncul kepermukaan. Diantaranya mengalami krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis kesehatan. Hal ini berakibat pada beban pemerintah sehingga ahirnya Indonesia terjerat hutang yang semakin menggunung.
REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA- Konsekuensi dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2020 membuat melonjaknya nilai pembiayaan utang. Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020, pembiayaan utang untuk 2020 mencapai Rp 1.039,22 triliun, melonjak 158,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Jakarta, Beritasatu. com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan akan tetap berkomitmen mendukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Hal ini ditunjukkan dengan pembelian surat berharga negara (SBN) dipasar perdana. Hingga 19 Juli 2021, nilainya sebesar Rp 124,13 triliun.
Ini terdiri dari 48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme greenshoe option ( GSO) ujar Perry, Kamis (22/7/2021).
Langkah ini dilakukan menyusul pemerintah menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 744,75 triliun dari Rp 699,43 triliun.
Di dalam Sistem ekonomi kapitalisme, APBN hanya bersumber dari utang dan pajak. Jika APBN mengalami defisit dan pemasukan patah berkurang atau tersendat, maka utang luar negeri menjadi satu-satunya solusi. Sehingga jika pajak tidak mampu menutupi APBN maka, hanya memiliki satu cara yaitu mencari pinjaman untuk mengatasi masalah keuangan Negara.
Padahal hutang mempunyai dampak yang sangat buruk sehingga dapat merugikan negara tersebut, baik utang jangka pendek atau jangka panjang. Karena biasanya negara yang meminjamkan utang akan memberikan syarat-syarat tertentu yang dampaknya merugikan negara yang berhutang, maka negara akan mudah diintervensi oleh pihak asing.
Hal ini dapat mengancam kedaulatan negara yang berhutang. Apalagi hutang dibawa yang akan terus menerus naik sehingga dana yang dikeluarkan oleh negara akan bertambah dan memperberat APBN.
Kerusakan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya mementingkan pihak-pihak pemodal. karena sistem ini berasaskan manfaat. Tidak menggunakan landasan berfikir yang berasaskan akidah islam yang mensejahterakan masyarakat.
Solusi Islam dalam mengatur APBN.
Hal ini akan berbeda jika sistem Islam diterapkan dalam suatu pemerintahan, Islam dengan aturan yang berasal dari Allah SWT, akan menghasilkan sebuah negara yang kuat dalam sistem pendanaan. Islam akan menghindari utang dari negara asing, apalagi utang ribawi. Islam sangat jelas telah melarang segala macam bentuk praktik riba, karena di dalam Al-Qur'an Allah telah mengharamkan riba, "Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (TQS Al Baqarah: 275).
Dalam pemerintahan yang menggunakan sistem Islam, sumber dana APBN mempunyai 3 (tiga) sumber pemasukan di antaranya:
Pertama, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas jihad fi sabilillah seperti ghanimah, fa'i, kharaj dan jizyah. Sebagai contoh, pemasukan dari salah satu pos kharaj saja sudah menghasilkan pemasukan yang besar karena luasnya cakupan wilayah pemerintahan Islam. Belum lagi harta ghanimah dan jizyah yang bisa menopang keuangan negara.
Kedua, sumber pemasukan dari harta kepemilikan umum, yakni pengelolaan harta milik umum yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini negara harus mengelolanya langsung, tidak boleh dikuasakan, diserahkan kepada swasta atau asing. Negara punya kewajiban mengelolanya langsung mewakili rakyat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk pelayanan umum yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini dilaksanakan karena berdasarkan pada sebuah hadis dari Abu Dawud dan Ahmad bahwa Rasul berkata, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api."
Ketiga, sumber pemasukan dari pos zakat yaitu dari harta kepemilikan individu yang penerimaan dan pengeluarannya diatur oleh hukum syara'. Misalnya individu tersebut sudah mencapai ketentuan untuk berzakat, dan ketentuan yang berhak menerimanya juga sudah diatur dalam hukum syara'. Pemasukan dari sini tidak boleh tercampur dengan yang lain, karena ada ketentuan fiqh-nya.
Dengan adanya sember keuangan negara yang jelas dan berlimpah ini, sangat kecil kemungkinan negara akan mengalami defisit APBN. Sehingga jika terjadi keadaan yang darurat seperti adanya wabah atau terjadi perang, negara tidak akan sampai kehabisan pemasukan apalagi sampai harus berutang ke luar negeri, seperti yang terjadi di negeri ini.
Namun, sistem keuangan yang tangguh ini tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ditopang dengan sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam tidak bisa dilaksanakan jika sistem Islam tidak diterapkan dalam segala lini kehidupan. Oleh karena itu, sudah saatnya sebagai umat Muslim terbesar di negeri ini sadar, betapa pentingnya penerapan sebuah sistem yang bisa mengatasi problematika umat. Yaitu sistem Islam kaffah dalam bingkai daulah yang kehadirannya akan memberikan rahmat ke seluruh alam.
Seperti itulah Negara Islam mengatur dan mengelola sumber daya alam dengan sendiri dan tidak akan memberikan pengelolaan kepribadian pihak asing. Sehingga yang dibawah naungan Negara Islam menjadi sejahtera.
Wallahu'alam bishawab
Post a Comment