Krisis Kelaparan Dilumbung Energi Pangan

By : Marini Aristia, SE

Salah satu kebutuhan dasar bagi manusia adalah terpenuhinya hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani yang salah satunya yaitu terpenuhinya makan dan minum. Tanpa terpenuhi kebutuhan tersebut maka manusia akan mengalami kelaparan bahkan kematian.

Hasil survei Asia Development Bank (ADB) mengungkapkan bahwa di tahun 2016-2018 ada 22 juta penduduk indonesia mengalami kelaparan. Merucut disalah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi sumatera selatan khususnya di kabupaten musi rawas utara (muratara) tercatat 86 kasus bayi gizi buruk, kurus dan stunting diwilayah tersebut. Selain itu ada 6 kasus gizi buruk di kabupaten muara enim yang bahkan menyebabkan penderitanya meninggal. Ditambah lagi ada 250 balita menderita gizi buruk, pertumbuhan pendek dan stunting di kabupaten lahat. 

Itu hanya salah satu provinsi di Indonesia, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain, bisa dipastikan ada kasus serupa seperti di wilayah sumatera selatan tersebut.

Negara Lalai terhadap Pemenuhan Rakyat

Perum Bulog Indonesia menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang mereka. Nilai beras tersebut mencapai Rp160 miliar.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun. Sedangkan ada 100 ton lagi yang penyimpanannya diatas 4 bulan yang kemungkinan akan dimusnahkan juga. 

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Karena itulah, beras harus dibuang atau dimusnahkan.

Sangat disayangkan bukan, jutaan rakyat indonesia menderita kelaparan tapi disisi lain pemerintah malah menghambur-hamburkan beras ribuan ton untuk dimusnahkan malah jumlahnya bisa bertambah lagi. Lalu, Dimanakah Pemerintah saat jutaan rakyatnya menderita kelaparan, gizi buruk dan stunting sedangkan lembaga pemerintah yang mengatur distribusi beras malah membuang beras ribuan ton. 

Sekiranya penyimpanan beras tidak boleh dari waktu 4 bulan, alangkah baiknya jika sebelum waktu 4 bulan beras tersebut diberikan secara cuma kepada rakyatnya. Namun sayang, hal itu tidak dilakukan pemerintah dan malah memilih untuk menyimpannya secara terus menerus lalu dimusnahkan.

Akar Masalah
Bila kita perhatikan secara umum, akar masalah dari kelaparan, gizi buruk dan stunting bukan pada penghasilan pangan yang sedikit tetapi masalahnya ada pada distribusi pangan. Wilayah Indonesia secara umum memang subur tapi adapula wilayah yang tidak subur sehingga tidak cocok untuk pertanian sehingga perlu pendistribusian secara merata dan hal itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
Namun, proses distribusi inipun mengalami kendala misalnya sulit menjangkau wilayah-wilayah terpencil jikapun bisa pasti dengan harga yang mahal karena ongkos angkutnya. Selain itu, banyak tengkulak-tengkulak nakal yang sengaja menyimpan bahan pangan kemudian bahan tersebut dikeluarkan saat harga sedang mahal.

Hal itu ternyata tidak cukup, bukan hanya masalah distribusi pangan penyebab kelaparan, gizi buruk dan stunting, kemiskinan pula membuat masyarakat tidak mampu membeli bahan pangan untuk mencukupi gizi keluarga nya terutama balita. Meskipun "katanya" pemerintah memberikan subsidi harga beras yang murah namun dalam lapangan ternyata masih banyak oknum-oknum yang menjual dengan harga yang lebih mahal dari semestinya.

Islam Solusi Terbaik
Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang bukan hanya mengatur masalah hubungan denga Pencipta namun islam juga mengatur seluruh segi kehidupan termasuklah masalah kebutuhan pangan yang menjadi bagian dari sistem ekonomi islam.

Sistem ekonomi islam secara umum terwujud pada 2 bagian. Pertama, negara mengumpulkan harta rakyat yang kemudian akan digunakan untuk keperluan rakyatnya. Kedua, negara mengatur distribusi harta sesuai dengan hukum syara.

Pertama, negara mengumpulkan harta dari rakyat seperti zakat, kharaj, jizyah, hasil sumber daya alam dan lainnya. Semua harta ini akan dikumpulkan oleh negara dalam kas baitul mal.

Kedua, negara akan mendistribusikan semua harta sesuai dengan hukum syara. Zakat akan dibagikan hanya kepada 8 asnaf sesuai yang ditentukan didalam al-quran. Sedangkan harta lain bisa digunakan negara untuk kebutuhan rakyat baik sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan pendidikan.

Terkait masalah kelaparan, gizi buruk dan stunting, semua itu adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Islam akan menjamin kebutuhan sandang rakyatnya karena sudah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Harta yang diambil oleh negara dalam memenuhi kebutuhan sandang berasal dari baitul mal terkecuali harta zakat. 

Jika rakyat yang bertani maka negara akan memberikan fasilitas bagi yang tidak mampu seperti bibit unggul, pupuk, dan lainnya. Jika rakyat belum memiliki lahan maka negara pun akan memberikan lahan untuk digarap secara cuma-cuma. Bukan hanya itu, hasil panen petani pun akan dibeli oleh lembaga negara seperti bulog untuk didistribusikan secara merata keseluruh pelosok negeri. Sedangkan bagi rakyat yang tidak mampu, miskin atau lemah maka negara akan memberikan atau memenuhi kebutuhan pangan secara gratis.
Dalam hal ini, lembaga semacam bulog pada sistem islam memiliki orientasi yang jelas yaitu pelayan rakyat bukan pengusaha yang hanya memikirkan untung rugi. Dan lembaga inipun bebas intervensi asing sehingga bebas menjual kepada masyarakat dengan harga yang murah tanpa pesaing korporasi yang lebih besar.

Jika kas baitul mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka negara boleh mengambil pajak hanya kepada orang kaya dengan jumlah yang dibutuhkan saja. Namun, jika dari pajak pun tidak mencukupi maka negara boleh meminjam hutang kepada negara lain dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat islam.

Begitulah islam mengatur sistem ekonomi masyarakat. Namun hal itu tidak bisa berdiri sendiri harus dibarengi dengan sistem politik islam, sosial dan sistem lainnya. Semua itu bisa diterapkan hanya pada satu institusi yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishawab. 

Post a Comment

Previous Post Next Post