Penulis : Hasriati, S.Pi 
(Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe)

Drama hilangnya tahu tempe di pasaran di awal tahun, berakhir pada naiknya harga tahu tempe.  Ini disebabkan karena lonjakan harga bahan baku tahu tempe, yaitu kedelai. Langkah aksi mogok produksi ditempuh para pengrajin tahu tempe dengan harapan  pemerintah bisa segera mengendalikan  lonjakan harga kedelai tidak terwujud.  Padahal tahu tempe merupakan menu harian di nusantara.

Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata komsumsi perkapita sebulan di Indonesia  tahu sebanyak 0,65 kg senilai Rp. 5.252 dan tempe sebanyak 0,60 kg senilai Rp. 5.324 (Publikasi Pengeluaran Untuk Komsumsi Penduduk Individu Per Provinsi, 2020 dari data Susenas Maret 2020)

Di Balik Lonjakan Harga Kedelai

Lonjakan harga kedelai secara nasional dipengaruhi oleh kenaikan harga kedelai di pasar dunia.   Data The Food and Agriculture Organization (FAO), menyebutkan harga rata- rata kedelai Desember 2020 naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu US$461 per ton dari US$435 per ton di bulan November 2020.  (cnbcindonesia.com,3/1/2021)

Salah satu faktor utama kenaikan harga kedelai adalah lonjakan permintaan kedelai dari China kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar di dunia.  Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan menyebut, kenaikan permintaan  kedelai Tiongkok kepada Amerika Serikat, dua kali lipat dari biasanya.     Akibatnya ekspor Amerika ke negara lainnya terganggu, termasuk Indonesia.

Jika dilihat secara rinci komposisi ketersediaan kedelai nasional didominasi oleh kedelai impor.  Jumlahnya bahkan mencapai 90 persen.    Impor kedelai terbanyak berasal dari Amerika Serikat.  Badan Pusat Statitik mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dolar AS atau sekitar Rp.7,24 triliun (kurs Rp.14.200). Sebanyak  89,8 persen atau 1,14 juta ton diantaranya berasal dari Amerika Serikat.

Mencermati kondisi besarnya volume impor kedelai.  Sementara kedelai  merupakan pangan penduduk Indonesia, tentu menyisakan pertanyaan pada publik.  Bagaimana dengan produksi kedelai dalam negeri? Bukankah Indonesia  merupakan negara agraris?

 Menurut Anis Byarwati, Anggota DPR, Kementerian Pertanian sempat menargetkan produksi kedelai pada 2019 bisa mencapai 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,4 juta ton.  Namun, hingga Oktober 2019 hanya mencapai 480.000 ton (16,4 % dari target). Pada tahun 2018 juga sama, dari target 2,2 juta ton, produksi kedelai hanya terealisasi 982.598 ton.  Nampaknya, pemerintah kesulitan menggenjot produksi dalam negeri. (Bisnis.com 6 Januari 2021)

Ketergantungan Impor, Ancam Ketahanan Pangan

Ketidakstabilan harga komuditi  produk impor, bukan pertama kali terjadi.  Lonjakan harga barang impor selain kedelai, memperlihatkan fenomena yang sama, seperti gula pasir, bawang putih dan lainnya.  Harga komuditas tersebut sulit untuk dikendalikan.  Harga komuditas impor dipengaruhi oleh nilai mata uang  dan supply and demand .  Nilai mata uang rupiah yang tidak stabil dan cenderung melemah, sehingga Indonesia membutuhkan banyak rupiah untuk membeli barang impor.  Akhirnya harga yang dilepas di dalam negeri pun melonjak.  Belum lagi pengaruh saat  permintaan naik  di pasar dunia sementara persediaan tetap, apalagi terbatas, menjadikan harga komuditas tersebut  terus melambung.

Dampak kenaikan harga kedelai  yang signifikan tentu akan  memberatkan masyarakat, baik petani, industri olahan kedelai maupun konsumen. Terlebih tahu tempe merupakan  sumber protein masyarakat akar rumput.    Karena mayoritas masyarakat Indonesia tak mampu memenuhi kecukupan protein yang berasal dari hewani.  Hal ini  semakin mengancam   kecukupan kebutuhan protein.

