Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah
Setiap kali ada kebijakan baru, rakyat selalu jadi pihak yang paling bingung. Begitu pula dengan polemik "Desil". Desil bukan sebuah singkatan. Melainkan istilah dalam statistika yang tiba-tiba jadi penentu: siapa yang berhak subsidi BBM, siapa yang tidak.
Dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 tingkat (desil 1 sampai desil 10).
Penentuan Desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan banyak indikator, seperti kondisi perumahan, aset, pendapatan, hingga pekerjaan. Sehingga dibagi 10 kelompok desil. Desil 1-2 disebut sangat miskin, desil 3-4 miskin, desil 5-6 rentan miskin, desil 7-8 menuju sejahtera, dan desil 9-10 disebut sejahtera.
*FAKTA: Desil Jadi Biang Keributan Baru*
Penyebab polemik: data tidak sesuai realita. Banyak warganet di platform seperti Threads dan Instagram mengeluh karena salah masuk golongan tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi yang sebenarnya.
Contoh kasus yang viral mecakup tukang becak, tukang pentol, pegawai bergaji UMK, penyandang disabilitas, hingga imam masjid yang justru masuk kategori desil tinggi (desil 9 atau10) yang dianggap mampu/sejahtera.
Padahal, desil 9 dan 10 terkena pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Sementara kesalahan data dikhawatirkan membuat warga kehilangan hak bansos. [Kompas.com, 12/8/2026]
Ironisnya, pemerintah sendiri mengakui bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan. "Desil hanya alat pemetaan," begitu kata para pejabat. Tapi anehnya, alat pemetaan inilah yang kemudian dipakai untuk mencabut hak rakyat atas energi murah.
Di sisi lain, masih banyak desil 1-4 yang datanya tidak masuk DTKS. _DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu basis data pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial._ Karena tidak masuk DTKS, mereka tetap tidak kebagian bantuan. Jadi, tepat sasaran di mana?
*Kegagalan Kapitalisme Mendefinisikan Kemiskinan*
Mengapa polemik ini terus berulang? Karena kita memakai kacamata kapitalisme dalam melihat kemiskinan.
*Pertama, kemiskinan dibuat relatif.*
Dalam sistem kapitalisme, tidak ada definisi baku siapa itu miskin. Kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan yang angkanya bisa diubah tiap tahun. Bisa pakai pengeluaran, bisa pakai pendapatan, bisa pakai 10 desil. Akibatnya, hari ini seseorang disebut miskin, besok bisa "naik kelas" secara otomatis hanya karena ada bantuan, lalu bantuannya dicabut. Padahal realitasnya, harga-harga tetap naik dan daya beli tetap turun.
Padahal kemiskinan itu kasat mata. Perut lapar, rumah bocor, anak putus sekolah, tidak punya biaya berobat, rumah ngontrak. Itu semua bisa diindra. Tidak perlu rumus.
*Kedua, gagal definisi = gagal solusi.*
Ketika negara gagal mendefinisikan kemiskinan, maka semua program pengentasannya pasti gagal. Bansos berganti nama tiap ganti menteri. Data terus diperbaiki tapi tidak pernah selesai. Rakyat dijadikan objek eksperimen kebijakan.
*Ketiga, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural.*
Ini bukan karena rakyat malas. Akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalistik yang asasnya sekularisme. Menafikan agama mengatur urusan negara dan publik. Akibatnya segala cara dihalalkan.
Lihat saja tata kelola SDA kita. Minyak, gas, batubara, nikel, air, dan hutan yang seharusnya milik umum sesuai konstitusi, justru dikuasai korporasi melalui skema konsesi dan investasi. Hasilnya dinikmati segelintir orang, sementara rakyat hanya dapat polusi dan harga mahal.
Belum lagi kebijakan ekonomi yang pro kapital. Pajak rakyat kecil dikejar, tapi konglomerat diberi insentif dan tax holiday. Subsidi dicabut dengan alasan "beban APBN", tapi utang negara untuk proyek mercusuar terus bertambah.
Wajar jika Bank Dunia mencatat 45% penduduk Indonesia masuk kategori rentan miskin. Sedikit saja guncangan ekonomi, mereka langsung jatuh ke jurang kemiskinan. Inilah bukti bahwa sistemnya yang sakit, bukan rakyatnya.
*Perspektif Islam: Negara Hadir Sebagai Pelayan Rakyat*
Islam memiliki cara pandang yang jauh berbeda dan solutif. Islam tidak melihat kemiskinan sebagai angka, tapi sebagai tanggung jawab negara.
*Pertama, definisi miskin dalam Islam sangat jelas.*
Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini definisi syar'i yang mudah diindra dan tidak berubah-ubah. Tidak ada istilah "miskin versi desil 3". Referensi ini bisa dilihat dalam kitab _Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah_ karya Syaikh Abdul Qadim Zallum.
Dengan definisi yang jelas, pendataan jadi mudah. Tidak perlu survei rumit. Cukup lihat: apakah kebutuhan pokoknya terpenuhi atau tidak.
*Kedua, fungsi negara adalah raa'in, pengurus urusan rakyat.*
Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." [HR. Bukhari]
Dalam sistem Khilafah, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Jika ada satu orang saja yang kelaparan di tengah malam, maka penguasanya akan ditanya di hadapan Allah.
Jaminan ini bukan berupa bansos yang dipolitisasi. Tapi berupa pemenuhan langsung: lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan harga-harga stabil.
Bahkan negara juga berkewajiban mewujudkan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Tujuannya agar rakyat tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa hidup mulia.
*Ketiga, akar masalah ekonomi dibabat tuntas.*
Salah satu pilar ekonomi Islam adalah kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api." [HR. Abu Dawud]
Dalam konteks modern, "air, padang rumput, dan api" mencakup minyak, gas, listrik, air, hutan, dan seluruh SDA yang karakternya milik umum.
Negara wajib mengelola SDA ini dan hasilnya dikembalikan 100% untuk kemaslahatan rakyat. Bukan untuk membayar bunga utang atau untuk keuntungan korporasi asing. Dengan begitu, negara tidak perlu lagi memalak rakyat lewat pajak atau mencabut subsidi karena "APBN jebol".
Bayangkan jika hasil tambang dan migas kita dikelola negara dan hasilnya untuk subsidi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Apakah masih ada cerita desil-desilan?
*Penutup: Ganti Sistem Islam*
Polemik desil adalah cermin. Cermin bahwa kita sudah terlalu lama menambal kebocoran dengan sistem yang memang bocor dari awal.
Selama kita masih memakai sistem demokrasi kapitalis sekuler, maka kemiskinan akan terus diproduksi. Hari ini disubsidi, besok dicabut. Hari ini dapat bansos, besok datanya dihapus. Rakyat akan terus dipaksa berkompetisi untuk membuktikan dirinya "layak miskin".
Padahal Islam sudah memberikan sistem alternatif yang terbukti selama 13 abad mensejahterakan dunia. Sistem yang meletakkan tanggung jawab kesejahteraan di pundak negara, bukan di pundak individu. Sistem yang menjadikan SDA sebagai milik rakyat, bukan milik investor.
Sudah saatnya kita berhenti bertanya "desil berapa saya?" dan mulai bertanya "sistem apa yang akan kita pakai?"
Karena perubahan hakiki tidak akan lahir dari mengganti nama bantuan. Tapi dari mengganti sistem yang zalim menjadi sistem yang adil. Sistem Islam.
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." [QS. Al-A'raf: 96]
Wallahua'lam bish shawab.
