Berebut Kursi Usai Pesta Demokrasi

Oleh : Risnawati 

(Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)

JawaPos.com – Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB.

“Karena suara Nasdem lebih besar daripada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas,” ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).

Namun demikian, Taufiqulhadi kemudian menyampaikan, pernyataannya itu hanyalah guyonan. Sebab tidak tepat apabila partai-partai pendukung meminta jatah kursi menteri. Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara.

“Klaim-klaim itu tidak terlalu tepat. Itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden. Jadi, enggak perlu diungkapkan ke publik,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Tetapi ia mengakui, Nasdem berharap bisa mendapatkan jatah lebih kursi di kabinet.

“Jadi, kursi Nasdem di DPR naik 100 persen. Kursi yang ada bisa dipertahankan dan bisa dapat lagi (kursi menteri),” ungkapnya.

Sebelumnya, ‎Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah mengusulkan sepuluh nama kadernya untuk duduk di posisi menteri Jokowi-Ma’ruf Amin di 2019-2024. Soal kementerian apa yang diinginkan, Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, tidak bisa memastikan.

Namun, katanya, bisa saja posisi yang diperoleh berubah dari komposisi dalam kabinet saat ini. “Saya nggak tahu, belum dibahas. Bisa berubah kayaknya,” ujarnya.

Dalam kabinet saat ini, ada empat menteri dari PKB, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.

Demokrasi, Politik Transaksional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa dalam demokrasi rakyat berhak menentukan arah nasibnya sendiri di masa depan melalui orang-orang yang telah dipilihnya sebagai wakil dalam menyampaikan kepentingan-kepentingannya. Sebagai sebuah sistem yang menjamin kebebasan berekspresi, demokrasi membuka kran suara selebar-lebarnya untuk siapa saja yang hendak menyampaikan isi hati. 

Dengan itu, demokrasi menjanjikan semua aspirasi rakyat dapat terakomodir tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Demokrasi juga dianggap dapat mengantarkan rakyat pada kesejahteraan dan keadilan, sebab ia adalah satu-satunya sistem yang menjamin kesamaan hak. Namun pada faktanya ternyata semua teori yang demokrasi janjikan itu tak lebih dari sekedar omong kosong belaka.

Menurut Abraham Licoln demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Demokrasi merupakan sebuah sistem. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Demokrasi sarat dengan politik transaksional yang terbukti telah mebuka kran korupsi selebar-lebarnya. bagi orang-orang yang pragmatis politik transaksional ini menjadi candu yang sangat menggiurkan dan membuat pelakunya ‘ketagihan’. Yang ada dibenak pelaku politik transaksional adalah kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan dan lagi-lagi, back up terbesar untuk sebuah kekuasaan adalah uang. Politik transaksional muncul akibat dari mahalnya biaya pemilu yang harus dikeluarkan oleh calon pejabat poltik. Mahalnya “mahar politik ini tentu mendorong orang-orang yang telah menduduki kursi yang didapatkan melalui pemilu ingin mengembalikan ‘modal’ uang yang telah digelontorkannya secara habis-habisan. 

Ditambah realita sistem demokrasi yang memang mahal. Terjadilah politik transaksional, jual beli kekuasaan. Disinilah sistem sekular menjadi pangkal korupsi untuk membiayai mahar politik yang mahal atau mempertahankan kekuasaan yang membutuhkan modal yang besar. Balas budipun harus dilakukan kepada pemberi modal politik. Terjadilah lingkaran syaitan, money to politics dan politics to money. Kebijakan politik bukan lagi untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan elit politik dan pemilik modal.

Jadi yang seharusnya dilakukan bukan menjauhkan Islam dari politik, atau memisahkan partai dari Islam. Atau memisahkan negara dari Islam. Politik justru menjadi kotor ketika Islam tidak lagi menjadi landasannya dan syariah Islam tidak lagi menjadi pedomannya. Negara sekuler gagal dengan berbagai persoalannya karena tidak berdasarkan kepada Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.

Hanya Islam Solusinya

Sesungguhnya kita telah lama dibohongi oleh demokrasi dan dijauhkan dari ideologi kita sendiri. Islam bukanlah sebatas agama ritual, namun ia juga merupakan ideologi yang dapat menyelamatkan kita dari bencana dunia. Penerapan sistem demokrasi adalah penjajahan atas kaum muslimin, sebab manakala demokrasi ada, saat itu pulalah syariat Islam dipenjara.

Tidaklah Islam dapat kita terapkan kecuali hanya sebagian untuk urusan pribadi semata. Sementara hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan urusan ekonomi, pendidikan, pergaulan, budaya, dan lain-lain harus terpatri mati di dalam kitab-kitab para ulama tanpa dapat kita hidupi. Padahal, Islam rahmatan lil ‘Alamin barulah akan terwujud manakala semua syariat-Nya dapat kita jalankan secara keseluruhan tanpa menyembunyikan satu ayatpun. Darinya akan terlahir keadilan tanpa mendiskriminasi suku atau agama lain.Kesejahteraan di musim itu akan menaungi alam semesta dan siapa saja yang berteduh di bawahnya.

Dan perlu kita pahami, bahwa penerapan syariat Islam secara total tersebut hanya bisa terwujud dalam sistem Khilafah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kaum muslimin berdiri di atas barisan juang yang sama untuk mencampakkan demokrasi dan bersungguh-sungguh berupaya menegakkan Khilafah Islamiyah. 

Kebobrokkan demokrasi tidak bisa dibiarkan lebih lama. Sungguh Islam merupakan solusi utama. Tidak ada solusi lain selain Islam entah itu Demokrasi, dsb. Karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk umat Islam saja, juga untuk umat selain Islam. 

Bahkan ketika Islam bisa diterapkan secara kaffah pada masa Rasulullah, ummat selain Islam pun merasakan kemaslahatan dari penerapan Islam di seluruh sendi kehidupan. Jadi kenapa masih ragu dengan Islam? Wâllah a’lam bi ash-shawâb.