Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua kembali memperlihatkan wajah buram tata kelola lingkungan dan kepemimpinan negeri ini. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengungkapkan bahwa titik panas di Papua Selatan melonjak hingga 66 persen. Bahkan, Papua Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi, mencapai 903 titik. Angka tersebut mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa hari, dari 865 titik pada 29 Oktober menjadi 490 titik pada 30 Oktober, sebelum kembali menunjukkan peningkatan. Situasi ini menegaskan bahwa karhutla bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan sekadar imbauan atau respons pemadaman sesaat. (nasional.kompas.com, 6-11-2026)
Pusat kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring, meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. Lebih memprihatinkan, BNPB juga menyoroti wilayah Okaba setelah pemantauan selama tiga hari menemukan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Sementara itu, di Papua Barat, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay. Rentetan fakta ini semestinya menjadi alarm keras bahwa kerusakan lingkungan telah mencapai titik yang membutuhkan evaluasi serius, bukan sekadar penanganan darurat.
Kapitalisme Sekuler: Ketika Keuntungan Mengalahkan Keselamatan Rakyat
Bencana karhutla tidak cukup dipandang sebagai akibat musim kemarau, cuaca ekstrem, atau sulitnya medan geografis. Lebih jauh, tragedi ini harus dibaca sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan paradigma pengelolaan sumber daya alam dan orientasi kekuasaan. Sistem kapitalisme sekuler yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama telah membuka ruang bagi eksploitasi alam secara masif. Hutan dan lahan kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Ketika kepentingan investasi lebih dominan daripada perlindungan lingkungan, keselamatan rakyat berpotensi menjadi tumbal pembangunan.
Ironisnya, rakyat kembali menjadi pihak yang paling menanggung penderitaan. Ketika api melahap hutan dan mendekati permukiman, masyarakat harus berjibaku melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken menjadi gambaran keterbatasan yang harus mereka hadapi. Sementara itu, pihak berwenang kerap menjelaskan bahwa pemadaman terkendala cuaca, medan yang sulit dijangkau, serta minimnya sarana dan prasarana. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus menerima ketidakberdayaan negara sebagai sesuatu yang dianggap wajar? Bukankah perlindungan keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab utama penguasa?
Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya armada pemadam, melainkan sejauh mana negara hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah bencana sejak awal. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk memadamkan api setelah hutan terlanjur terbakar, sementara pengawasan konsesi, tata kelola lahan, penegakan hukum, dan pencegahan kebakaran justru tidak mendapatkan perhatian sebanding. Apalagi ketika titik api terpantau di kawasan konsesi perusahaan, investigasi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar ketentuan lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum begitu tegas terhadap rakyat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi besar.
Inilah problem mendasar kepemimpinan dalam sistem kapitalisme sekuler. Kekuasaan yang semestinya menjadi instrumen pengurusan urusan rakyat justru berisiko terseret dalam kepentingan ekonomi dan pragmatisme investasi. Negara lebih sering hadir sebagai pemadam kebakaran ketika bencana terjadi, bukan sebagai pelindung yang memastikan bencana tidak berulang. Jika paradigma ini terus dipertahankan, masyarakat akan terus dipaksa hidup dalam lingkaran kerusakan ekologis, penderitaan, dan ketidakpastian. Karena itu, mempertahankan sistem yang terbukti melahirkan berbagai kemudaratan bukanlah pilihan yang bijaksana.
Kepemimpinan Islam: Penguasa adalah Ra'in dan Junnah
Berbeda dengan paradigma kapitalisme sekuler, Islam menempatkan kepemimpinan sebagai amanah besar untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. Kepemimpinan dalam Islam tidak boleh berhenti pada retorika, pencitraan, atau sekadar menjalankan roda pemerintahan. Penguasa wajib memastikan kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terpenuhi.
Lebih dari itu, Rasulullah saw. juga menyebut bahwa imam atau pemimpin merupakan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda beliau:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
"Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai, tempat orang-orang berlindung dan berperang di belakangnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Maknanya, negara harus menjadi pelindung rakyat dari berbagai ancaman, termasuk bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan. Dalam konteks karhutla Papua, fungsi junnah menuntut negara membangun sistem perlindungan yang kuat melalui pencegahan kebakaran, pengawasan pemanfaatan lahan, penyediaan sarana pemadaman, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem yang rusak. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi ancaman bencana seorang diri.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan sumber daya alam juga harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata keuntungan segelintir pemilik modal. Negara memiliki tanggung jawab mengelola kepemilikan umum sesuai ketentuan syariat dan mencegah eksploitasi yang menimbulkan kerusakan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."
Ayat ini menjadi landasan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, paradigma kepemimpinan Islam menghadirkan orientasi yang berbeda: kekuasaan untuk melayani, sumber daya untuk kemaslahatan, dan kebijakan untuk melindungi kehidupan.
Saatnya Membangun Kesadaran Politik Ideologis Umat
Karhutla Papua seharusnya menjadi momentum bagi umat untuk melakukan refleksi mendasar terhadap sistem kehidupan yang diterapkan hari ini. Persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan mengganti pejabat, menambah armada pemadam, atau mengeluarkan kebijakan teknis jika akar persoalannya tidak disentuh. Dibutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan syariat Islam sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam urusan kepemimpinan, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebab, solusi yang hanya menyentuh permukaan tidak akan mampu memutus persoalan sistemik yang terus berulang.
Namun, perubahan sistem tidak lahir secara instan. Dibutuhkan dakwah yang konsisten untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Umat perlu memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan, termasuk kerusakan lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari sistem dan paradigma yang melandasi kebijakan negara. Dakwah tidak cukup hanya mengajak individu menjadi saleh secara personal, tetapi juga harus membangun pemahaman bahwa Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara secara menyeluruh.
Dalam proses tersebut, diperlukan sinergi seluruh komponen umat, mulai dari ulama, akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Potensi umat harus dihimpun dalam perjuangan yang terarah dan berlandaskan ideologi Islam. Di sinilah pentingnya keberadaan partai politik ideologis yang menjadikan dakwah sebagai sarana membangun kesadaran umat, mengoreksi kebijakan yang menyimpang, serta memperjuangkan penerapan Islam dalam kehidupan. Perjuangan ini harus ditempuh melalui jalan dakwah yang damai, argumentatif, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, karhutla Papua bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar, melainkan peringatan keras atas kegagalan paradigma pengelolaan kehidupan yang mengabaikan amanah perlindungan alam dan keselamatan rakyat. Jangan sampai hutan terus menjadi korban keserakahan, sementara rakyat dipaksa bertahan di tengah kepulan asap dan kobaran api. Sudah saatnya umat menyadari bahwa perubahan mendasar bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Sebab, selama paradigma kapitalisme sekuler masih menjadi pijakan, selama itu pula keselamatan rakyat berisiko dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Kini saatnya membangun kesadaran, menyatukan kekuatan umat, dan memperjuangkan kembali kepemimpinan Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman serta rakyat sebagai amanah yang wajib dilindungi. Wallahu a’lam bishawwab.[]
