Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Rencana pemerintah menghadirkan klinik kesehatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali memperlihatkan arah kebijakan kesehatan di Indonesia. Alih-alih memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan kesehatan rakyat, pemerintah justru mengadopsi skema bisnis klinik swasta untuk mengelola fasilitas kesehatan tersebut. Kesehatan rakyat seolah menjadi peluang usaha yang harus dikelola agar berkelanjutan secara bisnis. Lantas, apakah pembangunan klinik KDMP benar-benar menjadi solusi pemerataan kesehatan atau justru memperluas komersialisasi layanan kesehatan?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa klinik kesehatan KDMP dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana klinik swasta pada umumnya. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan klinik KDMP akan mengadopsi model bisnis klinik swasta. Bahkan, Kementerian Kesehatan telah menjalankan sejumlah proyek percontohan untuk mengkaji model bisnis yang paling sesuai. Tidak hanya klinik, pemerintah juga membahas pengembangan apotek sebagai salah satu unit bisnis koperasi. (lintaside.com, 5-11-2026)
Sekilas, kebijakan ini terdengar menjanjikan. Kehadiran klinik di tingkat desa diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Akan tetapi, persoalan mendasarnya bukan sekadar seberapa dekat fasilitas kesehatan dibangun, melainkan apakah seluruh rakyat benar-benar mampu mengaksesnya tanpa terbebani persoalan biaya?
Kesehatan Rakyat, Ladang Bisnis?
Pernyataan Menkes bahwa klinik KDMP akan menggunakan model bisnis seperti klinik swasta patut menjadi perhatian serius. Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara pelayanan kesehatan sebagai kewajiban negara dan pelayanan kesehatan yang dikelola menggunakan orientasi bisnis. Di awal, Menkes bahkan membandingkan klinik KDMP dengan puskesmas. Menurutnya, puskesmas tidak berbayar, sedangkan klinik KDMP akan menggunakan model klinik swasta. Artinya, sejak awal pemerintah memang merancang fasilitas tersebut dengan pendekatan usaha, bukan sebagai pelayanan publik yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
Memang, klinik KDMP direncanakan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, apakah kerja sama dengan BPJS otomatis menjamin seluruh rakyat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis? Tentu tidak sesederhana itu. Kepesertaan BPJS memiliki mekanisme pembiayaan dan kewajiban iuran, sementara masyarakat miskin yang tidak tercakup sebagai penerima bantuan iuran berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Persoalannya semakin serius ketika kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terbatas. Bagaimana nasib masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran? Apakah mereka harus menunggu bantuan, menunda pengobatan, atau menanggung sendiri biaya kesehatannya? Inilah persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun gedung klinik di setiap desa. Sebab, akses kesehatan bukan semata-mata persoalan jarak, melainkan juga persoalan keterjangkauan biaya, ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas, dan kualitas pelayanan.
Di sisi lain, target pembangunan 80.000 KDMP juga menyisakan persoalan kesiapan. Hingga pertengahan Oktober 2026, baru 10.070 unit atau sekitar 12,6 persen yang beroperasi. Pembangunan klinik tentu membutuhkan persiapan lebih kompleks daripada sekadar mendirikan bangunan. Dibutuhkan dokter, tenaga kesehatan kompeten, obat-obatan, peralatan medis, serta sistem pelayanan yang memadai. Ironisnya, persoalan kekurangan tenaga kesehatan justru masih terjadi pada fasilitas yang telah lama tersedia.
Ironisnya, ambisi pemerintah membangun klinik kesehatan melalui KDMP justru muncul ketika persoalan mendasar pada fasilitas kesehatan yang sudah ada belum terselesaikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Mei 2025, dari 10.212 puskesmas di Indonesia, sebanyak 424 puskesmas belum memiliki dokter. Bahkan, 2.743 puskesmas belum memiliki dokter gigi, 1.217 puskesmas belum memiliki tenaga sanitasi lingkungan, dan 814 puskesmas belum memiliki ahli teknologi laboratorium medis. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia bukan sekadar kurangnya bangunan atau jumlah fasilitas, melainkan juga lemahnya pemenuhan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Lantas, untuk apa pemerintah berambisi membangun puluhan ribu klinik baru melalui skema bisnis koperasi, sementara fasilitas kesehatan yang telah tersedia saja masih kekurangan tenaga medis? Bukankah lebih mendesak memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang lengkap dan kompeten daripada menambah bangunan baru yang berpotensi menghadapi persoalan serupa? Jangan sampai pembangunan klinik hanya menjadi proyek penambahan fasilitas secara kuantitatif, sementara kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan rakyat justru terus terabaikan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penambahan fasilitas kesehatan tidak otomatis berarti pemerataan pelayanan. Jika tidak direncanakan secara terpadu, pembangunan klinik baru justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih fasilitas, ketidaktepatan lokasi, dan persoalan distribusi tenaga kesehatan.
