Oleh: Rina (Aktivis Muslimah)

Kasus penistaan agama kembali menggegerkan dunia maya sekaligus dunia nyata, padahal sejatinya kasus serupa sudah sering terjadi sebelumnya. Cuma bedanya saat ini “yang diduga” sebagai pelaku penista agama adalah Ferdinand Hutahaean, seorang Politikus dan pegiat medsos yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai orang yang menghargai perbedaan dan tak ingin ada pihak yang merendahkan agama orang lain.

Cuitan Ferdinand bertuliskan: "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela". Cuitannya sontak menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, ada yang geram tetapi ada juga yang membela, sehingga kegaduhan tak bisa lagi disembunyikan. Entah cuitan tersebut memang disengaja atau hanya untuk pansos alias panjat sosial semata.

Namun seperti kasus-kasus sebelumnya, pelakunya membela diri sekaligus mengelak dikatakan bahwa cuitannya termasuk dalam kategori penistaan Agama. Ferdinand mengaku bahwa dirinya seorang muallaf dan juga telah mengklarifikasi bahwa cuitan kontroversialnya itu tak sedang menyasar kelompok atau agama tertentu. Cuitan itu, kata mantan politikus Partai Demokrat itu, berdasarkan dialog imajiner antara hati dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah.

"Kalau ada yang merasa tersinggung dan mengganggu, saya mohon maaf. Tapi saya tidak ada maksud untuk menyerang dan menghina Tuhan," kata Ferdinand. 

Dampak dari cuitannya tersebut, Ferdinand kini dilaporkan ke kepolisian oleh organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Makassar, Sulawesi Selatan. Ferdinand dilaporkan di Mapolda Sulsel dengan nomor laporan polisi STTLP/B/14/1/2022/SPKT/Polda Sulsel per tanggal 5 Januari 2021. Ferdinand dilaporkan karena postingannya mengandung unsur kebencian yang bermuatan SARA.

Dukungan terhadap Polri untuk menahan dan menetapkan Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka terus berdatangan. Masyarakat berharap polri menahan dan menetapkan Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka. Masyarakat pun berharap langkah cepat Polri itu bisa memenuhi rasa keadilan sehingga mencegah meluasnya potensi kegaduhan di masyarakat.

Pembelaan Penistaan Agama Menggema

Masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Masyarakat juga mendukung Polri agar bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus tersebut.

Amat disayangkan, muncul komentar seakan bernada membela pelaku yang disampaikan oleh Kemenag RI,  Dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat 7 Desember 2022, beliau menyampaikan : Untuk kasus yang melibatkan Ferdinand Hutahaean ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum.

Pada kasus bernuansa SARA yang melibatkan Ferdinand Hutahaean, Menteri Agama Yaqut Cholil mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi kasus ini. Apalagi tanpa didasari informasi yang komprehensif.

Menurut Gus Yaqut, sapaan Menag, sangat mungkin karena Ferdinand mualaf, dia belum memahami Agama Islam secara mendalam, termasuk dalam hal akidah. Jika ini benar, lanjut Gus Yaqut, maka Ferdinand membutuhkan bimbingan keagamaan, bukan cacian. Untuk itu, klarifikasi atau tabayyun pada kasus ini adalah hal yang mutlak.

Publik meradang. Khalayak pun mempersoalkan “Apakah pernah ada sanksi tegas dari Negara untuk Kasus-kasus Penistaan Agama, jika yang dinista adalah Islam?

Berapa kali pelaku-pelaku penistaan dilaporkan tetapi tak kunjung ada tindakan, kalau toh ditetapkan menjadi tersangka pada kasus ini, publik saat ini meragukan kelanjutan proses hukumnya. Hal ini wajar, karena sudah sering sekali kasus yang sama terjadi, tetapi pelakunya bebas hanya dengan kata “MAAF”.

