Oleh: Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah
Hampir setiap tahun, langit di sebagian wilayah Indonesia kembali kelam. Bukan karena mendung, melainkan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam. Dampaknya sungguh luar biasa hingga menimbulkan korban jiwa. Ironisnya, pernyataan pemerintah justru membuat dada sesak: pemerintah menyatakan “masih sanggup” menangani karhutla dan belum menetapkan statusnya sebagai bencana nasional.
*Fakta Tidak Bisa Ditutupi Asap*
Pertama, sikap abai negara terlihat jelas. Padahal asap sudah melintasi batas negara, adanya protes keras dari Singapura dan Malaysia sebagai buktinya. Di dalam negeri, rakyat menjadi korban utama, tetapi negara tidak hadir dengan penetapan status darurat nasional. (New.detik.com, 19/10/2026)
Kedua, data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) mencatat sepanjang Januari sampai Juli 2026 saja, lahan terbakar mencapai 202.004 hektare. Jumlah yang sangat fantastis, rata-rata hampir 1.000 hektare terbakar setiap hari selama tujuh bulan. Dampaknya: hilangnya paru-paru dunia, habitat satwa musnah, dan ladang penghidupan rakyat lenyap. (Kompas.com,15/10/2026). Jika pemerintah sanggup, mengapa hingga berbulan-bulan api tak juga padam?
Ketiga, dampak kemanusiaan sangat mengerikan. Data Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap mencapai 277.075 kasus, termasuk 64.913 balita yang seharusnya menghirup udara segar untuk tumbuh kembang otaknya, justru harus menghirup racun karbon dioksida dan partikel berbahaya.
Sudah ada 4 orang yang meninggal dunia karena asap ini.
Di manakah negara saat rakyatnya sekarat berjuang melawan asap?
*Sekularisme Kapitalisme, Melahirkan Pemimpin Abai*
Sungguh miris, pemimpin hari ini abai terhadap rakyatnya. Karhutla bukan bencana yang tiba-tiba. Ia berulang setiap tahun dengan pola yang sama, dengan aktor pembakar yang itu-itu saja. Namun penanganannya selalu reaktif, bukan preventif. Padahal faktanya sudah ada korban, tetapi pemimpin tetap merasa sanggup. Ini adalah bentuk keangkuhan kekuasaan, pemimpin yang abai terhadap penderitaan rakyatnya.
Inilah buah dari paham sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme membuat pemimpin tidak paham hakikat kepemimpinan yang sesungguhnya. Jabatan dianggap sebagai kekuasaan, bukan amanah. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan:
“Jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban di dalamnya.” (HR. Muslim)
*Sekularisme Mencabut Rasa Tanggung Jawab*
Selain itu, kepemimpinan dipandang hanya sebagai jabatan administratif dan politik, bukan amanah yang akan dihisab oleh Allah Swt. di hari kiamat. Pasalnya, pemimpin sekuler tidak menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur perbuatan. Justru jabatan dijadikan sarana menumpuk kekayaan. Wajar jika hilang rasa empati dan rakyat dianggap beban negara.
*Kapitalisme Membuka Pintu Eksploitasi Hutan*
Kapitalisme memiliki pilar kebebasan, termasuk kebebasan kepemilikan. Siapapun boleh memiliki apapun. Melalui izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), negara menyerahkan kekuasaan pengelolaan hutan kepada pemodal (korporasi) yang luasnya jutaan hektare. Demi membuka lahan baru, banyak oknum korporasi yang sengaja membakar lahan. Membakar jauh lebih murah daripada menggunakan alat berat. Hutan dibakar untuk membuka kebun sawit, tambang, untuk proyek food estate.
Negara tidak berdaya memadamkan karhutla, karena kekuasaan sesungguhnya ada di tangan pemodal, bukan di tangan negara. Allah Swt. telah mengingatkan bahaya kerusakan ini dalam QS. ar-Rum 41:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...” Kerusakan itu adalah ulah tangan-tangan serakah yang dilegalkan oleh sistem.
*Islam Solusi Hakiki*
Masalah sistemik tidak bisa diselesaikan dengan solusi tambal sulam. Namun, butuh perubahan sistem yang menyeluruh, di antaranya:
*1. Pemimpin Sebagai Raa'in dan Junnah*
Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Imam itu adalah junnah (perisai), dimana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)
Makna raa’in dan junnah sangat dalam. Raa’in berarti pemimpin yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas utama. Ia tidak akan membiarkan rakyatnya menghirup asap beracun berbulan-bulan. Junnah berarti perisai, ia melindungi rakyat dari bahaya, baik bahaya asap, bahaya korporasi, maupun bahaya ide-ide kufur yang membahayakan dan menyengsarakan rakyatnya.
Pemimpin dalam Islam mensyaratkan tiga watak utama: pertama, al-quwwah (kekuatan) berani menindak tegas korporasi pembakar hutan tanpa pandang bulu. Kedua, at-taqwa (ketakwaan) sehingga ia takut kepada Allah Swt. jika lalai mengurus rakyat. Ketiga, ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut dan kasih sayang kepada rakyat), sehingga ia tidak tega melihat kesengsaraan dan bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Dengan demikian, ketika ada satu nyawa saja terancam asap, pemimpin dengan sigap menetapkan status bencana nasional dan mengerahkan seluruh kekuatan negara.
*2. Sistem Pendidikan Berbasis Akidah Melahirkan Pemimpin Amanah*
Ketiga watak agung ini tidak lahir dari sistem pendidikan sekuler yang hanya mengejar nilai dan jabatan. Ia lahir dari sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam. Pendidikan Islam membentuk kepribadian Islam, yaitu pola pikir dan pola sikap sesuai Islam. Dengan akidah yang kuat, seorang pemimpin menjadi insan takwallah, yakni melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah.
*3. Sistem Ekonomi Islam Menutup Pintu Eksploitasi*
Islam memiliki konsep kepemilikan yang jelas dan adil. Kepemilikan dibagi menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Hutan, padang rumput, api, air, dan barang tambang yang melimpah termasuk kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Maka haram hukumnya hutan dan lahan yang luas dikuasai oleh individu, apalagi korporasi swasta maupun asing. Hutan adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pemodal. Dengan aturan ini, pintu eksploitasi tertutup rapat. Negara yang berhukum dengan syariat akan mengelola hutan secara lestari, bukan membakarnya.
Selain itu, kekuasaan dalam Islam ada di tangan negara yang menerapkan syariat, bukan di tangan pemodal. Negara khilafah memiliki aparat syurthah (petugas keamanan) dan dana Baitulmal yang kuat untuk mencegah karhutla sejak akarnya: menindak tegas pembakar, mereboisasi hutan, dan menyediakan teknologi pencegahan, bukan sekadar menunggu asap menjadi bencana nasional.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa asap yang tidak kunjung padam adalah asap dari sistem yang rusak. Selama demokrasi kapitalis sekuler dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban.
Solusinya hanya satu: kembali kepada sistem Islam kaffah dalam naungan khilafah yang merupakan janji Allah Swt. dan bisyarah Rasulullah saw. Dengan begitu, seorang pemimpin (khalifah) akan menjadi raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang sesungguhnya, dan udara bersih akan menjadi hak setiap rakyat, bukan mimpi yang dibungkus asap.
Wallahualam bissawab.
