By : Qisti Pristiwani
UMN AW
Masyarakat semakin dilema dengan wabah Covid-19 yang hingga kini tak kunjung berakhir. Ditambah lagi, pemerintah tetap mengadakan pemilihan kepala daerah pada Desember mendatang. Dikutip dari detikNews (Selasa, 22 Sep 2020), bahwa GNPF-Ulama Sumut sudah mengajukan gugatan ke PN Medan menuntut penundaan Pilkada Medan. Menanggapi ini, Jubir Timses Bobby-Aulia, Sugiat Santoso mengatakan, "Fokus kami kan konsolidasi semua kekuatan, partai politik dan pada tanggal 9 Desember kita bisa memenangkan pertarungan Pilkada," tuturnya. Sugiat menyebut semua parpol dan juga unsur yang mengusung Bobby-Aulia mematuhi protokol kesehatan. https://news.detik.com/berita/d-5183094/gnpf-sumut-sindir-jokowi-soal-pilkada-timses-bobby-kami-fokus-konsolidasi.
Sangat disayangkan, di tengah keadaan berbahaya ini masih ada yang mementingkan kemenangan partai dibanding keselamatan rakyat. Pasalnya, penyebaran wabah covid-19 di Medan hari ke hari bertambah banyak. Jika pemilihan dilaksanakan, otomatis kembali ada kerumunan yang berpeluang menjadi klaster penyebaran covid-19. Tentu hal ini menjadi persoalan baru lagi, dan tak kunjung selesai. Sebab, penanganan saat ini pun terbilang lambat dan buruk. Sehingga, tak bisa diprediksi kapan wabah akan usai. Lalu, mengapa pemerintah begitu kekeuh mengadakan pemilihan?
Jika melihat perpolitikkan ala kapitalis-demokrasi hari ini, yakni pada tiap-tiap pesta demokrasi, dibutuhkan dana yang besar agar mampu memenangkan kompetisi. Sudah hal yang wajar di tengah-tengah masyarakat bila ada calon yang memberi sembako, baju, uang di tahun-tahun politik demi menggait suara rakyat. Tentu hal ini membutuhkan dana yang besar. Hemat kata, pemilihan di sistem kapitalis-demokrasi ribet dan mahal. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus rahardjo mengatakan bahwa, “Untuk menjadi seorang bupati harus mengeluarkan modal puluhan miliar dan menjadi gubernur ratusan miliar (Republika.co.id). Karenanya, pemilihan ini menjadi ajang para kapital (pemilik modal) berinvestasi sebanyak-banyaknya untuk memenangkan calonnya. Jadi, pesta demokrasi sejatinya adalah pertarungan antara para pemilik modal. Bukan antar penguasa. Apa yang didapatkan para kapital ini?
Keterlibatan cukong dalam pilkada merupakan suatu keniscayaan. Akibatnya, menurut Mahfud MD, banyak kepala daerah yang setelah terpilih kemudian melakukan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan menurut Mahfud lebih berbahaya daripada korupsi uang atau anggaran. Korupsi kebijakan misalnya penerbitan lisensi, izin atau rekomendasi penguasaan hutan atau tambang kepada para cukong. Korupsi kebijakan juga bisa berupa proyek. https://www.suaramerdeka.com/news/opini/240751-problema-biaya-politik-pilkada. Artinya, para kapital berpeluang menguasai sumber daya ekonomi. Mereka dengan mudah mendapatkan legalitas kebijakan dari kaki-tangan yang telah terpilih tadi. Akibatnya, akan lahir berbagai kebijakan yang condong kepada para kapital dan mengabaikan rakyat. Inilah kepemimpinan bentukkan sistem kapitalis-demokrasi.
Dari hasil pesta demokrasi ini pun, jarang ditemui adanya pemimpin yang pro rakyat. Dapat disaksikan hari ini, bahwa keputusan tetap mengadakan pemilihan di Desember nanti bukanlah rakyat sebagai prioritasnya. Padahal, kedudukan pemimpin adalah sebagai pengayom dan pelayan rakyat. Sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi rakyat. Apalagi di tengah pandemi saat ini.
Hal ini berbeda dalam sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Dalam sistem Khilafah, pemimpin daerah/wilayah ditunjuk langsung oleh Khalifah dengan mempertimbangkan saran dan masukkan dari masjelis umat. Hal ini sangat mudah, murah dan praktis dilakukan. Para calon kepala daerah tak perlu menggait para cukong politik untuk mengeluarkan modal banyak seperti hari ini. Demikian pula negara tak perlu mengeluarkan biaya besar dalam prosesi pemilihan pemimpin daerah. Artinya, pemilihan pimpinan daerah dalam sistem Khilafah jauh lebih hemat, sederhana, efektif dan efesien. Sehingga para pemimpin yang terpilih bisa fokus mengurus rakyat. Sehingga menghasilkan para pemimpin yang tulus melayani rakyat. Wallahua’lam bisshowab.
Post a Comment