Mewujudkan Ketahanan Pangan Berdaulat di Bumi Khatulistiwa dengan Sistem Islam

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-EU1K46w6UJk/YNNBdcn99CI/AAAAAAAA-m8/AXhoHS_nLgI3DVHAKiIDymAyDw7bXXCTgCLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20210623-WA0079.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-EU1K46w6UJk/YNNBdcn99CI/AAAAAAAA-m8/AXhoHS_nLgI3DVHAKiIDymAyDw7bXXCTgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0079.jpg" /></a></div>Oleh Rengga Lutfiyanti</div><div style="text-align: center;">Mahasiswi dan Pegiat Literasi</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Permasalahan krisis pangan hingga kelaparan masih terus menjadi ancaman di beberapa negara. Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, juga termasuk dalam negara yang mengalami ancaman krisis pangan dan kelaparan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri Perekonomian, Airlangga Hartanto, menegaskan bahwa krisis pangan di dunia terutama di Indonesia adalah masalah yang serius. Ia juga menjelaskan bahwa, US Departemen of Agriculture (USDA) Internasional Grains Council (IGC) memproyeksikan produksi padi global pada 2019/2020 menurun 0,4 persen sampai 0,5 persen dibandingkan dengan produksi pada 2018/2019. (cnbc.indonesia.com, 16/06/2020)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI), Indonesia menempati urutan ke 70 dari 107 negara dengan angka kelaparan tertinggi. Posisi ini lebih buruk dari Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam dan Philipina. BPS (2019) juga mencatat, angka gizi buruk mencapai 30.000 atau satu dari setiap 10.000 penduduk. (amp.lokadata.id, 26/11/2020)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terjadinya kelaparan dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi, dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Selain itu kelaparan juga dapat disebabkan oleh subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan ril, dan tingginya pengangguran. (sdgs.bappenas.go.id)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebenarnya, terjadinya krisis pangan hingga kelaparan juga tidak terlepas dari diterapkannya kapitalisme di tengah masyarakat. Kapitalisme telah membuat para penguasa menjadi miskin hati kepada rakyatnya. Karakter kebijakan yang begitu pro dengan para korporat, menyebabkan lahan stok pangan mengalami degradasi. Akibatnya, pasokan pangan tidak mencukupi antara supply dan demand. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kapitalisme yang terpenting adalah seberapa besar keuntungan yang akan mereka terima. Sehingga para penguasa pun tega mengorbankan nyawa rakyatnya demi eksistensi kekuasaan mereka. Inilah bukti kegagalan kapitalisme dalam mengurus rakyat. Para pengemban kapitalisme hanya mementingkan untung dan rugi saja. Tanpa ada rasa peduli kepada rakyatnya. Maka, hal yang wajar jika krisis pangan selamanya akan menjadi masalah akut dalam kapitalisme. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sungguh amat sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam hadir dengan solusi fundamental atas masalah kebutuhan pokok pangan dan acaman krisis. Dalam masalah ketahanan pangan, Islam menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang strategis. Peran ini harus didukung langsung oleh negara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di dalam sistem Islam, sektor pertanian memiliki tiga peran strategis, yaitu:</div><div style="text-align: justify;">1. Peran ketahanan pangan, yaitu memenuhi ketersediaan pangan bagi rakyat.</div><div style="text-align: justify;">2. Peran ekonomi, yaitu dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.</div><div style="text-align: justify;">3. Peran politik keamanan, yaitu menjamin kemandirian negara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, agar peran ini dapat terwujud, maka ada mekanisme politik pertanian yang harus dilakukan oleh negara. Baik itu sektor produksi, sektor industri, maupun sektor perdagangan dan jasa. Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan oleh Islam, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, tetapi juga menjadikan negara bisa terlepas dari cengkraman dan pengaruh asing. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sistem Islam, pengaturan produksi dan distribusi mutlak ada di tangan khalifah (pemimpin). Hal ini karena negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat hidup rakyat. Negara berperan sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Realisasinya, khalifah akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian untuk menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umum bidang pertanian. Dalam pelaksanaan tugasnya, direktur ini akan bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Yaitu menjamin kebutuhan pangan bagi setiap individu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara untuk mengatur produksi pangan, negara akan melakukan beberapa upaya, antara lain:</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">- Optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanam tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama, hingga pemanenan dan pengolahan pascapanen. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Manajemen logistik, ketika masalah pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk, anti hama sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi melimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaannya mulai berkurang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. </div><div style="text-align: justify;">- Prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Mitigasi bencana kerawanan pangan. Mekanisme distribusi seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta atau korporasi boleh memiliki usaha pertanian, tetapi penguasaannya tetap berada di tangan negara. Korporasi hanya diperbolehkan sebagai penjual di pasar atau di toko makanan. (mmc video, 04/06/2021)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inilah solusi yang ditawarkan oleh sistem Islam dalam membangun ketahanan pangan yang berdaulat. Hanya Islamlah yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wallahu a'lam bishshawwab.</div><span class="fullpost"> </span>

Mewujudkan Ketahanan Pangan Berdaulat di Bumi Khatulistiwa dengan Sistem Islam

Oleh Rengga Lutfiyanti Mahasiswi dan Pegiat Literasi Permasalahan krisis pangan hingga kelaparan masih terus menjadi ancaman di beberapa neg...

