Oleh Yanti Nurhayati, S.IP.
(Muslimah Peduli Umat)
Papua, wilayah yang berada di ujung timur Indonesia, memiliki beragam destinasi menarik untuk dikunjungi. Dari pesona alam, budaya, tradisi, kuliner sampai sumber daya manusia yang ada di sana menjadi aset yang berharga. Tak heran, ketika Papua mendapat julukan “Surga Kecil Di Timur Indonesia” karena keindahannya yang tak ada habisnya.
Pariwisata Papua dikenal eksotis dan masih alami dengan pemandangan pegunungan, hutan lebat, padang rumput, rawa-rawa serta pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan sudah diakui dunia.
Namun dibalik keindahan Papua, masih menghantui konflik yang seperti tak pernah berujung. Masyarakat Papua merasa bahwa dengan memiliki kesuburan dan keindahan alamnya yang sudah mendatangkan banyak wisatawan, namun mereka mengatakan bahwa masyarakatnya belum merasakan kesejahteraan yang maksimal.
Bumi Papua seolah sulit lepas dari KKB. Isu diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia seolah jadi pemantik bangkitnya upaya untuk memerdekakan diri.
Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, menggambarkan betapa kompleksnya isu-isu yang terjadi di tanah Papua.
Rentetan senjata dan desingan peluru kembali terdengar di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Kali ini, lokasi kontak tembak antara personel TNI dari Batalyon Infanteri Raider 715/MTL dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) berada di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa.
Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (6/3/2021) sekitar pukul 11.27 WIT.
Dari kontak tembak tersebut dilaporkan, dua orang KKB tertembak. Satu orang meninggal dunia dan satu orang tertembak di kaki, tetapi berhasil melarikan diri. Anggota KKB lain kabur membawa senjata," jelas Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa melalui keterangan tertulis, Sabtu.
Kemudian pada hari Jumat (12/3/2021) pagi, mereka melakukan penyanderaan terhadap pilot dan tiga penumpang pesawat Susi Air.
"Front bersenjata OPM (KKB) kembali melakukan teror dengan menyandera pesawat PT Asi Pudjiastuti Aviation (Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY) di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe Kabupaten Puncak, Papua," ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa, melalui rilis, Sabtu (13/3/2021).
Beruntung saat kejadian itu tidak ada korban jiwa. Para korban akhirnya dilepaskan KKB setelah berhasil melakukan negosiasi selama dua jam.
Dari keterangan yang didapat dari pilot tersebut, kata dia, saat melakukan penyanderaan itu KKB mengancam agar pesawat tidak membawa penumpang dari aparat TNI-Polri.
Selain itu, mereka juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak mendapat jatah dana desa dari kepala kampung.
Terkait dengan insiden tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian.
Sebab, teror yang dilakukan KKB semakin beringas dan sudah mengancam terhadap penerbangan sipil.
"Meskipun tidak terjadi korban, namun kejadian ini menunjukkan aksi teror KKB di wilayah Papua, termasuk teror terhadap aktivitas penerbangan sipil. Dan kami selalu berkoordinasi erat dengan pihak Kepolisian," kata Suriastawa.
Sederet fakta tersebut semestinya membuka mata penguasa negeri ini. Secara meyakinkan, KKB jelas meresahkan dan melakukan aksi teror. Rasa aman makin hilang di tanah Papua. Pemerintah seolah membiarkan dan menganggap enteng perilaku KKB. Mereka bukan lagi kelompok kriminal, tapi sudah masuk kategori kelompok teroris.
Konflik ini memerlukan penyelesaian yang tegas dari negara, karena jika negara lalai dalam penanganan KKB ini, bisa mengakibatkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat.
Negara harus berperan sebagai penjaga dan pelindung bagi rakyat. Secara umum, negara memiliki empat pokok fungsi, yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan; mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan; menjaga pertahanan dan keamanan; serta menegakkan keadilan.
Pemerintah harus mendengarkan keluh kesah masyarakat Papua, Papua memiliki sumber daya melimpah, namun penduduk setempat bukanlah penikmat kekayaan tersebut. Mereka justru hidup dalam kekurangan, miskin, kurang asupan gizi, pendidikan rendah, akses publik sangat terbatas.
Inilah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara. Bukan sekadar membangun infrastruktur, namun mencukupi kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Penyelesaian KKB ini tidak pernah selesai jika negara tidak memiliki ketegasan, negara harus bisa mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Papua yang kaya akan sumber daya alam menjadikan wilayah ini jadi primadona para investor. Kehadiran para Kapitalis alias pemilik modal di tanah Papua, telah menjadikan wilayah ini dieksploitasi sedemikian rupa hingga hak-hak masyarakat atas kekayaan alam negeri mutiara hitam ini terampas.
Hadirnya sejumlah kelompok yang menyerukan disintegrasi dengan memerdekakan diri dari Indonesia seolah menegaskan hadirnya intervensi asing di tanah Papua. Masyarakat yang tak merasakan keadilan dan kesejahteraan di tanah mereka amat mudah tersulut dengan isu disintegrasi. Akibat yang dikhawatirkan adalah melepasnya pulau Papua dari negara Indonesia.
Kalau kita tengok pada sejarah bagaimana gemilangnya daulah Islam, yang mampu menyatukan umatnya sampai 2/3 bagian, ini memperlihatkan bahwa daulah Islam melaksanakan fungsi ri’ayatus su’unil ummah (penjamin kebutuhan dan kesejahteraan umat), melekatkan perbedaan secara bermartabat dan sekaligus menunjukkan haibah (kewibawaan) sebagai negara yang berdaulat.
Semua itu mampu terwujud karena negara mempraktikkan semua petunjuk Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW dalam politik luar negeri ataupun pengaturan urusan rakyat di dalam negeri. Gangguan dan ancaman akan dituntaskan sesuai petunjuk syariat yang berkombinasi dengan strategi jitu yang terukur dan terarah.
Semua ini mampu terealisasi karena negara dibangun atas dasar ketaatan pada Allah SWT, sehingga Papua hanya bisa berharap menyongsong kesejahteraannya hanya ketika syariat Islam diterapkan.
Wallohu'alam Bishowab.
