Demokasi Bukan Jalan Perubahan

Oleh : Ainun Mardiyah

(Pemerhati Generasi)

Pesta demokrasi telah usai. Tak peduli meski meninggalkan bangkai permasalahan dan bergelimpangnya jasad petugas KPPS yang seolah menjadi tumbal kemenangan semu. Pelantikan DPR, Presiden beserta kabinet barupun di gelar. 

Tak banyak yang bisa kita harapkan dari hasil pemilu yang sangat tragis itu, karena pergantian kepemimpinan tidak menjanjikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi kepemimpinan yang baru dilantik ini menimbulkan banyak kontroversi di tengah masyarakat. Posisi Jokowi sebagai presiden dan petugas partai, Puan Maharani sebagai ketua DPR dan Mahkamah Konstitusi dari partai PDIP yang semuanya di bawah kendali Megawati, semakin menyiratkan bahwa konsep trias politika dalam sistem demokrasi bohong adanya. Sangat jelas bahwa demokrasi hanya jadi pemuas ambisi para pemburu kekuasaan.

Adanya pembatasan masa jabatan dalam sistem demokrasi membuat para penguasa berjibaku seolah mengejar target koalisi untuk memperkaya diri dan golongan. Sehingga urusan rakyat tidak di jadikan prioritas utama. 

Sangat berbeda dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak di batasi oleh periode tertentu, selama khalifah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara yaitu mengurusi dan mengatur kepentingan umat, dan berpegang teguh pada Alquran dan sunnah, maka selama itu pula rakyat wajib mentaatinya.

Demokrasi bisa mensejahterakan rakyat adalah sebuah kebohongan. Karena kenyataan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, juga kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Di sisi lain, perilaku korup yang di pertontonkan oleh para pemangku kebijakan seolah menjadi hal yang biasa.

Jargon demokrasi "Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat" sangat mustahil diwujudkan karena yang terjadi sebenarnya adalah politik balas budi. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan justru sangat menguntungkan para pengusaha yang disinyalir sangat berjasa dalam meraih kekuasaannya

Kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan dan Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah contoh ketidakberpihakan penguasa terhadap rakyat. Kebijakan impor yang sangat merugikan para pengusaha lokal, semakin memperjelas posisi penguasa sebagai kepanjangan tangan para kapitalis. Belum lagi masalah teroris dan radikal yang kedaruratannya tidak di rasakan oleh masyarakat, yang menyiratkan adanya kepentingan kapitalis global untuk menguasai negeri ini. Harus segera disadari oleh masyarakat, bahwa semua kekacauan ini akibat di terapkannya sistem demokrasi liberal.

Rakyat Indonesia tinggal di dalam sebuah bangunan demokrasi yang sudah lapuk, rapuh dan hampir roboh. Pergantian kepemimpinan tidak akan membuat bangunan negara kita menjadi kokoh. Walaupun penguasa banyak mengeluarkan peraturan perundangan dan kebijakan baru untuk menambal keburukan demokrasi, tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik karena sebenarnya permasalahan utama bangsa ini adalah di terapkannya sistem demokrasi. Jika rakyat terlambat menyadari bahaya kehancuran yang sudah di depan mata, maka hancurnya bangsa ini hanya tinggal menunggu waktu.

Yang paling mendasar dari sistim demokrasi ini adalah memposisikan manusia sebagai pembuat hukum yang akhirnya melahirkan hukum-hukum yang sarat dengan kepentingan individu dan kelompok pemegang kekuasaan. Sehingga meyakini, mendukung dan menerapkan sistim demokrasi ini haram secara mutlak.

Sudah saatnya bangsa ini mencampakkan demokrasi dan beralih secara total kepada sistem aturan yang sempurna dan mensejahterakan yaitu sistem Islam. Karena aturan Islam lahir dari pencipta manusia, sehingga tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok manapun. Inilah sistem yang di wariskan oleh Rosulullah saw. untuk umatnya. 

Umat Islam yang mayoritas, dan memiliki andil sangat besar dalam meraih kemerdekaan negeri ini sangat berhak menentukan nasib bangsa ini. Satu-satunya solusi yang tepat untuk keluar dari keterpurukan bangsa adalah dengan menerapkan sistem Islam.

Hal ini sudah disadari oleh banyak kalangan di antaranya para doktor. Seperti yang dikutip dari sebuah acara Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang bertema “Negara Dalam Krisis Butuh Solusi Sistemik” memberikan pernyataan sikap yang disampaikan oleh narahubung,  Dr.N.Faqih Syarif H., Msi., pakar Komunikasi Spiritual dan Motivator, pada Ahad, (20/10/2019) di Kota Malang.

Poin keempat pernyataan sikap tersebut berbunyi  “Menyeru intelektual muslim dan tokoh umat yang mempunyai kesadaran kritis untuk terus-menerus membangun kesadaran publik bahwa Islam adalah alternatif solusi yang terbaik untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna membangun negara yang tahan terhadap berbagai ancaman kritis multidimensi”.

Di tengah fitnah yang sangat masif terhadap ajaran Islam dengan framing teroris dan radikal, dibutuhkan penyadaran di tengah-tengah umat bahwa Islam adalah sebuah ideologi. Islam tidak hanya mengurusi ibadah ritual saja, tetapi agama Islam memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemerintahan Islam khilafah yang di pimpin oleh seorang khalifah sangat berbeda dengan sistem republik atau kerajaan. Sistem pemerintahan Islam bersifat baku yang pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Penerapan Islam dalam sebuah negara tidak bisa dilakukan secara parsial. Keagungan dan kesempurnaan Islam akan terlihat dan terasa manakala diterapkan secara total dan menyeluruh.

Sebagai contoh,  ketika sistem sangsi terhadap pencuri diterapkan maka negara akan meminimalisir tindak kejahatan yang di akibatkan oleh kemiskinan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok  individu dan  masyarakat.

Banyak fakta sejarah yang bisa dijadikan rujukan, betapa penerapan sistem pemerintahan Islam khilafah selama 13 abad menjaga hak setiap individu, menjaga harta, keyakinan, jiwa dan darah setiap warga negara dari perampasan tanpa hak.

Penolakan oleh sebagian kalangan terhadap penerapan sistem pemerintahan Islam khilafah disebabkan karena ketidakfahaman terhadap ajaran Islam. Kondisi ini semakin di perparah dengan adanya  narasi-narasi jahat yang dihembuskan melalui buhul-buhul kekuasaan oleh mereka yang membenci Islam dan pihak-pihak yang merasa terancam dengan kebangkitan Islam yang semakin nyata.

Ketakutan mereka dilandasi oleh keyakinan bahwa ketika umat Islam bersatu dalam sebuah sistem khilafah  maka itu adalah saat kehancuran bagi mereka. Mereka tidak akan bisa lagi mengeksploitasi kekayaan alam negeri ini, karena khalifah akan mengambil alih pengelolaannya dari tangan-tangan rakus mereka dan akan dikembalikan kepemilikannya kepada rakyat.

Berbagai cara mereka lakukan untuk menghadang dakwah yang akan menyatukan  umat dengan khilafah. Namun dakwah ini tidak akan pernah kehabisan pejuang-pejuang yang ikhlas. Mereka lupa bahwa semakin kuat penentangan terhadap dakwah, itu berarti kemenangan akan semakin dekat dan nyata.

Wallahu a’lam Bisshowab