Saat ini instansi vertikal itu sedang melakukan pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Batang Kandis. Aliran sungai Batang Kandis sempat meluap kemudian membanjiri pemukiman warga yang tinggal dekat dengan aliran sungai tersebut.

Seperti yang disampaikan Aciak, warga kampung Sikayan. Aciak mengatakan kalau banjir yang terjadi di bulan Agustus itu telah merugikan banyak warga kampung setempat.

" Gara-gara banjir itu, kolam ikan saya jadi ikut banjir. Dan ikan saya semuanya ikut lepas," ujar Aciak, pada Senin (20/9/2021) di rumahnya.

Dengan adanya pekerjaan normalisasi sungai ini, semoga saja banjir yang seperti bulan lalu itu tidak datang lagi, harapnya.

Melalui Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (Satker OP), BWSS V Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan melakukan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah itu, pada Senin(13/9/2021) kemarin.

"Dangkalnya kedalaman sungai disebabkan karena adanya proses pengendapan yang dibawa oleh aliran air sungai," kata Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, dihari yang sama.

Kemudian menurutnya, akibat terjadinya pendangkalan ini dapat menyebabkan delaman air sungai menjadi berkurang dan hal itu salah satu pemicu terjadinya banjir. 

" Jadi untuk itu dilakukan pemeliharan sungai, seperti pengerukan bagian dasar sungai yang harus selalu dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga tingkat kedalaman sungai dan mencegah terjadinya bencana banjir," papar lagi.

Pengerukan sedimen adalah salah satu diantara upaya pemeliharaan berkala, seperti yang baru saja yang dilakukan pihak BWSS V Padang terhadap aliran Sungai Batang Kandis ini, ungkapnya lagi.

Juga perbaikan dilakukan terhadap bendungan irigasi Kasang Dua, yang merupakan salah satu infrastruktur yang diamanahkan masyarakat untuk dikelola, ulas Indrawan.

"Untuk dapat menjamin suplai air baku serta mengoptimalkan fungsi pengendali banjir, maka perlu adanya normalisasi sungai berupa pengerukan sedimen, tutupnya.

Lain pihak, Kepala Satker OP, mewakili Kepala BWSS V Padang, Aditya mengatakan pengerukan sedimen dilakukan di aliran sungai tersebut sekitar 200 meter.

" Pengerukan sepanjang 200 meter yang ada tumpukan sedimen di hilir bendung, dan insyaallah pekerjaan secepatnya selesai," ucapnya singkat.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi pihak Satker OP BWSS V Padang. *rl*

Oleh: Maryam Abdullah

Malang, di tengah kondisi kian menghimpit yang belum terlihat titik-terangnya rakyat dibuat ngeluh dengan kabar kekayaan para pejabat yang meningkat drastis. Bagaimana tidak, situasi pandemi yang umumnya menekan pendapatan rakyat, menghilangkan ladang penghidupan mereka, PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan semakin meningkat hingga banyak yang mengalami kesulitan sekadar untuk bertahan hidup, mereka malah sebaliknya.

Kabar yang beredar, seorang menteri yang bertambah 10 miliar kekayaannya dalam waktu 9 bulan menjabat. Berdasarkan catatan KPK, sejumlah pejabat negara lainnya juga mengalami penambahan jumlah harta kekayaan selama pandemi. Jumlah itu diketahui dari data yang diakses kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK. Peningkatan ini juga terjadi pada kepala Negara sebagaimana dilansir banyak media baru-baru ini.

Memang, banyak kemungkinan alasan peningkatannya. Seperti kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang menganggap pertambahan harta dari 70% pejabat ini masih wajar, ada kenaikan juga belum tentu korup (merdeka.com/ 9 September 2021)  hanya saja ini semua menjadi terlihat tidak pro kondisi rakyat, tidak empati. Tidak pantas rasanya terjadi pada mereka yang mestinya menjadi pengayom rakyat terlebih di situasi darurat. Menikmati kegelimangan di tengah rakyat yang bisa jadi tak makan.  Apalagi, diduga selama ini Negara enggan menerapkan kebijakan lockdown karena tidak sanggup menanggung kebutuhan pokok rakyatnya. Seharusnya sebagai pengurus urusan rakyat, kepedulian dan empati memenuhi angannya, sampai mayoritas penderitaan yang dialami rakyat hingga kini minimal berkurang bahkan teratasi. Sebagaimana teladan seorang pengurus sejati.

