N3 Limapuluh Kota - TP-PKK Kabupaten Limapuluh Kota terus menunjukan kebolehannya. Jika tahun sebelumnya sukses menjadi juara nasional dalam lomba Pokja 3 Hatinya PKK yang diwakili Nagari Taram,  pada tahun 2020 ini Limapuluh Kota kembali berhasil memenangi sejumlah kategori perlombaan tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Limapuluh Kota Monalisa Irfendi Arbi mengatakan,  lima kategori yang di lombakan di tingkat Sumbar tahun 2020 ini Kabupaten Limapuluh Kota berhasil masuk nominasi semuanya.  

"Kita berharap prestasi ini mampu memotivasi dan menjadi contoh bagi PKK nagari lainnya untuk lebih baik lagi ke depannya, " tutur Monalisa dalam sambutannya pada acara penyerahan hadiah lomba PKK tingkat Sumbar itu di pendopo rumah dinas bupati,  Jumat (25/9/2020).

Dikatakan, untuk kategori bidang Sekretariat Tertib Administrasi PKK, Kabupaten Limapuluh Kota sukses merebut juara 1 melalui PKK Nagari Koto Tangah Batu Hampa. Dengan begitu,  PKK Koto Tangah Batu Hampa berhak maju untuk lomba tingkat nasional tahun 2021.

"Kita akan mempersiapkan PKK Koto Tangah Batu Hampa untuk menghadapi lomba tingkat nasional tahun 2021," ujar Monalisa. 

Selain itu, PKK daerah ini juga berhasil menjadi juara 3 bidang Pokja 1 Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)  Cinta Kasih Dalam Keluarga yang diwakili PKK Nagari Piobang. 

Berikutnya, juara harapan 2 bidang Pokja 2 UP2K PKK oleh Nagari Labuah Gunuang dan juara harapan 1 bidang Pokja 3 Hatinya PKK diwakili Kenagarian VII Koto Talago,  serta juara harapan 2 bidang Pokja 4 Pelaksanaan IVA Test diwakili Kecamatan Harau.  Di samping itu,  PKK daerah ini juga berhasil merebut juara harapan 3 lomba Ketua Dasa Wisma dan juara harapan 1 lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes. 

Sebelumnya Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi selaku pembina mengapresiasi nagari yang sukses merebut juara. Ia berharap prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada masa mendatang. 

"PKK harus tetap eksis dan disokong pemerintah daerah karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat dan rumah tangga, " ujar Irfendi. 

Dalam kesempatan itu ia juga mengajak seluruh anggota PKK untuk terus membina silaturahim. Setiap permasalahan dimusyawarahkan agar mendapatkan jalan keluar terbaik. 

N3 Limapuluh Kota - Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang (SITAPA, red), Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, kembali torehkan prestasi dalam bidang keterbukaan informasi publik, Sumatera Barat, kategori nagari di tahun 2020.

Penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik & Achievement Motivation Person AWARD 2020 Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat itu, diserahkan langsung, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Sekretaris Nagari Sitapa, Herry Wanda, di Grand Zuri Hotel, Padang, Rabu(25/11).  

"Alhamdulillah, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu padang panjang bisa mempertahankan  dan  kembali meraih penghargaan sebagai, nagari informatif dengan peringkat 1 nominasi keterbukaan informasi publik kategori nagari,"ucap Sektetaris Nagari,  Herry Wanda, Rabu(25/11) usai menerima penghargaan. 

Memiliki terobosan-terobosan digitalisasi nagari, Herry Wanda yang berlatar belakang pendidikan ilmu komputer ini, mewujudkan nagari yang informatif. Mengajak masyarakat mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses informasi bermanfaat.

"Masyarakat Cerdas, Badan Publik Informatif, Walau di Masa Pandemi,"tambah Seknag yang biasa disapa Wanda ini,  kian percaya diri dengan sumber daya terbatas, jika bersungguh-sungguh akan bisa mencapai hasil terbaik.

Berawal dari kepemimpinan Walinagari, Maskar M Datuak Pobo, seorang pengusaha yang ingin menciptakan nagari berbasis teknologi informasi hingga digitalisasi pelayanan keterbukaan informasi bagi masyarakat, Herry Wanda termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuannya. Hingga akhirnya berhasil mewujudkan keterbukaan informasi demi melayani masyarakat secara utuh. 

Pariwara DPRD Kabupaten Limapuluh Kota 

N3 Limapuluh Kota - Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 yang dimulai dari bulan Agustus 2019  sd Agustus 2020. Tentunya banyak hal yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat terhadap apa yang telah diperbuat oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di tahun 2020  dan pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si didampingi wakil ketua Wendi Chandra, ST dan Syamsul Mikar di ruang kerja, baru baru ini.

Kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota , selama persidangan tahun 2020 merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi,  kunjungan kerja , reses dan kegiatan lainnya yang meliputi bidang hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :

Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda.

