(Aktivis Mahasiswa)

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah memberikan kado akhir tahun berupa kecilnya kenaikan Upah Minimum (UM) yang tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok. Menurutnya, kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hanya memiliki rata-rata kenaikan satu persen saja.

Menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini, selain barang pokok, kenaikan juga terjadi pada harga gas elpiji non-subsidi, yang diikuti dengan rencana kenaikan tarif listrik dan penghapusan BBM jenis premium di pasar. Secara jangka panjang, kondisi ini akan berdampak, khususnya, bagi ibu rumah tangga yang selama pandemi terus terhimpit berbagai masalah ekonomi. (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36761/t/Kurniasih+Mufidayati%3A+Upah+Minimum+Tak+Sebanding+Kenaikan+Harga+Barang+Pokok)

Itulah sejumlah kenaikan harga barang pokok. Seperti biasa jika terjadi kenaikan maka sulit untuk menurunkannya lagi. Seakan menjadi kebiasaan yang lumrah setiap tahun. Rakyatpun terpaksa menerima. Akibat hal ini berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Fill the Nutrient Gap (FNG) yang baru saja dirilis menunjukkan bahwa setidaknya satu dari delapan orang Indonesia tidak mampu membeli makanan yang memenuhi kebutuhan gizi mereka. Di provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, makanan bergizi tidak terjangkau oleh lebih dari sepertiga hingga setengah dari populasi. (https://www.suara.com/pressrelease/2021/12/01/184246/analisis-fill-the-nutrient-gap-makanan-bergizi-masih-belum-terjangkau-banyak-orang)

Tak hanya itu, daya beli masyarakat yang menurun akan menyebabkan konsumsi masyarakat menurun. Akibatnya perekonomian akan melemah dan perusahaan akan malas untuk menambah produksi. (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220105062145-532-742644/hati-hati-harga-barang-mahal-picu-lonjakan-inflasi-dan-phk/2)

Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah. Ketika harga minyak goreng dan cabai naik, masyarakat miskin paling terpukul. Hal ini berbeda  dengan golongan atas yang masih punya simpanan sehingga naiknya harga kebutuhan pokok masih bisa ditolerir. (https://m.merdeka.com/uang/kenaikan-harga-pangan-tekan-konsumsi-masyarakat-menengah-ke-bawah.html)

Harga Bahan Pokok Naik Masalah Klasik

Persoalan melambungnya harga bahan pokok seolah jadi masalah klasik menahun yang tak kunjung usai ditemukan solusi jangka panjang dari pemerintah. Sudah jadi langganan setiap tahun harga barang pokok akan melonjak tajam terutama saat transisi pergantian musim. Alasan lainnya juga dikarenakan petani tidak memahami cara budidaya,  terpengaruh harga dunia, dampak kebijakan pembatasan aktivitas selama PPKM, dan sederet alasan lainnya. Namun benarkah demikian, akar persoalan meningkatnya harga barang pokok disetiap tahuunya karena hal tersebut. 

Perlu kiranya untuk melihat akar persoalan dari berbagai aspek. Pertama, aspek produksi  yang mana minimnya langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi cuaca, lemahnya dukungan terhadap petani,  kebijakan impor yang ugal-ugalan bahkan. Kedua, sistem distribusi yang buruk yaitu adanya pembiaran distorsi pasar. Bisa jadi ada pihak distributor besar menimbun.

Inilah bukti hilangnya peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sistem kapitalisme Neoliberal ketika menghadapi persoalan ini. Pemerintah hanya hadir sebagai regulator dan fasilitator yang hanya sekedar memberikan izin kepada korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya  dan membuat aturan yang hanya berpihak pada korporasi.

Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pun setengah hati mulai dari operasi pasar, pembentukan Badan Nasional Pangan, pengaktifan Toko Tani Indonesia dan satgas pangan yang tidak mampu menjangkau seluruh masyaakat lagi-lagi tak mampu menyelesaikan masalah justru kejadian ini terus berulang, rakyat semakin menderita korporat makin menggurita.

Pengelolaan pangan dalam konsep Kapitalisme Neoliberal gagal menjamin stabilitas harga pangan dan menjamin ketahanan pangan bagi setiap individu rakyat.

Islam Solusi Hakiki

Dalam Islam fungsi Negara adalah sebagai pelayan  dan pelindung rakyat. Sebagaimana hadist yang berbunyi: “Imam (khalifah) adalah rain (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)

Negara sebagai penanggungjawab utama dalam menjamin pemenuhan pangan dan pelayan bagi rakyatnya untuk menjaga stabilitas harga. Institusi negara Khilafah akan mengambil berbagai kebijakan.

