.jpg)
Oleh Umi Lia
Member Akademi Menulis Kreatif
Meski hujan telah turun di beberapa daerah di Indonesia, karhutla belum sepenuhnya padam. Kebakaran masih terus berlangsung. Namun sayang, Pemerintah menyatakan masih sanggup melakukan penanganan karhutla dan tidak menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin, (19/10). Ia juga menyinggung soal bantuan luar negeri jika karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Malaysia sudah menawarkan bantuan tiga heli dan 52 personel, tapi ditolak karena "untuk sementara kita masih mampu," demikian alasan yang disampaikan pemerintah. (Suara.com, 19/10/26)
Berdasarkan laporan terbaru per 30 Oktober 2026, sebagian besar wilayah karhutla mulai mereda/padam di enam provinsi. Namun di Papua Selatan dan Kalimantan Timur masih terdapat kebakaran aktif. Meski api padam karena curahan hujan, proses pendinginan masih terus berlanjut karena api sisa di lahan gambut dapat membara kembali di bawah tanah. Selain itu harus diwaspadai ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan hujan ekstrem. Menurut data Sipongi (sistem pemantau kebakaran hutan dan lahan), ada 202.004 hektar lahan terbakar sepanjang Januari-Juli 2026. Secara akumulatif nasional telah menembus 202.010 hektar berdasarkan pembaruan data hingga Oktober 2026.
Sementara itu berdasarkan Kementerian Kesehatan RI per 21 Oktober 2026, kasus ISPA akibat karhutla secara nasional mencapai 333.470 kasus. Mereka yang terdampak adalah balita (258.298) dan usia 0-5 tahun (75.172), yang tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi). Kejadian ini juga telah merenggut korban jiwa, tercatat empat orang meninggal, mereka adalah petugas dan relawan yang membantu memadamkan api.
Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat yang kian tercekik oleh asap yang pekat akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahun membuat hak dasar warga akan udara bersih terenggut. Selain itu kabut asap ini menyebabkan aktivitas sekolah terhenti dan merusak kesehatan generasi. Sementara bagi pemerintah, nyawa dan kesusahan rakyat hanya angka statistik. Penanganan dan evaluasi lambat serta penegakkan hukum bagi pelaku lemah, tidak menimbulkan efek jera. Sayangnya, di tengah problem itu pemerintah bersikeras tidak mau menerima bantuan asing. Melalui pernyataan menterinya, pemerintah terus saja mengeklaim sanggup menanggulangi karhutla. Padahal di lapangan sudah banyak jatuh korban. Sikap seperti ini menunjukkan pengabaian yang terstruktur terhadap penderitaan rakyat.
Itulah yang terjadi ketika negara mengadopsi sistem sekuler kapitalisme. Pemimpin yang terpilih seolah tidak memiliki empati pada penderitaan rakyatnya. Meski mereka mengaku beragama, tapi nyatanya agama tidak menjadi landasan dalam setiap tindakan yang diambilnya, karena nilai-nilainya pun tidak diindahkan, pemimpin sekuler memandang kekuasaan sebatas teknis administratif atau politis. Hakikat kepemimpinan yang seharusnya melayani rakyat, bersikap adil dan menyejahterakan seluruh warga, bergeser menjadi memenuhi kepentingan sesaat serta berusaha mempertahankannya. Hal itu menyebabkan lemahnya rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Pertanggungjawaban di dunia bisa dicitrakan baik sesuai hukum formal yang bisa direkayasa, tapi bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak?
Di negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme, pemerintah hanya berkedudukan sebagai regulator dan pembuat aturan bukan sebagai eksekutor. Sayangnya, aturan yang dibuatnya lebih banyak menguntungkan para pemilik modal yang jumlahnya hanya segelintir. Secara tidak langsung kekuasaan ada di tangan pemodal, mereka bebas menguasai sumber daya alam, sehingga hutan dan lahan pun dikuasai. Karena itulah mereka bebas memperlakukan hutan, entah dibakar atau dieksploitasi, tanpa ada tindakan tegas untuk menghentikannya. Adapun penangkapan para pelaku pembakaran memberikan sanksi denda pada perusahaan yang terbukti membakar, hanya drama hiburan buat rakyat yang jadi korban. Seandainya pemerintah sungguh-sungguh dalam penanganan karhutla seharusnya negara sedari awal menetapkannya sebagai bencana nasional dan menerima bantuan asing. Tidak bersikap abai dan menunggu korban berjatuhan sampai ribuan.
Berbeda dengan negara yang menerapkan Islam, para pemimpinnya adalah orang-orang yang amanah dipilih karena ketakwaannya yang menonjol di antara rakyat banyak. Sebagaimana pesan Nabi saw. bahwa pemimpin adalah raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang melindungi rakyat dari hal-hal yang dapat mencelakainya. Bagi seorang penguasa muslim kesehatan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas tertinggi yang tidak boleh diabaikan apalagi dikorbankan demi kepentingan pribadi atau keuntungan pemilik modal. Untuk itu seorang pemimpin harus mempunyai tiga watak utama dalam kepemimpinannya. Yaitu al-quwwah, yakni kekuatan fisik, mental dan integritas sehingga mampu menegakkan keadilan. Seorang pemimpin harus memiliki ketakwaan dalam dirinya yang akan membimbingnya tetap berada dalam koridor syariah. Terakhir ar-rifq bi ar-ra'iyyah, yakni sikap lemah lembut, penuh kasih sayang dan peka terhadap penderitaan rakyat. Pemimpin seperti ini pasti akan dicintai seluruh warganya.
Pemimpin yang ideal ini lahir dari keluarga yang sadar akan pendidikan Islam sejak dini. Kemudian masuk ke sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah. Hasilnya muncul orang-orang yang akan berkepribadian Islam, pola pikir dan sikapnya sesuai wahyu Allah Swt. Mereka paham bahwa kepemimpinannya adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Karena itu mereka akan mengurus rakyat dengan penuh tanggung jawab, berbuat adil, melayani rakyat dengan ikhlas, mendoakannya dan mencintainya. Seorang penguasa muslim hanya berharap rida dan ampunan Allah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Mereka percaya dengan sabda Rasul saw. yang menyatakan bahwa:
"Ada tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naunganNya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganNya, pertama adalah imam atau pemimpin yang adil..." (HR Bukhari dan Muslim)
Pemimpin yang adil hanya ada di sistem Islam/Khilafah. Dalam sistem ekonominya kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, umum dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram hukumnya dikonsesikan ke swasta. Dari sini eksploitasi hutan tidak akan terjadi sehingga karhutla bisa dicegah. Kekuasaan ada di tangan negara yang menerapkan hukum Allah. Para pemilik modal harus tunduk di hadapan hukum sama seperti rakyat pada umumnya. Syariah juga mendorong konsep hisbah, yakni pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan kepentingan umum. Dalam sejarah peradaban Islam, lembaga hisbah ini bertindak mencegah pelaku usaha yang curang/membahayakan orang banyak tanpa pandang bulu meski terhadap pengusaha yang mempunyai kekuatan modal. Itu semua dilakukan demi menjaga jiwa (hifzun nas), karena menjaga jiwa manusia mustahil tercapai tanpa udara bersih, air dan lahan yang subur sebagai prasyarat dasarnya. Hanya sistem Islam yang bisa menjaga hutan dan seluruh makhluk hidup tetap aman dan nyaman di habitatnya. Di tengah ganasnya karhutla, khilafah adalah harapan yang akan segera menjadi nyata.
Wallahualam bissawab.