Fungsi Pembentukan Perda DPRD diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2020. Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Akrimal Adham, SH (ketua) dari Fraksi PAN dan H. Darlius (wakil ketua) dari Fraksi PKN  dengan anggota sebagai berikut :Khairul Apit dari fraksi Gerindra, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerinda, Sastri Andiko, SH Dt Putih dari Fraksi Demokrat, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Bisron Hadi dari Fraksi PKS, Zuhatri Dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran Fraksi PPP dan Akmal Rustam dari fraksi PKN.

Deni Asra, S.Si menyampaikan “ caturwulan satu sampai dengan caturwulan ke tiga terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, jadi dari Agustus sampai dengan Desember 2019 tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda wajib yaitu, Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perda Tentang  APBD Tahun Anggaran 2020, lalu dari Januari sampai dengan Agustus 2020 karena Pandemi Covid-19 maka anggaran pembahasan Ranperda direfocusing sehingga tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP)” terang Deni Asra, S.Si.

Ditambahkan Deni Asra, S.Si “ sementara hasil rapat antara Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan pada rapat paripurna 16 Desember 2020, melalui keputusan DPRD No 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dimana Ranperda yang direncanakan sebanyak 15 buah Ranperda terdiri dari:

2 Ranperda Inisiatif DPRD, yaitu:

1. Perda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psykotropika dan Zat Adiktif lainnya

2. Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagari 

-Dan 13 Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, yaitu:

1.  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Limapuluh Kota No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

3.  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

5. Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.1Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.7 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2012-2032

7. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman ( RP3KP)

8. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Limapuluh Kota

9. Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Limapuluh Kota ( Ranperda tentang Pemberdayaan Ternak)

10. Pengelolaan Sampah

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018-2024

12. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Limapuluh Kota

13. Pembentukan Nagari 

” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sedangkan Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Fungsi anggaran dilaksananakan melalui Badan Anggaran dibawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si (Ketua), Wendi Chandra, ST (Wakil Ketua), Syamsul Mikar (Wakil Ketua) yang beranggotakan :  Mhd. Afdal dari Fraksi Gerindra, Irmantedi dari Fraksi Gerindra, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, Riko Febrianto, SH dari Fraksi Golkar, Doni Ikhlas dari Fraksi Golkar, Zukron, B.Ac dari Fraksi PKS, H.Yos Sariadi, S.Ag dari Fraksi PKS, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Gusti Randa dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran dari Fraksi PPP, H. Ermizal J dari Fraksi PPP, Marsanova Andesra, SH, MH dari Fraksi PAN dan H. Darlius dari Fraksi PKN

Sepanjang tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Limapuluh Kota telah melaksanakan kerja secara maksimal membahas bersama dengan TAPD dan OPD antara lain: Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang  Pembahasan KUPA-PPAS TA.2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Perubahan RAPBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan dan Penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap perubahan APBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan RAPBD TA 2020, Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Tentang Hasil Evaluasi Pokok-pokok Pikiran, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019.

Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020.

“Fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a) pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui alat kelengkapan yang terbagi dalam tiga  komisi “ ujar Wendi Chandra, ST

Komisi I membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan , telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator adalah  Deni Asra, S.SI (Ketua), dengan susunan anggota sebagai berikut : Asrul, Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, SE, H. Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko Dt Putih, SH, Riko Febrianto, SH, Drs. Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam

“OPD mitra dari komisi I adalah  :  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.” Ujar Deni Asra, S.SI.

Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator Wendi Chandra (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Demokrat dengan susunan anggota sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan.

“OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.”ujar Wendi Chandra, ST

Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Golkar, dengan susunan anggota sebagai berikut : Virmadona, S.Sos. Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, B.Ac, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal.j, Mulyadi, ST.ME

“OPD Mitra Komisi III adalah  : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.” kata Syamsul Mikar

Kemudian Alfian menjelaskan “Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan , citra dan kredibilitas DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Alfian sebagai Ketua BK dan Anggota, Hemmy Setiawan, Riko Febrianto SH, Zukron, B.Ac dan Dra. Ridhawati

Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji. Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada  maupun yang melanggar aturan internal .” Jelas Alfian dari Partai Demokrat.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD melalui mekanisme disusun oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Limapuluh Kota . Ketua Deni Asra, S.Si  dari  Fraksi Gerindra, Wendi Chandra, ST, Dari Fraksi Demokrat, dan Syamsul Mikar Dari Fraksi Golkar yang beranggotakan sebagai berikut : Irwin Idrus, Virmadona, S.Sos, Alfian, Sastri Andiko, SH. Dt Putiah, Putra Satri Veri, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Bisron Hadi, Beni Murdani, SE, Zuhatri, Arsimedes, Dra. Ridhawati, Akrimal Adham, Mulyadi, ST. ME, Asrul dan Alia Efendi.