Pertama, Khilafah menjaga ketersediaan stok pangan supaya suplay dan demand menjadi stabil, kebijakan ini diwujudkan dengan menjamin produksi pertanian dalam negeri berjalan maksimal, khilafah akan memastikan lahan-lahan pertanian berproduksi  dengan menegakkan hukum tanah yang syar’i, termasuk implementasi riset dan inovasi dari pakar dan intelektual untuk mengejar produktivitas setinggi mungkin, Teknologi terkait prediksi cuaca dan iklimpun diterapkan sehingga cuaca yang kurang bersahabat bisa diantisipasi lebih awal (mitigasi). Dengan penguasaan stok pangan yang ada dalam pengaturan negara akan mudah menjalankan kebijakan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kelangkaan. Disamping konsep otonomi daerah seperti pada saat ini juga tidak diakui. Jika ketersediaan stok pangan dalam negeri tidak memadai  khilafah bisa melakukan impor temporer untuk menstabilkan harga  sehingga tak akan menjadai ketergantungan. Melalui pengadaan infrastruktur dan modal transportasi yang dikuasai Negara proses pengiriman bisa berjalan dengan mudah dan cepat.

Kedua, menjaga rantai tata niaga dengan mencegah dan menghilangkan distorsi pasar melarang penimbunan, ria, praktik tengklak, kartel, dan lain sebainya. Dalam pasar dan tempat umum akan terdapat Qadhi Hisbah akan bertugas menghkum siapapun yang melanggar ketetapan syariah dalam bermuamalah tanpa pandang bulu. Selain itu, Qadhi hisbah juga akan mengawasi tata niaga dipasar dan menjaga agar bahan makanan yang beredar adalah bahan makanan yang halal dan tayyib. Meski demikian Khilafah tak akan mengambil kebijakan penetapan harga.

Sebagaimana hadist Rasulullah saw: “Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw, menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw, harga-harga naik, tentukanlah harga untukkami.” Rasulullah Lalu menjawab: “Allahlah yang sesungguhnya Penentu Harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi risky. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadakutentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan tanah.” (HR. Ashabus Sunan).

Sudah saatnya, kaum muslimin mencampakkan sistem kapitalisme neoliberal yang membuat rakyat sengsara, menderita, dan merana. Dengan kembali kepada penerapan sistem yang berasal dari aturan Allah secara sempurna. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Ariesta Fasha Fauzia

Mahasiswi Universitas Indraprasta

Dikabarkan, 12 September 2020 lalu kapal patroli Cina menerobos masuk ke dalam batas teritorial Indonesia dan menyingkir pada 14 September 2020 setelah dilakukan komunikasi radio dan hal tersebut bukanlah pertama kalinya. Faktanya permasalahan ini sudah terjadi sejak awal 2020 tanpa adanya jalan keluar (Pikiran-rakyat.com, 16 September 2020).

Kapal latihan militer Cina tak segan memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau disebut Laut Natuna. Cina menuntut untuk Indonesia menghentikan pengeboran rig lepas pantai di sana karena mengklaim perairan Laut Cina Selatan itu masuk ke dalam wilayah otoritas Cina dan menyatakan siap berperang dengan negara-negara lain yang bersengketa dengan Beijing.  Padahal faktanya, 2017 Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana di bawah naungan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Kompas.com, 03 Desember 2021).

Sebenarnya, yang sedang dihadapi Indonesia adalah problem pertahanan militer yakni kemampuan alat-alat pertahanan Indonesia masih sangat jauh di bawah Cina sebagaimana di ketahui ditinjau dari GFP total personil militer Cina mencapai 2.7 juta orang sementara Indonesia sendiri hanya mempunyai 800 orang personil militer. Artinya jumlah personil militer Indonesia hanyalah 30% dari jumlah militer Cina. Jika ditinjau dari alutsista, Cina juga lebih unggul karena memiliki 3.187 pesawat militer untuk oertemoutan dan transport sementara Indonesia hanya memiliki 451 unit pesawat militer (Katadata.co.id, 05 Oktober 2021).

Lemah alat militer Indonesia berangkat dari kekeliruan politik pertahanan Indonesia yang tidak melakukan integrasi kepada seluruh industri yang ada dalam hal pertahanan negara. Sebab, pertahanan suatu negara berangkat dari politik perang sedangkan politik perang haruslah mengikat industri militer yang berorientasi pada perang dan industri militer tidak boleh dilepaskan dari industri di luar militer.

Oleh karena itu, seluruh industri haruslah dibangun di atas asas perang agar semua industri tersebut mudah untuk dikonsolidasikan ketika dibutuhkan negara. Pada faktanya saat ini, alat perang Indonesia berasal dari negara asing dan tentunya hal ini akan menurunkan kemampuan dan kemandirian militer negeri ini.