Tidakkah merasa malu dengan Khalifah Umar bin al-Khattab yang memandang buruk perbuatannya memakan makanan yang baik sementara rakyat diberikan yang sisa-sisa. “Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yag baik. Lalu aku memberi rakyat makanan sisanya.” (Ibn Sa’d, Ath-Thabaqat Al-Kubra, 3/312). Beliau radiallaahu anh juga tidak bermegah-megah apalagi memanfaatkan kekuasaannya sebagai jalan berkuasa dan mengambil untung pribadi. Dari riwayat Imam Malik dalam Al-Muwathta, Anas bin Malik ra., pernah berkata “Aku melihat Umar bin al-Khaththab pada masa Kekhilafahannya biasa memakai jubbah yang bertambal  di dua pundaknya.” Maa syaa Allah, solawat bagi rasul saw., dan para sahabat ra.

Kondisi suatu negara tidak lepas dari bagaimana regulasinya. Dan keduanya berpangkal pada sistem yang diterapkannya. Sistem demokrasi yang sejak awal –pemilu di negaranya-- menuntut harga mahal yang tidak kurang dari puluhan juta triliun (WartaEkonomi.co.id/ 1/05/2019) membuka peluang para punggawa Negara dan pasukannya betindak seperti para pebisnis yang perlu membalikkan modal hingga mengharap keuntungan dalam kedudukannya. Sehingga bukan hal yang tabu lagi saat ini jika dalam menetapkan kebijakan akan bertumpu pada kebajikan mereka dan kelompok pendukungnya. Betullah kiranya ungkapan bahwa sistem demokrasi membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit untuk memperkaya diri. Sedangkan rakyat biasa tertutup akses dan sekadar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Termasuk hal ini, peningkatan kekayaan pejabat yang tidak tepat sikon, tentu atas izin bahkan buah dari penerapan sistem yang ada. Inilah potret pemberlakuan sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyat.

Jika sistem demokrasi menampakkan diri seperti itu, maka berbeda dengan sistem yang lain. Sistem Islam misalnya. Islam yang dikenal umum sebagai salah satu jenis agama di dunia ini ternyata lebih dari itu juga merupakan sebuah sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang menjamin rahmat bagi seluruh alam. Berbeda dengan agama lainnya yang sering hanya berupa agama tanpa menjadi sistem kehidupan yang kompleks. Sejak awal mula diturunkannya hingga pemerintahan terakhirnya pada tahun 1924 Masehi menunjukkan hal ini. Para Khalifah dengan landasan Islam telah berusaha menjalankan peran pelayan (pengurus) rakyat dengan sebagaimana mestinya sekuat semampu mereka. Di bidang pendidikan misalnya, sejarawan barat yang non muslim pun mengakui kinerjanya yang luar biasa, sebagaimana ungkapan-ungkapan berikut.

“Kegigihan dan kerja keras mereka (para Khalifah) menjadikan pendidikan menyebar luas, sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad” (Will Durant, The Story of Civilization, XIII/151)

“….orang-orang Arab (muslim) telah mewariskan pengetahuan mengesankan di Eropa. Mereka telah menuliskan karyanya di langit, sehingga setiap orang yang melihatnya akan tahu siapa yang memberi nama bintang-bintang di angkasa itu.” (John William Draper, A History of the Intellectual Development)

Begitu pun di bidang kehidupan lainnya.

Pernah terjadi peningkatan jumlah kekayaan seorang pejabat Khalifah Umar ra., di masanya yakni sahabat Abu Hurairah ra dengan berkali-kali lipat. Khalifah mengonfirmasi semua itu dengan saangat tegas sebagaimana tertuang dalam ucapan beliau ini, “Wahai musuh Allah, wahai musuh Islam, apakah kamu sudah mencuri harta Allah?” jawaban beliau kepada khalifah “Aku bukan Musuh Allah, aku bukan musuh kitabnya Allah, aku bukan musuhnya Islam, dan aku tidak mencuri harta Allah.” Lalu abu Hurairah memberi penjelasan kenapa harta beliau bertambah. Maa syaa Allah, terus terang tanpa tabir dan penuh kepedulian akan pertanggungjawaban saudaranya di hadapan Allah. Dan saat itu tidak ada keterangan bahwa hartanya meningkat ditengah kondisi rakyat yang berat.

Jika dalam hal makanan saja seorang Khalifah teladan sangat memperhatikan adabnya kepada rakyatnya yang sedang kesusahan, apalah lagi dalam urusan-urusan yang lain. hal ini mengajarkan kita bahwa seorang pengurus urusan rakyat dalam hal ini pemerintah dan berbagai bagiannya harus merasakan penderitaan rakyat bahkan menjadi orang yang paling berjuang di sana. Maka bagi sistem islam, tidak wajar kekayaan pjabat meningkat ditengah derita rakyat. Karena mereka akan mementingkan rakyat dalam setiap urusannya jika pun demikian maka itu juga untuk kemalahatan rakyatnya. Semoga Allah memberkahi para pemimpin kaum Muslim. Wallaahu a’lam.

Oleh: Tria Regia Lindy S.Pd.

