Jakarta, Nn -- Si Kompak Award 2013 merupakan bukti apresiasi dan komitmen Ditjen PMD terhadap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui Si Kompak Award ini kita melihat bahwa kerja keras masyarakat, pelaku, pemerintah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selain itu, pembelajaran lapangan berhasil diungkap dan menjadi pembelajaran daerah lain. Si Kompak Award adalah bentuk apresiasi Pemerintah (Ditjen PMD Kemdagri) terhadap hasil kerja keras masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan even ini diharapkan dapat memotivasi pelaku lain untuk mendampingi masyarakat lebih baik dan lebih Ikhlas.
Si Kompak Award merupakan anugerah pemberdayaan yang diberikan kepada para pelaku sejak tahun 2008. Jadi untuk tahun ini penganugerahan yang ke lima kalinya. Gubernur Sumatera Barat tahun 2013 ini, mendapat Pembina terbaik Tingkat Kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pembina Terbaik Nasional Kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), kedua-duanya dari aspek kelembagaan.
Penyerahan Tropy Si Kompak Award untuk Gubernur diserahkan secara langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Hal itu tertuang dalam Piagam Penghargaan dengan Nomor: 411.31/314/SJ, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri per tanggal 14 Juni 2013. Sementara utusan Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat DR. Suhermanto Raza,SH,MM. Gubernur Irwan Prayitno di Padang menyampaikan, rasa senang dan bangganya terhadap kerberhasilan ini yang juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhasil mendapat penghargaan pada Unit Pengelola Kegiatan aspek kelembagaan, Lareh Sago Halaban dan Kabupaten Solok mendapatkan penghargaan Badan Kerjsama Antar Desa (BKAD) aspek kelembagaan Junjungan Sirih.
Kita berharap keberhasilan ini hendak mampu memberi motivasi kepada kabupaten lain di Sumatera Barat untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik dalam meningkatkan keberhasilan program PNPM. Di Sumatera Barat kegiatan PNPM sampai saat ini sangat bermanfaat dalam mendorong pembangunan sehingga perlu dipertahankan, karena dalam pelaksanaannya di lapangan melebihi dari anggaran yang dikucurkan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan Rp50 juta, tapi dilihat hasilnya bisa meningkat 100 persen, karena dikerjakan dengan semangat kekompakan dan gotong royong.
Menurut gubernur daerahnya pada 2013 memperoleh PNPM Mandiri Perdesaan dari Kemendagri senilai Rp248 miliar bersumber dari APBN dan Rp18 miliar dari APBD dengan jumlah penerima manfaat sekitar 119 ribu orang. Kita amat mendukung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan program PNPM Mandiri ke depan tetap dipertahankan, harapnya.
Menko Kesra Agung Laksono dalam kesempatan tersebut menyampaikan, PNPM merupakan program yang amat disenangi oleh rakyat dalam penuntaskan kemiskinan di daerah. Kegiatan ini telah memberi motivasi yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerahnya sesuai dengan apirasi masyarakat yang dibutuhkan.
Karena itu Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar memberikan perhatian terhadap kemajuan pembangunan daerah melalui program PNPM ini secara lebih terpadu guna mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing. Pemeritah juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Gubernur dan Bupati yang mendapat penghargaan tahun ini, sebagai sesuatu komitmen menjalankan program PNPM secara lebih baik dari tahun ke tahun, katanya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya juga menyatakan Rakernas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diselenggarakan guna memperoleh kesepahaman dan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema Rakernas kali ini, yakni; “Penguatan Kelembagaan Untuk Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian.
Menurut Gamawan, Rakernas kali ini diharapkan mampu menghasilkan sejumlah kebijakan, antara lain; internalisasi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan serta meningkatkan komitmen bersama terhadap penanggulangan kemiskinan. Mewujudkan langkah strategis untuk melakukan koordinasi dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
Serta tersusunnya desain kemitraan dan dukungan daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, ujarnya. Zardi
Si Kompak Award merupakan anugerah pemberdayaan yang diberikan kepada para pelaku sejak tahun 2008. Jadi untuk tahun ini penganugerahan yang ke lima kalinya. Gubernur Sumatera Barat tahun 2013 ini, mendapat Pembina terbaik Tingkat Kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pembina Terbaik Nasional Kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), kedua-duanya dari aspek kelembagaan.
Penyerahan Tropy Si Kompak Award untuk Gubernur diserahkan secara langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Hal itu tertuang dalam Piagam Penghargaan dengan Nomor: 411.31/314/SJ, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri per tanggal 14 Juni 2013. Sementara utusan Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat DR. Suhermanto Raza,SH,MM. Gubernur Irwan Prayitno di Padang menyampaikan, rasa senang dan bangganya terhadap kerberhasilan ini yang juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhasil mendapat penghargaan pada Unit Pengelola Kegiatan aspek kelembagaan, Lareh Sago Halaban dan Kabupaten Solok mendapatkan penghargaan Badan Kerjsama Antar Desa (BKAD) aspek kelembagaan Junjungan Sirih.
Kita berharap keberhasilan ini hendak mampu memberi motivasi kepada kabupaten lain di Sumatera Barat untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik dalam meningkatkan keberhasilan program PNPM. Di Sumatera Barat kegiatan PNPM sampai saat ini sangat bermanfaat dalam mendorong pembangunan sehingga perlu dipertahankan, karena dalam pelaksanaannya di lapangan melebihi dari anggaran yang dikucurkan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan Rp50 juta, tapi dilihat hasilnya bisa meningkat 100 persen, karena dikerjakan dengan semangat kekompakan dan gotong royong.
Menurut gubernur daerahnya pada 2013 memperoleh PNPM Mandiri Perdesaan dari Kemendagri senilai Rp248 miliar bersumber dari APBN dan Rp18 miliar dari APBD dengan jumlah penerima manfaat sekitar 119 ribu orang. Kita amat mendukung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan program PNPM Mandiri ke depan tetap dipertahankan, harapnya.
Menko Kesra Agung Laksono dalam kesempatan tersebut menyampaikan, PNPM merupakan program yang amat disenangi oleh rakyat dalam penuntaskan kemiskinan di daerah. Kegiatan ini telah memberi motivasi yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerahnya sesuai dengan apirasi masyarakat yang dibutuhkan.
Karena itu Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar memberikan perhatian terhadap kemajuan pembangunan daerah melalui program PNPM ini secara lebih terpadu guna mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing. Pemeritah juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Gubernur dan Bupati yang mendapat penghargaan tahun ini, sebagai sesuatu komitmen menjalankan program PNPM secara lebih baik dari tahun ke tahun, katanya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya juga menyatakan Rakernas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diselenggarakan guna memperoleh kesepahaman dan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema Rakernas kali ini, yakni; “Penguatan Kelembagaan Untuk Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian.
Menurut Gamawan, Rakernas kali ini diharapkan mampu menghasilkan sejumlah kebijakan, antara lain; internalisasi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan serta meningkatkan komitmen bersama terhadap penanggulangan kemiskinan. Mewujudkan langkah strategis untuk melakukan koordinasi dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
Serta tersusunnya desain kemitraan dan dukungan daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, ujarnya. Zardi