Oleh Rukmini
Pegiat Literasi
Nusantaranews.net, Di warung, harga beras naik. Di SPBU, antrian panjang karena BBM bersubsidi dibatasi. Di kampus, mahasiswa mengeluh biaya hidup makin berat. Tapi di data pemerintah, ada yang disebut “Desil 9 dan 10” yang dianggap mampu dan harus dikurangi haknya atas subsidi.
Inilah wajah baru kemiskinan di negeri ini: bukan lagi diukur dari seberapa lapar rakyat, melainkan dari seberapa “relatif” posisinya di atas kertas. Polemik sistem desil hari ini bukan sekadar soal teknis pendataan. Ia adalah cermin dari cara negara memandang rakyatnya, dan kegagalan sebuah sistem dalam menyelesaikan problem kemiskinan yang hakiki.
Desil Jadi Alat Pembatasan
Sistem desil kembali memicu polemik publik. Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 bagian berdasarkan tingkat pengeluaran. Desil 1 adalah yang paling miskin, Desil 10 adalah yang paling kaya.
Masalahnya, kebijakan pemerintah hari ini menjadikan desil sebagai dasar pembatasan. Salah satunya adalah pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah menyatakan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam Desil 9 dan 10 tidak lagi berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Alasannya, mereka dianggap “mampu”.
Namun ketika dikritik, pemerintah juga menyatakan bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan. Artinya, data yang dipakai untuk mencabut hak subsidi, ternyata tidak diakui sebagai tolok ukur pasti untuk menyatakan seseorang miskin atau tidak. bloombergtechnoz.com, Kamis (13/08/2026)
Di sinilah letak keganjilannya: satu data dipakai untuk membatasi, tapi tidak mau bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya.
Relativitas Kapitalisme yang Memiskinkan
Polemik ini tidak lepas dari cara pandang kapitalisme terhadap kemiskinan. Dalam kapitalis, kemiskinan didefinisikan secara relatif. Standarnya tidak baku. Ia berubah-ubah tergantung garis kemiskinan yang ditetapkan, indeks, dan metodologi yang dipakai. Padahal realitas kemiskinan itu sangat mudah diindra. Lapar itu nyata. Tidak punya uang untuk sekolah itu nyata. Tidak mampu berobat itu nyata. Tidak perlu rumus statistik untuk merasakannya.
Kegagalan kapitalisme mendefinisikan kemiskinan secara jelas membuat program pemberantasan kemiskinan dipastikan gagal dari awal. Bagaimana mungkin kita mengobati penyakit jika diagnosanya saja kabur? Jika miskin didefinisikan relatif, maka hari ini seseorang bisa disebut “tidak miskin”, besok ketika harga naik sedikit ia jatuh miskin lagi. Data berubah, tapi perut tetap kosong.
Lebih dari itu, kemiskinan di Indonesia adalah problem sistemis. Ia bukan sekadar karena malas atau tidak punya keterampilan. Ia adalah kemiskinan struktural. Akarnya ada pada tata kelola ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi Sumber Daya Alam milik umum. Migas, tambang, hutan, air, semuanya dikelola korporasi dan hasilnya dinikmati segelintir orang.
Ditambah lagi dengan kebijakan penguasa yang lebih berpihak pada kepentingan kapital. Subsidi dicabut atas nama efisiensi. Harga dinaikkan atas nama pasar. Sementara upah tetap rendah dan lapangan kerja terbatas. Dalam sistem seperti ini, wajar jika rakyat terus terjepit. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sulit naik kelas. Desil hanyalah alat untuk melegalkan ketimpangan itu.
Kemiskinan Harus Diukur dengan Kebenaran, Bukan Statistik
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki definisi kemiskinan yang sangat jelas, baku, dan mudah diindra. Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok dalam Islam terdiri dari 3 hal: pangan, sandang, dan papan. Ditambah kebutuhan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Seseorang disebut miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik untuk dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya. Definisi ini tidak relatif. Tidak berubah karena inflasi atau karena naiknya garis kemiskinan. Ia mengacu pada realitas. Karena itu, negara tidak bisa berkelit dengan data. Negara wajib melihat langsung kondisi rakyatnya.
Dalam sistem Islam, negara khilafah berfungsi sebagai raa’in penggembala yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Fungsi utama negara adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat secara langsung. Bukan dengan cara menyalurkan bantuan parsial, tetapi dengan membangun sistem yang membuat rakyat mampu memenuhi kebutuhan itu sendiri.
Caranya bagaimana? Salah satu pilar utama adalah penerapan sistem ekonomi Islam. Pilar pertama dan paling fundamental adalah mengembalikan SDA kepada statusnya sebagai milik umum. Dalam Islam, SDA seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air laut tidak boleh dikuasai swasta atau asing. Ia adalah milik seluruh umat.
Negara wajib mengelola SDA tersebut secara langsung. Hasil dari pengelolaan SDA ini kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat. Dana itu dipakai untuk membangun rumah sakit gratis, sekolah gratis, infrastruktur, dan memberikan santunan langsung kepada fakir miskin. Dengan begitu, negara tidak perlu lagi berdebat soal desil. Karena tugasnya jelas: memastikan tidak ada satu pun rakyat yang kelaparan dan tidak mampu berobat.
Selain itu, Islam juga mewajibkan negara untuk mewujudkan kemampuan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan pelengkap dan tersier. Negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya melalui industri yang dibangun dari hasil SDA. Negara menjaga stabilitas harga dengan sistem mata uang yang kuat. Negara juga menjamin distribusi kekayaan berjalan adil melalui sistem zakat, infak, dan baitul mal.
Dengan konstruksi seperti ini, kemiskinan bukan lagi dipandang sebagai takdir atau sebagai angka statistik. Kemiskinan adalah aib bagi negara yang harus segera dihapuskan. Karena itu, pemimpin dalam Islam akan merasa takut di hadapan Allah jika ada satu rakyatnya saja yang tidur dalam keadaan lapar.
Polemik desil hari ini adalah bukti bahwa kapitalisme gagal memahami rakyatnya. Ia mengukur kemiskinan dengan angka, lalu mencabut hak rakyat berdasarkan angka itu. Padahal di lapangan, tangis ibu-ibu karena harga naik tidak bisa diukur dengan desil.
Sudah saatnya kita berhenti berdebat tentang data yang relatif. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang memiliki definisi jelas tentang kemiskinan dan solusi tuntas untuk mengatasinya. Sistem itu adalah Islam. Di dalam sistem Islam, SDA dikembalikan kepada rakyat. Negara hadir sebagai pelayan, bukan sebagai pedagang. Dan kemiskinan akan diperangi sampai ke akarnya, bukan hanya dikelompokkan dalam tabel. Karena rakyat tidak butuh diklasifikasikan. Rakyat butuh diurus.
Wallahu a'lam bish-shawab.
