Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si didampingi wakil ketua Wendi Chandra, ST dan Syamsul Mikar di ruang kerja, baru baru ini.Kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota , selama persidangan tahun 2020sampai dengan 2021 merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi,  kunjungan kerja , reses dan kegiatan lainnya yang meliputi bidang hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :

Deni Asra, S.Si

Fungsi Pembentukan Perda DPRD diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2021. Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Akrimal Adham, SH (ketua) dari Fraksi PAN dan H. Darlius (wakil ketua) dari Fraksi PKN  dengan anggota sebagai berikut :Khairul Apit dari fraksi Gerindra, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerinda, Sastri Andiko, SH Dt Putih dari Fraksi Demokrat, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Bisron Hadi dari Fraksi PKS, Zuhatri Dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran Fraksi PPP dan Akmal Rustam dari fraksi PKN.

Deni Asra, S.Si menyampaikan “ Berkenaan dengan telah ditetapkannya keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota No 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka melakukan percepatan terhadap Penyusunan Peraturan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan ada 7 ( Tujuh)  buah Ranperda yang telah disahkan menjadi Perda Yaitu :

1.   Ranperda Tentang Perusahaan air Minum Daerah, Air Minum “ Tirta Luak Nan Bungsu”

2.   Ranperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan daerah No 1 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Umum

3.  Ranperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

4.   Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

5.  Ranperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

6.   Ranperda Tentang Pengelolaan Kaeungan Daerah

7.   Ranperda Tentang RPJMD Limapuluh Kota Tahun 2021-2026

    Akan tetapi ada satu lagi Ranperda yang masih dalam pembahasan yaitu, Ranperda Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah ( RTRW),  ” terang Deni Asra, S.Si.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sedangkan Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Fungsi anggaran dilaksananakan melalui Badan Anggaran dibawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si (Ketua), Wendi Chandra, ST (Wakil Ketua), Syamsul Mikar (Wakil Ketua) yang beranggotakan : Mhd. Afdal dari Fraksi Gerindra, Irmantedi dari Fraksi Gerindra, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, Riko Febrianto, SH dari Fraksi Golkar, Doni Ikhlas dari Fraksi Golkar, Zukron, B.Ac dari Fraksi PKS, H.Yos Sariadi, S.Ag dari Fraksi PKS, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Gusti Randa dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran dari Fraksi PPP, H. Ermizal J dari Fraksi PPP, Marsanova Andesra, SH, MH dari Fraksi PAN dan H. Darlius dari Fraksi PKN.

Sepanjang tahun 2021, Badan Anggaran DPRD Limapuluh Kota telah melaksanakan kerja secara maksimal membahas bersama dengan TAPD dan OPD antara lain:Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan Prognosis dan Laporan Semester APBD TA 2021, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2021, Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Tentang Pembahasan terhadap Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD) tentang Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Wendi Chandra, ST

“Fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a) pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui alat kelengkapan yang terbagi dalam tiga  komisi “ ujar Wendi Chandra, ST.

Komisi I membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan , telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator adalah  Deni Asra, S.SI (Ketua), dengan susunan anggota sebagai berikut : Asrul, Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, SE, H. Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko Dt Putih, SH, Riko Febrianto, SH, Drs. Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam.

“OPD mitra dari komisi I adalah : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.” ujar Wendi Chandra, ST.

Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator Wendi Chandra, ST (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Demokrat dengan susunan anggota sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan.

“OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.”ujarDeni Asra, S.Si.

Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar(Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Golkar, dengan susunan anggota sebagai berikut :Virmadona, S.Sos. Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, B.Ac, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal.j, Mulyadi, ST.ME

“OPD Mitra Komisi III adalah  : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.” kata Syamsul Mikar.

Badan Kehormatan

Kemudian Alfian menjelaskan “Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan , citra dan kredibilitas DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Alfian sebagai Ketua BK dan Anggota, Hemmy Setiawan, Riko Febrianto SH, Zukron, B.Ac dan Dra. Ridhawati.

Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik.Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji.Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada  maupun yang melanggar aturan internal .” Jelas Alfiandari Partai Demokrat.

Syamsul Mikar

Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD melalui mekanisme disusun oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Limapuluh Kota .Ketua Deni Asra, S.Si  dari  Fraksi Gerindra, Wendi Chandra, ST, Dari Fraksi Demokrat, dan Syamsul Mikar Dari Fraksi Golkar yang beranggotakan sebagai berikut :     Irwin Idrus, Virmadona, S.Sos, Alfian, Sastri Andiko, SH. Dt Putiah, Putra Satri Veri, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Bisron Hadi, Beni Murdani, SE, Zuhatri, Arsimedes, Dra. Ridhawati, Akrimal Adham, Mulyadi, ST. ME, Asrul dan Alia Efendi.