Buah Tata Kelola Kapitalistik
Jika dicermati lebih jauh, kebijakan klinik KDMP tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini mencerminkan paradigma tata kelola kesehatan yang memberikan ruang besar kepada mekanisme pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam sistem kapitalisme sekuler, negara cenderung menempatkan dirinya sebagai regulator sekaligus membuka ruang bagi pihak lain untuk mengelola pelayanan publik melalui mekanisme usaha. Akibatnya, orientasi keuntungan dan keberlanjutan bisnis dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyelenggaraan layanan. Kesehatan pun berpotensi mengalami pergeseran makna. Dari yang semestinya menjadi hak dasar setiap manusia, berubah menjadi layanan yang harus diakses melalui mekanisme pembiayaan tertentu. Rakyat akhirnya dihadapkan pada kemampuan membayar, kepesertaan jaminan kesehatan, dan ketersediaan fasilitas.
Padahal, orang sakit tidak pernah memilih berdasarkan kondisi ekonominya. Penyakit dapat menyerang siapa saja, baik orang kaya maupun miskin. Kebutuhan terhadap dokter, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan juga tidak dapat ditunda hanya karena seseorang tidak memiliki uang. Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Negara tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran atau pertimbangan bisnis sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat.
Koperasi, swasta, dan berbagai pihak lainnya tentu dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun, keterlibatan mereka tidak boleh menggeser tanggung jawab utama negara. Negara harus tetap menjadi penjamin agar seluruh rakyat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Selama kesehatan masih ditempatkan dalam paradigma bisnis, pemerataan pelayanan akan sulit diwujudkan secara menyeluruh. Sebab, kebutuhan masyarakat tidak selalu sejalan dengan pertimbangan keuntungan. Daerah terpencil yang minim keuntungan secara ekonomi justru sering kali paling membutuhkan kehadiran fasilitas kesehatan.
Islam Menempatkan Negara sebagai Pengurus Rakyat
Berbeda dengan paradigma kapitalisme sekuler, Islam memandang penguasa sebagai raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Artinya, kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk mengatur, melainkan amanah untuk memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi.
Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Termasuk di dalamnya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Dalam perspektif Islam, pelayanan kesehatan bukan sekadar unit usaha yang harus menghasilkan keuntungan. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis profesional, obat-obatan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Pelayanan tersebut harus dapat dijangkau seluruh rakyat tanpa membedakan kaya atau miskin, tinggal di perkotaan maupun pelosok desa. Sebab, pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan bagian dari kemaslahatan yang wajib dijaga negara.
Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:
مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
"Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib."
Dengan demikian, apabila negara berkewajiban menjamin kesehatan rakyat, segala sarana yang diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tersebut juga menjadi kewajiban negara sesuai kemampuan dan ketentuan syariat. Dalam sistem Khilafah, pembiayaan pelayanan kesehatan dikelola melalui Baitulmal dengan sumber-sumber pemasukan yang telah ditetapkan syariat. Negara mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, pengadaan alat kesehatan, serta pengembangan tenaga medis.
Sejarah peradaban Islam juga mencatat keberadaan bimaristan, yaitu rumah sakit yang menjadi bagian dari perkembangan pelayanan kesehatan pada masa kekhalifahan. Salah satunya Bimaristan al-Nuri di Damaskus yang didirikan pada 1154 M. Keberadaan institusi kesehatan tersebut menjadi bukti sejarah perhatian penguasa Muslim terhadap pengembangan pelayanan medis. Tentu, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan mengandalkan bangunan dan besarnya anggaran. Diperlukan tata kelola yang baik, distribusi tenaga kesehatan yang merata, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya yang amanah dan profesional.
Khatimah
Persoalan klinik KDMP harus menjadi momentum evaluasi kebijakan kesehatan nasional agar pemerintah tidak sekadar mengejar pembangunan fasilitas baru, dan justru mengabaikan persoalan ketimpangan pelayanan kesehatan. Rakyat tidak membutuhkan sekadar bangunan klinik, melainkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas memadai, tenaga medis kompeten, dan akses tanpa diskriminasi ekonomi. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dengan mengembalikan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana konsep Islam yang menempatkan penguasa sebagai raa'in (pengurus rakyat). Wallahu a’lam bishawwab.[]
