Oleh Sri Yanti
Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi
Dugaan penghapusan dan pembatasan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial menimbulkan pertanyaan, siapa pihak yang bertanggung jawab atas arus informasi ruang digital saat ini. Perhatian publik mengarah pada perusahaan platform terutama meta, juga kementerian komunikasi dan digital. Permasalahan ini mencuat setelah beberapa figur publik mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan yang membahas tentang karhutla. Begitu juga dengan video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang karbondioksida dan angka indeks standar pencemar udara (ISPU) di Kalimantan, yang dihapus sepihak oleh Tik Tok setelah 16 jam ditayangkan. Penghapusan ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman kritis berbasis sains, di tengah ancaman karhutla yang telah menyebabkan ribuan korban yang mengalami gangguan pernapasan. (warta ekonomi. co. id 25/10/2026)
Fenomena penghapusan konten-konten tentang karhutla, termasuk konten investigasi ilmiah Nalar Rawat terkait karbon monoksida, menunjukkan adanya kekangan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Demikianlah, ketika ada suara kritis terhadap kebijakan yang menyangkut persoalan tanggungjawab negara, maka akan dibungkam bahkan terancam. Lain halnya ketika yang diekspresikan adalah kebebasan yang tidak berfaedah, seperti kampanye kaum pelangi, judi online, pinjaman online yang masih dipelihara dan banyak ditemukan di platform digital.
Kebebasan berpendapat yang senantiasa digaungkan dalam sistem demokrasi nyatanya tidak terwujud. Jaminan tersebut masih terbelenggu oleh kepentingan para pemangku kekuasaan. Jika kebebasan berpendapat ditujukan untuk mengkritisi kebijakan seperti buruknya penanganan karhutla, maka akan segera dibatasi bahkan dihapus secara sepihak. Padahal informasi tentang kebakaran hutan dan lahan sangat bermanfaat dan diperlukan, agar bisa membantu masyarakat mengetahui kondisi wilayah terdampak, perkembangan kebakaran, hingga risiko yang berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan.
Namun, kesehatan individu dan kesehatan lingkungan hidup yang merupakan hak rakyat, harus berhadapan dengan persoalan struktural. Ruang hidup mereka dikalahkan oleh kepentingan oligarki maupun ekonomi. Konten-konten yang menyuarakan bahaya justru dihapus tanpa ada penjelasan spesifik, sementara negara sendiri tidak mampu menangani karhutla dengan baik beserta dampak bahayanya bagi rakyat. Begitu juga dengan lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang yang turut berkontribusi terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini membuktikan bahwa kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi hanya sekedar teori belaka, tidak sampai menjadi sarana tersampaikannya aspirasi, apalagi bisa menyelesaikan persoalan atau membela kepentingan rakyat.
Hal itu berbeda sekali dengan pandangan Islam. Dalam Islam, aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan serta mengingatkan penguasa atas kelalaiannya dalam melindungi rakyat, merupakan sebuah kewajiban karena bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukam. Fungsi negara dalam sistem pemerintahan Islam adalah mengurus segala urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
"Seorang imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus) bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang diurusnya". (HR. Bukhari dan Muslim)
Makna pengurusan disini sangatlah luas, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat dari berbagai bahaya, tidak terkecuali dari akibat kerusakan alam. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, terlebih pada saat terjadi bencana. Penanggulangan serta pemulihan atas dampak yang terjadi akan dilakukan secara sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggungjawab, bukan karena sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana. Negara juga akan menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat.
ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama negara adalah melakukan penyelamatan nyawa dan kesehatan masyarakat terdampak dengan mengungsikannya ke tempat yang aman. Kemudian menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka selama di pengungsian, baik itu makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pemerintah akan segera menyiapkan segala kebutuhan baik alat-alat, ataupun infrastruktur untuk memadamkan api dan mencegah meluasanya kebakaran seperti alat pemadam, pesawat, drone, sumur bor dan lain-lainnya tanpa mempertimbangkan untung rugi. Negara akan menggelontorkan dana yang cukup untuk menanggulangi semua ini, adapun dana yang digunakan diambil dari kas Baitulmal, yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari hasil pengelolaan kepemilikan umum seperti SDA. Jika kas di Baitulmal tidak mencukupi, maka penguasa akan menarik dharibah (pajak temporer) dari kalangan orang kaya sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu penguasa juga tidak akan pernah memberikan konsesi hutan pada siapapun, terlebih para korporat yang akan mengekploitasinya. Hanya negara yang berhak mengelola hutan, baik pemanfaatan lahan ataupun hasilnya, dan akan dikelola dengan ketentuan syariat. Kemudian rakyat juga akan diberikan edukasi tentang kewajiban menjaga bumi beserta alam, sehingga terwujud kesadaran untuk melestarikannya termasuk menjaga hutan. Sebagai langkah preventif negara juga akan melakukan pengawasan dengan teknologi canggih, untuk melakukan pemetaan hutan beserta kondisinya, serta mendeteksi adanya titik panas maupun titik api. Pengawasan ini akan dilakukan secara kontinyu, terlebih di musim kemarau yang berpotensi terjadinya karhutla, keadaan titik panas akan terus dipantau.
Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, perhatian masyarakat tidak boleh berhenti pada kritik terhadap penghapusan konten atau buruknya penanganan karhutla saja, tetapi harus mampu melihat akar persoalannya, yaitu diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang menyebabkan kerusakan di berbagai sendi kehidupan, termasuk karhutla.
Wallahualam bissawab