Padahal Perkara menyucikan Allah dari semua sifat buruk adalah hal yang paling mendasar dan wajib bagi seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah. Lantas, bagaimana mungkin seorang mengaku sudah berislam dan sudah bertahun-tahun, justru memperolok Allah Azza wa jalla?

Sanksi Tidak Tegas dari Negara

Berulangnya kasus penodaan dan penistaan agama, sebenarnya adalah refleksi penerapan sistem kehidupan yang diterapkan saat ini. Dalam sistem politik sekuler demokrasi, manusia diberi kebebasan sebesar-besarnya tanpa campur tangan agama yang mengaturnya. Liberalisme dalam sistem demokrasi kapitalis mengajarkan 4 kebebasan yang sangat destruktif, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat,kebebasan kepemilikan, dan kebebasan berperilaku. Kebebasan berpendapat inilah yang melahirkan orang-orang yang berani mengeluarkan pendapat yang menyimpangkan kebenaran Islam, menghina, dan menghujat ajaran Islam yang sudah pasti kebenarannya.

Kebebasan beragama membuat agama tak lagi sakral dan disucikan. Mereka bebas keluar masuk demi kepentingan yang ingin diraih. Jika dengan mengaku menjadi muslim dianggap akan membebaskan dari tuduhan dan bui, maka diapun berani mengatakan bahwa dia muslim. Akibat menjunjung tinggi kebebasan sebagai prinsip kehidupan, Negara sistem sekuler demokrasi menjadi pihak “Penonton”. Negara tidak berkutik dengan semua tingkah laku warganya, sekalipun itu rusak dan merusak karena terkungkung doktrin HAM.

Akibat paradigma sekuler demokrasi, hukum yang ada tidak memenuhi rasa keadilan. Alhasil membuat orang tidak jera untuk menista agama. Kasus sejenis bisa dihentikan bila Islam dipraktikkan menggantikan pemikiran dan sistem demokrasi sekuler, sebab Islam melarang pemeluknya menghina agama lain. Islam yang dipraktikkan secara politik dalam Khilafah, akan menghalangi berkembangnya konflik sosial dipicu agama dan menghalangi muslim dan non muslim mengolok-olok dan menista agama.

Sanksi Islam Penuh Keadilan dan Penjagaan

Telah jelas bahwa Islam adalah Diin yang sempurna, tidak akan membiarkan tersebarnya pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, tak ada larangan seseorang untuk berpendapat selama tidak bertentangan dengan aqidah dan hukum-hukum Islam. Islam memandang aqidah dan syari’ah Islam adalah perkara penting yang harus ada dan tetap eksis de tengah masyarakat. Menyucikan Allah dari perbuatan buruk adalah perkara aqidah dan mengolok-oloknya adalah tindakan kemaksiatan. Maka Khilafah sebagai Institusi negara bertugas mewujudkan pandangan ini dengan mengedukasi masyarakat. Atas dasar itu, Negara tidak akan menoleransi pemikiran, pendapat, paham, aliran atau sistem hukum yang bertentangan dengan aqidah dan syari’ah Islam. Negara juga tidak akan mentoleransi perbuatan-perbuatan yang menyalahi aqidah dan syari’ah Islam.

Dalam kasus penistaan agama, dalam sistem sanksi Islam akan dimasukkan dalam kasus uqubat ta’zir, Qodhi (hakim) akan memberi beban hukum ta’zir pada seseorang disesuaikan dengan derajat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang paling berat adalah hukuman mati, Edukasi dipertegas dengan sistem uqubat yang hanya bisa dilakukan oleh khilafah inilah yang akan menimbulkan rasa ketentraman dan kerukunan antar umat beragama, sebab sanksi dalam Islam memiliki ciri khas sebagai Zawajir dan Jawabir. Zawabir/Pencegah berarti mencegah manusia dari tindak kejahatan, karena dia mengetahui saksi hukum yang akan dia terima. Juga sebagai Jawabir/Penebus dikarenakan uqubat dapat menebus sanksi akhirat, Sanksi akhirat seorang muslim akan gugur oleh sanksi negara ketika di dunia. Oleh karenanya kerukunan beragama akan terwujud secara nyata.

Maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh ummat selain Sistem Islam yang diterapkan dalam kehidupan. Dan negara yang mampu menerapkan Islam dalam kehidupan adalah Khilafah. Wallahu A’lam bissowwab.

Oleh: Umul Bariyah (Aktivis Muslimah)

Di beberapa sekolah, minggu minggu terakhir ini marak dengan pemberian vaksinasi covid 19 kepada murid muridnya. Mulai dari tingkat SD, SLTP bahkan sampai tingkat mahasiswa. Di minggu kedua bulan Januari ini beberapa sekolah sudah memberlakukan PTM 100%. Dengan adanya fenomena ini, akankah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan di berlakukan seterusnya?

Dilansir dari Media online republika.co.id, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat memberlakukan PTM 100 persen di daerah yang berada di PPKM level 1 dan 2 pada Senin (3/1/2022).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar PTM dengan kapasitas 100 persen pada waktu ini. Tulus pun mengungkapkan kekhawatirannya atas pemberlakuan kebijakan ini yang seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 varian omicron di Ibu Kota.

Sejujurnya sebagian masyarakat saat ini yang notabene mempunyai anak usia sekolah mungkin sudah bosan bahkan muak dengan pemberitaan covid ini. Tak sedikit yang bersikap masa bodoh, tak menggubris dan menaruh perhatian lebih pada masalah ini. Bagaimana tidak, hampir kurang lebih dua tahun lamanya anak dijejali dengan pembelajaran daring yang terasa amat membosankan. Keluhan orang tua yang harus jadi guru dadakan yang minim pengetahuan menjadi masalah besar bagi orang tua.

Terasa lumrah jika masyarakat saat ini berpendapat seperti itu. Karena di beberapa media diberitakan bahwa danya covid ini justru menjadi ladang bisnis bagi pejabat negara. Pemerintah pun sejak awal dinilai kurang menangani kasus ini. Lockdown secara nasional tak pernah diberlakukan. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya beberapa Mall di kota kota besar, dibukanya tempat tempat wisata,  masih banyaknya wisatawan asing yang bebas keluar masuk ke negara ini. Ironisnya, anak negeri sendiri dibatasi beraktifitas tapi turis asing melenggang tanpa sekat. Ini mengakibatkan masyarakat kurang menaruh kepercayaan pada pucuk pimpinan. Seandainya lockdown secara nasional segera diterapkan, mungkin tak sampai menahun derita wabah ini.

Bagi seorang ibu rumah tangga, kabar PTM ini bak angin segar yang membawa suasana bahagia dan lega, ibu tak  lagi berpikir beli pulsa untuk pelajaran daring, tak lagi cerewet ngomeli anak anak yang mulai kecanduan gatget, tak lagi pusing ditanya tentang mata pelajaran yang sedang berlangsung dan berbagai drama yang mewarnai dunia pembelajaran daring.

Kebijakan pemerintah terkait PTM ini patut kita apresiasi. Mengingat anak anak mengalami penurunan kemampuan belajar, adanya kesenjangan pembelajaran dari keluarga kaya dan miskin, perbedaan finansial, fasilitas, sarana dan prasarana yang yang seharusnya diterima oleh setiap siswa. Dan di tahun ini  kesenjangan meningkat hingga 10%. Belum lagi kasus anak anak yang putus sekolah, bullying dibeberapa sekolah  dan pernikahan diusia dini. Dampak inilah yang perlu terminimalisasi dengan penerapan PTM 100%.

Di dua tahun terakhir ini anak anak juga mengalami learning loss, yaitu hilangnya pengetahuan dan ketrampilan baik secara umum atau spesifik yang penyebabnya karena adanya pandemi seperti saat ini atau pengajaran yang tidak efektif karena kurang optimalnya tenaga pengajar dan berbagai fasilitas. Learning loss bukan semata mata adanya pandemi tapi juga akibat buruknya sistem pendidikan. Seolah olah kepentingan pendidikan tak begitu menjadi prioritas. Padahal dengan pendidikan yang mumpuni akan mencetak generasi generasi cemerlang di masa depan.

