Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Dua tahun berlalu, di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. “Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” ujar Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (05/07/2024). (menpan.go.id, 05-07-2024).
Dari penilaian dua tahun yang lalu itu pula ternyata sekalipun jumlah orang miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, hal ini terjadi di tengah rendahnya standar tingkat garis kemiskinan yang diberlakukan di Indonesia. Demi mencapai mimpi menjadi negara maju, angka kemiskinan merupakan salah satu indikator yang harus menjadi fokus pemerintah. Sayangnya selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo penurunan kemiskinan memang berkurang tapi tidak terlalu signifikan (CNBC Indonesia, 07-07-2024).
Dua tahun yang lalu pula tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menyoroti menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan itu berkat kebijakan yang di keluarkan Presiden Jokowi. "Pengurangan beban seperti pemberian bantuan sosial," kata Abraham dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Kamis (04-07-2024). Selain itu, kata dia, pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bantuan kredit dan pelatihan usaha. Kemudian, mengurangi kantong-kantong kemiskinan. "Membangun sanitasi dan membantu rusun di berbagai daerah dalam upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan," ujarnya. Menurutnya, berkat situasi makro ekonomi dan politik yang semakin baik, aman, dan stabil. Hal itu berdampak pada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia meningkat tingkat kepercayaannya. (RRI.co.id, 04-07-2024).
Mengikuti track penilaian di atas, belum tuntas meniti jalur tren yang katanya kemiskinan turun, penilaian via angka muncul lagi. Penentuan desil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Keluhan bermunculan. Banyak warga dimasukkan ke desil tinggi, padahal tingkat hidup masih serba kekurangan.
Pemerintah bereaksi. Dengan perantaraan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disampaikan bahwa data akan selalu berubah dan dinamis. Penentuan desil akan dikaji ulang menunggu hasil sensus ekonomi yang sekarang sedang berjalan. BPS sebagai lembaga penanggung jawab pun bersuara, bahwa desil bukan ukuran kaya atau miskin, melainkan gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan dan bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Apa pun itu, saat ini nyatanya peringkat desil menjadi penentu hak seseorang untuk menerima berbagai program pemerintah, baik berupa subsidi maupun bansos (bantuan sosial).
Sebetulnya desil bukanlah sesuatu yang baru muncul bersama DTSEN. Konsep pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif sejatinya sudah digunakan sejak era Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Dilanjutkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos sebagai rujukan berbagai bansos. Pada Februari 2025, DTSEN yang merupakan integrasi DTKS (Kemensos), Regsosek (Bappenas), dan P3KE (Kemenko PMK), mulai ditetapkan sebagai basis data baru. Alhasil, pada 2025, pemerintah mulai menggunakan DTSEN sebagai acuan baru penyaluran bansos dengan desil sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program.
Ukuran-ukuran ditentukan. Desil 1–4 sebagai kelompok 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah menjadi prioritas utama bansos regular, seperti PKH atau sembako, termasuk iuran kesehatan (PBI-JK) dan pendidikan. Desil 5 untuk iuran kesehatan, sedangkan desil 6–10 adalah kelompok masyarakat mampu dan tidak menjadi prioritas bansos. Kini, muncul wacana pencabutan subsidi Pertalite untuk desil 9–10.
Salah Klassifikasi Salah Sasaran
Saat penggunaan angka atau desil saat ini masih seperti permainan lama, sebagaimana pendekatan targeted social assistance yang menjadi pola kebijakan sejak era BDT/DTKS, sekalipun sekarang dibuat lebih terintegrasi dan lebih kuat secara statistik melalui DTSEN, alhasil masalah lama terulang kembali saat penyaluran bansos dan subsidi.
Salah sasaran, pemutakhiran data yang lebih lambat dibanding perubahan kondisi ekonomi, penyalahgunaan dana bansos, dan sebagainya menjadi kesalahan berulang yang lumrah terjadi. Sejumlah warga mengakui bahwa hasil pemeringkatan desil tak sesuai kenyataan, mereka tidak bisa lagi menerima bantuan sosial yang sangat dibutuhkan. Kelompok miskin yang menjadi sasaran program bansos, karena secara desil tidak sesuai, tidak lagi bisa menerima bantuan. Data desil yang bersifat agregat mengklasifikasi penduduk berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dan tidak bisa membaca langsung kebutuhan masing-masing keluarga atau individu.
Kedudukan data desil dalam desain kebijakan ekonomi kapitalisme tak menyolusi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga atau individu. Padahal hal tersebut harus dijamin negara. Pnerapan desil sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dalam desain penerapan sistem kapitalisme nyata secara hakiki tak mampu mengentaskan kemiskinan.
Ketika data tren kemiskinan dikatakan turun, gaya pencitraan biasanya dipamerkan via media apa pun sebagai wadah penguasa memasarkan prestasinya agar laku di tengah hiruk pikuk rakyatnya yang mulai enggan untuk percaya. Berbagai narasi bahwa ekonomi sudah pulih dan kebijakan pemerintah jempol dalam menggerakkan ekonomi, diviralkan sedemikian rupa. Tak pelak ujung-ujungnya adalah menaikkan kembali sang penguasa agar berada pada berulangnya dinasti.
