Oleh: Fikroh Mustanir
(Pegiat Literasi)
Istilah baru kembali viral di kalangan masyarakat: _downgrade_. Jika dulu kita mengenal istilah "makan tabungan" (mantab) untuk menggambarkan tekanan finansial, kini muncul istilah yang lebih pahit dan mengerikan: "makan utang" (maut).
Fenomena ini bukan sekadar gaya hidup minimalis atau tren _frugal living_, tetapi alarm keras kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Data mencatat fakta yang menyakitkan, penduduk kelas menengah menurun drastis dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi hanya 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Artinya, ada lebih dari 14 juta orang kelas menengah yang turun kelas dalam tujuh tahun terakhir.
Sebaliknya, penduduk kelas ekonomi yang rapuh atau rentan miskin semakin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Inilah wajah asli ekonomi hari ini. Kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi, penopang daya beli, dan pembayar pajak paling patuh, perlahan rontok.
Mereka yang dulu bisa hidup nyaman, kini harus memilih fungsi daripada gengsi. Jika dulu belanja karena merek, kini belanja karena diskon. Jika dulu makan di restoran, kini masak di rumah. Bahkan tidak sedikit yang harus menurunkan kualitas kesehatan, dari rumah sakit swasta ke Puskesmas, dari susu formula bermerek ke yang seadanya. _Downgrade_ bukan pilihan gaya hidup, tetapi mode bertahan agar selamat dari krisis finansial.
*Mengapa fenomena downgrade ini terjadi secara massal?*
*Pertama, karena Kapitalisme melahirkan dua racun sekaligus: hedonisme dan kemiskinan struktural.* Di satu sisi, sistem Kapitalisme mendorong masyarakat untuk mengejar gaya hidup mewah, _flexing_, dan mengedepankan gengsi melalui gempuran iklan, influencer, dan industri hiburan. Di sisi lain, sistem yang sama justru melahirkan kemiskinan struktural. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sempit, dan upah tidak sebanding dengan biaya hidup. Masyarakat dipaksa untuk hidup mewah oleh budayanya, tetapi dimiskinkan oleh sistem ekonominya.
*Kedua, downgrade adalah dampak langsung dari kebijakan negara yang kapitalistik.* Tekanan finansial yang dirasakan rakyat hari ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan efisiensi pemerintah yang salah sasaran, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan perpajakan yang semakin mencekik, hingga gelombang PHK di mana-mana. Ketika negara berlepas tangan dan menyerahkan semua urusan pada mekanisme pasar bebas, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara dalam sistem kapitalisme sekuler tidak hadir sebagai pelindung, tetapi sebagai pemungut.
*Ketiga, politik ekonomi kapitalisme sekuler pasti menghasilkan krisis finansial yang meluas.* Sistem ini menjadikan kekayaan hanya berputar di kalangan segelintir oligarki, sementara rakyat banyak harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Inilah yang menyebabkan kelas menengah turun kelas secara berjamaah. Ini bukan kegagalan individu dalam mengelola keuangan, tetapi kegagalan sistemik.
*Lalu bagaimana Islam menyelesaikan persoalan ancaman kemiskinan ini?*
Islam tidak sekadar menyuruh rakyat untuk berhemat, tetapi membangun sistem yang mencegah kemiskinan dari akarnya.
*Pertama, Islam membangun paradigma gaya hidup yang benar.* Islam mengajarkan gaya hidup yang mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Terdapat batas yang jelas antara kebutuhan dan daftar keinginan. Prinsip hidup sederhana, zuhud, dan tidak israf adalah benteng dari gaya hidup hedonis. Seorang Muslim diajarkan untuk membelanjakan harta sesuai skala prioritas dengan dasar ketaatan pada Allah guna mencari keridhoan Allah SWT bukan untuk gengsi dan pamer. Allah berfirman: _"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan"_ (QS. Al-Isra: 26-27).
*Kedua, negara dalam Islam wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai dan tidak membebani rakyat dengan pajak.* Dalam sistem Islam, negara tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama. Pendapatan negara berasal dari pengelolaan sumber daya alam, fai', kharaj, dan jizyah. Negara haram memungut pajak yang mencekik rakyat, apalagi di saat rakyat sedang susah. Sebaliknya, negara wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memudahkan rakyat untuk bekerja, bukan mempersulit dengan regulasi dan PHK massal.
*Ketiga, sistem Islam menjamin kebutuhan dasar rakyat.* Dalam Islam, negara memiliki fungsi sebagai _ra'in_, pelayan dan pengurus rakyat secara keseluruhan. Negara Khilafah wajib menjamin kebutuhan dasar berupa pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara cuma-cuma atau dengan harga yang sangat terjangkau. Ketika kebutuhan dasar ini dijamin oleh negara, maka tidak akan terjadi tekanan finansial massal yang memaksa rakyat untuk makan tabungan apalagi makan utang.
Fenomena downgrade adalah cermin kegagalan sistem Kapitalisme dalam menyejahterakan rakyat. Jika kita hanya menyuruh rakyat untuk downgrade, berhemat, dan hidup minimalis, tanpa mengubah sistem yang membuat mereka miskin, maka kita hanya menyuruh rakyat untuk terbiasa menderita. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang mampu menjamin kesejahteraan setiap individu, yaitu sistem Islam. Wallahu a'lam bishshawab.
