Oleh: N. Kurniasari (Aktivis Muslimah)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memberikan bantuan program bedah rumah sebanyak 3.047 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bandung.jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan alokasi bantuan bedah rumah terbanyak kedua secara nasional setelah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Bandung, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Meski demikian, pelaksanaan program bedah rumah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ketepatan pendataan menjadi salah satu hal penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (Jabar.tribunnews.com, 22/10)
Memiliki rumah yang layak huni merupakan harapan setiap keluarga. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi ruang untuk tumbuh, beraktivitas dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, apakah program bedah rumah ini mampu berjalan semestinya? Dan apakah program ini mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan struktural?
Masalah pada program bedah rumah saat ini merupakan solusi parsial (tambal sulam), yang bersifat sementara, Program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersifat bantuan sesaat, bukan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang berkelanjutan. Karena, selama yang menjadi landasan sistem sekuler kapitalisme, relasi pemerintah dan rakyat adalah manfaat, maka wajar hanya program populis & pragmatis yang dikedepankan.
Program ini tidak menyentuh akar permasalahan. Jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 18,01 juta rumah tangga pada tahun 2026 (atau sekitar 18,77 juta unit dalam catatan BPS periode sebelumnya). Ini terjadi akibat sistem ekonomi kapitalistik yang menciptakan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan pendapatan. Sering kali penerima bantuan masih harus swadaya atau berutang demi merampungkan pembangunan rumahnya.
Dalam sistem ini, hubungan pemerintah dan rakyat berisiko dibangun atas pertimbangan untung-rugi dan kepentingan politik. Rakyat sering kali menjadi sasaran berbagai program, terutama ketika dukungan politik dibutuhkan. Namun, program yang terlihat menarik belum tentu menyelesaikan akar persoalan. Bantuan sesaat, misalnya, tidak serta-merta mengakhiri kemiskinan jika rakyat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang memadai.
Karena itu, umat perlu memiliki kesadaran politik Islam, yakni memahami bahwa mengurus urusan rakyat bukan sekadar janji politik atau program pencitraan, melainkan amanah yang wajib ditunaikan sesuai perintah Allah Swt. Umat juga perlu memahami bahwa perubahan yang mendasar tidak cukup hanya dengan mengganti orang yang memimpin, tetapi harus menyentuh sistem yang mengatur kehidupan.
Islam memandang penguasa sebagai raa’in (pengurus dan pemelihara urusan rakyat) sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, peran negara terhadap rakyatnya adalah raa'in (pengurus). Maka tugasnya adalah memastikan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang, dan papan/rumah) bagi setiap individu rakyat yang tidak mampu. Penguasa melaksanakan tugas dan amanahnya didasari rasa takut kepada Allah, bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari penghisaban.
Islam melarang privatisasi sumber daya alam (tambang, hutan, energi). Hasil pengelolaan sumber daya alam ini dimasukkan ke Baitulmal (kas negara), yang dananya bisa dialokasikan langsung untuk membangun infrastruktur dan rumah layak huni bagi kaum dhuafa.
Islam mewajibkan laki-laki bekerja mencari nafkah. Negara menyediakan lapangan kerja luas dengan sistem ekonomi yang adil sehingga setiap keluarga mampu mandiri dan membangun atau membeli rumah sendiri tanpa kemiskinan struktural.
Pendistribusian kekayaan dalam Islam merata. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif (seperti program bedah rumah berbasis wakaf), solidaritas sosial dikelola secara sistemik agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak melebar.
Semua itu bisa berjalan bila Pemerintah menerapkan Sistem Islam secara menyeluruh sesuai landasan Aqidah & Syari'ah Islam dalam bingkai Daulah Khilafah
Wallahu'alam bishowab