Sebagai orang tua yang bijak, tentu kita tak lantas menutup mata dengan merebaknya kasus Covid 19 varian baru Omicron, yang saat ini menimpa dibeberapa negara. Ancaman gelombang ketiga Covid 19 siap mengintai. Ini tentu memerlukan peran dan kerjasama guru dan  orang tua untuk mengedukasi anak. Walau bagaimanapun anak anak adalah aset negara yang harus dijaga kesehatannya. Pemberian vaksin pada orang dewasa dan anak anak tak serta merta membuat situasi menjadi kondusif.

Sebenarnya masih menyisakan rasa ngeri dan khawatir melepas anak PTM di usia dini, yaitu usia antara Playgroup sampai Sekolah Dasar, apalagi bagi orang tua yang pernah terpapar. Masih segar di ingatan bagaimana rasa menderita dan sakitnya akibat terpapar virus covid 19 serta rasanya isoman selama 14hari. Anak usia dini pun belum tahu betapa pentingnya tentang cuci tangan dan penggunaan masker yang benar. Pulang sekolah langsung pergi main walau orang tua sudah mewanti-wanti untuk cuci tangan.

Mengutip dari Media online Republika.co.id (3/1/2022), bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan rekomendasi terkait PTM pada masa pandemi Covid-19. Di antara rekomendasi tersebut ialah: (1) guru dan petugas sekolah harus sudah tervaksinasi 100%; (2) anak yang mengikuti PTM harus sudah diimunisasi Covid-19 lengkap dengan dua kali suntikan dan tanpa komorbid; (3) setiap orang di lingkungan sekolah wajib memakai masker; (4) ketersediaan fasilitas cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tidak makan bersama. (5) sekolah dan pemerintah memberikan kebebasan kepada orang tua dan keluarga untuk memilih PTM atau daring, tidak boleh ada paksaan; (6) untuk anak yang memilih daring, sekolah dan pemerintah harus menjamin ketersediaan proses pembelajaran daring; (7) keputusan buka atau tutup sekolah harus memperhatikan adanya kasus baru Covid-19 di lingkungan sekolah.

Di dalam Islam, wajib hukumnya bagi negara untuk berperan aktif dalam kasus pendidikan di tengah pandemi. Negara harus bergerak aktif melakukan pengawasan serta kontrol terhadap aktivitas PTM. Selama masih dibayangi gelombang ketiga Covid 19, negara juga wajib menyiapkan semua kebutuhan dan fasilitas untuk menaati protokol kesehatan dan membentuk tim satgas yang mengawasi langsung berjalannya proses belajar mengajar.

Pengawasan secara langsung ini harus dilakukan di setiap sekolah tanpa memandang status sosial atau jabatan. Semua diperlakukan sama karena negara adalah ujung tombak disetiap kebijakan. Jangan memberikan kebijakan tapi tak ada solusi yang dilakukan.

Islam tidak akan memilah milah antara permasalahan kehidupan dan agama. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak seharusnya dipisah. Penyelesaian permasalahan kehidupan terkait pendidikan ditengah wabah membutuhkan aturan dari Allah SWT sang pencipta. Aturan Allah adalah solusi tuntas disetiap permasalahan kehidupan. Wallahu'alam bi shawab

Oleh: Nur Laily (Aktivis Muslimah)

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan semakin maraknya kejahatan yang terjadi di Negeri ini. Kejahatannya pun beragam mulai dari korupsi, maling, perampokan, pembunuhan dan kekerasan seksual.

Dilansir dari Media online tirto.id, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menuntut Herry Wirawan (36) dengan hukuman mati. Herry dituntut atas perbuatan keji memerkosa 13 santriwati di Madani Boarding School, Bandung, Jawa Barat selama tahun 2016 hingga 2021. Herry merupakan pemilik dan pengasuh Madani Boarding School.

