Oleh: Etti Budiyanti
Member Akademi Menulis Kreatif dan anggota Komunitas Muslimah Rindu Jannah
Permasalahan prostitusi di negara ini tak pernah usai. Di balik gerakan membangkitkan usaha pariwisata yang sangat dibanggakan negara, ternyata menimbulkan dampak negatif. Banyak bermunculan hotel, cafe, yang saling bersaing. Budaya liberalpun ikut berkembang.
Tak bisa dihindarkan, penyediaan PSK merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada konsumen. Akhirnya tak heran bila PSK semakin menggila bak jamur kala musim hujan. Tentu saja hal ini berakibat HIV/AIDS yang semakin meningkat.
Dilansir dari FaktualNews.com, untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Situbondo. Salah satunya adalah memeriksa para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring razia petugas Satpol PP Pemkab Situbondo.
Sebanyak empat orang PSK yang terjaring razia Satpol PP, langsung dilakukan pemeriksaaan HIV AIDS. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan, untuk mencegah meluasnya penularan HIV/AIDS.
Dengan makin meningkatnya jumlah PSK, masihkah kita berharap pada pariwisata yang menurut pemerintah akan menambah pemasukan ekonomi daerah?
Pemerintah dalam demokrasi menjadikan hal-hal yang haram menjadi halal untuk kepentingan pemasukan ekonomi daerah dan berlepas tangan terhadap tanggungjawabnya.
Pariwisata era kini telah menjadi ajang bisnis. Sama persis dengan sektor yang lain. Berorientasi profit, bebas nilai. Sehingga apapun ‘dihalalkan’ asal dapat untung,” ujar Nida Saadah, Peneliti dan Dosen Ekonomi Syariah menanggapi pertanyaan MNews terkait perkembangan sektor pariwisata era kepemimpinan rezim Jokowi-JK, Sabtu (29/12/2018).
"Parahnya, kata Nida, bagi negara berkembang, itulah pilihan yang tersisa, setelah semua aset sumber daya alamnya dijarah asing dan aseng. Tak kuasa berbuat apa-apa karena tidak tahu bagaimana cara mengusir penjarah yang tidak mau angkat kaki, “Ironis, ibarat ayam yang mati di lumbung padi.”
Itulah yang terjadi, bila sistem yang digunakan adalah sistem kapitalisme. Ide dasar sistem ini adalah sekularisme. Memisahkan kehidupan dunia ini dengan aturan agama. Padahal Allah Swt sebagai pencipta manusia yang tahu pasti apa yang terbaik untuk manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh karena itu Allah Swt itu Maha Pencipta dan Maha Pengatur.
Kalau kita mau mencermati pengelolaan pariwisata saat ada khilafah dibandingkan dengan kapitalisme, bagaikan bumi dan langit. Dalam peradaban Islam, pariwisata dikelola Negara Khilafah dengan tujuan dakwah dan propaganda. Bertujuan untuk membangun dan mengokohkan keimanan hamba-Nya. Menemukan cinta sejatinya kepada Rabb-Nya, ketika merasa takjub mengamati keindahan ciptaan-Nya.
Pariwisata dalam pengelolaan Islam bukanlah ajang bisnis. Sehingga semua harus dikelola dengan berbasis hadlarah Islam (mengacu pada filosofi pandangan Islam). Karena negara pada prinsipnya sudah memiliki kas keuangan yang berlebih dari sektor pengelolaan sumber daya alam, dari kepemilikan negara, dan zakat.
Oleh karena itu agar masalah PSK di balik pariwisata ini segera usai, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan kebijakan pariwisata berdasarkan syariat.
Islam memiliki cara mengatasi maraknya prostitusi.
Islam menetapkan lima jalur yang harus ditempuh untuk mengatasi maraknya prostitusi. Jalur pertama, penegakan hukum atau sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi atau zina. Tidak hanya mucikari atau germonya. Pekerja seks komersial (PSK) dan pemakai jasanya yang merupakan subyek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas.
Jalur kedua, penyediaan lapangan kerja. Faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lembah prostitusi tidak perlu terjadi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat. Termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum laki-laki. Ini karena perempuan semestinya tidak menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.
Langkah ketiga yaitu pendidikan yang sejalan. Pendidikan bermutu dan bebas biaya akan memberikan bekal kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal.
Pendidikan juga menanamkan nilai dasar tentang benar dan salah serta standar-standar hidup yang boleh diambil dan tidak. Sehingga, alasan PSK yang kembali ke tempat prostitusi setelah mendapat pembinaan keterampilan karena lebih sulit mendapat uang dari hasil menjahit dibanding melacur tidak akan terjadi bila ada penanaman kuat tentang standar benar dan salah.
Selanjutnya jalur keempat yaitu sosial. Pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah pembentukan lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kemaksiatan sehingga pelaku prostitusi akan mendapat kontrol sosial dari lingkungan sekitar.
Lalu jalur kelima adalah kemauan politik. Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Harus dibuat undang-undang yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait pelacuran.
Kesejahteraan umat hanya bisa diraih dengan penerapan ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam hanya bisa diterapkan dalam sistem politik Islam. Khalifah yang bertanggungjawab dan berkewajiban menerapkan syariat Islam secara kaffah termasuk masalah pengaturan pariwisata dan prostitusi. Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menegakkan kembali khilafah sebagai satu-satunya institusi pelaksana aturan Allah Swt. Sehingga rahmatan lil 'aalamin akan terwujud.
Wallahu a'lam bishshawab.