BPJS Devisit, Iuran Melejit, Rakyat Kian Terjepit

Oleh : Rini Astutik
Pemerhati Sosial 

Rencana pemerintah menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan banyak sekali menuai protes dikalangan masyarakat. Bagi pemerintah kota Balikpapan hal ini perlu penanganan yang lebih serius lagi (Prokal.co, Balikpapan, 11-09-2019).

Kenaikan iuran tersebut bukan tanpa alasan. Dilansir dari Republika.co.id, 18-07-2019 saat ini BPJS mengalami Devisit rill sebesar Rp 19 triliun hal ini berdasarkan penuturan Beno Herman selaku Asisten Deputi Bidang Pengelolaan fasilitas kesehatan rujukan BPJS kesehatan.

Menurutnya untuk saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi Rp 28 Triliun, karena hutang yang dimiliki BPJS kesehatan kepada pihak rumah sakit akan jatuh tempo per 8 juli 2019 juga harus dibayar oleh BPJS Kesehatan, inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuhan untuk berencana menaikkan iuran BPJS kesehatan.

Agar bisa menutupi devisit dalam tubuh BPJS kesehatan pemerintah akan terus berupaya untuk meminimalisir sedemikian rupa anggaran salah satunya  adalah dengan cara menaikkan premi iuran BPJS tersebut.

jika premi terus dinaikkan namun devisit tak kunjung selesai maka hal ini patut dipertanyakan. Rakyat lebih banyak menanggung anggaran dan disisi lain seharusnya ada transparasi audit keuangan yang menjelaskan kearah mana alokasi uang rakyat sebenarnya.  

Jika memang benar adanya, akan terjadi kenaikan maka sudah dapat dipastikan beban pemerintah kota Balikapapan untuk membayar Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pun juga akan  ikut meningkat.

 Mengingat selama ini penerima Bantuan Iuaran (PBI) yang ditanggung oleh APBN sebanyak 93.147 jiwa, sedangkan yang ditanggung APBD sebesar 15.416 jiwa. 

Menurut Purnomo selaku kepala Dinas Sosial kota Balikpapan warga miskin kota Balikpapan juga termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuaran (PBI) apabila iuran naik maka penganggaran keuangan juga akan ikut naik. 

Dan hal ini tentunya semakin menambah beban anggaran yang dicover dari APBN atau APBD sehingga perlu adanya perekapan ulang terkait berapa banyak yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam hal ini jumlah kebutuhannya jelas semakin bertambah jika jumlah peserta itu 2,4 persen dari jumlah penduduk. Maka sudah dapat dipastikan  jumlah iuran  peserta kelas III yang sebelumnya  sekitar Rp 23 ribu per jiwa jika kini naik menjadi dua kali lipat akan menjadi Rp 46 ribu rupiah perjiwanya

Besarnya iuran yang dibayar tak mampu menutupi rata-rata biaya bagi peserta BPJS kesehatan untuk mencukupi biaya pengobatan satu peserta saja, BPJS kesehatan  akan mengalami kerugian apalagi harus menanggung ratusan juta peserta lainnya.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya peserta BPJS  kesehatan yang tak lepas dari regulasi UU NO 24/2011 yang mewajibkan rakyat untuk menjadi peserta program jaminan sosial. Awal tahun 2019 tercatat bahwa peserta BPJS mencapai 75 persen sebagai peserta BPJS dan 10 juta diantaranya  disubsidi oleh negara (Berutasatu.com, 28-09-2019).

Peningkatan tersebut tampaknya tak juga mampu menyelesaikan devisit dalam tubuh BPJS kesehatan. Jika melihat dari banyaknya jumlah peserta BPJS kesehatan seharusnya devisit berkurang dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada rakyat juga semakin baik, akan tetapi itu semua hanyalah isapan jempol semata.

Lagi-lagi rakyat dibebani dengan makin tingginya tarif iuran BPJS kesehatan tersebut. Rakyat harus merogoh kocek lebih dalam lagi agar bisa menikmati fasilitas kesehatan yang telah di janjikan. Maka bisa dibayangkan betapa sangat menderitanya rakyat akibat kesalahan dalam pengelolaan di bidang kesehatan.