Pendidikan merupakan hak dan kebutuhan bagi setiap orang, sebab dengan pendidikan, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang berilmu serta beradab, yang dengan bekal itulah ia mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Disamping itu, lembaga-lembaga pendidikan yang ada juga seharusnya dipahami sebagaimana sebuah pabrik, yang akan membentuk keilmuan serta kepribadian generasi, yang dengannya mereka mampu membawa perubahan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, melainkan juga bagi masyarakat dan negeri. 

Namun bagaimana jadinya apabila akses pendidikan yang layak diperoleh oleh peserta didik, tidak didapatkan secara merata? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab nantinya atas kebodohan serta rusaknya moral generasi di masa yang akan datang? Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah, memastikan bahwa setiap warga negaranya telah mendapatkan akses pendidikan yang tidak hanya layak, tetapi juga terbaik tanpa ada diskriminasi. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, diskriminasi pendidikan justru terjadi di negeri ini. Sebagaimana Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang menuai protes.

Protes datang dari Aliansi Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi, yang menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

“Kami menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, di Jakarta, Jumat 3 September 2021.

Pihaknya juga mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Dia menjelaskan Kemendikbudristek melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

"Diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir,” ujar dia.

Sejumlah sekolah swasta, lanjut dia, mengalami kendala dalam memenuhi jumlah peserta didik yang berjumlah 60 tersebut. Hal itu dikarenakan sekolah swasta banyak berada di daerah-daerah pelosok, yang mana belum terjangkau sekolah negeri.

Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, organisasi pendidikan melayangkan protes pada Kemendikbudristek dilansir dari insulteng.pikiran-rakyat.com (19/09/2021).

Selain melanggar konstitusi negara, lebih dari itu kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan konsep pelaksanaan pendidikan di dalam Islam. Proses pendidikan dalam Islam baik di sekolah maupun kampus yang dilaksanakandari jenjang TK hingga perguruan tinggi sangat bergantung pada keberadaan subsistem-subsistem lain yang terdiri atas: peserta didik, manajemen penyelenggaraan sekolah, struktur dan jadwal kegiatan belajar-mengajar, materi pelajaran yang tercantum dalam kurikulum, pengajardan pelaksanapendidikan, media belajar (buku teks, papan tulis, laboratorium, dan audiovisual), strategi pengajaran, peralatan pendidikan,fasilitas gedung dan sarana penunjang beserta perlengkapannya, kendali mutu, penelitian untuk pengembangan pendidikan, serta biaya pendidikan yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar.

Dalam hal ini, sistem Islam menempatkan pemimpin negara sebagai pengatur urusan rakyat, termasuk pendidikan. Ia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, seperti penyediaan dana yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang bermutu. Dalam penyelenggaraan layanan umum, seperti pendidikan, pemerintah akan bertumpu pada dua elemen sistem besar, yakni ekonomi dan politik. Politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan, sementara ekonomi akan melahirkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan dana. 

Demikianlah peran serta fungsi negara seharusnya dalam mengatur urusan pendidikan. Seorang pemimpin negara haruslah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan pemimpin negara didalam Islam disebut sebagai “pelayan umat”, sebab ia harus bekerja semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Suhanahu wa Ta’ala dalam melayani urusan rakyatnya, serta memastikan bahwa mereka telah mendapatkan haknya masing-masingsecara adil dan merata, tanpa ada diskriminasi. Allah Suhanahu wa Ta’ala. berfirman dalam surah Shad ayat  26 yang artinya: 

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”(QS. Shad: 26).

Wallahua’lam..

Oleh : Ismayanti (Penulis, Aktivis Dakwah Kampus)

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Selain di lembaga legislatif, harta para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19 juga bertambah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Angka tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70% hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar, tapi ada 22,9% yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana gitu,” ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021). (Detikcom, 7/9/2021)

Benar-benar membuat rakyat cukup terkejut setelah pengumuman kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan pesat. Sebut saja Presiden Jokowi, kekayaannya meningkat sebesar Rp8,8 miliar. Menko Maritim dan Investasi juga mengalami peningkatan. Harta kekayaannya bertambah Rp67.747.603.287. Masih ada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; dan tak kalah menarik ada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan harta kekayaan melejit selama hampir setahun pandemi, yakni naik 10 kali lipat, mencapai Rp10 miliar. Benar-benar fantastis bagi sebagian besar rakyat, tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa bergelimang harta, kenaikan itu masih dianggap berada dalam batas kewajaran.

Sementara, rakyat golongan bawah dipaksa harus menerima hidup pas-pasan, bahkan kekurangan, menerima jika harga bahan pokok naik, pengangguran meningkat, dan anak-anaknya putus sekolah karena tak memiliki biaya. Bahkan ironinya lagi mereka (para pejabat) pernah berkata “Kita sama-sama harus bersabar menghadapi kondisi saat ini.”