Selengkapnya »

Pastikan Logistik Terpenuhi, Bupati Tinjau Isolasi Mandiri Warga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pyVuB82nSKs/YNMtFj8NhwI/AAAAAAAACSM/VfTitgG1dtIUljsDTOjXXtmV9BBHfohxwCLcBGAsYHQ/s1280/WhatsApp%2BImage%2B2021-06-23%2Bat%2B19.37.16.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-pyVuB82nSKs/YNMtFj8NhwI/AAAAAAAACSM/VfTitgG1dtIUljsDTOjXXtmV9BBHfohxwCLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2021-06-23%2Bat%2B19.37.16.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;"><b><br /></b></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;"><b>Pati, nusantaranews.net - </b>Bupati Pati Haryanto didampingi Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa'at mengecek kondisi kesehatan dan logistik warga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di Desa Tamansari dan Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu. Selasa (22/6).</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Selain itu, Bupati Haryanto juga meninjau kondisi warga di Kecamatan Margorejo yang menjalani isolasi terpusat di SDN Jambean 02. </p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Menurut Haryanto, di wilayah Kecamatan Margorejo cukup banyak ditemukan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena adanya klaster dari perusahaan. Namun karena penangananya cepat dilakukan dari semua pihak, sehingga dapat dilokalisir dan diatasi bersama.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">“Hari ini kita evakuasi 19 orang ke sini, dan Alhamdulillah pada hari ini khusus desa-desa yang isolasinya bergabung dengan keluarga itu dievakuasi di tempat sentral di SD Jambean Kidul. Memang isolasi itu ada dua. Isolasi di rumah dan isolasi terpusat. Terpusat sendiri itu tidak hanya di Kabupaten. Perusahaan pun menyiapkan isolasi terpusat, dan di desa ini  juga bagus, menyiapkan isolasi terpusat. Kabupaten juga sama menyiapkan", ucapnya.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Haryanto menyebut, upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati ini sudah dilakukan semaksimal mungkin. Hanya saja karena memang semua daerah meningkat, dirinya mengajak semua masyarakat dan stekholder untuk bersama-sama berjuang dan sabar sehingga tidak usah saling menyalahkan satu dengan yang lain. </p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Yang penting, lanjutnya, langkah-langkah kongkrit untuk bisa menyelesaikan Covid-19 di Kabupaten Pati dapat dilaksanakan.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">“Dan Alhamdulillah dari 652, yang sudah negatif ada 122. Sehingga perkembanganya kan baik. Yang masuk rumah sakit sudah keluar satu orang, sedangkan satu orang lagi masa pemulihan. Berarti perkembanganya bagus, oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada perusahaan yang peduli, tanggung jawab, lebih-lebih memberikan logistik yang sangat diharapkan", sebut Haryanto</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nGNZL7CSpfc/YNMtiELQAJI/AAAAAAAACSU/T6zVxnU9GQUZ9OOCZmfm7fJGwGqsCWnWQCLcBGAsYHQ/s1280/WhatsApp%2BImage%2B2021-06-23%2Bat%2B19.37.09.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-nGNZL7CSpfc/YNMtiELQAJI/AAAAAAAACSU/T6zVxnU9GQUZ9OOCZmfm7fJGwGqsCWnWQCLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2021-06-23%2Bat%2B19.37.09.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;"><br /></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Ia pun menambahkan bahwa kesehatan warga yang menjalani isolasi mandiri dan terpusat ini akan terus dipantau dari tim medis Puskesmas,dan kebutuhan logistiknya juga akan terus dipasok sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Selain memberikan masker untuk persediaan warga isolasi, Bupati juga memberikan semangat dan imbauan agar warga yang menjalani isolasi segera sehat dan dapat beraktifitas kembali. </p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 32px; margin: 0px 0px 16px;">Haryanto berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati ini. Menurutnya, penanganan covid ini butuh peran serta dari semua pihak agar dapat berjalan dengan baik dan tepat. (fn5)</p>

Pastikan Logistik Terpenuhi, Bupati Tinjau Isolasi Mandiri Warga

Pati, nusantaranews.net - Bupati Pati Haryanto didampingi Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Sya...

Selengkapnya »

Solusi Manfaatkan "Seng" Memperingan Pekerjaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LG_tqJHCroI/YNMj5cH9KTI/AAAAAAAACSE/W2RJCn_2okA1R0DNC8CqnfMsbMyHbd3GgCLcBGAsYHQ/s1032/IMG-20210623-WA0053.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" src="https://1.bp.blogspot.com/-LG_tqJHCroI/YNMj5cH9KTI/AAAAAAAACSE/W2RJCn_2okA1R0DNC8CqnfMsbMyHbd3GgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0053.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div><b>Salatiga, nusantaranews.net</b> -</div><div>TNI dan warga terus kebut sejumlah pekerjaaan di lokasi TMMD. di Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)  Kodim 0714/ salatiga di Desa Sidorejo Lor , Kecamatan Sidorejo , Kodia Salatiga , melaksanakan proses pengecoran jalan. Rabu (23/06/2021)</div><div><br /></div><div>Tampak Sertu Dimas , anggota satgas TMMD bersama Sapari (30) sedang Meratakan Adukan pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 168 meter itu. Dengan ketebalan cor kurang lebih 20 Cm , di Desa Sidorejo Lor Kodia Salatiga .</div><div><br /></div><div>Sertu Dimas mengatakan, pengecoran jalan yang menjadi sasaran utama TMMD didesa Sidorejo Lor , dikerjakan lebih diperbanyak personilnya . saat ini kita kerjakan persiapan pengecoran jalan sehingga nantinya dapat selesai sesuai waktu yang telah di tentukan,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>DiSampekan sertu Dimas , di program TMMD sudah memasuki tahap  pengecoran jalan, dengan Memakai Talang Seng Untuk Mempermudah Pelangsiran Adukan , karena Lokasi jalan yg di Cor Sangat Terjal dan Sulitnya Pengangkutan Matrial . Sehingga dengan Menggunakan Talang Seng Sebagai Solusinya Untuk Melangsir Adukan material pengecoran,” papar Sertu Dimas.</div><div><br /></div><div>( Pendim 0714)</div><span class="fullpost"> </span>

Solusi Manfaatkan "Seng" Memperingan Pekerjaan

Salatiga, nusantaranews.net - TNI dan warga terus kebut sejumlah pekerjaaan di lokasi TMMD. di Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ...