Puing puing rumah ludes terbakar

Pati, nusantaranews.net - Musibah tidak bisa diterka darimana dan kapan datangnya, seperti yang dialami oleh ibu Semi yang tinggal di Dukuh Medang  Rt. 03/01 Desa Tlogorejo Kecamatan  Winong Kabupaten  Pati. Rumah limasan dengan ukuran 8 x 9 miliknya hangus dilalap api. Kamis (21/1).

Kronologi kejadian bermula ketika sadari Dewi Latun yang juga tetangga korban melihat api diatas rumah korban. Melihat kejadian tersebut saksi berteriak dan meminta bantuan kepada warga sekitar. Mendengar teriakan tersebut warga segera berusaha untuk memadamkan api dan juga  menghubungi pihak pemadam kebakaran.

Dikarenakan api yang sudah membesar akhirnya menjalar ke rumah milik Sudarman yang berada di sebelah rumah korban. Tak selang lama api bisa dipadamkan oleh dinas pemadam kebakaran yang tiba dilokasi kejadian.

Kerugian yang dialami korban rumah limasan yang terbuat dari kayu miliknya ludes terbakar serta beberapa barang berharga serta surat-surat penting. 

Menurut keterangan Babinsa setempat Serda Sujarwo  kejadian bermula ketika ibu Semi sedang membantu tetangga untuk memasak, tanpa diketahui asal muasalnya api sudah melahap atap rumahnya.

“ Ketika kejadian rumah dalam keadaan kosong, pemilik rumah sedang membantu tetangga memasak, untuk dugaan sementara kebakaran ini terjadi dikarenakan konsleting listrik tetapi untuk kepastiannya kita tunngu penyelidikan dari Polsek Winong,” Ungkapnya. (18/pen)

Oleh: Nur Arofah

Penggiat Literasi

Awal 2021 diwarnai musibah jatuhnya Pesawat Boeing 737.500 milik Sriwijaya Air SJ 128 pada 9 Januari 2021, di perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, dengan membawa 62 penumpang dan 12 awak, terdiri 40 orang dewasa, 7 anak dan 3 bayi.

Pesawat yang dikemudikan Kapten Afwan tinggal landas pada pukul 14.36 lalu hilang kontak pada pukul 14.40. Seperti yang diberitakan Kompas.com (12/1/2021), hingga saat ini baru ditemukan beberapa korban dalam kondisi tubuh tidak utuh, penemuan blackbox dan puing-puing pesawat.

Bukan pertama kali kasus naas pesawat hilang kontak hingga berakhir kecelakaan. Banyak faktor penyebab jatuhnya pesawat SJ 128, apakah cuaca, human error atau kesalahan teknis. Yang pasti pesawat terbang itu jatuh dalam cuaca hujan lebat ditambah usia pesawat diketahui berusia hampir 27 tahun.

Dari peristiwa di atas, yang perlu disoroti adalah standar kelayakan terbang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, “Presiden Jokowi meminta agar ada perbaikan dalam tata kelola industri penerbangan agar kejadian seperti Sriwijaya Air tidak terulang lagi.”

Namun, bersebrangan dengan pernyataan itu, disaat problem minimnya persediaan layanan transportasi udara, pemerintah  malah membatalkan batas umur kelayakan pesawat terbang.

Untuk kategori pesawat peruntukan transportasi angkut penumpang berdasarkan Permenhub Republik Indonesia no.PM 160 tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara niaga dibagi atas jenis pesawat yang pertama kali didaftarkan dan dioperasikan di wilayah Republik Indonesia, maksimal 10 tahun (pasal 2) dan maksimal 30 tahun untuk yang pertama kali tetapi beroperasi di Indonesia (pasal 3)

Lalu PM no.160/2015 tidak berlaku lagi digantikan PM no.155/2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga, untuk pendaftaran pertama berubah menjadi maksimal 15 tahun dan non pendaftaran pertama menjadi 35 tahun.

