PADANG - Pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang saat ini terus mendorong terwujudnya sejumlah program kerja dari masing-masing bidang Komisi.

Dari empat komisi, yaitu Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Komisi II yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, Komisi III yang membidangi Pembangunan, dan Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Syafrial Kani selaku Ketua DPRD Kota Padang  menyebutkan seluruh komisi diharapkan mampu merealisasikan visi, misi, kebijakan dan program kerja strategis.

Menurutnya, Komisi I cakupan kinerjanya meliputi bidang Pemerintahan Umum, Pertanahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpolinmas,  Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, jelasnya.

“Pada bidang pemerintahan, itu kami harpakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bisa memberikan berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan prima oleh aparatur pemerintah,” ujarnya, Jumat (20/9/2019).

Selain itu menurutnya, untuk tugas Komisi II saat ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Ketahanan Pangan, Kepariwisataan serta Perekonomian.

“Untuk bidang perekonomian, kami juga mendorong terwujudnya perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Untuk cakupan kerja Komisi III , lanjutnya, saat ini tugas komisi meliputi Pertambangan dan Energi, Penataan Ruang, Permukiman, Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

“Di bidang pembangunan ini, kami terus wujudkan kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan transportasi disertai dengan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.

Syafrial Kani juga menyebutkan,  kerja Komisi IV saat ini meliputi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Olahraga dan kepemudaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta arsip dan Perpustakaan Daerah.

“Terakhir, yang meliputi bidang kesejahteraan ini, upaya kami adalah mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,” tuturnya.

PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mewanti-wanti  agar tidak terjadi kecolongan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan  munculnya program naik dijalan atau 'program siluman'. Jika hal itu sampai terjadi, maka anggaran yang digunakan telah menyalahi aturan.

Menurutnya, saat ini pembahasan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-RAPBD) 2019 terus bergulir. Seluruh program dan kegiatan yang termaktub dalam APBD sudah melalui mekanisme mulai dari musrenbang tingkat kelurahan.

"Sesuai dengan aturan tidak boleh program naik di jalan," kata Politisi Partai Demokrat itu saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (20/9/2019).

Dalam penyusunan perubahan RAPBD pihaknya belum menetapkan mobil dinas pimpinan. Jika dipaksakan sekarang, ia khawatir akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Maka dari itu ia meminta unsur pimpinan definitif DPRD Kota Padang sedikit bersabar.

"Didalam rancangan perubahan APBD 2019 itu, pada pembahasan awalnya tidak ditetapkan anggaran untuk pembelian mobil dinas, misalnya. Nanti tidak menutup kemungkinan di 2020 pada APBD Induk, kita baru memasukkan anggaran dimaksud," ulas Ilham Maulana.

Saat ini pimpinan dewan masih menggunakan mobil dinas yang lama. Tidak ditetapkan mobil dinas tersebut, Ilham menduga karena APBD Perubahan masih merujuk pada kewenangan sebelumnya. Meskipun demikian, ia mencoba legowo dalam menerima kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

"Untuk standar (jenis mobil dinas pimpinan dewan 2020, red), mobnas ketua 2500 cc, wakil 2200 cc, kita mengikuti standarnya. Tidak boleh diluar standar, kalau lewat dari itu bayar sendiri," seloroh Ilham Maulana.

Disinggung terkait anggaran satu mobil dinas itu, Ilham Maulana menyebut, belum bisa 'meraba-raba' lantaran nanti ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) dari Sekwan DPRD Kota Padang.

Nanti dari PPTK pihaknya baru bisa memastikan model mobil dinas karena selera masing-masing berbeda-beda.

"Bagi kita dalam mobil dinas itu, yaitu keselamatan dan kenyamanan," imbuh Ilham Maulana.

Pada pada pembahasan perubahan RAPBD  meliputi hal-hal yang sudah disepakati dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Pada rapat saat itu, dirinya yang didapuk sebagai koordinator lebih bersifat mengarahkan seperti apa rapat dan skemanya sehingga waktu pembahasan lebih efisien dan tepat sasaran.

"Contohnya  pada belanja langsung ada tak perubahan, pergeseran ada pada belanja tidak langsung dan  pendapatan. Secara umum yang lebih memahami adalah pimpinan komisi, namun saya belum mendapatkan hasilnya secara detail," ucap Ilham Maulana.

Selain itu pada rapat APBD Perubahan, sambung Ilham Maulana, pihaknya juga mengundang PLN tujuannya untuk sharing sehingga meningkatkan pendapatan dari sisi Penerangan Jalan Umum (PJU).

Setelah itu ada juga rencana pembahasan dengan Pelindo untuk membicarakan program ke depannya agar bisa menjadi 'suntikan' PAD di Kota Padang.

"Soal Pelindo,  sebab yang selama ini kita nol sama sekali tentu perlu bicara lebih lanjut. Pada intinya sebagai koordinator saya akan coba jembatani pimpinan komisi dan anggota komisi untuk melakukan audensi rapat dengan stake holder bersangkutan karena ini pada baru semuanya kan," tutur Ilham Maulana.

Tak hanya itu, tambah Ilham Maulana, selanjutnya DPRD juga akan menggandeng PT. Pertamina dengan melibatkan Dinas Perdagangan. Gunanya untuk membicarakan semberawutnya permasalahan bensin dan gas.

Bayangan yang disampaikan Wali Kota Padang, Mahyeldi pada rapat perubahan RAPBD lanjut Ilham Maulana, ada himbauan untuk merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), terutama tentang Kominfo. Banyak hal yang perlu dipersiapkan karena hal ini merubah nomenklatur dan anggaran. Perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak menemukan kendala pada pengaplikasiannya pada tahun 2020.

"Seluruh OPD yang didalamnya ada pendapatan yang telah berdiri satu wadah yang namanya UPT dilihat selama ini tidak pernah maksimal. Dengan ada pengusulan (SOTK) kita coba membicarakan bagaimana UPT bisa maksimal dalam pencapaian PAD," tukasnya.

Pihak DPRD akan mencoba berbicara dengan pimpinan Pemko Padang termasuk tentang pematangan PAD. Agar ke depan seluruh kegiatan bisa berjalan dengan maksimal dan tercapai sesuai target, tutupnya mengakhiri percakapan.