Oleh : Srianti
(Aktivis Muslimah Makassar)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia.
"Ya ini kan yang kita bagikan ini 20 juta 600 ribu, jumlah seperti itu enggak mungkin lah kita 100 persen benar," katanya usai menyerahkan BLT BBM di Lampung (Merdeka.com/3/9/2022).
Beban Rakyat Kian Berat
Pandemi Covid19 seolah telah berakhir. pemerintah mulai melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. Alih-alih beban hidup masyarakat kian membaik pasca pandemi justru rakyat dihadapkan dengan persoalan baru yang terus menyakitkan hati rakyat oleh para pemangku kebijakan.
Setelah kenaikan harga pada pokok kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat seperti tarif dasar listrik, gas elpiji 3 kilogram dan kali ini bahan bakar minyak pun ikut naik dan mengikutnya tarif angkutan umum, ini seperti pepatah lama sudah terjatuh tertimpa tangga pula.
Yang paling menyakitkan rakyat adalah pemerintah mengumumkan jika Pertamina rugi tapi gaji para pekerjanya terus naik, disitulah rakyat mulai berasumsi jika ini merupakan akal-akalan pemerintah untuk menaikkan harga kebutuhan masyarakat agar mereka bisa menikmati hidup dengan hasil keringat rakyatnya sendiri.
Memberikan bantuan langsung tunai ( BLT), tidak cukup mengingat semua kebutuhan pokok naik ditambah lagi semua biaya apapun juga ikut naik gara-gara BBM. bantuan BLT sama sekali tidak menutup celah kesusahan rakyat malah akan semakin menambah beban, karena tidak semua rakyat mendapatkan bantuan itu disamping tidak merata dan tidak tepat sasaran.
Di negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), tapi melihat kondisi masyarakat yang terus termiskinkan akibat ulah para wakil rakyat yang sedang asyik menghamburkan uang rakyat hanya kepentingan perut mereka dan keluarga, seolah-olah mengabaikan jeritan rakyat yang semakin hari semakin dipersulit dengan kebijakan-kebijakan yang diluar batas kemampuan rakyat.
Ekonomi Kapitalistik Biang Kesengsaraan
Rakyat dalam sistem demokrasi hanya alat yang digunakan oleh para pejabat untuk memuaskan hawa nafsu para oligarki menguasai semua milik negara dan rakyatlah yang akan dipersulit membayar pajak hingga membeli kebutuhan penting saja rakyat susah.
Dalam sistem ekonomi kapitalis siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal(capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan bisnis. Maka siapa yang memiliki banyak modal maka ada peluang bagi mereka mendapatkan lebih banyak untung jika menanam modal dan sebagai gantinya pemerintah diberikan modal alias utang untuk membangun jalan agar para oligarki lebih bebas menguasainya.
Siapa yang memiliki banyak modal maka mereka punya banyak kekuatan sebagai syarat memenangkan pertarungan dibidang ekonomi termasuk diantaranya menguasai kepemilikan ditengah-tengah masyarakat.
Akibatnya kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat tanpa harus bersusah paya menguras keringat mendapatkan uang secara adil dan merata justru hanya berputar bahkan hanya lari pada segelintir pengusaha bahkan orang-orang kaya lainnya.
Islam Sejahterahkan Rakyat
Dalam pandangan Islam
Kekayaan milik umum seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik hingga gas serta sumber energi lainnya merupakan milik umum( rakyat), yang diamanahkan kepada negara untuk dikelola hingga bisa dinikmati dan untuk kepentingan rakyat semata.
Rhosulullah Saw. Telah menjelaskan kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas ra. Bahwa nabi Muhammad Saw. bersabda.
"Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud).
Dalam riwayat hadis dari Ibnu abbas ra. Menyebutkan jika harganya haram untuk diperjualbelikan.
Artinya barang tambang seperti minyak bumi beserta yang lainnya, seperti bensin, gas, termasuk juga listrik, hutan, minyak, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai dan laut semuanya telah ditetapkan oleh syariah sebagai milik umum,
Negara harus hadir dan mengatur aset-aset tersebut dan penuh kehati-hatian untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dari syariah, jika ada pejabat yang sampai berbuat curang maka pejabat itu mendapatkan sanksi berat dari negara.
Cara cara seperti itu diharapkan memberikan keadilan untuk rakyat dan mengurangi semua beban-beban rakyat dan tidak lagi mempersulit rakyatnya.
Wallahu'alam