Dilansir dari data Berita satu .com 28-09-2019, peningkatan devisit yang dialami BPJS terhitung sejak 2014 sebesar Rp 3,3 triliun hingga sampai tahun 2017 sebesar Rp 9,75 triliun. Akibat semakin besarnya devisit yang dialami, menyebabkan BPJS kesehatan terus menunggak kepada pihak rumah sakit. Hal ini berdampak pada pelayanan dan masalah kesehatan rakyat yang tidak tertangani dengan baik.  

Yang paling menyedihkan lagi adalah ketika rakyat miskin tak dapat membayar iuran BPJS kesehatan tiap bulan, namun tetap dikenakan sanksi oleh karenanya kerap terjadi penelantaran hanya karena kemiskinan tak mampu menambal devisit yang ada, seharusnya pemenuhan kebutuhan rakyat kecil adalah  menjadi sebuah tanggung jawab negara.

Inilah ketika hidup dijauhkan dari aturan Alla. Sistem sekuler-kapitalis yang diadopsi oleh pemerintah saat ini akan terus membuat ketimpangan dan kerusakan diberbagai aspek kehidupan salah satunya di bidang kesehatan.   

Karena sejatinya kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh negara  terhadap rakyatnya. Tapi selama pengaturan hidup bernegara berkiblat pada kapitalis maka program yang dijalankan akan selau memandang untung -rugi.

Swastanisasi terhadap BPJS kesehatan oleh pihak kapitalis  adalah bukti bahwa negara lepas tangan dalam mempertanggung jawabkan hak rakyat dibidang kesehatan karena sedari awal kemunculan program BPJS kesehatan tidak pernah berpihak kepada rakyat.

Walaupun disebut sebagai jaminan sosial namun pada faktanya justru pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah pada pihak swasta yaitu kapitalis asing. Jaminan sosial seharusnya kewajiban pemerintah sedangkan asuransi sosial mewajibkan rakyat membayar preminya sendiri.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya BPJS kesehatan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat. Peraturan yang semrawut tersebut berpangkal pada ideologi yang salah yaitu ideologi sekuler. Ideologi tersebut menjauhkan agama dari kehidupan yang tak pernah memikirkan kemaslahatan rakyat secara merata.

Sehingga kapitalisasi perekonomian, kesehatan adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Berbeda dengan Islam  yang bertumpu pada kaidah halal-haram yang bersumber dari Al qur’an dan As sunnah. Islam di pandang sebagai ideologi yang dapat memancarkan peraturan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Islam konsep gotong royong bersifat suka rela tak ada unsur pemaksaan. Hal ini  berbeda dengan konsep gotong royong dalam BPJS kesehatan yang mengharuskan pesertanya untuk membayar premi setiap bulannya sehingga tidak ada kejelasan pengalokasian dana yang terkumpul.

Sehingga menimbulkan gharar (bentuk penipuan) dan maisir (perolehan keuntungan tanpa bekerja). Syariat Islam tidak membolehkan negara menyerahkan tanggung jawabnya dalam mengurusi kesehatan rakyat kepada pihak swasta. Negara harus menjamin akses pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh rakyat secara gratis.

Tentu ini akan bisa terwujud jika saja negara serius dalam mengelola sumber daya alamnya secara mandiri, sehingga problem kemiskinan dapat minimalisir. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebaik mungkin akan dapat membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat sehingga masalah kemiskinan bisa teratasi.

Penerapan Syariah dalam bingkai negara Khilafah tidak akan membiarkan semua rakyatnya membayar pajak. Pengambilan pajak hanya akan dilakukan dengan syarat untuk memenuhi sesuatu yang bersifat sementara ketika kas Baitul mal (kas negara) mengalami kekosongan.

Dan hanya akan ditarik dari kaum muslim, pria, serta mampu secara finansial. walhasil jika ideologi Islam ini diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, maka rahmatan lil’alamin akan menjadi kenyataan sehingga kehidupan  rakyat tentunya  akan lebih baik lagi. Wallahu a’lam bish shawaabb.       

Post a Comment

Previous Post Next Post