Selengkapnya »

Islam Menjamin Pelaksanaan Ibadah Sepenuh Hati

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-B0XiMJnNar8/YNMF4grawAI/AAAAAAAA-mw/SdaYrNoAhlo51PeaZOLv3F5jWEJQBncsgCLcBGAsYHQ/s720/IMG-20210623-WA0072.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="720" src="https://1.bp.blogspot.com/-B0XiMJnNar8/YNMF4grawAI/AAAAAAAA-mw/SdaYrNoAhlo51PeaZOLv3F5jWEJQBncsgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0072.jpg" width="320" /></a></div>Oleh Ummu Raisya</div><div style="text-align: center;">Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rasa kecewa menyelimuti calon jamaah haji Indonesia. Pasalnya, mereka tahun ini kembali gagal berangkat. Pemerintah melalui Kemenag membatalkan pemberangkatannya dengan alasan untuk menjaga keamanan dan keselamatan jamaah di masa pandemi ini. Di samping itu, Kerajaan Arab Saudi dipandang belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, akibat kasus Covid-19 serta belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji (cnbcindonesia.com,6/6/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika yang menjadi alasan untuk menjaga jamaah dari paparan virus Covid-19, sepertinya terbantahkan dengan kenyataan inkonsistensi kebijakan negara itu sendiri. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki standar ganda. Jamaah haji dilarang berangkat, sementara di sisi lain kedatangan TKA China, terus terjadi di masa pandemi. Padahal mereka sama-sama berpotensi membawa virus mematikan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak hanya itu, di dalam negeri sendiri ada pelonggaran perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang dipandang bisa mendongkrak ekonomi seperti aktifitas wisata dan perdagangan. Di sisi lain, jelang lebaran rakyat dipaksa tunduk pada aturan larangan mudik. Padahal, secara kasat mata tempat-tempat wisata sendiri mengundang kerumunan masa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu, benarkah hanya semata pertimbangan keamanan dan kesehatan jamaah? Mengapa untuk beribadah dan memenuhi perintah Allah SWT demikian sulit? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban agung dari Allah SWT atas kaum muslimin. Mereka akan berusaha mengupayakan dan mempersiapkannya sebaik mungkin, baik secara materi maupun fisik. Karena kemampuan dan kesanggupan kedua hal inilah yang menjadi syarat yang harus terpenuhi untuk menunaikannya.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan pemastian kemampuan jamaah ini merupakan perkara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi apapun. Pemerintah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah karena aktifitas haji ini bukan merupakan hal baru. Pelaksanaanya dilakukan satu tahun sekali. Artinya pemerintah memiliki pengalaman dari pengelolaan di tahun-tahun sebelumnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika alasannya terkait belum ada nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji sebagaimana diungkapkan di atas. Sesulit apa hal itu diupayakan? Bukankah seharusnya hal itu diupayakan jauh-jauh hari sebelumnya, apalagi di era digital seperti sekarang akses komunikasi sangat terbuka lebar dan mudah? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Permasalahannya terletak dari kemauan dan keseriusan pemerintah itu sendiri untuk mengerahkan segenap kemampuannya dalam mengurusi pelaksanaan ibadah haji ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seharusnya bagi negara yang notabene mayoritas penduduknya umat Islam bisa memberikan jaminan pelaksanaan kewajiban ibadah haji bagi warga negaranya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Islam, negara adalah penanggung jawab berbagai urusan rakyatnya, termasuk dalam masalah ibadah haji. Dari mulai membantu, memfasilitasi, memudahkan, dan menghilangkan berbagai rintangan. Dikatakan dalam sebuah hadits: </div><div style="text-align: justify;">"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi pemimpin yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, akan memahami bahwa ia akan berhati-hati dalam menjalankan semua hal yang menjadi amanahnya. Berusaha semaksimal mungkin dengan penuh kesungguhan agar mendatangkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, sebagaimana dalam doa Rasulullah saw. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ya Allah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku ini yang kemudian menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia." (HR.Muslim No 1828).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada masa pemerintahan Islam, terdapat beragam sarana dan bantuan yang disiapkan negara agar kewajiban haji warga negaranya terlaksana sempurna. Diantaranya dengan membentuk departemen khusus yang menangani haji dan segala sesuatu yang diperlukan, semisal sarana prasarana transportasi baik melalui jalan darat, laut dan udara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal teknis lainnya, negara akan mengatur kuota jamaah haji dengan memprioritaskan jamaah yang sudah memenuhi syarat dan mampu. Pelayanan yang diberikan sepenuhnya dilandasi pada prinsip pelayanan, bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jamaah. Bahkan boleh jadi negara yang akan mengeluarkan dana dalam memberikan kemudahan kepada jamaah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana dalam catatan sejarahnya, pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II dibangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji. Bahkan jauh sebelumnya, pada masa Khalifah Harus ar-Rasyid, membangun jalur haji dan Irak hingga Hijaz. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, hingga dana zakat bagi yang kehabisan bekal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Hanya perlu menunjukkan kartu identitas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di saat ada hambatan seperti datangnya wabah, negara akan berusaha melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan dan menjamin sanitasi selama pelaksanan haji. </div><div style="text-align: justify;">Dengan pengaturan yang rapi dan bertanggungjawab oleh negara, maka ibadah haji  warga negara dapat terlaksana setiap tahunnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya fenomena pembatalan haji yang terjadi secara berulang, semoga semakin menyadarkan unat bahwa penerapan sekulerisme-kapitalisme merupakan sumber dari semua kesulitan hidup. Dan menyadari bahwa hanya dengan Islam, pelaksanaan seluruh kewajiban bisa berjalan secara sempurna. </div><div style="text-align: justify;">Wallahu a'lam bi ash-Showwab.</div><span class="fullpost"> </span>