Padahal saat kita melihat fakta dalam kehidupan sehari-hari, tampak bahwa ekonomi makin sulit, harga barang dan jasa kian menjulang tinggi. Sementara itu, penghasilan/gaji tak beranjak naik, PHK merajalela, lilitan hutang terus membelit, angka bunuh diri semakin melejit. Bagaimana bisa jumlah penduduk miskin dikatakan turun? Data kemiskinan terlalu ambigu saat tayang. Fakta sesungguhnya sangatlah berkebalikan. Miris. Tragis. Nihil ri'ayah.
Angka Tak Pupuskan Kemiskinan
Dalam sistem kapitalisme miskin itu merupakan sesuatu yang relatif. Miskin atau tidak terkait pada angka-angka. Bisa jadi antara standar BPS dan Bank Dunia berbeda, namun realitanya tetaplah tidak mengukur pada fakta sesungguhnya. Seharusnya saat melihat kemiskinan itu nyata di negeri ini, maka sudah seharusnya jumlah penduduk miskin juga bisa diketahui riilnya. Bukan versi data A atau versi data B yang kadang berbeda dalam hal data. Kapitalisme ambigu. Bagi Kapitalisme kemiskinan cukup diukur dengan penghasilan atau belanja saja. Keakuratan menjadi hal yang diragukan. Jika dalam urusan mendata kemiskinan saja sudah tidak akurat, bagaimana bisa atasi kemiskinan yang semestinya. Yang ada, alih-alih kemiskinan dapat diberantas yang terjadi rakyat semakin terlibas.
Paradigma Islam Terkait Kemiskinan
Islam memandang kemiskinan atau kesejahteraan sebagai sesuatu yang hakiki. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam merumuskan politik ekonomi Islam sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan primer setiap orang dan pemberian kesempatan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kemampuan masing-masing.
Rasulullah saw. bersabda,
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
“Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga, dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Nash ini menunjukkan bahwa kriteria terpenuhi kebutuhan hidup itu seperti apa. Dengan ini sistem Islam akan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi rakyatnya secara orang per orang, bukan dengan perhitungan kasar berupa total pengeluaran. Islam memiliki mekanisme berupa patroli yang dilakukan oleh Khalifah atau wakilnya sehingga bisa menyisir penduduk dari rumah ke rumah untuk memastikan tiap-tiap orang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Khalifah Umar bin Khaththab ra. melakukan patroli setiap hari hingga malam hari. Beliau mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk memastikan mereka bisa tidur nyenyak karena perutnya sudah kenyang. Ketika ada warga yang tidak bisa makan, beliau segera mengetahuinya dan menyolusinya seketika. Beliau memberikan sekarung gandum bagi janda yang merebus batu untuk membujuk anaknya yang kelaparan. Fakta kemiskinan tersebut langsung diketahui sang khalifah dan langsung disolusi.
Sistem Islam mengukur kemiskinan bukan dengan nominal, tetapi terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini merupakan ukuran yang riil dan akurat. Ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya secara sempurna, dia layak disebut tidak miskin alias sudah sejahtera.
Jelaslah di sini bahwa pengentasan kemiskinan dalam sistem Islam (Khilafah) merupakan kerja serius pemimpin sebagai wujud tanggung jawab kepemimpinannya. Bukan ajang unjuk prestasi demi pencitraan untuk meraih penghargaan ini dan itu demi melanggengkan kekuasaan.
Dalam sistem Islam kebutuhan dikatakan terpenuhi jika sudah sampai level makruf. Misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka bukan sekadar makan, asal perut kenyang. Namun, Islam memperhatikan kelayakan gizi makanan yang dikonsumsi, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara sudah makan secara berkualitas. Perhatian sistem Islam terhadap kemiskinan memang pada orang per orang. Bukan mencukupkan pada perkiraan rata-rata seperti kapitalisme. Hal ini karena tanggung jawab seorang imam/khalifah terhadap rakyatnya memang bersifat orang per orang. Kelak di akhirat sang khalifah akan ditanya tentang riayah (pengurusan) rakyatnya satu per satu.
Demikianlah, tanggung jawab kepemimpinan terealisasi sempurna pada sistem. Konsep tanggung jawab yang muncul dari akidah Islam. Pemimpin yang memiliki idrak silah billah (kesadaran akan hubungannya dengan Allah) akan bertanggung jawab penuh terhadap masing-masing rakyatnya. Tak ada sistem lain yang bisa melakukan semua selain sistem Islam. Sistem yang sangat mampu menyolusi kemiskinan secara efektif. Keakuratan jumlah kemiskinan sangat diperhatikan di dalamnya sehingga kemiskinan benar-benar riil bukan hanya pamer angka miskin kelola. Jumawa berhasil padahal nihil. Desil diriuhkan, rakyat menjerit tak dihiraukan. Sampai kapan kita terus memupuk kepercayaan pada sistem yang tak pernah benar-benar peduli pada rakyat? Sampai kapan pula kesejahteraan dipertaruhkan lewat angka-angka yang relasinya tak berpihak pada kenyataan?
Wallaahu a'laam bisshawaab.