Kekerasan seksual termasuk kejahatan tingkat berat, tapi hukumannya belum memberi efek jera pada para pelaku, buktinya kasusnya tetap merebak. Namun saat hukuman mati yang diajukan oleh publik, timbul polemic antara sikap pro dengan menyerahkan hukum secara tegas atau kontra karena terikat komitmen penegakan HAM.

Lantas jika kita terikat pada penegakan HAM dan anti adanya hukuman yang keras lagi tegas, bagaimana cara HAM menjaga kehidupan ini? Bagaimana pula menjaga rasa keadilan untuk para korban, apalagi sudah jelas ada trauma fisik maupun psikis?

Sistem Islam mengajarkan bahwa hukum Islam bersifat baku dan tetap. Artinya, tidak terikat dan terombang-ambing pada HAM atau sejenisnya. Maka hukum dalam Islam bersifat jelas.  Bagi pezina yang belum menikah( Ghairu muhson) maka dicambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana firman Allah:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (An-Nur:2).

Dan bagi pezina yang sudah pernah menikah (Muhson), maka hukumannya adalah rajam, yaitu dikubur hanya kepala saja yang terlihat, lalu dilempari batu sampai meninggal. Sebagaimana hadis Abu Hurairah pada seseorang yang telah menikah dengan pernikahan yang sah kemudian mengaku berzina, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

اذهبوا به فارجموه

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang serius, yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Kenapa kekerasan seksual bisa marak terjadi dan semakin meningkat tiap tahunnya? Hal ini tidak lain karena tidak terjaganya sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan, juga karena ketidaktegasan sanksi hukum yang ada di negara ini.

Inilah buah cacat sistem Sekuler Demokrasi hari ini. Selain menggantungkan solusi kejahatan pada lemahnya sanksi atau hukum, juga tidak mampu menciptakan lingkungan yang mendukung agar kejahatan tidak merajalela.

Sekulerisme secara fasih mengajarkan pemisahan agama dari kehidupan, hingga menjadikan aturan bertingkah laku tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Dari sini muncul paham Liberalisme yang membebaskan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Mereka bebas berpacaran, khalwat (berduaan perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim), perzinaan dan tidak mewajibkan perempuan menutup aurat.

Sekulerisme liberalisme sangat bertentangan dengan sistem Islam. Islam selalu mempunyai solusi atas problematika kehidupan, seperti kasus kejahatan seksual. Islam menerapkan sistem pergaulan, yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pada dasarnya kehidupan serta aktivitas antara laki-laki dan perempuan hukumnya terpisah. Namun syariat juga membolehkan interaksi laki-laki dan perempuan bilamana interkasi itu diharuskan, seperti jual beli, peradilan, kesehatan dan pendidikan.

Oleh: Hima Dewi Mariastuti, S.Si, M.Si (Aktivis Muslimah)

Tahun baru menginjak tahun 2022, namun pandemi Covid-19 pun masih berlangsung. Aduan adanya masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 masih terus dilaporkan. Jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 kembali mencapai angka yang cukup tinggi, terlebih setelah varian Omicron ditemukan di Indonesia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengumumkan virus corona varian Omicron pertama terdeteksi pada petugas kebersihan Wisma Atlet. Varian tersebut ditemukan pada satu petugas yang terjangkit dari total tiga orang yang dinyatakan positif Covid -19.

Dilansir dari Kontan.co.id pada 12 Januari 2022 , lonjakan kasus Omicron hingga Rabu (12/1/2022) id sejumlah 646 kasus baru dari total 4.268.097 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jumlah kasus aktif covid-19 di Indonesia mencapai 6985 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penambahan kasus sebanyak 326 kasus dibanding sehari sebelumnya.