Satu sisi rakyat diminta untuk bersabar &  tidak berputus asa, tetapi pada waktu yang sama, para pejabatnya meningkatkan jumlah harta. Utang dan derita biar saja rakyat yang menanggung, sedangkan para pejabat berada di panggung (kekuasaan) menikmati kehidupan dengan penuh sumringah.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, turut bersuara. Menurutnya, bertambahnya kekayaan para pejabat dikarenakan mereka memiliki bisnis selain pekerjaannya sebagai pejabat negara. (poskota.co.id, 12/9/2021). Namun, publik patut bertanya terkait bisnis apa yang mendatangkan keuntungan miliaran rupiah selama pandemi setahun ini? Sebab, secara politik, hal ini dinilai para pejabat tak memiliki etika politik. Pejabat publik ialah pelayan rakyat, mereka dipilih untuk mengurusi urusan & kepentingan rakyat, memenuhi kebutuhan mereka, bukan justru sibuk menjadi pengusaha. Alih-alih gencar dalam mencari solusi atas kondisi hidup rakyat yang tak karuan, justru mereka terobsesi untuk semakin kaya walau ditengah kondisi yang tak berjaya

Namun, fenomena tersebut justru membuka mata & pikiran publik, bahwa ini semua adalah hasil didikan sistem sekuler demokrasi yang mendorong masyarakat untuk terus berorientasi pada materi, inilah akibat diurus oleh sistem yang bathil maka hasil cetakannya pun tidak jauh berbeda dari sang pendidik.

Siapa yang tidak  mengenal sosok Umar bin Abdul Aziz, beliau merupakan Khalifah pada masa Umayyah yang cakap dan berhasil menyejahterakan rakyat. Salah satu indikator makmurnya rakyat terlihat ketika para amil zakat berkeliling kampung hingga ke Afrika untuk membagikan zakat, tetapi tak ditemukan satu orang pun yang mau menerima zakat. Padahal, kondisi keuangan negara surplus. Khalifah Umar bahkan memberikan subsidi bagi warganya yang membutuhkan biaya menikah serta menebus utang-piutang yang ada di tengah rakyat. Selama berkuasa, ia memang tidak pernah berniat menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Ia Justru menyerahkan hartanya untuk khas negara, menolak tinggal di istana, bahkan meminta istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, menyerahkan perhiasannya ke khas negara. Sungguh sosok pejabat yang tak gila harta.

Bahkan dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat haram mengambil harta yang bukan haknya, apalagi memanfaatkan jabatannya untuk hal tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Terkadang pula, jumlah kelebihan harta pejabatnya dibagi dua, separuh untuk yang bersangkutan dan separuh lainnya diserahkan kepada kas negara. Ia pun selalu mencatat dan menghitung kekayaan seseorang sebelum diangkat sebagai penguasa atau kepala daerah.

Karena dorongan iman & ketakutan akan azab Allah inilah seharusnya menjadikan penguasa & para pejabat negara berhati-hati dalam mengelola harta mereka, apalagi sampai bisa bertambah dalam kondisi masyarakat yang belum stabil bahkan banyak yang kurang mampu, sehingga keseriusan negara sebagai pelayan rakyat sangat perlu dipertahankan.

Zaid bin Aslam mendengar ayahnya berkata, “Pada suatu hari, Umar bin Khaththab mengatakan kepada kami, ‘Aku mengetahui kekayaan yang kalian peroleh, jika ada di antara kalian ada yang mempunyai kekayaan dari kekayaan negara yang berada di bawah pengawasan kami, janganlah kalian menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali, atau pelana unta. Karena semuanya itu adalah milik kaum muslimin dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Jika bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar; dan jika bagian itu milik jemaah kaum muslimin, mereka akan memandangnya kurang berharga.’ Selanjutnya Khalifah Umar berkata, ‘Itu harta Allah.' Allahu'alam bissawwab. []

Bertempat di kantor DPC Gerindra kota Payakumbuh di jalan Sudirman BB53 Koto Nan Gadang Payakumbuh Utara. Puluhan masyarakat terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Terbukti sejak jam 8:30 masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi vaksinasi. (20/9) 

Ketua DPC Gerindra Kota Payakumbuh yang juga anggota DPRD Provinsi Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 serta menciptakan kekebalan komunal khususnya di wilayah kota Payakumbuh.

"Sebagai sebuah kekuatan partai politik di kota Payakumbuh, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19", ujar Dt. Bijo Dirajo, didampingi wakil ketua DPRD kota Payakumbuh Wulan Denura, serta anggota DPRD dari partai Gerindra Aprizal. M, Yernita serta Mawi Etek Arianto.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan tim dari Dinas Kesehatan kota Payakumbuh yang berjumlah 15 di ketuai kepala puskesmas Tiakar Doni Arisandi, SKM. (Rstp)