Liberalisasi Pasar Bebas, Indonesia Makin Kapitalis

Oleh : Risnawati, STP. 

(Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

Bermula pada 1998, krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia berdampak pada stabilitas makroekonomi dunia. Kala itu, organisasi tujuh negara ekonomi maju atau dikenal sebagai G7 dinilai gagal mencari solusi untuk meredam krisis ekonomi global.

Kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 melahirkan aksi lanjutan. Saat itu, negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik diikutsertakan dalam perundingan internasional guna mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada akhirnya, perundingan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya organisasi organisasi Group of Twenty (G20) pada tahun 1999. G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. 

Sejumlah negara yang termasuk dalam anggota G20 antara lain, Indonesia, Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, dan Turki.  Selain itu, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 memiliki posisi strategis, lantaran secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia. Setelah terbentuk, G20 rutin mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiap tahunnya, dimulai dari KTT G20 perdana tahun 2009 di Pittsburgh, AS. 

Khusus tahun ini, KTT G20 tengah berlangsung di Osaka, Jepang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke negeri Sakura, Kamis (27/6) malam untuk bertemu dengan pemimpin negara lain di KTT G20. Indonesia patut berbangga, karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk sebagai anggota G20. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G20 pada kuartal I 2019, yakni sebesar 5,07 persen. Indonesia hanya kalah dari China sebesar 6,4 persen dan India sebesar 5,8 persen. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelastianingsih mengatakan raihan itu membuktikan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global. Beberapa negara lain justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. (CNNIndonesia, 27/6/2019)

Dilansir juga dalam JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan para pemimpin negara-negara G20 yang bertemu di Osaka Jepang, menginginkan adanya reformasi di dalam World Trade Organization (WTO). Terutama soal investasi dan perdagangan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi global.

Investasi dan perdagangan menjadi isu sangat penting, karena menyangkut bagian dari kebijakan ekonomi negara-negara anggota G-20 yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global.

"Semua sepakat bahwa kita perlu melakukan reformasi, hampir semua mengatakan perlu adanya upaya menghilangkan atau mengurangi ketegangan perdagangan internasional tapi belum ada kesepakatan tentang bagaimana cara mencapainya," ujar Sri Mulyani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Perdagangan Bebas Menguatnya Kapitalis 

Perdagangan bebas adalah sebuah Konsep yang berasal dalam ekonomi kapitalis yang mengacu kepada penjualan produk antar Negara tanpa pajak expor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Hal ini tentu dianggap strategi yang menambah peluang kesempatan kerja. Dikarenakan adanya perdagangan bebas, pasar barang dan jasa dari suatu negara menjadi lebih luas.

Didalam sistem ekonomi Islam, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkannya tidak berdosa dan tidak berpahala. Dan karena perdagangan luar negeri ini melibatkan warga Negara asing, maka kita sebagai seorang muslim haruslah bisa bertanggung jawab untuk mengontrol, dan mengaturnya sesuai dengan konsep Islam.

Sekarang ini Indonesia akan memasuki Era pasar bebas ASEAN (MEA). Dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, kita tahu bahwa daya saing terhadap produk, baik dari segi kualitas maupun harga masih kalah dari beberapa Negara ASEAN lainnya. Begitu juga dari segi tenaga ahli dan terampil, jumlah yang dimiliki Indonesia juga terbatas. Namun, Indonesia memiliki demografi yang bagus dan karena itu menjadikan Negara ini pangsa pasar yang menggiurkan.

Perdagangan bebas memang memiliki keuntungan bagi pelaku ekonomi yang terlibat. Namun, Negara kita ini masih tergolong ke dalam Negara sedang berkembang. Sehingga jelas tampak bahwa pihak yang paling diuntungkan dengan adanya MEA adalah negara maju. Dengan begitu tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Padahal kita mengetahui kebijakan pasar bebas adalah sistem Negara-negara kapitalis.

Perdagangan Bebas dalam Pandangan Islam

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, liberalisasi perdagangan adalah alat negara-negara maju untuk membuka pasar untuk produk-produk manufaktur dan investasi negara-negara maju di negara-negara berkembang. Kebijakan ini tidak hanya memperlemah perekonomian dalam negeri, akibat tidak bisa bersaingnya produk-produk dalam negeri dengan produk-produk impor, tetapi juga akan melarikan kekayaan negara-negara berkembang ke negara-negara maju (efek dependensia). Negara-negara berkembang akan terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang semakin sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh, akibat ketergantungan yang besar terhadap negara-negara industri. Dengan demikian, negara berkembang tidak akan pernah bergeser menjadi negara industri yang kuat dan berpengaruh.

Atas dasar itu, seorang Muslim haram menerima konsep pasar bebas yang dipropagandakan oleh Amerika, Cina, dan negara-negara industri Barat. Pasalnya, kebijakan pasar bebas membuka jalan selebar-lebarnya bagi negara-negara kufur untuk menguasai dan mengontrol perekonomian negeri-negeri Islam. Padahal hal tersebut secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT: “Allah tidak memperkenankan orang-orang kafir menguasai orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 141).

Dalam pandangan ekonomi politik Islam, perdagangan luar negeri dikontrol sepenuhnya oleh negara dan ditujukan untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri, dakwah Islam dan perekonomian dalam negeri. Kontrol Khilafah dalam perdagangan luar negeri mutlak diperlukan, sebab faktor yang diperhatikan dan diatur dalam perdagangan luar negeri bukanlah komoditas yang diperdagangkan antara dua negara, tetapi pemilik komoditas atau negara asal dari komoditas tersebut. Pandangan ekonomi politik seperti ini didasarkan pada sebuah anggapan bahwa perdagangan luar negeri harus mengikuti hukum Islam yang mengatur interaksi negara Khilafah dengan negara-negara lain (negara kafir). Atas dasar itu, perusahaan atau warga negara Khilafah Islamiyah tidak boleh melakukan perdagangan luar negeri secara langsung tanpa sepengetahuan dan izin dari negara Khilafah Islamiyah. 

Maka perdagangan bebas dalam Islam diharamkan. Karena pada dasarnya perdagangan bebas merupakan liberalisasi ekonomi yang menghilangkan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semua kepada individu dan mekanisme pasar. Hal ini menyebabkan bahaya yang didapatkan, karena kebijakan ini akan memperlemah perekonomian dalam negeri dan melarikan kekayaan Negara-negara berkembang ke Negara maju. Dan Nabi Saw. telah bersabda, tidak boleh ada bahaya dan dhirar didalam Islam (H.R. Ibnu Majah). Oleh karena itu, seorang muslim haram menerima Konsep perdagangan bebas. Pasalnya, kebijakan tersebut membuka jalan yang selebar-lebarnya bagi Negara-negara kufur untuk menguasai dan mengontrol perekonomian Negara-negara Islam.

Oleh karena itu kita sebagai kaum muslim sudah saatnya untuk mengembalikan ke penerapan Islam dalam tatanan kehidupan dalam sistem khilafah Islamiyah yang ditetapkan oleh nash syara’, bukan dengan mengikuti sistem demokrasi yang dibuat oleh manusia. Seperti perdagangan bebas yang diterapkan saat ini. Sesungguhnya Islam telah menawarkan sistem ekonomi yang dapat membangun kemandirian Negara tanpa perlu bergantung pada sistem Negara kapitalis. Wallahu a’lam bi ash-shawab.