Munculnya kasus Omicron di Indonesia, mendorong pemerintah untuk bergegas mengambil langkah antisipasi dengan menutup sementara waktu masuknya WNA ke Indonesia baik secara langsung maupun transit dan atau sebelumnya pernah  tinggal di Indonesia dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Hal ini tercantum dalam surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi virus Covid-19, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 7 Januari 2022 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Tidak berselang lama dari maraknya kasus Omicron di Indonesia. Dunia kembai digegerkan dengan penemuan baru yang digadang merupakan variasi baru, yaitu Deltacron. Variasi ini merupakan kombinasi dari varian Delta dan Omicron. Walaupun varian ini belum bisa dijabarkan secara ilmiah namun keberadaanya yang ditemukan di laboratorium menunjukkan bahwa aktifitas virus ini masih aktif.

Varian baru virus Covid-19 yang muncul menunjukkan tidak stabilnya virus dalam bermutasi. Keadaan inilah yang mendasari pernyataan bahwa keberadaan vaksin bukanlah solusi utama dalam penyelesaian kasus Covid-19 di seluruh dunia. Menurut Epidemiolog Kamaluddin Latief  (Kominfo.go.id , 9/12/2022), dosis booster yang diberikan kepada masyaratat berperan penting untuk antibodi atau imunitas, karena antibody  yang dibentuk oleh vaksin dosis sebenlumnya dapat turun atau berkurang seiring berjalannya waktu. Pernyataan ini menyatakan bahwa kekebalan yang terbentuk hanya untuk memproteksi tubuh dari varian yang telah ditemukan, bukan proteksi penuh pada varian baru yang mungkin menginfeksi. Vaksin booster tidak akan menghentikan sebaran virus Covid-19. Hal itu berarti masalah pandemi ini sejatinya tidak akan berhenti jika hanya menggunakan jalan vaksinasi semata.

Sayangnya, penanganan pandemi saat ini adalah penanganan wabah yang berdasar pada sistem kapitalis, yaitu sistem yang meletakkan ekonomi di atas segala kepentingan. Setiap keputusan yang diambil oleh penguasa akan selalu berdasar pada pertimbangan ekonomi semata. Keputusan akan ditimbang untung dan rugi secara materi bahkan nyawa bukan menjadi sebuah pertimbagan. Penanganan kasus Covid-19 saat ini berbasis pada testing-tracing- reatment. Penanganan seperti ini akan membutuhkan waktu lama karena bertumpu pada penemuan teknologi baru dalam mengatasi pertumbuhan dan penyebaran virus. Penanganan seperti ini juga akan  menghabiskan banyak tenaga, pikiran, serta sumber daya yang ada dalam  penyelesaiannya karena tidak berfokus pada pusat penyebaran saja.

Kontras dengan penanganan wabah dalam masa kekhalifahan. Pada sistem pemerintahan khalifah, penanganan wabah langsung menggunakan sistem lockdown, yaitu penghentian secara total mobilitas masyarakat dan atau ke wilayah wabah tanpa terkecuali. Seluruh kebutuhan masyarakat yang ada dalam wilayah wabah tersebut ditanggung sepenihnya oleh Negara. Kas negara yang berasal dari zakat, zakat fitrah, wakaf, jizyah (pembayaran dari non-Muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah), dan lain sebagainya menjadi sumber dalam  pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan menggunakan sistem ini, penyebaran wabah dalam suatu wilayah dapat segera ditangani. Khalifah umar menyontohkan hal tersebut sangat menangangi wabah di Negara Syam.

Penanganan kasus wabah penyakit dalam Islam adalah menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan. Nyawa menjadi hal yang sangat mahal sehingga dilakukan upaya untuk mencegah tumbangnya nyawa dalam kasus wabah. Hal ini tentu sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan ala kapitalis. Dengan penanganan wabah yang hanya bertumpu  pada vaksin, tanpa pembatasan gerak masyarakat secara total akan semakin memperlama masa pandemi. Islam telah memberi contoh penanganan pandemi dan telah  terbukti keberhasilannya. Hal tersebut menunjukkan sudah sepatutnya kita mengikuti anjuran tersebut untuk mengakhiri permasalahan global yang belum selesai juga hingga saat ini. Wallahu’alam bi shawab. 

