Dibalik Isu Krisi Energi Dunia

Oleh : Siti Subaidah

(Pemerhati Lingkungan dan Generasi)

Isu krisis energi menjadi hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Setelah tahun 2014 sempat bergaung namun isu ini kembali mencuat ke permukaan. Sejak dipublikasikan oleh Badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu tepat di Hari Air Sedunia tahun 2014. Dalam laporannya PBB mengungkapkan sumber daya yang dimiliki Bumi untuk energi akan semakin tergerus. PBB menilai, dunia akan mengalami krisis energi. Hal ini menyusul semakin bertambahnya populasi dan meningkatnya perekonomian di negara berkembang. Populasi yang terus bertambah membuat permintaan terhadap energi pun ikut bertambah. Sementara suplay bahan baku energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau lama kelamaan akan habis.

Menyikapi problem tersebut, PBB menghimbau negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan bersepakat untuk mengembangkan energi alternatif murah atau yang kini populer dengan istilah “ Energi Baru Terbarukan (EBT)”. Indonesia pun tak mau ketinggalan untuk menjalankan misi ini. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami krisis energi 30 tahun ke depan.  Saat ini pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan kebijakan energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Salah satunya yaitu implementasi mandatori biodiesel sawit dari tahun 2015 sebesar 15 persen (B-15), di tahun 2016 sebesar 20 persen ( B-20) dan mulai tahun 2020 naik menjadi B-30.

Sawit merupakan salah satu komoditi yang hingga saat ini potensial sebagai sumber energi biodiesel. Untuk skala daerah, Kaltim merupakan salah satu penghasil kelapa sawit di Indonesia. Saat ini, capaian luasan kebun kelapa sawit mencapai 1,18 juta hektare (ha). Dengan produksi 13,6 juta ton tandan buah segar (TBS). Dengan jumlah pabrik mencapai 78 unit atau 3.965 ton per jam kapasitas terpakai, maka produksi CPO mencapai 2,8 juta ton. Bahkan, kelapa sawit sudah menduduki urutan ketiga penyumbang PDRB atau berada di bawah batu bara serta minyak dan gas bumi.

Namun, selain kelapa sawit Kaltim juga mengembangkan tanaman porang sebagai energi alternaltif. Dilansir dari Prokal.co Balikpapan, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Abdul Rahman mengatakan, pihaknya didorong untuk mencari sumber daya alam terbarukan apa yang memiliki nilai ekspor. Setelah buah-buahan seperti pisang kepok, Balai Karantina Pertanian melirik tanaman porang. Ia menjelaskan, porang juga bisa ditanam di lahan kelapa sawit. Jika lahan kelapa sawit yang sulit ditanami kembali, maka porang menjadi alternatif. Tanaman porang  tidak susah menanamnya  dan hanya tinggal dipantau saja jika sudah ditanam.

Propaganda Dibalik Isu Krisis Energi

Adanya isu krisis energi nampaknya perlu disikapi dengan bijak. Tak  hanya sekedar ikut-ikutan dan latah dalam menetapkan segala kebijakan, namun juga jeli dalam melihat propaganda yang ada di baliknya.

Sebagaimana kita ketahui dunia kini di kendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu kapitalis barat dengan Amerika dan kapitalis timur dengan China. Namun apakah isu krisis energi ini masuk dalam kebijakan negara mereka?. Tidak, kedua negara tersebut tetap mempertahankan energi fosil sebagai sumber energi utama negara mereka. Menurut EIA, bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, telah menyumbang setidaknya 80% dari konsumsi energi di Amerika Serikat selama lebih dari satu abad. Selain itu Amerika tak tampak mengendorkan cengkramannya pada negara-negara penghasil energi fosil seperti Afganistan, Irak, Iran, dan lain-lain. 

Bahkan di Indonesia dari total 276 blok migas yang ada, 70% sudah dikuasai dan dikelola oleh kontraktor asing. Bila dengan bahasa geopolitik, saat ini paling sedikit sudah ada 276 pangkalan militer asing yang tersebar di Bumi Nusantara. 

Jikalau Amerika masuk lewat penguasaan SDA vital Indonesia. Maka jangan harap China diam begitu saja. Sebagai penguasa kapitalis timur, China tentu tak ingin ketinggalan meraih keuntungan dan masuk lewat pengadaan infrastruktur dengan dalih pengembangan EBT. Bagi China, Indonesia merupakan pasar potensial untuk memperkuat eksistensinya dan Indonesia di cengkram dengan alat yang bernama” utang luar negeri”. Sudah menjadi rahasia umum, utang Indonesia pada China mempengaruhi kebijakan negara terhadap negara tersebut bahkan bisa dibilang sangat berpihak pada mereka dibandingkan dengan rakyat. 

Dari sini, jelas bahwa isu krisis energi hanyalah isu yang sengaja diaruskan kepada negara-negara berkembang. Di saat negara-negara ini sibuk mempersiapkan energi baru dan terbarukan, kapitalis barat dan timur semakin menancapkan dominasinya. Menguras habis SDA dan menjerat kedaulatan negara dengan utang luar negeri. Propaganda cantik nan mematikan yang dibungkus dengan dalih krisis energi.

Pengelolaan SDA Berbasis Syariah

Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya  alam. Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:

“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api “(HR Ibnu Majah).

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul SAW. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul kemudian meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul SAW kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

 Tentu yang menjadi fokus dalam hadis tersebut  bukan “garam”, melainkan tambangnya. Dalam konteks ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapa pun untuk memilikinya. Alhasil, menurut  aturan Islam tambang yang jumlahnya sangat besar  baik  garam maupun selain garam seperti batu bara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dan sebagainya. Semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadist di atas. 

Maka dari sini, jelas pengelolaan SDA berbasis syariah menjaga kepemilikan umat sesuai dengan haknya yang pasti mendatangkan keberkahan. Berbeda dengan pengelolaan ala kapitalis yang haus dan serakah mengeruk segala potensi SDA yang ada tanpa memperdulikan kerusakan yang ditimbulkan  bahkan cenderung mendzolimi umat. Wallahu a’lam bishawab