Oleh : Erni Yuwana
(Aktivis Muslimah)
Kekuasaan selalu butuh penopang dan penyangga. Bukan rakyat sebagai penopangnya. Bukan kedaulatan mufakat sebagai penyangganya. Bukan itu semua. Namun penopang dan penyangga kekuasaan berada di tangan sejumlah kecil orang. Yakni, orang yang di bedakan berdasarkan royalti, kekayaan, pendidikan, ikatan keluarga, kontrol militer, atau perusahaan. Bahkan negara sering kali dikendalikan oleh keluarga terkemuka tertentu. Inilah yang dimaksud oligarki politik.
Negara Korea Utara, kekuasaan ditopang oleh Kim Jong Un. Kim Jong Un meneruskan kekuasaan dari ayahnya. Sebagai presiden Korea Utara ia sangat berkuasa. Tidak ada rakyat dan pegawai pemerintahan di Korea Utara yang berani menentang perintahnya. Kepemimpinannya sangat otoriter. Korea Utara, kekuasaan bukan di tangan rakyat, tapi di tangan Kim Jong Un.
Afrika Selatan. Sebelum tahun 1994 Afrika Selatan menganut politik apherteid. Politik apherteid menjadikan Afrika Selatan hanya dikuasai oleh elite berkulit putih. Kekuasaan ditopang oleh kulit putih. Masyarakat asli Afrika Selatan yang berkulit hitam menjadi sangat tertindas di negaranya. Namun, penindasan dan oligarki politik ini sekarang telah berakhir. Nelson Mandela menjadi sosok paling berpengaruh yang berhasil menghilangkan sistem politik ini.
Republik Romawi kuno. Beberapa ratus tahun yang lalu Romawi pernah menjadi salah satu kerajaan yang paling berkuasa di dunia. Seperti kerajaan lainnya, kekuasaan di Republik Romawi dikuasai oleh elite bangsawan dan keluarga kerajaan secara turun-temurun. Jika dia bukan anggota keluarga kerajaan atau bangsawan Romawi, maka dia tidak berguna. Rakyat pun tidak bisa menyampaikan pendapatnya atau memberikan pengaruh apapun di dalam politik oligarki ini.
Pada masa Julius Caesar, warga yang menjadi bagian oligarki dapat memiliki aset setara dengan 2,2 miliar dolar AS hari ini. Sebagai perbandingan, jumlah tersebut sama dengan 400.000 kali lipat dari seseorang yang berasal dari kelompok termiskin pada masa itu.
Amerika Serikat yang kerap dirujuk sebagai bentuk ideal demokrasi pun merupakan bentuk oligarki sesungguhnya. Kelompok orang maha kaya memiliki akses untuk menyusun kebijakan dan peraturan, tapi tidak untuk warga biasa. Pada saat yang bersamaan ketimpangan ekonomi juga terus meningkat sampai pada titik sangat curam.
Kini, sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya. Demokrasi berjalan mengikuti oligarki politik. Bahkan, demokrasi adalah bentuk oligarki hakiki. Analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters menilai Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki. Penegakan hukum hanya ditegakkan ketika yang dihadapi rakyat lemah. Namun ketika yang dihadapi kaum oligarki, penegakan hukum seolah tak berfungsi. Begitu juga dengan ketimpangan antara si miskin dan si kaya.
"Konsentrasi kekayaan meningkat dan ketimpangan meningkat, Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya dan miskin pada 1945 daripada sekarang. Apa yang salah? padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran. Kenapa ini tidak terjadi? (karena) oligarki dan elite di sini (Indonesia) sudah menguasai sistem demokrasi dan mengontrol sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi," ujar Winters dalam diskusi bertajuk 'BUMN Dalam Lingkaran Oligarki' di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Kamis (8/3).
Dunia politik, dunia oligarki. Kekuasaan bukan milik rakyat. Rakyat hanya bisa mengintip dari jauh bagaimana kerja para aktor politik. Tanpa ada rasa sungkan para aktor politik bernegosiasi bagaimana caranya bagi-bagi jabatan. Bukan lagi ukuran kapasitas dan kepatutan yang dinilai, tapi menilai bagaimana caranya mengamankan posisi elite politik dan para penguasa. Oligarki politik pemegang kendali negeri ini.
Penyusunan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tidak terlepas dari campur tangan para oligarkis politik yang ada di dalam Pemerintahan. Begitu pula dengan pembentukan stafsus milineal, banyak pihak yang menyayangkan atas tingginya gaji para staf khusus kepresidenan tersebut tapi tidak dibarengi dengan tupoksi yang jelas. Meskipun hal tersebut merupakan hak Prerogatif Presiden, tapi tetap saja mereka yang merasa punya andil besar secara politik dalam memenangkan kontestasi Pilpres, akan mengkooptasinya atas dasar pamrih.
Selama kekuasaan dunia merupakan tujuan tertinggi, maka dunis tak bisa lepas dari oligarki. Selama jabatan dunia adalah sumber kesenangan, maka akan terus diliputi oligarki. Selama tahta menjadi hal yang dikejar dan diburu dengan segala cara, maka oligarki akan ada disegala sisi. Selama jabatan menjadi jalan untuk memenuhi kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia, maka titik kendalinya adalah oligarki. Karena sejatinya dunia politik adalah dunia oligarki. Termasuk demokrasi.
Para penguasa, pejabat dan elite politik buta dan lupa posisi yang ditempati. Tempat mereka bukanlah miliknya sendiri, melainkan sekadar titipan rakyat untuk ditunaikan sebagai amanah terpuji.
Wahai para penguasa dan pejabat rakyat, tunaikan amanah dengan benar. Sesungguhnya tak ada iman bagi yang tak menunaikan amanah. Jabatan bukan diburu dan dikejar mati-matian. Jabatan juga pantang diselewengkan. Sekali jabatan diterima maka saat itu jabatan berubah menjadi amanah dan janji yang wajib ditunaikan dengan kesungguhan. Jabatan bukan pula kejayaan dan kemegahan diri. Jabatan bukan dijadikan jalan tol memenuhi hasrat-hasrat loba dan tamak.
Jabatan adalah beban amanah. Jabatan butuh sosok tangguh, amanah, jujur, setia, bersahaja, baik, satria. Dalam Islam menjadi pemimpin bukanlah perkara yang ringan. Tanggung jawabnya berat. Tidak hanya mengatur kesejahteraan hidup rakyat saja, tapi lebih daripada itu, seorang pemimpin juga harus memastikan tegaknya syariat Allah Ta’ala dalam aturan hidup rakyatnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama bahwa secara umum ada dua tugas utama seorang pemimpin, yaitu: menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Karena itu, tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya cukuplah besar.
Maka Rasulullah SAW menasihati—terutama bagi yang tidak mampu—agar tidak meminta-minta diangkat menjadi pejabat. “Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepadamu karena diminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya,” (HR. Bukhari-Muslim)
Rasulullah SAW dengan sabdanya:
إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الإِمَارَةِ وَمَا هِيَ؟ أَوَّلُهَا مَلامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ عَدَلَ
“Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan (al-imârah), apakah itu? Awalnya adalah celaan. Yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiganya adalah azab pada Hari Kiamat kecuali orang yang berlaku adil,” (HR. al-Bazar dan ath-Thabrani)
Dengan mengembalikan karakter dan posisi pemimpin sebagai pelayan umat yang berakhlak langit, maka politik oligarki akan musnah. Wallahu'alam bi ash shawab