Jangan Jadi Penghianat Negara !

Penulis : Salmah Ummu Ayatillah
(Pemerhati Sosial)

Menjadi viral dan hangat  diperbincangkan statement Sri Mulyani yang disampaikan pada  calon mahasiswa PKN STAN "jangan  jadi pengkhianat karena kalian dibiayai oleh negara" (cnbcindonesia, 02/10/2019), bukan hanya karena kedudukan-nya sebagai ibu Menteri tetapi ucapannya itu menyiratkan dugaan tuduhan bahwa mahasiswa adalah pengkhianat pada negara. Sebuah perkataan yang tidak berdasar dan sangat tidak sesuai dengan fakta. Kalaupun mahasiswa dianggap dibiayai oleh negara itu hanya nampak formalitas belaka. Itu karena negara yang berkewajiban untuk mengurus rakyat termasuk masalah pendidikan tinggi, padahal hakikatnya uang yang digunakan untuk membiayai para mahasiswa itu sejatinya uang rakyat. Hal ini bisa dilihat dari anggaran belanja negara 2018-2019 80% nya  bersumber dari pajak. Sehingga terasa kurang tepat dan terlalu dipaksakan jika Sri Mulyani mendasarkan pesan itu pada pembiayaan yang diterima oleh calon mahasiswa.

Demikian halnya kata "mengkhianati negara" jauh dari sifat para mahasiswa. Mereka dibiayai oleh negara pun sudah dijatah. Mereka tidak punya akses untuk memanipulasi, korupsi. Biaya yang dianggarkan hanya untuk kebutuhan tertentu dalam kaitannya kuliah. Tidak lebih.  Tidak untuk setiap kebutuhan.

Sehingga mustahil untuk melakukan sesuatu yamg merugikan negara. Bahkan belum  pernah terdengar berita ada seorang mahasiswa yang menjual aset Indonesia ke negara lain ataupun membocorkan rahasia negara ke negara lain sehingga mereka terkategori berkhianat. Mahasiswa turun berdemo menentang kebijakan penguasa tidak dapat dianggap pengkhianat. 

Sementara itu, jika mahasiswa berdemo tentu saja  sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab  melindungi dan menyelamatkan negara ini dari kehancuran akibat berbagai RUU yang digodok dan dilegislasi. Sesungguhnya jika  mau jujur, kata-kata "jangan jadi pengkhianat negara" wajib disampaikan kepada elit politik dan petinggi-petinggi negara yang terlibat dalam korupsi atau bentuk pengkhianatan yang lain. Karena pengkhianatan merekalah yang merugikan negara. Korupsi misalnya, sebanyak 31 kepala daerah  yang ditangkap karena terlibat korupsi, (Tribun Timur Rabu 16/4/2019). Setidaknya terdapat  254 kasus anggota DPR ditetapkan sebagai tersangka korupsi, (Berita Nasional Senin, 8/4/2019). Eselon I, ll dan ll sebanyak l 22 orang, swasta 14 orang (Databoks. KataData.co.ID, 21/10/2019).

*Negara kita ini butuh Solusi untuk masalah besar ini.*
Selama sistem negeri ini masih berasaskan pada kapitalisme, maka pemikiran bangsa Indonesia akan sangat materialistis. Rakus dan bebas. Korupsi dianggap cara halal mendapatkan rezeki. Jual aset dianggap menguntungkan, mengurusi rakyat dianggap tidak perlu. Disisi lain, Negara dan Bangsa ini akan baik jika diurusi dengan sistem yang baik dan benar. Sistem yang demikian haruslah datang dari yang maha benar dan mana baik agar kebenaran-nya mutlak. Dan Islam adalah aturan yg datang dari zat yang maha benar dan mana baik. Itulah syariah Islam. 

Secara historis sistem ini telah terbukti dan disaksikan oleh timur dan barat berhasil memberikan kehidupan yg sejahtera dan berwibawa bagi manusia selama lebih 13 abad. Memberikan jaminan keadilan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, yang tidak diskriminatif bagi manusia. Aturan Islam detil dan menyeluruh ttidak memberikan jalan bagi pejabat untuk korupsi, manipulasi, sogok menyogok atau khianat. Tidak ada hoaks, tidak ada diskriminasi meski dengan non muslim..
wallahu'alam bisshowab

Post a Comment

Previous Post Next Post