Sementara itu, Cina selain memiliki perlengkapan perang yang kuat juga telah menjadi mitra dagang Indonesia. Indonesia banyak mengimpor dan memiliki utang yang banyak pula dengan Cina. Maka, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mengusir Cina dari wilayah otoritas Indonesia. Bisa saja Cina dengan kekuatannya itu  mengancam akan memutus hubungan sehingga akan merugikan Indonesia. Inilah fakta Indonesia sudah kehilangan kedaulatannya.

Sesungguhnya bila kita mau kembali kepada Islam, sudah jelas apa yang seharusnya dilakukan untuk mempertahankan wilayah batasan negara, dalam kasus ini yaitu Kepulauan Natuna. Sebab, dalam Islam hukumnya wajib mempertahankan wilayah batasan negara.  Hal ini didasarkan pada hadits dari Arfajah, ia berkata, aku mendengar Rasullulah SAW bersabda,“Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia merusak persatuan kalian atau memecah jamaah kalian, maka perangilah ia.”

Dalam Islam, Cina dikategorikan sebagai negara kafir harbi yaitu negara asing yang sedang memerangi negara Muslim, terlebih lagi saat ini dapat dikategorikan sebagai ad-dawlah al-kafirah al-harbiyah al-muharibah bi al-fili yaitu negara kafir harbi yang memerangi umat Islam secara nyata. Telah terbukti dengan tindakan pemerintah Cina yang biadab terhadap kaum Muslim di Uyghur. Jadi, sudah sepatutnya Indonesia segera memutus kerjas ama dan perjanjian politik dengan Cina. Sudah waktunya negeri ini menjadi negara yang mandiri tanpa ketergantungan dari Cina dan negara lain termasuk Amerika.

Terlebih lagi Cina mengemban ideologi selain Islam yang sudah sepatutnya haruslah dilawan dengan ideologi Islam, yaitu Islam secara kaffah yang diterapkan dalam negara yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Tegaknya Daulah Islamiyah merupakan kewajiban Allah dan merupakan warisan dari Rasullulah SAW. Negara ini dahulunya pernah berdiri tegak selama kurang lebih 13 abad dan menjadi rahmat bagi seruluh alam.

Jika ingin kasus seperti Natuna ini tidak terjadi kembali, maka Islam haruslah diterapkan sehingga kedaulatan kembali kepada fitrah hakiki yaitu aturan Allah secara kaffah sesuai petunjuk-Nya.[]

Oleh: Erlita Nur Safitri

Alumnus Universitas Pancasila

Sudah bukan rahasia umum lagi tingkat korupsi di negeri pengemban demokrasi kapitalisme ini masih cukup tinggi. Korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Berdasarkan data dari Sindonews.com (17/12/21), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, sebanyak 3.673 telah rampung diproses verifikasi oleh KPK.

Kasus korupsi yang terjadi pun ada dalam setiap bidang, baik politik, pendidikan, atau pun kesehatan. Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Kasus korupsi ini pun merata di kalangan pejabat.

Pejabat tinggi di mata penegak hukum di Indonesia, masih bisa dibeli dengan mudah, mereka mendapatkan hukuman yang ringan dibanding dengan apa yang dilakukan. Petinggi yang mempunyai kasus-kasus korupsi, dan telah dipenjarakan biasanya memiliki fasilitas yang sangat mewah, seperti tidak mendapatkan hukuman penjara. Sedangkan, kepada masyarakat bawah yang memiliki kasus korupsi mendapatkan hukuman yang sangat berbanding terbalik dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem yang ada saat ini. Sistem demokrasi membuat siapa pun yang ingin duduk di kekuasaan, jalan mulusnya dengan asas materi. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa berlabuh di kekuasaan misalnya berdasarkan Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia pada 2014 (lpem.org) dibutuhkan 250-500 juta rupiah untuk caleg DPRD. Sehingga, dalam hukum pun pejabat yang melakukan korupsi, diberikan fasilitas  istimewa, tidak seperti rakyat biasa. Sebab untuk berada dalam kekuasaan ini pun harus dibeli dengan harga yang mahal.

Hal ini berbeda dengan penerapan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam dijalankan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dalam menjalankan roda pemerintahannya semua berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.  Semua berjalan atas landasan ridha Allah, bukan materi. Sebab menjalankan aturan Allah secara kaffah adalah kewajiban.

Adapun aturan yang diterapkan untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan Islam di antaranya: Pertama, dibentuk Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan. Kedua, sistem penggajian yang layak. Ketiga, memiliki ketakwaan Individu yang kuat. Keempat, amanah, adanya perhitungan kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Apabila terdapat kenaikan yang tidak wajar, maka yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang tegas dan membuat jera.

Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan solusi yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Inilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam. Dengan syariat, kita menjadi tahu bagaimana penanganan masalah korupsi secara komprehensif. Selama sistem yang saat ini masih diterapkan belum berganti, korupsi akan disemai subur sebab akarnya belum tercabut.