Islam Menjamin Pelaksanaan Ibadah Sepenuh Hati

Oleh Ummu Raisya Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah Rasa kecewa menyelimuti calon jamaah haji Indonesia. Pasalnya, mereka tahun ini kembali ...

Selengkapnya »

Pajak Naik Ciri Kapitalistik, Islam Solusi Terbaik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-v9XKQHGmPQc/YNL2VHhVTrI/AAAAAAAAESE/lvzp7x4jeZ8ftVdSjZGmgypBlDvBDckBgCLcBGAsYHQ/s1280/SAVE_20210623_165114.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-v9XKQHGmPQc/YNL2VHhVTrI/AAAAAAAAESE/lvzp7x4jeZ8ftVdSjZGmgypBlDvBDckBgCLcBGAsYHQ/s320/SAVE_20210623_165114.jpeg" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div>Oleh Imas Sunengsih, S.E</div><div>Aktivis Muslimah Ideologis</div><div><br /></div><div>Kabar pahit kembali diterima rakyat negeri ini, pasalnya pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik, tentu rakyat akan semakin menjerit. Keadaan yang semakin sulit, namun seolah tidak ada niat dari pemangku negeri untuk mensejahterakan rakyat ini. Pajak terus saja naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dari saat ini tarif PPN sebesar 10%. (CNBC.Indonesia,8/06/2021).</div><div> </div><div>Kenaikan PPN ini tidak hanya pada bahan pokok, tapi juga menyasar ke pendidikan dan persalinan. Sontak saja hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Beban hidup rakyat yang sudah sulit akan semakin bertambah dengan adanya kenaikan pajak ini, dampaknya tentu akan berimbas pada harga-harga yang melonjak naik, pendidikan akan mahal dan biaya persalinan akan semakin tak terjangkau.</div><div><br /></div><div>Kenaikan pajak ini akan menjadi pemasukan negara, untuk itu pajak terus semakin digenjot dari berbagai aspek. Jika dikaji inilah bukti sistem ekonomi kapitalis, yang hanya menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan terbesar bagi negara, jelas yang akan dikorbankan dan dijadikan korban adalah rakyat. Rakyat akan semakin ditekan negara beban hidup yang berat, kesenjanganpun akan terbuka lebar antara yang kaya dan miskin. Untuk itu, sistem ekonomi kapitalis tidak bisa menyejahterakan rakyat secara keseluruhan dan menyeluruh.</div><div><br /></div><div>Maka dari itu, apakah masih berharap dengan sistem ekonomi kapitalis?. Tentu jawaban tidak, sebab masih ada solusi tuntas yang akan menyelesaikan problematika umat yang sedang terjadi yakni dengan sistem Islam kafah, yang jelas sudah terbukti dan sudah  dicontohkan Rasulullah saw, sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.</div><div><br /></div><div>Sistem Islam mempunyai seperangkat aturan yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi. Bukti bahwa Islam sempurna, sebagaimana firman Allah Swt:</div><div><br /></div><div>الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا</div><div><br /></div><div> “… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …”(QS. Al-Maidah [5]:3).</div><div><br /></div><div>Dalam sistem ekonomi Islam pemasukan negara bukan dari pajak. Akan tetapi dari sumber yang sudah dijelaskan oleh syariah yaitu sumber daya alam, harta kepemilikan negara, kharaj, jizyah, khumus, usyur, zakat dan pemasukan yang sudah diatur oleh syariah. Pajak dalam Islam bukan sumber pemasukan bagi negara Islam. Pajak berlaku jika kas negara di baitul maal kosong, itupun hanya dibebankan kepada muslim, laki-laki dan kaya, tidak berlaku untuk semua. Jika hari ini pajak dibebankan ke semuanya/dipukul rata, tidak mengenal bahwa rakyat tidak mampu, sungguh kebijakan yang zalim.</div><div><br /></div><div>Dalam Islam sungguh luar biasa  mampu mengatur dan mengurusi urusan rakyat. Akan tetapi sistem ini hanya akan tegak secara sempurna apabila diterapakan oleh daulah Khilafah ala minhaj nubuwwah. </div><div><br /></div><div>Dengan demikian, seluruh komponen umat Islam harus mengambil bagian peran dalam memperjuangan demi mengembalikan kembali tegaknya sistem Islam Kafah dalam bingkai khilafah. Tentu dengan kelompok dakwah ideologis secara berjamaah. </div><div><br /></div><div>Yakinlah bahwa Islam akan berkuasa di bumi, sebagaimana firman Allah Swt: </div><div>"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dibumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai",(TQS. An-Nur [24]:55)</div><div><br /></div><div>Wallahu a'lam bishshawab</div><span class="fullpost"> </span>

Pajak Naik Ciri Kapitalistik, Islam Solusi Terbaik

Oleh Imas Sunengsih, S.E Aktivis Muslimah Ideologis Kabar pahit kembali diterima rakyat negeri ini, pasalnya pajak pertambahan nilai (PPN) a...

