OLEH : HJ PADLIYATI SIREGAR,ST
Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) Said Didu menyakan bahwa pihaknya menolak suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurut dia, suntikan modal itu berasal dari uang rakyat dan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak.
"KAMI menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya," ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2020).
"KAMI meminta agar dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dan membantu rakyat miskin dari dampak Covid-19," lanjutnya.
Pihaknya pun meminta kepada penegak hukum agar membongkar secara tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT Jiwasraya.(KOMPAS.com)
Sementara di satu sisi Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN bersepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memberikan suntikan modal melalui skema penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 22 triliun.
Suntikan modal tersebut akan diberikan secara bertahap dengan dua APBN, yaitu Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada 2022.
Kesepakatan itu diambil melalui rapat Panja Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, Kamis (1/10/2020)
Dengan menilik apa yang dilakukan pemerintah terhadap kasus jiwas raya ini banyak pihak yang menolak keras rencana pemerintah menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan Jiwasraya lewat Bahana sebesar Rp 20 triliun dari duit PMN.
Skandal Jiwasraya ini jelas perampokan atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat.
Seharusnya dilakukan adalah upaya memburu aset-aset yang dirampok dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah. Tentu saja ini biaa dilakukan dengan keseriusan penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya . Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk mengurus rakyat dari dampak Covid-19.
Padahal kasus Asuransi Jiwasraya telah menjadi skandal jauh sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda.Kenapa
sekarang skandal itu malah menjadi beban berat pada anggaran negara di tengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal.
Bukan menjadi suatu yang aneh jika dalam sistim demokrasi kapitalis rakyatlah yang menjadi korban.Kejahatan politik demokrasi. Kebijakannya selalu menyengsarakan rakyat dan tidak pernah berpihak pada rakyat. Para kapitalis yang korupsi namun yang menanggung rakyat.
Belum lagi dalam sistem keuangan yang dipakai adalah sistim keuangan ribawi. Sistem keuangan ribawi ini sangat jahat sekali sehingga menimbulkan kerugian. Dalam Islam jelas riba itu dosa dan riba itu kejahatan yang luar biasa.
Resesi seharusnya menjadi momentum mereformasi sistim ekonomi,bukan malah rezim menghidupkan sektor ribawi dengan menyuntikkan dana yang di korup elit.
Sangat jelas sekali ini adalah perampokan terhadap sana rakyat ,yang akan memperburuk kondisi fundamental ekonomi saat terjadi resesi.
Fakta kejahatan ini sudah bersifat sistemik. Maka solusinya juga harus sistemik. Sistem politiknya diganti dengan sistem politik berbasis Islam. Dan sistem ekonominya juga demikian. Hentikan sistem ekonomi kapitalisme dan ganti dengan sistem ekonomi Islam.
Sumber masalah dalam negeri adalah umat secara sukarela mengikuti sistem yang cacat.Megaskandal Jiwasraya sebagai pelajaran berharga bagi umat untuk tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang batil, sehingga terhindar dari kerugian.
Wallahu 'alam bis showab
Post a Comment