Kemudian berubah lagi PM no.155/2016 dicabut melalui PM 27 tahun 2020 yang ditanda tangani pada 13 Mei 2020, resmilah tidak berlaku peraturan tersebut.

Ini menandakan tidak ada lagi batasan usia bagi pesawat yang digunakan untuk transportasi. Baik pesawat penumpang, kargo atau helikopter. Menteri PerHub tidak menjalankan amanat UU penerbangan tahun 2009 terkait batas usia pesawat. Pencabutan PM no.155/2016 digantikan PM 27/2020 ini atas alasan investasi di bidang penerbangan.

Harusnya pemerintah berhati-hati dalam memberikan aturan dan tegas tentang pembatasan usia pesawat demi menjaga dan menjamin keamanan serta keselamatan penumpang. Yang terjadi malah sebaliknya. Inilah wajah kapitalisme yang sebenarnya, investasi mengabaikan keselamatan penumpang.

Kapitalisme hanya menjadikan transportasi sebagai produk industri, yang digunakan untuk menghasilkan materi sebanyak-banyaknya. Negara menjadikan transportasi sebagai aset (swastanisasi) dan berfungsi sebagai bisnis, bukan sebagai pelayanan publik yang aman dan tidak mengancam nyawa warga negara.

Kapitalisme menyebabkan negara sebagai regulator yang melayani kepentingan korporasi, bukan rakyat. Operator dikendalikan investor/korporasi yang orientasinya hanya keuntungan materi. Biaya perawatan pesawat yang mahal dengan kondisi pesawat telah menua, membuat maskapai tak berdaya, sehingga banyak masalah tumpang tindih, ditambah masa pandemi penerbangan kian terpuruk.

Namun, lain halnya dengan Islam. Islam aturan yang sangat sempurna dan paripurna, bukan hanya ibadah tapi semua aspek kehidupan, termasuk urusan publik. Negara dalam Islam (khilafah) bertanggung jawab mengatur layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Salah satunya, transportasi publik adalah kebutuhan dasar sekaligus jantung mobilitas manusia. Haram hukumnya dikomersilkan. Negara berfungsi sebagai regulator sekaligus operator layanan publik.

Khilafah pun  bertanggung jawab menyediakan transportasi yang aman, nyaman, manusiawi, murah dan on time dan fasilitas yang memadai bagi rakyatnya. Tidak boleh ada keuntungan dan dharar (kesulitan dan kesengsaraan) untuk urusan rakyat, karena prinsipnya adalah pelayanan.

Khilafah juga harus menyiapkan anggaran besar dari kas negara secara mutlak. Wajib memenuhi pembiayaan tranportasi publik dan infrastruktur dengan optimalisasi harta milik umum, yaitu pengelolaan SDA, bukan diserahkan investor/korporasi swasta atau asing.

Khilafah Islam sangat menjamin keamanan jiwa setiap orang, karena mengabaikan satu nyawa sama saja seperti mengabaikan seluruh nyawa manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 32 yang artinya, “Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau berbuat kerusakan di muka bumi. Maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia.”

Urusan publik tidak bisa dijalankan secara parsial, tapi harus komprehensif dan integral karena prinsipnya adalah sederhana dalam aturan, kecepatan pelayanan dan profesional para pelakunya sebagai pemangku jabatan. Semua itu hanya bisa terlaksana dalam sistem Islam kaffah yang dicontohkan Baginda Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin.

Penerapan Islam kaffah dalam khilafah tidak bisa ditawar lagi untuk mengatasi sengkarutnya problematika kehidupan publik. []

Yaman Zai, tampak berkali-kali mengusap air matanya. Istri dan ketiga anaknya, ada di pesawat Sriwijaya Air SJ-182, yang hilang kontak setelah terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 9 Januari 2021.

Tangis Yaman Zai pecah mengetahui pesawat yang ditumpangi istri dan tiga anaknya hilang kontak. Mereka hendak menyusulnya sekaligus berlibur ke Pontianak, tempat Yaman bertugas kerja. Selain keluarga Yaman, ada juga wanita hamil 5 bulan ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu.