Selengkapnya »

Benarkah Pekerjaan KOTAKU di Kota Pariaman Dibacking Oknum TNI?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-iCGo9xZVKB0/YNLNEl3eOwI/AAAAAAAA-mU/8d4HUjdXF3kPNmEa392hXMCCbMYkNxkTQCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210616-WA0114.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-iCGo9xZVKB0/YNLNEl3eOwI/AAAAAAAA-mU/8d4HUjdXF3kPNmEa392hXMCCbMYkNxkTQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210616-WA0114.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inilah negeriku, negeri sejuta pesona dan dengan norma kekerabatan yang kuat untuk hidup berkelompok saling bergotong royong membantu sama lainya. Dan tradisi ini telah menjadi lumrah secara turun temurun semenjak dahulu kalanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun jika budaya ini diterapkan pada sesuatu pekerjaan menyangkut kepentingan umum, terkhusus pada proyek yang dibiayai oleh pemerintah, bagaimana?</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.nusantaranews.net/2021/06/masyarakat-ragukan-mutu-pekerjaan.html"><span style="font-size: large;"><br /></span></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.nusantaranews.net/2021/06/masyarakat-ragukan-mutu-pekerjaan.html"><span style="font-size: large;">BACA : </span></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.nusantaranews.net/2021/06/masyarakat-ragukan-mutu-pekerjaan.html"><span style="font-size: large;">Masyarakat Ragukan Mutu Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman</span></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk lebih jelasnya, tim coba menelusuri salah satu pekerjaan KOTAKU di Kota Pariaman dibawah naungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Prov. Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil penelusuran tim lapangan terlihat, pekerjaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikerjakan PT. Trisco Jaya Utama tersebut, diduga telah mengabaikan kualitas dan mutu pekerjaan. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2_foVpWXreo/YNLNgbHpmDI/AAAAAAAA-mc/6k0fYhsHpUMd_C5WQghVXuwinKqcX-pLQCLcBGAsYHQ/s2543/20210613_144956.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1236" data-original-width="2543" src="https://1.bp.blogspot.com/-2_foVpWXreo/YNLNgbHpmDI/AAAAAAAA-mc/6k0fYhsHpUMd_C5WQghVXuwinKqcX-pLQCLcBGAsYHQ/s320/20210613_144956.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi ini terlihat pada koporan yang diragukan kedàlamnya pada pasangan dinding penahan sungai. Selain  itu, pada sambungan antara pasangan dinding baru dan dinding lama juga tidak sinkron sehingga menimbulkan patahan dan retak-retak di beberapa tempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.nusantaranews.net/2021/06/komisi-iv-dprd-sumbar-terus-pantau.html?m=1"><span style="font-size: large;">BACA : </span></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.nusantaranews.net/2021/06/komisi-iv-dprd-sumbar-terus-pantau.html?m=1"><span style="font-size: large;">Komisi IV DPRD Sumbar Terus Pantau Proyek Kegiatan Dari APBN</span></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belum lagi, pemadatan untuk paving blok, disinyalir tidak melalui aspek teknis dalam pengerjaannya. Seperti, apabila menggunakan balok beton, permukaan trotoarnya mesti rata dan dengan kemiringan melintang yang juga sesuai (minimal 1-4% dan maksimal 10%).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sayangnya informasi ini, tidak menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan baik dari pihak BPPW Sumbar maupun pihak rekanan.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UL42G4k7bQU/YNLNxtBCzSI/AAAAAAAA-mk/IXB_kNZFAeEtStZdbmoxot2xH-6RU5guQCLcBGAsYHQ/s2543/20210613_144621.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1236" data-original-width="2543" src="https://1.bp.blogspot.com/-UL42G4k7bQU/YNLNxtBCzSI/AAAAAAAA-mk/IXB_kNZFAeEtStZdbmoxot2xH-6RU5guQCLcBGAsYHQ/s320/20210613_144621.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">PPK Satker BPPW Sumbar ketika dikonfirmasi via Whatsapp terkait persoalan tersebut menjawab dengan singkat, bahwa keretakan dinding penahan sungai itu pas diantara pertemuan antar RWC, karena di sana ada elastis filler.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Hengki pengawas dari perwakilan pihak perusahaan PT. Trisco Jaya Utama saat dikonfirmasi di lapangan, menjelaskan, bahwa semua yang dikerjakan telah sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang ada. Karena pekerjaan belum selesai, tentu kekurangan yang ada akan kami benahi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ironisnya, untuk melindungi dan menindaklanjuti informasi positif ini, pihak rekanan malah berupaya  memakai jasa oknum yang katanya mengaku-ngaku dari TNI, yang bertujuan agar persoalan pembangunan KOTAKU di Kota Pariaman tidak ditindaklanjuti lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi ini tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, pada pasal 4 ayat (2 dan 3).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">" Pasal 4"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(2)Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(3)Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pasal 5"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(1)Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pasal 6"</div><div style="text-align: justify;">Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a.memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b.menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c.mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d.melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c.memperjuangkan keadilan dan kebenaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VIII </div><div style="text-align: justify;">"Pasal 18"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita diterbitkan media masih berupaya melakukan konfirmasi pada pihak terkait lainnya. *tim*</div><span class="fullpost"> </span>

Benarkah Pekerjaan KOTAKU di Kota Pariaman Dibacking Oknum TNI?

