Oleh: Syifa (Palasari)
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melingkupi wilayah Indonesia dan membawa dampak buruk yang kian masif bagi keselamatan masyarakat. Berdasarkan data SiPongi, sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 saja, tercatat tak kurang dari 202.004 hektare lahan telah hangus terbakar. Dampak kesehatan yang ditimbulkan pun sangat mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan merilis data per 11 Oktober 2026 tercatat 277.075 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan racun kabut asap, dengan 64.913 di antaranya menimpa kelompok rentan balita, serta telah menelan 4 korban jiwa.
Di tengah krisis kesehatan publik dan gelombang protes dari negara tetangga terkait kabut asap lintas negara (*transboundary haze*), pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polkam Dudung Abdurachman justru menegaskan bahwa karhutla belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah beralasan bahwa negara masih sanggup menanganinya secara mandiri, sembari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian intensif melalui pemantauan langsung dan arahan rapat kabinet. Walau belum berstatus bencana nasional, pemerintah memilih tetap menerima bantuan terbatas dari Malaysia berupa 3 helikopter dan 52 personel, serta mengklaim terus memperkuat koordinasi bersama Kemendagri, TNI, dan Polri di lapangan.
Pernyataan "masih sanggup" dan keengganan meningkatkan status bencana nasional di tengah penderitaan ribuan warga mencerminkan krisis empati dan kepemimpinan yang nyata. Ketika karhutla terus berulang setiap tahun dan nyawa rakyat dipertaruhkan oleh kepulan asap racun, penanganan yang dihadirkan seolah terjebak pada narasi administratif dan retorika koordinasi.
Akar persoalan ini tak lepas dari penerapan sekularisme yaitu paham dimana agama dipisahkan dari kehidupan bernegara sehingga membuat para penguasa kehilangan pemahaman atas hakikat kepemimpinan dan rasa tanggung jawab hakiki di hadapan Al-Khaliq. Sejalan dengan itu, tatanan ekonomi kapitalisme menjadikan sumber daya alam sebagai barang dagangan demi keuntungan materi. Hutan dan lahan dibiarkan menjadi objek eksploitasi besar-besaran demi menggemukkan kantong segelintir korporasi dan pemodal, sementara keselamatan jiwa serta ruang hidup masyarakat ditempatkan pada prioritas sekunder.
Kondisi kelam ini sangat bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin mengemban posisi kunci sebagai *raa’in* (pengurus kebutuhan rakyat) dan *junnah* (pelindung keselamatan warga) yang wajib menjadikan nyawa serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas di atas segalanya. Pemimpin yang ideal dibentuk oleh tiga watak utama: *al-quwwah* (kekuatan, ketegasan, dan kapabilitas dalam mengambil tindakan konkret), *at-taqwa* (ketakwaan yang mencegah dari kezaliman), serta *ar-rifq bi ar-ra’iyyah* (kelembutan dan pengasuhan yang tulus kepada rakyat). Kepemimpinan bukanlah sarana meraih kekuasaan politik semata, melainkan amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan secara mutlak kelak di akhirat.
Penyelesaian tuntas atas tragedi asap ini memerlukan perubahan tata kelola dari akar masalahnya. Sistem pendidikan berbasis akidah Islam akan melahirkan sosok-sosok pemimpin berkepribadian Islam yang paham betul konsekuensi atas setiap kebijakan yang diambilnya. Sementara itu, sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan secara adil dan tegas dengan membaginya menjadi tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, lahan luas, serta sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tergolong sebagai kepemilikan umum yang haram hukumnya diserahkan atau dikuasai oleh pihak swasta maupun korporasi. Dengan wewenang penuh di tangan negara yang menerapkan hukum syariat tanpa tersandera oleh kepemilikan pemodal, pintu eksploitasi ugal-ugalan dapat ditutup rapat dan pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh, juga persoalan karhutla dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya.
Wallahualam Bishawab.
