Oleh Sri Utami
(Aktivis Pendidikan)
Demonstrasi seputar kebakaran hutan terus digaungkan oleh para aktivis dari beberapa lembaga. Diantaranya dari kalangan mahasiswa berbagai kampus di seluruh wilayah. Salah satu demo mahasiwa diantaranya terdapat spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan oleh mahasiswa yang sedang demostrasi di hadapan aparat pada hari Rabu (28/10) di depan Gedung UOB Jakarta.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa 5 tuntutan. Diantara tuntutan demo mahasiswan di Indonesia adalah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integritas tata Kelola lahan.
Kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dari Sumatra, Kalimantan, Papua dan daerah-daerah lain disebabkan oleh pembalak liar. Pelakunya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (land clearing) secara tidak terkendali, baik itu oleh masyarakat / petani dan yang paling gencar serta luas lahannya dilakukan oleh korporasi/perusahaan perkebunan. Dan kebakaran besar juga tidak menutup kemungkinan dibersamai juga oleh kondisi alam seperti cuaca ekstrem (El Nino) dan kondisi lahan gambut yang sangat kering di bawah permukaannya sehingga api sulit dipadamkan.
Berdasarkan katagori kepemilikan lahan maka pengusaha perkebunan atau para oligarki menguasai porsi terbesar lahan hutan ini. Beberapa group swasta dan konglomerat menguasai lahan hutan yang dikonversikan menjadi daerah pertambangan dan perkebunan kelapa sawit atau komoditas lain yang memberi keuntungan.
Penguasaan hutan merupakan lahan basah bagi kapitalisme. Hutan adalah komoditas strategis yamg bernilai ekonomi tinggi. Tidak heran, karhutla tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang memberi ruang sangat besar bagi eksploitasi SDA. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus berulang dengan berbagai bentuk.
Sistem kapitalisme memberikan peluang bagi penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia dikuasai oleh oligarki. Para oligarki memanfaatan kepemikan hutan untuk mengeruk penggunaan lahan hingga memberikan keuntungan yang besar tanpa memlihat apakah lahan hutan yang dieksploitasi telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat atau tidak. Oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, sementara rakyat tertimpa bencana kabut asap karhutla pada musim kemarau dan longsor serta banjir bandang pada musim hujan.
Bencana Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang marak terjadi ternyata berada pada lahan yang konsensinya diberikan pada korporasi atau oligarki. Pemerintah memberikan ijin penguasaan lahan pada para oligarki ini. Kemudian bencana karhutla menjadi pemandangan yang terjadi dalam waktu lama dan meluas.
Bencana karhutla tidak bisa ditangani oleh individua atau oligarkinya, hingga bencana terjadi berlaru-larut. Dan akhirnya dibutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah.
Sementara pemerintah mengalami kesulitan menangani karhutla yang terus merambat, hingga banyak memakan korban. Upaya penangan bencana yang dilakukan pemerintah terbatas hanya diselesaikan dengan pemadaman kebakarannya saja, tidak menyelesaikan ke sumber masalahnya.
Alhasil, pembukaan lahan hutan pun dilegalisasi dengan izin konsesi kepada para oligarki tertentu yang memiliki modal besar. Hutan yang mestinya harus dijaga akhirnya beralih fungsi untuk yang lain. Ketika orientasi keuntungan menjadi faktor dominan, aspek kelestarian lingkungan tidak dipedulikan apabila menghambat produktivitas dan keuntungan ekonomi bagi mereka.
Oleh karena itu , perlu ada koreksi total terhadap kebijakan kepemilikan lahan dan hutan itu sendiri. Jika ingin mengakhiri persoalan karhutla adalah dengan mengakhiri tata kelola kapitalisme yang diemban sekarang ini dengan kita berubah haluan mengambil solusi Islam untuk mengelola hutan.
*Kembali Kepada Syariat Islam*
Syariat Islam dalam mengelola hutan dan lahan sangat memperhatikan pelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. Hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan penguasaannya pada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum menjadi milik negara.
Politik ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk segelintir orang saja. Islam juga mewajibkan untuk menjaga alam , tidak boleh merusak atau membakarnya. Dalam prakteknya kepemilikan umum dikelola oleh negara dan hasilnya dimanfaatkan untuk masyarakat.
Untuk pengelolaan pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan individu secara langsung dalam skala terbatas, misalnya pengambilan ranting-ranting kayu, penebangan pohon dalam skala terbatas , pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, serta mengambil madu,rotan, buah-buahan dan air dalam hutan, negara melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat di hutan tersebut. Semua boleh dilakuklan selama tidak menimbulkan bahaya.
Negara wajib melakukan pengawasan serta mencegah pengurusan hutan dan lingkungan sekitarnya. Fungsi pengawasa dijalankan oleh lembaga peradilan. Negara memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran hutan seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, serta penebangan di luar batas yang dibolehkan.
Sanksi takzir bisa berupa denda, cambuk, penjara bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya harus memberi efek jera agar pelaku tidak mengulang Kembali.
Negara juga akan memberlakukan proteksi terhadap Kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan mahluk hidup, termasuk melindungi Kawasan gambut yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :
“Tidak ada pemeliharaan (hima) apapun selain milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Dawud dari Sha’b Bin Jutsamah)
Secara sederhana hima adalah Kawasan yang dilindungi, wilayah yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Hima merupakan lahan penyangga ekologis bagi lingkungan sekitar.
Dalam Islam peran negara sangat kuat untuk menegakan aturan secara tegas. Namun, pada saat yang sama, syariat memerintahkan untuk bersikap lemah lembut dan tidak menyulitkan rakyat. Negara merupakan raa’in (pengurus rakyat) dan sekaligus junnah (pelindung rakyat). Rasulullah Saw. ,bersabda yang artinya:
“Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, dilakukan perang dari belakangnya dan ia dijadikan sebagai pelindung. Apabila ia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dengan hal itu ia mendapatkan pahala sedangkan apabila tidak demikian maka hal itu menjadi dosa baginya.” (HR An-Nasa’I no.4125)
Maka dalam Islam Negara akan mengerahkan daya upayanya untuk melindungi rakyat dan tidak akan bersikap abai, defensive, ataupun tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pengaturan tata Kelola lahan dilakukan sesuai syariat sehingga jelas kepemilikannya. Apakah merupakan kepemilikan individu, kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Semua sesuai dengan kemaslahatannya sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkannya. Jelas disini hutan bukanlah milik oligarki, dan permasalahan karhutla dapat dituntaskan dengan penerapan Islam kaffah.
Wallahualam bissawab.