“Berbicara terlaksananya kegiatan rapat –rapat alat kelengkapan DPRD, memang sangat melelahkan sampai larut malam kadang-kadang memakai waktu hari libur, namun itulah kenyataanya, sehingga terlaksananya rapat dengan baik “ terang Syamsul Mikar wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.

Diantara rapat yang dilaksanakan selama rentang waktu 2020 , adalah rapat paripurna istimewa 1 kali, rapat paripurna 10 kali, paripurna internal 6 kali, rapat badan musyawarah 6 kali, rapat badan anggaran 18 kali, sementara rapat kerja komisi-komisi  terlaksana untuk Komisi I  sebanyak 4  kali, Komisi II  sebanyak  5 kali, komisi III sebanyak  4  kali.

Kemudian kegiatan Lainnya  terlaksana dalam hal penerimaan study banding/kunker/ konsultasi sebanyak 188  kali, penerimaan audiensi  sebanyak 3 kali dan pelaksanaan reses sebanyak 3 kali. Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan yang ada di dapilnya oleh pimpinan sebanyak 18 kali, Komisi I sebanyak 19 kali, komisi II sebanyak 21 dan komisi III sebanyak 30kali.” Tutup Syamsul Mikar.

Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si, mengingatkan “Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu/personal para anggota dewan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. “ Ujar Deni Asra, S.Si

Sarilamak,     2020

Humas DPRD Limapuluh Kota. 

#Pariwara DPRD Kabupaten Limapuluh Kota 

Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Bogor.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan tentang keadaan Covid-19 di Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya, terutama dalam perbandingan kasus positif dan tingkat kesembuhan. Lebih lanjut Presiden mengharapkan pengadaan barang/jasa hingga akhir tahun ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. LKPP harus bisa melakukan perubahan fundamental dan terobosan- terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Kedepannya LKPP harus dapat memonitor setiap transaksi yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah. LKPPP harus berfungsi sebagai alarm peringatan bagi pejabat pengadaan yang masih bekerja dengan cara lama. Karena kita harus memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Dibutuhkan percepatan realisasi belanja pemerintah dengan menggunakan produk dalam negeri seperti UMKM agar dapat menggerakan produksi yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

N3 Limapuluh Kota - Mendapat kabar masyarakatnya di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Muharmi (65) tertimpa musibah kebakaran, Minggu (15/11) malam, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi langsung bergerak ke lokasi kebakaran dan memberikan bantuan, Senin (16/11) Pagi.

Dalam kunjungan itu Bupati Irfendi Arbi yang didampingi beberapa kepala OPD tersebut, secara langsung menyerahkan bantuan kebakaran yang diterima langsung korban, adapun bantuan yang diserahkan berupa selimut, tikar serta sembako dan keperluan lainnya kepada para korban.

Irfendi Arbi berharap, dengan bantuan ini bisa sedikit  membantu meringankan beban anggota keluarga korban kebakaran, yang saat ini sedang dalam berduka, karena musibah kebakaran tersebut.

“Semoga dengan bantuan ini dapat membantu dan meringankan beban keluarga Ibu yang saat ini sedang bersedih karena tempat tinggalnya habis terbakar.” Ucap Irfendi.

Sementara Kepada Camat Lareh Sago Halaban serta OPD terkait, Irfendi pun  memerintahkan untuj bergerak cepat dalam membantu memfasilitasi mengurus surat-surat berharga serta keperluan-keperluan lainnya untuk korban kebakaran tersebut.

“Tolong secepatnya Camat dan OPD terkait untuk memfasilitasi mengurus bantuan kebakaran dan surat-surat berharga serta keperluan-keperluan lainnya dari para korban yang mengalami musibah kebakaran ini,” tegasnya.

Di kesempatan itu Orang nomor satu di Kabupaten Limapuluh Kota itu pun menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga tersebut serta memberikan dorongan dan semangat untuk tetap berjuang melanjutkan kehidupan.

“Saya mendoakan semoga Ibu Muharmi dan keluarga diberikan kesabaran dalam menjalani musibah ini, dan memohon kita kepada Allah semoga nantinya Ibu dan keluarga mendapat rumah yang lebih baik,”tuturnya.

Disamping itu Irfendi juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu Ibu Muharmi untuk membersihkan rumahnya yang hangus terbakar, serta mengingatkan masyarakat untuk waspada akan terjadinya kebakaran dimanapun berada.

“Kepada masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, untuk lebih ekstra hati-hati akan terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran ini bermacam-macam seoerti arus listrik, dari kompor, api rokok dan lainnya jadi kita jangan sepele dengan api,” pesan Irfendi

Sementara itu Kepala Dinas Kebakaran Limapuluh Kota, Alfian melaporkan penyebab kebakaran tersebut masih diselidiki oleh pihak berwajib.

“Kebakaran ini terjadi kemarin malam sekitar pulul 21:00 malam, untuk saat ini penyebab masih diselidiki, namun sumber api pertama berasal dari kamar anak korban,” lapornya. (rstp)