Nusantara- Walikota Padang H. Mahyeldi menekankan kepada Unit Lelang Pengadaan (ULP) barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang agar setiap tender yang dilaksanakan harus lebih terseleksi. Terutama perusahaan peserta tender harus jelas. Agar tak berulang kasus perusahaan mangkir kontrak dan kabur tanpa menyelesaikan pekerjaannya.

"Kita harus survey betul - betul perusahaan peserta tender ke lapangan. Harus diketahui persis perusahaan pihak ketiga itu. Sebab, bisa saja orang yang bermasalah selama ini berlindung di balik perusaahan baru atau orang lain," kata Walikota saat menggelar pertemuan dengan seluruh Unit Lelang Pengadaan di rumah dinas Jalan A. Yani 11, Senin (26/1) petang.

Wako Mahyeldi memaparkan, dengan pemanfaatan IT sudah saatnya ULP bekerja profesional dengan sistem yang modern sehingga setiap kerjasama dengan pihak ketiga mencapai hasil yang optimal. "Kita bersentuhan dengan pihak ketiga. Di sisi lain Pemko mengemban amanah rakyat. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi objektivitas kita. Itulah sebabnya kita harus profesional," paparnya.

ULP juga diminta untuk membuat sebuah komitmen dengan perusahaan selaku pihak ketiga, dimana dengan komitmen tersebut memperkecil kemungkinan mereka untuk 'kabur' begitu saja sebelum menyelesaikan pekerjaannya. "Makanya, harus ada komitmen yang mempersempit ruang agar tidak terjadi keculasan," sebut Wako.

Kasus yang terjadi bukan saja soal kaburnya pelaksana proyek, lanjut Mahyeldi, ada juga hasil  tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Dalam pengadaan barang, seringkali hasil barang kualitas barangnya kualitasnya di bawah standar," ujarnya.

Kasus pada 2014, perusahaan yang memenangkan tender untuk pengerjaan Pasar Raya Fase VII, Pasar Lubuk Buaya, irigasi Limau Manih Selatan, pengadaan kontainer sampah dan lain-lain. Pelaksananya tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. "Perusahaan ini kita laporkan dan minta pihak berwajib memprosesnya. Ke depan kita tidak mau kasus serupa terjadi lagi," tukas Mahyeldi. (rel/taf)