Sebagaimana diberitakan pesawat Sriwijaya SJ182 jatuh di sekitar Pulau Laki yang termasuk wilayah Kepulauan Seribu. Dan masih terus dilakukan pencarian dan penelusuran untuk mengetahui penyebab pesawat hilang kontak dan jatuh.

Ini adalah kecelakaan pesawat yang terjadi kesekian kalinya. Banyak protes sudah dilayangkan agar sistem transportasi publik termasuk pesawat komersial lebih terjamin keamanannya. Namun, negeri ini seakan lemah untuk memperbaiki sampai saat ini.

Carut-marut transportasi publik di Indonesia berawal dari kesalahan paradigma dasar berikut perangkat aturan yang muncul dari paradigma dasar tersebut. Kesalahan paradigma tersebut bersumber dari faham sekulerisme yang mengesampingkan aturan agama. Sekulerisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang bahwa transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang berfungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan.

Menurut  pandangan kapitalis, dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai legislator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kaca mata komersial. Akibatnya harga tiket transportasi publik mahal namun  tidak disertai layanan yang  memadai. Demi mengejar untung tidak jarang angkutan umum yang sudah tidak layak jalan tetap beroperasi.

Amburadulnya pengelolaan transportasi ini semakin menambah persoalan baru, misalnya persaingan sesama pengusaha transportasi, tarif yang mahal, kecelakaan lalu lintas, semua terjadi tanpa menemukan solusi. Itulah layanan transportasi yang terjadi di sistem kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan daripada keselamatan.

Islam memandang pelayanan transportasi yang bermutu seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai beserta kelengkapannya, baik di darat, laut maupun udara. Tidak boleh terjadi dharar yaitu kesulitan, penderitaan maupun kesengsaraan yang menimpa masyarakat.

Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah berujar berkaitan dengan transportasi, “Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.” Mindset seperti inilah yang mendasari pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan  transportasi.

Dalam Islam, prinsip penyediaan transportasi publik dijelaskan dalam 3 hal. Pertama,  pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, tidak boleh diserahkan kepada investor swasta apalagi asing.  Kedua,  perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi.  Ketika Baghdad sebagai ibukota dibangun sebagai ibu kota kekhilafahan, setiap bagian kota diproyeksikan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Di kota itu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Termasuk pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah.  Warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan seperti menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar sama bagusnya. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki.  Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.

Navigasi otomatis mutlak dibutuhkan agar perjalanan aman, tidak tersesat. Untuk itulah kaum muslimin belajar astronomi dan teknik membuat kompas sampai ke Cina, dan mengembangkan ilmu pemetaan dari astronomi demgan teliti.  Hasilnya, perjalanan haji dan dagang di darat maupun di lautan menjadi semakin aman.

Teknologi & manajemen fisik jalan sangat diperhatikan  Sejak tahun 950 M, jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan malamnya diterangi lampu minyak.  Baru 200 tahun kemudian, yakni 1185 M, Paris ikut memutuskan sebagai kota pertama Eropa yang meniru Cordoba. Abbas Ibnu Firnas (810-887 M) dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai Sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam bukunya History of the Arabs, “Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying.”

Hingga abad ke-19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi. Saat kereta api ditemukan di Jerman, Khalifah segera memutuskan untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan para jamaah haji.  Tahun 1900 M Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul, Ibukota Khilafah, hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Dengan proyek ini, dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan akhirnya hanya menjadi 5 hari.

Seperti itulah Islam memerintahkan pemimpin kaum Muslim agar menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, memadai dengan teknologi terkini. Semata sebagai bentuk rasa takut pada Allah atas pertanggungjawaban kelak mengenai umat yang sedang dipimpinnya. Segala upaya dan cara dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada umat. Dengan begitu ribuan muslim akan terminimalisir bahkan tidak akan lagi menjadi korban dari kecelakaan transportasi akibat abainya pemimpin yang menyerahkan urusan transportasi kepada swasta sebagai bisnis menggiurkan.

 WalLâh a’lam bi ash-shawâb