Inilah negeriku, negeri sejuta pesona dan dengan norma kekerabatan yang kuat untuk hidup berkelompok saling bergotong royong membantu sama l...

Selengkapnya »

RUU KUHP: Marital Rape, Ancaman Keluarga Muslim?

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-M1vnjKu-mMg/YNKwNfsMguI/AAAAAAAA-mM/qFvQR9Aw9IU8RDKMZjQGXpDlt1If2YOKgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210623-WA0055.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-M1vnjKu-mMg/YNKwNfsMguI/AAAAAAAA-mM/qFvQR9Aw9IU8RDKMZjQGXpDlt1If2YOKgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0055.jpg" width="320" /></a></div>Oleh Nur Fitriyah Asri</div><div style="text-align: center;">Pengurus BKMT Kabupaten Jember, Penulis Ideologi Bela Islam</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Marital rape (pemerkosaan terhadap istri) oleh kalangan sekuleris dan pejuang gender terus digaungkan.</div><div style="text-align: justify;">Berupaya untuk bisa dilegalkan, hanya tinggal selangkah lagi. Rancangan Undang-Undang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ada wacana akan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Terutama terkait pemerkosaan suami terhadap istri yang menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Mengapa? Disinyalir mengancam keluarga muslim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini disebabkan karena definisi perkosaan mengalami perluasan. Disebutkan pada pasal 479 RUU KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap istri (marital rape). Dalam pasal 8 huruf a dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun penjara, atau denda paling banyak Rp36 juta. (detikcom, 29/8/2019)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Delik tersebut, saat ini sudah ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Bedanya dalam UU-PKDRT tidak menggunakan istilah pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual. Namun, intinya sama yakni tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat delik aduan. Demikian, kata Guru Besar Hukum Pidana UGM Prof. Marcus Priyo Gunarto dalam diskusi publik RUU KUHP di Hotel JS Luwansa, (14/6/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di antaranya disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Terkategori pemerkosaan terhadap istri jika melakukan pemaksaan persetubuhan dengan istrinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pejuang gender (feminisme) menghendaki pengesahan RUU KUHP segera dilakukan secepatnya. Tidak lain bertujuan untuk melindungi kaum hawa. Hal ini merujuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terhitung tinggi dan terus mengalami peningkatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPJPN) menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan pasangan adalah faktor individu, faktor perselingkuhan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Dikutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, (5/3/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejatinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh sistem yang rusak yaitu kapitalis-sekuler yang diadopsi negara ini. Yakni sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, menjadikan umat Islam jauh dari agamanya sehingga tidak tahu mana perintah dan larangan Allah. Wajar, bila tidak bisa membedakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sistem kapitalis, kebahagiaan diukur dengan banyaknya materi. Oleh sebab itu, kaum perempuan berlomba ke luar rumah untuk bekerja di ranah publik. Ini merupakan  kebanggaan tersendiri karena mendapatkan gaji atau upah. Merasa terhormat dan punya harga diri karena bisa mandiri. Hal ini tentu berpengaruh pada bargaining position (posisi tawar) yakni menentukan kedudukannya dalam keluarga. Bisa jadi akan menjadi pemimpin dalam keluarga jika pendapatannya melebihi suaminya. Akibatnya, terkikisnya rasa hormat dan tidak menghargai suami. Sesungguhnya inilah salah satu faktor pemicu KDRT.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seorang ibu yang bekerja di publik harus pandai membagi waktu agar tetap produktif mengerjakan pekerjaannya di rumah. Akibatnya, dengan berperan ganda menambah beban yang cukup berat bagi perempuan. Kondisi capek dan lelah tentu akan berpengaruh pada fisik dan psikis (emosi) sehingga mudah tersinggung dan pemarah. Hal ini menjadi pemicu pertengkaran dan KDRT. Adapun fungsi utama ibu sebagai pendidik anak dan pengatur rumah tangga terbengkalai. Belum lagi untuk melayani suami, menolak</div><div style="text-align: justify;">ketika diajak berjimak atau hubungan badan dengan alasan capek. Di sisi lain para suami ingin terpenuhi kebutuhannya. Jika dilakukan dengan memaksa, maka hal ini akan kena delik hukum dengan ancaman penjara dua belas tahun. Umumnya laki-laki tidak beriman akan memilih jajan diluar untuk mencari aman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara undang-undang 'kumpul kebo' hanya diberi sanksi enam bulan. Berikut bunyi Pasal 418 ayat 1:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II adalah maksimal Rp10 juta."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artinya, jika kedua pasangan sama-sama masih lajang dan dewasa, tidak kena delik hukum. Sungguh, ini sangat membahayakan generasi muda dan keluarga muslim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apabila UU KUHP dilegalkan maka dampaknya mengancam keluarga muslim. Di samping para suami banyak yang dipenjara, banyak pula perceraian. Para suami yang nakal akan memilih berselingkuh. Kenakalan remaja meningkat karena tidak ada sanksi tegas. Akibatnya, seks bebas merajalela dan menjamurnya pelacuran, serta rusaknya kehidupan sosial. Sejatinya di balik pengesahan RUU KUHP ada upaya untuk menghancurkan keluarga muslim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seharusnya umat Islam waspada dengan agenda kaum sekuler dan pejuang feminisme. Umat Islam harus terikat pada syariat Islam. Sebab, tidak ada aturan yang paling sempurna kecuali datangnya dari Allah Al Musyarik yakni pembuat aturan yang mengatur semua lini kehidupan, termasuk hubungan  suami-istri dalam pernikahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang bernilai sakral. Hingga disebut mitsaqan ghalizha dalam Qur'an, yang  artinya perjanjian yang amat kukuh dan kuat. Oleh sebab itu, tidak boleh menganggap enteng perceraian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejatinya tujuan luhur hubungan suami-istri dalam pernikahan adalah melestarikan keturunan, menjaga nasab (garis keturunan), memelihara kehormatan dengan menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan sehingga terjaga kesucian jiwa. Selepas nikah mendatangkan sakinah (tenang tenteram, rukun), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seorang istri mempunyai hak yang sama seperti halnya suaminya. Allah berfirman, "Dan para wanita  mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf .... " (QS. al-Baqarah [2]: 228)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suami diwajibkan memenuhi kebutuhan istrinya, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, sampai hubungan biologis yang menenteramkan.</div><div style="text-align: justify;">Allah berfirman, "... dan gaulilah (istri-istrimu) dengan cara yang makruf .... " (QS. an-Nisa [4]: 19)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Begitu juga seorang istri diwajibkan taat kepada suaminya dan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berjimak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh." (HR. Muslim)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesibuk apapun suami, baik dalam urusan beribadah, bekerja, atau berjihad tidak boleh menyebabkan lalai dalam melayani istrinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Istri Amr bin Ash ra. mengadukan suaminya kepada Rasulullah saw. Amr bin Ash tidak mendekati istrinya karena sibuk puasa pada siang hari dan salat tahajud pada malam hari. Mendengar hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda: "Jangan kau lakukan lagi. Berpuasalah dan berbukalah, serta salat malamlah dan tidurlah. Sesungguhnya, tubuhmu memiliki hak, matamu memiliki hak, dan istrimu memiliki hak."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, Islam memberlakukan sanksi yang tegas. Bagi pezina laki-laki maupun wanita yang belum menikah dicambuk seratus kali (100x). Sedangkan yang sudah atau pernah menikah dihukum rajam, yakni tubuhnya ditanam dalam tanah setinggi dada, kemudian dilempari batu hingga mati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Walhasil, dengan menjadikan Islam sebagai landasan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara dipastikan akan mencegah segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah tangga. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keagungan dan kemuliaan Islam baru bisa dirasakan oleh semua umat manusia, ketika syariat Islam diterapkan secara kafah (menyeluruh) oleh negara yakni di bawah naungan khilafah ala minhaajin nubuwwah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wallaahu a'lam bishshawaab.</div><span class="fullpost"> </span>

