Padangpanjang, Nn -- Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padangpanjang menjadwalkan akan memanggil 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padangpanjang, guna pembahasan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangpanjang periode 2008-2018.
"Dari jadwal yang ditetapkan Bamus DPRD, pembahasan LKPj- AMJ walikota diserahkan pada Komisi- Komisi terkait pembidangan tugas SKPD. Kegiatan pemanggilan para kepala SKPD telah dimulai sejak beberapa waktu lalu," kata ketua Komisi II Abrar Dt. Nan Balimo, ketika ditemui Senin kemarin.
Komisi II yang duluan membahas LKPj- AMJ walikota, 4 SKPD sudah dievaluasi kegiatan 2008- 2013, yakni Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bappeda, DP2KAD, menyusul Dinas Porbudpar, DKUKMPP, Kantor Pengelolaan Pasar, Bagian Perekonomian Setdako.
Sementara, Komisi I memanggil 10 SKPD, terdiri dari Dinas PU, Bagian Tapem, kantor Satpol Pamongpraja, Bagian Hukum dan HAM, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, BKD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Disdukpil, KPPT dan turun lapangan.
Peninjauan fisik proyek dengan kenyataan dilapangan mengunakan APBD perlu dibuktikan, ujar wakil ketua Komisi I Jhon Hendri didamping Yulius Kaisar dihubungi terpisah.
Komisi III rapat kerja dengan 8 SKPD, terdiri Dinas Pendidikan, Disosnaker, DKK, RSUD, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat kelurahan, Pemberdayaan Perempuan & KB, Arsip , Perpustakaan, Bagian Kesra Setdako.
Sedangkan Ketua DPRD Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi menambahkan, komisi- komisi diberikan mandat penuh membahas LKPj- AMJ Walikota sampai minggu terakhir Juni 2013, hasilnya disampaikan pada pimpinan dewan.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPj- AMJ walikota akan dirumuskan, yang jelas sesuai undang- undang nomor.32 tahun 2004, terakhir PP no.3 tahun 2007, nantinya disampaikan pada rapat paripurna terang Novi Hendri didamping sekwan Yas Edizarwin, kabag Humas Setwan Ananda Utama.
LKPj- AMJ Walikota 2008- 2013 langsung disampaikan H. Syuir Syam ( red ) yakni pengelolaan pendapatan kondisi 2012 target Rp.1.588.577.489.292,72, realisasi Rp.1.567.211.765.459,73 (98,66. persen), Belanja Rp.1.869.609.842.167,91 terpakai Rp.1.542.787.319.642,38 (82,52) persen.
Pembiayaan daerah berasal dari silpa, untuk pengeluarannya digunakan penyertaan modal dan beban hutang, terkait 26 urusan wajib, 7 pilihan dijabarkan dalam program kegiatan hasilnya terlaksana secara optimal
Tugas perbantuan, umum pemerintahan antara lain kerjasama pihak ketiga dengan kabupaten Tanah Datar, bidang pelayanan kesehatan,pertanian, ketahana pangan, pengembangan industrri kulit dengan Pemko Garut, koordinasi kerja lintas muspida dan lainnya. Domas
"Dari jadwal yang ditetapkan Bamus DPRD, pembahasan LKPj- AMJ walikota diserahkan pada Komisi- Komisi terkait pembidangan tugas SKPD. Kegiatan pemanggilan para kepala SKPD telah dimulai sejak beberapa waktu lalu," kata ketua Komisi II Abrar Dt. Nan Balimo, ketika ditemui Senin kemarin.
Komisi II yang duluan membahas LKPj- AMJ walikota, 4 SKPD sudah dievaluasi kegiatan 2008- 2013, yakni Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bappeda, DP2KAD, menyusul Dinas Porbudpar, DKUKMPP, Kantor Pengelolaan Pasar, Bagian Perekonomian Setdako.
Sementara, Komisi I memanggil 10 SKPD, terdiri dari Dinas PU, Bagian Tapem, kantor Satpol Pamongpraja, Bagian Hukum dan HAM, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, BKD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Disdukpil, KPPT dan turun lapangan.
Peninjauan fisik proyek dengan kenyataan dilapangan mengunakan APBD perlu dibuktikan, ujar wakil ketua Komisi I Jhon Hendri didamping Yulius Kaisar dihubungi terpisah.
Komisi III rapat kerja dengan 8 SKPD, terdiri Dinas Pendidikan, Disosnaker, DKK, RSUD, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat kelurahan, Pemberdayaan Perempuan & KB, Arsip , Perpustakaan, Bagian Kesra Setdako.
Sedangkan Ketua DPRD Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi menambahkan, komisi- komisi diberikan mandat penuh membahas LKPj- AMJ Walikota sampai minggu terakhir Juni 2013, hasilnya disampaikan pada pimpinan dewan.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPj- AMJ walikota akan dirumuskan, yang jelas sesuai undang- undang nomor.32 tahun 2004, terakhir PP no.3 tahun 2007, nantinya disampaikan pada rapat paripurna terang Novi Hendri didamping sekwan Yas Edizarwin, kabag Humas Setwan Ananda Utama.
LKPj- AMJ Walikota 2008- 2013 langsung disampaikan H. Syuir Syam ( red ) yakni pengelolaan pendapatan kondisi 2012 target Rp.1.588.577.489.292,72, realisasi Rp.1.567.211.765.459,73 (98,66. persen), Belanja Rp.1.869.609.842.167,91 terpakai Rp.1.542.787.319.642,38 (82,52) persen.
Pembiayaan daerah berasal dari silpa, untuk pengeluarannya digunakan penyertaan modal dan beban hutang, terkait 26 urusan wajib, 7 pilihan dijabarkan dalam program kegiatan hasilnya terlaksana secara optimal
Tugas perbantuan, umum pemerintahan antara lain kerjasama pihak ketiga dengan kabupaten Tanah Datar, bidang pelayanan kesehatan,pertanian, ketahana pangan, pengembangan industrri kulit dengan Pemko Garut, koordinasi kerja lintas muspida dan lainnya. Domas