Oleh Ainun Afifah

Baru-baru ini jagad maya kembali digegerkan oleh berita terkait kasus penghinaan agama Islam oleh Youtubers yang kerap dipanggil M Kece. Sebagaimana diberitakan, M. Kece terdakwa kasus penistaan agama saat ini mendekam di tahanan polres Ciamis. Ia sendiri sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ciamis, Jabar pada 02 Desember 2021 lalu.

Polisi menangkap M. Kece di tempat persembunyiannya, pada Selasa malam 24 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, waktu Bali di daerah Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. (Hidayatullah.com, 3/1/2022)

Ada juga penghina Nabi Muhammad, Joseph Suryadi. Dikutip dari makassar.terkini.id (15/12/2021) Sebagaimana diketahui, tagar “Tangkap Joseph Suryadi” sempat trending di Twitter usai tangkap layar unggahannya di grup Whatsapp soal Nabi Muhammad dan Aisyah tersebar. Anggota grup Whatsapp diduga Joseph Suryadi menyinggung soal Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di usia muda dan mengaitkannya dengan terdakwa pemerkosa 12 santriwati, Herry Wirawan.

Dampak Sistem Kapitalisme

Pelecehan terhadap Islam dan Nabi Muhammad tidak terjadi satu atau dua kali. Tetapi ini sudah terjadi berulang-ulang . Masih jelas teringat bagaimana penistaan terhadap al-Quran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penghinaan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron lewat karikatur Charlie Hebdo. Serta sejumlah deretan orang yang telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap agama Islam.

Islam dijadikan bahan candaan oleh para publik figur. Hal ini akan terus ada jika tidak ada hukuman yang membuat si pelaku jera. Undang-undang buatan manusia yang sekarang dipakai tidak akan mampu menghentikan kasus-kasus penistaan agama ditambah lagi dengan hukum yang tidak adil. Pasalnya M Kece yang menjadi terdakwa penistaan agama kedapatan asyik sedang video call di penjara bersama Youtuber Saifuddin Ibrahim yang kemudian dijadikan konten Youtube yang berjudul 10 Fakta Penjara, Video Call Dengan Emkace, yang diupload pada 20 November 2021 lalu. Bagaimana bisa di dalam penjara melakukan video call yang bahkan itu merupakan content youtube.

Inilah realita negeri yang menganut sistem demokrasi-kapitalisme, yang berasaskan sekuler. Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang bebas dalam bertindak sesuai dengan keinginannya termasuk dalam kebebasan bergama, berpendapat, kepemilikan, dan bertingkah laku. Kebebasan inilah yang membuat orang berani mengeluarkan pendapat yang meghina Islam dan Rasulullah.

Butuh Khilafah Sebagai Perisai

Menghina agama Allah dan Rasul-Nya termasuk kekufuran. Allah memerintah kita untuk memuliakan dan mengagungkan Islam dan Rasulullah. Hukuman bagi orang yang menistakan Nabi Muhammad saw. adalah hukuman mati.

Jangankan melecehkan beliau, mengatakan selendang nabi “lusuh” saja tidak boleh. al-‘Allamah al-Qadhi iyadh dalam kitab Ash-Syifa, Ibnu Wahb meriwayatkan Imam Malik berkata: “Siapa saja yang berkata bahwa selendang Nabi kotor, dengan bermaksud menghina, maka dia harus dibunuh”.

Hanya saja hukum itu dapat diterapkan apabila ada institusi yang menerapkan Islam secara kafah (daulah). Ketika tidak ada negara yang mengemban dan menerapkan maka penistaan demi penistaan akan terus ada silih berganti. Oleh karena itu kita harus berjuang sekuat tenaga supaya sistem ini bisa kembali diterapkan. Supaya kemuliaan Islam dan kaum Muslim akan terjaga.

Wallahu a'lam bishawab