RUU KUHP: Marital Rape, Ancaman Keluarga Muslim?

Oleh Nur Fitriyah Asri Pengurus BKMT Kabupaten Jember, Penulis Ideologi Bela Islam Marital rape (pemerkosaan terhadap istri) oleh kalangan s...

Selengkapnya »

Membasmi Korupsi Dalam Pandangan Islam

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-K8B4UO0aohQ/YNKvUaTSGlI/AAAAAAAA-mE/9QePYDMXjvg3lXPaD_JVtmIaQTW_p3P9ACLcBGAsYHQ/s796/IMG-20210623-WA0054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="796" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-K8B4UO0aohQ/YNKvUaTSGlI/AAAAAAAA-mE/9QePYDMXjvg3lXPaD_JVtmIaQTW_p3P9ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0054.jpg" /></a></div>Oleh : Mulyani </div><div style="text-align: center;">Ibu Rumah Tangga</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga orang. Ini disebabkan begitu seringnya kata - kata ini disebut, bahkan hampir setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi dalam skala kecil ataupun besar. Masyarakat juga sudah begitu akrab dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi seperti istilah sogok, salam tempel, uang pelicin dll. Sungguh korupsi merupakan musuh bersama di seluruh negara , musuh semua masyarakat, sistem dan ideologi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Korupsi telah dianggap musuh besar manusia.  Di negara mana pun, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda besar negara. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa. Karena itu memberantas korupsi tentu  memerlukan upaya yang luar biasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sistemnya. Karena itu pemberantasan korupsi harus dimulai dengan meninggalkan sistem yang terbukti korup dan gagal memberantas korupsi. Sistem yang benar- benar anti korupsi tidak bisa jalan sendiri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agar benar-benar bebas korupsi diperlukan aparatur yang juga benar- benar berkarakter anti korupsi.Di sini diperlukan pemimpin " komandan" dan teladan. Pemimpin " komandan" adalah pemimpin yang anti korupsi, yang komitmen pemberantasan korupsinya tidak diragukan lagi. Pemimpin ini memiliki ketakwaan. Rasa takutnya kepada Allah SWT dan siksa-Nya begitu menghujam dalam kalbunya. Hal ini akan membuat dia konsisten dan konsekuen menjalankan hukum dan pemerintahan. Dia akan sangat keras menjaga harta rakyat dan negara. Pemimpin yang begitu menjaga harta rakyat dan negara ini oleh antara lain adalah Khalifah Umar bin  al-Khaththab ra. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemimpin yang baik akan bersikap tegas kepada siapapun. Pemberantasan korupsi tentu akan menjadi lebih sempurna jika disertai dengan kontrol dari masyarakat, khususnya para ulama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alhasil, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam. Sebaliknya, sulit sekali bahkan mungkin  mustahil terwujud dalam sistem sekuler seperti sekarang ini. Karena itu, tegaknya penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan totalitas harus segera diwujudkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">WalLah a'lam bi ash- shawab.[]</div><span class="fullpost"> </span>

Membasmi Korupsi Dalam Pandangan Islam

Oleh : Mulyani  Ibu Rumah Tangga Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga orang. Ini disebabkan begitu seringnya kata - k...