“Berbicara terlaksananya kegiatan rapat –rapat alat kelengkapan DPRD, memang sangat melelahkan sampai larut malam kadang-kadang memakai waktu hari libur, namun itulah kenyataanya, sehingga terlaksananya rapat dengan baik “ terang Syamsul Mikar wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.

Diantara rapat yang dilaksanakan selama rentang waktu 2021, adalah rapat paripurna istimewa 2kali, rapat paripurna 35 kali, paripurna internal 8 kali, rapat badan musyawarah 13 kali, rapat badan anggaran 10 kali, sementara rapat kerja komisi-komisi  terlaksana untuk Komisi I  sebanyak 4  kali, Komisi II  sebanyak  5 kali, komisi III sebanyak  4  kali dan Rapat Panitia Khusus  sebanyak 6 kali.

Kemudian kegiatan Lainnya  terlaksana dalam hal penerimaan study banding/kunker/ konsultasi sebanyak 140  kali, penerimaan audiensi  sebanyak 3 kali dan pelaksanaan reses sebanyak 3 kali. Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan yang ada di dapilnya oleh pimpinan sebanyak 16 kali, Komisi I sebanyak 19 kali, komisi II sebanyak 21 dan komisi III sebanyak 30kali.”Tutup Syamsul Mikar.  

M. Dharmawijaya, SH

Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si, mengingatkan “Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapa­sitas dan kompetensi dari masing-masing individu/ personal para anggota dewan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Selama Satu Tahun Anggaran 2021, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sudah Melakukan Bimtek Sebanyak 2 kali dan Workshop Sebanyak 1 kali “ Ujar Deni Asra, S.Si.

Sarilamak,     2021

#Humas DPRD Limapuluh Kota.

N3 Limapuluh Kota - Festival Paralayang Taeh Bukik 2021 secara resmi digelar di kabupaten Limapuluh Kota. Iven ini bakal berlangsung selama 2 hari, 10 - 11 Juli 2021 ini dilaksanakan oleh event organizer PT. Madina Cipta Kreasi. (10/7)

Hadir pada acara pembukaan Festival olahraga ekstrim ini, Bupati Limapuluh Kota Safarudin, anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Raga kabupaten Limapuluh Kota Hj. Nengsih S. Pd., M. Pd

Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo dalam sambutannya mengungkapkan hal ini pada awalnya dari diskusi silaturahmi dengan komunitas paralayang. Setelah mendapatkan data dan melakukan pertimbangan akhirnya berbuah kepada aspirasi pada komunitas paralayang dalam bentuk iven Festival Paralayang Taeh Bukik 2021.

"Kita sangat mengapresiasi karena sudah di fasilitasi oleh pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga", ujar Dt. Bijo Dirajo.

Bupati Safarudin juga mengapresiasi inisiatif anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo dalam rangka meningkatkan potensi olah raga Paralayang di kabupaten Limapuluh Kota.

"Kabupaten Limapuluh Kota memiliki banyak potensi potensi yang bisa dikembangkan dan di tingkatkan pengelolaannya. Olahraga raga adalah satu hobi dan tidak memandang jarak apakah jauh atau dekat", ujar Bupati Safarudin.

Sampai saat ini peserta yang sudah terdaftar sebanyak 73 dari yang terdiri dari  klub klub Paralayang yang ada di Sumbar, Sumut, Jawa Barat.

Afriyunaldi pembina olahraga Parayalang 50 Kota apresiasi Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo atas pokirnya yang ditujukan terhadap perkembangan olahraga paralayang di kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita sudah mempunyai atlit lokal yang telah berprestasi di kancah internasional. Juga kita telah mempersiapkan bibit bibit muda untuk berlatih dan kita harapkan nanti akan menoreh prestasi, baik lokal maupun internasional," ujar Afriyunaldi. (Rstp) 

PERWUJUDAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT  DAN BERBUDAYA DENGAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

RAMADHAN SEBAGAI MOMENTUM MENGAJARKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN UNTUK MERAIH KEMENANGAN BERSAMA

Letak dan Kondisi Geografis  Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalur darat dengan provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0º25’28,71’’ LU - 0º22’14,52’’ LS dan 100º15’44,10’’ BT - 100º50’47,80’’ BT.  Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.

Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau.   Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya,  Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa jadi supplier bagi provinsi tetangga.   Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 60.000 ha, dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran.

Reorganisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1865 dimana Afdeeling Lima Puluh Kota dengan ibukotanya Payakumbuh, terdiri dari dua Districten /Onderafdeelingen, yaitu: Payakumbuh (ibu kota Payakumbuh) dan Puar Datar (ibukota Suliki). Reorganisasi ketiga untuk Lima Puluh Kota dilakukan pada tanggal 1      Januari 1905 dalam Staatsblad van Nederlandsch –Indie No 418 dijelaskan bahwa Afdeeling Lima Puluh Kota terdiri dari 3 Onderafdeeling, yaitu : Payakumbuh, Puar Datar dan Mahat dan Boven Kampar.

Afdeling Lima Puluh Kota ini berlanjut pada zaman jepang dengan nama Lima Puluh Kota Bun, dan berlanjut pada awal kemerdekaan tanggal 8 Oktober 1945 dengan nama Luhak Lima Puluh Kota, dan kemudian terjadi beberapa kali pemekaran, pada tahun 1948, dan pemisahan Bangkinang pada tahun 1956, serta pemekaran dengan pembentukan Kota Payakumbuh pada Desember 1970.Berdasarkan sidang paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota maka ditetapkanlah , Peraturan Daerah Nomor 11 Tentang Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 26 November 2008 bahwa tanggal 13 April ditetapkanlah Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota.

Harapan dari Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si dari Fraksi Gerindra yang didampingi oleh Wendi Chandra, ST dari Fraksi Demokrat (Wakil Ketua) dan Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar (Wakil Ketua) .

" Perayaaan HUT Kabupaten Limapuluh Kota kali ini terasa sangat spesial dan berbeda dikarenakan pada saat ini pemerintah sedang menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan sekaligus kita melaksanakan awal puasa Ramadhan 1442 H/2021 M yang jatuh pada hari ini, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini adalah sebuah daerah yang terus berbenah dan bergerak maju. Oleh karena itu, Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota ke-180 semestinya bukanlah semata-mata peristiwa mengenang dan berbagi cerita sejarah, sekedar bergembira  atau hanya untuk sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka. Tapi lebih dari itu, yaitu untuk mengevaluasi kekurangan daerah kita kenapa masih tertinggal di bandingkan dengan daerah lain yang pembentukannya masih muda dari Kabupaten Lima Puluh kota dan sebagai momentum strategis, untuk melakukan kilas balik terhadap derap pembangunan yang telah dilakukan dengan bertemakan “ Peringgatan Hari Jadi ke-180 sebagai momentum awal perwujudan Lima Puluh Kota yang Madani, berdaulat dan berbudaya dengan mematuhi Protokol Kesehatan, Tanggal 13 April 2021ini bertepatan dengan 1 Ramadhan 1442 H dan untuk itu kami mengajakkita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan terus meningkatkan ibadah, serta kembali merakit kebersamaan menjaga persatuan dalam memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya serta kita jadikan Ramadhan Sebagai Momentum Mengajarkan Semangat Kebersamaan Untuk Meraih “Kemenangan” bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Perlu kami ingatkan, bahwa peringatan hari pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang ke-180 ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 26 November 2008 dimana peringatan hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan di Aula DPRD dan diperingati untuk pertama kalinya pada tangal 13 April 2009 artinya telah 13 tahun kita peringati melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD ini sama halnya usia Gedung DPRD Lima Puluh Kota ini telah berusia 13 tahun”

Lima Puluh Kota kita kenal dengan masyarakatnya “yang ramah tamah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landai “ artinya masyarakat Limapuluh Kota telah dikenal dengan masyarakat yang ramah tamah persuasif yang tidak suka pertengkaran dan suka menerima tamu, untuk itu dalam momentum Hari Jadi dan bertepatan dengan menjalankan Ibadah Bulan Suci Ramadhan, kita masyarakat Limapuluh Kota mari saling bermaaf maafan, mari bersama sama bangun, bangkit dan bersatu meraih kemenangan, secara keseluruhan kita sama sama melalui hari yang berat dari awal tahun 2020, dengan adanya wabah corona memberikan pelajaran penting bagi kita semua, pertama untuk menumbuhkan kembali karakter gotong royong  dengan solidaritas kebersamaan yang kuat, kedua, menguatkan keberagaman yang subtansional penuh dengan kasih sayang, toleransi dan semangat berbagi.

Kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, marilah kita tingkatkan kebersamaan, rapatkan barisan dan satukan persepsi dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota yang sama-sama kita cintai walaupun daerah kita secara administratif telah berumur 180 tahun, namun bila kita lihat dari kaca mata pembangunan masih jauh tertingal dari Kabupaten yang berumur lebih muda dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mari secara bersama kita mencari stategi yang terbaik untuk menjadikan Kabupaten Limapuluh Kota terdepan di Propinsi Sumatera Barat.

Jika para pemimpin saling bermufakat untuk maslahat, para stakeholder saling bersetuju dan para OPD pelaksana bersungguh-sungguh memberikan pelayanan  kepada rakyat, lalu kemudian rakyat mendukung serta memberikan kesetiaannya kepada pemimpin, Insyaallah Kabupaten Lima Puluh Kota  ini memperoleh berkah dan cepat mencapai kemajuan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah untuk mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dengan visi “ MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”. ulasKetua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si.

Kunci pokok keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia, semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian pembangunan daerah tersebut. Sedangkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan-perubahan kearah peningkatan    Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. “Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Wendi Chandra, ST, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada tahun mendatang,”  terangWendi Chandra, ST.

Dengan Koordinator Deni Asra,S,SI Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Gerindra ,Komisi I dengan susunan sebagai berikut : Asrul ( Ketua Komisi) Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, SE, H. Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko, Dt Putih, SH, Riko Febrianto, SH, Drs. Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam

OPD yang bermitra  dengan Komisi I, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan 13 Kecamatan.

“Kedepan kita harus fokus terhadap perbaikan jalan utama yang berada di pinggir  dan diperbatasan yang selama ini termarginalkan oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota atau dengan konsep “obat nyamuk” membangun daerah dari pinggir,“  ujar Wendi Chandra, ST, Wakil  Ketua DPRD Limapuluh Kota dan Koordinator Komisi II ini juga menyorot soal insfrastruktur di kawasan IKK Sarilamak, dimana seharusnya telah mulai dibenahi sehingga Sarilamak dapat menjadi kota yang refresentative dan layak sebagai pusat pemerintahan, mengingat sudah terlalu lama sistim pembiaran di Ibu Kota Kabupaten Sarilamak, 180 Tahun bukanlah waktu yang sebentar, sudah seharusya IKK ini diprioritaskan kembali”  pungkas Wendi Chandra, ST.

Dengan Koordinator Wendi Chandra, ST dari Fraksi Demokrat. Komisi II dengan susunan sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag ( Ketua Komisi II) Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan

OPD yang bermitra dengan komisi II, yaitu ; Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada.Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

“Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah, kemiskinan muncul karena   ketidakmampuan   sebagian   masyarakat   untuk menyelenggarakan  hidupnya  sampai  suatu  taraf  yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan   yang   diperolehnya   rendah.   Lingkaran kemiskinan  terus  terjadi,  karena  dengan  penghasilanyang  rendah  tidak  mampu  mengakses  sarana  pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan   ekonomi   yang   dilaksanakan  dari tahun ke tahun secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Namun terpaan  Wabah Covid 19 yang  berlanjut  menjadi  krisis ekonomi  menyebabkan  keterpurukan  ekonomi  yang  kembali mencuatkan  jumlah  dan  proporsi  penduduk  miskin, masalah  besar  yang  dihadapi  daerah  sedang berkembang   adalah   kemiskinan, tidak   meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpanganpendapatan  yang  merupakan  awal  dari  munculnya masalah  kemiskinan.  Membiarkan  masalah  tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak  jarang  dapat  menimbulkan  konsekuensi  negatif terhadap kondisi sosial dan politik, apapun  penyebabnya persoalan  kemiskinan  tetap  menjadi  masalah  besar  yang perlu  mendapat  perhatian  dan  tindakan  konkrit  melalui pelaksanaan   program-program   baik   yang   bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif, untuk itu dalam rangka HUT Kabuapten Lima Puluh Kota ke- 180 ini kita ingin mengingatkan kembali untuk menyorot dan memprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan di Lima Puluh Kota “ ujar Syamsul Mikar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.

Sementara Ketua Komisi III Virmadona, S.Sos, dalam refleksi hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-180 kita harus bekerja keras mencari strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan sasaran dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat, “dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap  peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat, dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah dikemudian hari,terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mengatasi segala masalah terhadap perijinan yang terkesan berbelit-belit apabila hal ini menyangkut terhadap peraturan daerah yang tidak berpihak kepada peningkatan iklim berinvestasi agar diusul untuk merubahnya. “ ujar Virmadona, S.Sos.

OPD yang bermitra dengan komisi III, yaitu :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.

 #humas, Protokoler dan publikasi