Sungguh ironis bila di satu sisi kita sadar tengah mengidap banyak sekali penyakit, termasuk penyakit kronis bernama korupsi, tapi di sisi lain kita menolak secara apriori terhadap kehadiran obat mujarab, yakni syariat Islam, yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Apalagi, selama ini obat lain telah terbukti gagal. Masihkah kita berharap korupsi akan bisa selesai dalam sistem demokrasi kapitalis ini?[]

Aktivis Dakwah

Banyak manusia yang menjalani kehidupannya tanpa petunjuk. Mereka pun melakukan berbagai aktivitas tanpa menggunakan standar yang dapat digunakan untuk mengukur perilakunya. Maka tidak heran, kita sering menjumpai orang melakukan berbagai macam perilaku buruk, yang mereka sangka baik. Sebaliknya, meninggalkan perilaku baik karena disangka sebagai perilaku buruk.

Adapun fakta yang terjadi di negeri ini menjadi bukti, bahwa benar manusia melakukan aktivitas tanpa standar yang jelas. Sebut saja kasus bullying yang banyak terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, serta di lingkungan umum lainnya. Adanya anak yang memenjarakan sampai membunuh orang tuanya sendiri, begitu pun sebaliknya. Bahkan opini-opini bebas yang ditaburkan para influencer di media sosial menambah ramai bukti dari aktivitas ini, seperti kesetaraan gender, childfree, my body my authority, pluralisme, moderasi beragama dan sebagainya.

Childfree sempat ramai menjadi topik pembicaraan di tengah kawula muda setelah diungkapkan oleh seorang Youtuber secara terbuka, Gita Safitri memilih untuk tidak punya anak. Selanjutnya, Aktris Cinta Laura menyebut permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah saling menjatuhkan karena adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal, menurut dia, pondasi Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya saling memeluk perbedaan dan bertoleransi. Hal ini disampaikan Cinta dalam launching 'Aksi Moderasi Agama', Rabu (22/9) (republika.co.id, Kamis 23 Sep 2021).

Masih banyak rangkuman berita tentang kebebasan berpendapat dan berperilaku di media massa hari ini.  Apalagi dengan adanya sosial media, lebih cepat info-info ini di terima oleh masyarakat.

Kondisi sepanjang 2021 ini akan terus terjadi bahkan sudah menjadi warisan dari sistem hari ini dari tahun ke tahun, karena mereka tidak memiliki standar yang digunakan untuk mengukur perbuatannya. Berawal dari pemikiran yang tak memiliki standar ukuran, membuat manusia dapat mentolerir segala macam pemikiran serta opini yang masuk ke otaknya. Alhasil toleransi berpikir ini membuahkan juga toleransi berperilaku dengan standar baik dan buruk menurut manusia itu sendiri.

Selain faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, ternyata penyebabnya tak luput dari faktor eksternal yang mendukung pula, yaitu adanya sistem kebebasan, yang lahir dari sistem sekuler kapitalistik yang melingkupi kita hari ini. Sistem sekuler menjadikan kebebasan sebagai landasan berpikir atas segala sesuatu, begitu pula dengan hukum/sanksi yang ada tidak berhasil membuat jera. Dari kebebasan inilah yang menjadikan kasus-kasus semacam ini terus berulang kembali terjadi.

Ketika tidak adanya standar baik dan buruk yang jelas untuk setiap perkara, kemudian akal manusia dijadikan sebagai standarnya, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian di tengah umat. Lalu hukum segala sesuatu menjadi tidak jelas dan berubah-ubah. Kemudian seseorang bisa saja terjerumus dalam perilaku buruk, namun menyangka sebagai perilaku baik atau akan menjauhkan diri dari perilaku baik dikarenakan menyangka sebagai perilaku yang buruk. Bahkan dampaknya bisa sampai pada tahap meracuni pemikiran dan hancurnya generasi.

Islam telah menetapkan standar bagi manusia untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perilaku terpuji yang harus segera dilakukan, dan mana perilaku tercela yang harus segera ditinggalkan. Standar itu tidak lain adalah syariat Islam. Apa yang dinyatakan baik oleh syara' selamanya akan baik, begitu pula yang dinyatakan buruk oleh syara' selamanya akan tetap buruk, karena standar ini bersifat permanen. Tidak berubah-ubah layaknya akal manusia.

Penerapan syariat Islam ini tidak bisa jika hanya diadopsi oleh individu manusia itu sendiri, melainkan harus sampai ke ranah kelompok masyarakat bahkan negara. Karena hanya negara yang memiliki kuasa untuk dapat memblokade sistem kebebasan yang bercokol di tengah umat. Dengan menyapu bersih sistem batil tersebut lalu menggantikannya dengan sistem syariat Islam, maka umat dapat menjalankan syariat secara sempurna.[]