Selengkapnya »

Mewujudkan Keadilan Hukum

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BKINmCsAvnA/YNKrDluab6I/AAAAAAAA-l4/l8iQ83m6rR0RebmBW5v5NpA_khjHCeVAACLcBGAsYHQ/s784/IMG-20210623-WA0053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="784" data-original-width="609" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-BKINmCsAvnA/YNKrDluab6I/AAAAAAAA-l4/l8iQ83m6rR0RebmBW5v5NpA_khjHCeVAACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210623-WA0053.jpg" /></a></div>Oleh : Binti Masruroh </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lagi-lagi rasa keadilan masyarakat tercederai. Masyarakat dipertontonkan ketidak adilan sistem demokrasi.  Pengadikan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat vonis  hukuman Jaksa Pinangki Sima Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Tidak tanggung-tanggung pemotongan lebih dari separuh hukuman. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar Pasal 15 dan Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU. (detiknews 20/06/2021)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun alasan pemotongan vonis  terhadap  Pinangki, Majelis Hakim menilai Pinangki menyesali perbuatannya, serta mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa sehingga masih bisa diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, hakim menilai Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. (detiknews 14/06/21)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemotongan ini tentu menuai kecaman dari masyarakat luas. Pasalnya Pinangki adalah penegak hukum, alasan pemotonganpun sangat janggal salah satunya karena dia perempuan, bagaimana dengan terpidana perempuan yang lain. Komnas Perempuan menilai pemotongan hukuman Pinangki ini tidak bisa ditoleransi dan meminta Jaksa Agung melakukan kasasi. "Mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, detiknews(17/6/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 16.542 orang telah menandatangani petisi yang intinya meminta kepada  Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan kasasi atas vonis majelis tingkat banding yang menurunkan hukuman Pinangki. Hal itu untuk membuka kesempatan agar Pinangki dihukum lebih berat. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah Keadilan harus di tegakkan, buktikan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. (detiknews 20/06/21)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian pula ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan, tidak masuk akal. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat, 20 tahun atau seumur hidup, bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (detiknews 15/6/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keputusan ini menunjukkan makin kuatnya mafia peradilan di Indonesia. Ini merupakan potret penerapan hulum sekuler demokrasi, buatan manusia yang lemah. Hukum bisa dijual belikan. Ibarat pisau hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Tegas kepada rakyat kecil dan lemah pada penguasa. Wajar kalau korupsi semakin merajalela dinegeri ini. Hukum yang dijatuhkan pada koruptor tidak memberikan efek jera, jauh dari kata adil. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini berbeda dengan penerapan sistem Islam. Sumber hukum Islam bersumber dari Allah SWT. Zat yang Maha Sempurna, Maha Adil. Hukum Islam tidak bisa diperjual belikan. Siapun yang bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan syariat Islam. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada masa  Rasulullah  ada seorang wanita terpandang dari bani Makhzumiyyah yang mencuri, maka orang-orang Quraiys mengkhawatirkannya, sehingga mereka melobi kepada Rasulullah supaya meringankan hukumannya wanita tersebut supaya tidak dipotong tangannya. Maka Rasulullah SAW. bersabda : “Wahai manusia sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang memiliki kedudukan diantara mereka yang mencuri maka mereka tidak dihukum namun jika yang mencuri orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inilah penegakan hukum Allah, tidak berdasarkan hawa nafsu manusia, tidak pandang bulu, tidak memandang keluarga dekat maupun pejabat, apabila berbuat kemaksiatan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.  Para hakim atau qodhipun terikat dengan hukum syara’ dalam memutuskan perkara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mencegah supaya tidak terjadinya tindakan korupsi sistem hukum Islam  atau Khilafah akan menerapkan  berupa hukuman takzir terhadap pelaku korupsi. Takzir  yang akan diberikan hakim sesuai tingkat kesalahan pelaku, mulai yang paling ringan hanya sekedar nasehat, penjara, denda, pengumuman pelaku kepada publik, hukuman cambuk, hingga sangsi yang paling berat yaitu hukuman mati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hukuman dalam sistem Islam berfungsi sebagai jawazir dan jawabir. Sebagai jawazir  (menimbulkan efek jera) baik bagi pelaku maupun masyarakat luas dan sebagai jawabir atau penebus dosa bagi pelakunya di akhirat kelak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan menerapkan sistem Islam atau khilafah maka akan terwujud keadilan hukum bagi semua warga negara, baik muslim  maupun non muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya atau mislin, baik rakyat jelata maupun pejabat negara semua mendapat perlakuan hukum sesuai Syari’at Islam. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wallahu A’lam bish-Showab</div><span class="fullpost"> </span>

Mewujudkan Keadilan Hukum

Oleh : Binti Masruroh  Lagi-lagi rasa keadilan masyarakat tercederai. Masyarakat dipertontonkan ketidak adilan sistem demokrasi.  Pengadikan...

Selengkapnya »